BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Bau Limbah Sisa Pembersihan Ayam Diduga Ganggu Lingkungan, Rahman Patingki Desak Wakil Gubernur Evaluasi SPPG Wumialo 3


KOTA GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wumialo 3, Kota Gorontalo, menuai sorotan tajam dari Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki. Sorotan tersebut muncul setelah tinjauan lapangan yang dilakukan pihaknya menemukan dugaan kelalaian dalam pengawasan kebersihan lingkungan, khususnya terkait sisa makanan dan sisa pembersihan ayam yang dilaporkan menumpuk di saluran drainase atau got di sekitar dapur SPPG tersebut.


Kondisi itu diduga menimbulkan bau tidak sedap yang bahkan disebut telah mengganggu kenyamanan salah satu kafe yang berada tidak jauh dari lokasi dapur. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan distribusi makanan, tetapi juga wajib memperhatikan standar kebersihan, sanitasi, serta dampak aktivitasnya terhadap lingkungan sekitar.


Rahman Patingki menilai, apabila dugaan tersebut benar, kondisi ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele. Program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bukan justru berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak semestinya.


"Jangan sampai program yang tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dicederai oleh kelalaian pengelolanya sendiri. Bagaimana kita berbicara tentang makanan bergizi apabila kebersihan lingkungan dapurnya saja diduga tidak diperhatikan secara serius? Ini persoalan tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen terhadap kesehatan masyarakat," tegas Rahman.

Menurutnya, sisa makanan dan limbah dari proses pembersihan bahan pangan, termasuk ayam yang digunakan sebagai salah satu lauk dalam menu MBG, harus dikelola secara benar. Pembuangan limbah ke saluran drainase tanpa pengelolaan yang memadai berpotensi menimbulkan bau, mengganggu kenyamanan warga dan pelaku usaha di sekitarnya, serta memicu masalah sanitasi apabila dibiarkan berlarut-larut.


Rahman menegaskan, persoalan ini tidak boleh direduksi sebatas masalah bau tidak sedap. Pemeriksaan harus mencakup sumber limbah, pola pembuangan, kondisi saluran drainase, dan kepatuhan pengelola terhadap persyaratan higiene serta sanitasi yang berlaku. Potensi risiko kesehatan lingkungan juga harus dinilai oleh instansi teknis yang berwenang, bukan diabaikan sampai muncul keluhan yang lebih luas.


"Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Pencegahan itu jauh lebih penting. Jika benar terdapat limbah sisa makanan dan pembersihan ayam yang menumpuk hingga menimbulkan bau menyengat, pengelola harus segera bertindak dan pihak berwenang wajib turun melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Rahman secara tegas mendesak Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahidah Rusli Habibie, agar memberikan perhatian serius terhadap pengawasan operasional dapur-dapur SPPG di wilayah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara administratif atau sebatas laporan di atas meja, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi faktual di lapangan.


Ia meminta agar instansi terkait segera melakukan inspeksi terhadap SPPG Wumialo 3, memeriksa sistem pengelolaan limbah, memastikan kebersihan saluran drainase, serta mengevaluasi penerapan standar higiene dan sanitasi di dapur tersebut.


Rahman juga mendesak agar aktivitas SPPG Wumialo 3 segera dievaluasi dan, apabila ditemukan pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi persyaratan operasional, dilakukan penghentian sementara hingga penutupan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai kepentingan operasional dijadikan alasan untuk mengabaikan kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan sekitar.


"Wakil Gubernur jangan hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah. Harus ada tindakan nyata, pengawasan yang ketat, dan keberanian mengambil keputusan. Jika ditemukan dapur SPPG yang tidak memenuhi standar, jangan ragu memberikan sanksi. Apabila pelanggarannya serius dan tidak bisa ditoleransi, hentikan operasionalnya sesuai aturan. Program pemerintah tidak boleh menjadi tameng untuk membenarkan kelalaian," tegas Rahman.

Lebih lanjut, Rahman mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang diproduksi atau jumlah penerima manfaat yang dilayani. Keberhasilan program juga harus tercermin dari keamanan pangan, kebersihan tempat pengolahan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta tidak timbulnya dampak negatif bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi.


Menurutnya, pengelola SPPG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti ketika makanan selesai dimasak dan didistribusikan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, pembersihan peralatan, hingga pembuangan limbah, harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan lingkungan.


"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi slogan makanan bergizi, sementara persoalan mendasar seperti kebersihan dapur dan pengelolaan limbah justru luput dari perhatian. Kami dari FKPR akan terus mengawasi persoalan ini. Jika temuan di lapangan tidak segera ditindaklanjuti, kami akan mendorong langkah pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut kepada instansi yang berwenang," tutup Rahman.

FKPR menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menghambat program pemenuhan gizi masyarakat, melainkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, bertanggung jawab, dan tidak mengorbankan kesehatan lingkungan. Program yang membawa nama kepentingan rakyat harus dijalankan dengan standar tanggung jawab yang tinggi, sebab kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian pengelolaan.


Rep: JO

« PREV
NEXT »