BANGGAI KEPULAUAN, SuaraIndonesia1.com – Demonstrasi jilid III yang digelar Aliansi Pemuda Kalumbatan, Selasa (26/5/2026), tidak hanya menjadi lanjutan dari gelombang protes masyarakat terhadap dugaan berbagai persoalan desa, tetapi juga berubah menjadi simbol krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan Desa Kalumbatan.
Di bawah terik matahari, tiga sosok pemuda sebagai massa aksi memulai konsolidasi di Pelabuhan Rakyat Desa Kalumbatan. Dari atas komando, Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menyampaikan orasi panjang bernada kritis, tajam, namun sarat argumentasi sosial dan moral.
Menurut Kevin, demonstrasi tersebut bukan sekadar bentuk kemarahan spontan masyarakat, melainkan akumulasi dari kegagalan pemerintah desa dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta keberanian menjawab keresahan rakyat secara terbuka.
“Ketika rakyat berkali-kali datang membawa pertanyaan tetapi pemerintah memilih diam, maka yang sedang rusak bukan hanya komunikasi, melainkan legitimasi moral kekuasaan itu sendiri,” tegas Kevin dalam orasinya.
Dalam aksinya, Aliansi Pemuda Kalumbatan kembali menyoroti sejumlah tuntutan serius. Mulai dari dugaan pungutan liar retribusi pasar, dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan, dugaan gratifikasi kepentingan, hingga tuntutan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa sejak tahun 2021 sampai 2025.
Kevin menilai bahwa desa semestinya menjadi ruang pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat, bukan berubah menjadi struktur kekuasaan tertutup yang alergi terhadap kritik dan pengawasan sosial.
“Dana desa bukan uang warisan keluarga. Jabatan bukan alat untuk membangun ketakutan. Pemerintah desa harus sadar bahwa setiap rupiah anggaran adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, ilmiah, dan transparan,” ujarnya lantang.
Usai menyampaikan orasi di pelabuhan rakyat, massa aksi bergerak menuju Kantor Desa Kalumbatan dengan pengawalan ketat dari Polsek Totikum. Kapolsek Totikum bersama Babinsa Totikum Selatan bahkan terlihat turun langsung memastikan jalannya demonstrasi tetap aman dan kondusif.
Namun situasi mulai memantik kemarahan massa ketika tiba di titik aksi. Kantor Desa Kalumbatan terlihat terbuka lebar, tetapi tidak ada satu pun aparat desa di dalamnya. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara, hingga aparat lainnya disebut tidak berada di tempat saat masyarakat datang menyampaikan tuntutan.
Bagi Kevin, peristiwa tersebut bukan sekadar ketidakhadiran administratif biasa, melainkan potret buruk tata kelola pelayanan publik di tingkat desa.
“Saya sangat geram. Hari ini rakyat datang membawa aspirasi, tetapi pemerintah desa justru menghilang. Kalau benar hanya karena pencairan dana honor di kabupaten lalu seluruh aparat desa meninggalkan kantor, maka ini menunjukkan betapa rapuhnya komitmen pelayanan mereka terhadap masyarakat,” katanya.
Kevin mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi ketidakhadiran aparat desa disebabkan adanya agenda pencairan dana honor atau urusan administrasi lain di tingkat kabupaten. Namun menurutnya, alasan tersebut justru memperlihatkan adanya orientasi birokrasi yang lebih sibuk mengurus kepentingan internal dibanding mendengar suara rakyat.
“Yang menjadi persoalan bukan sekadar mereka pergi ke kabupaten. Persoalannya adalah mengapa tidak ada satu pun representasi pemerintah desa yang ditinggalkan untuk menghadapi masyarakat? Ini menunjukkan lemahnya rasa tanggung jawab dan rendahnya penghormatan terhadap partisipasi publik,” tegas Kevin.
Ia bahkan menyebut kosongnya kantor desa saat demonstrasi berlangsung sebagai ironi demokrasi desa. Di satu sisi pemerintah sering berbicara tentang pelayanan masyarakat, tetapi di sisi lain justru tidak hadir ketika rakyat membutuhkan jawaban.
“Demokrasi tidak mati ketika rakyat turun ke jalan. Demokrasi justru mulai mati ketika pemerintah takut bertemu rakyatnya sendiri,” ucap Kevin yang langsung disambut sorakan massa aksi.
Dalam pandangannya, kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan. Sebab tanpa pengawasan publik, kekuasaan berpotensi berubah menjadi praktik tertutup yang jauh dari prinsip keadilan dan transparansi.
Aliansi Pemuda Kalumbatan menegaskan bahwa aksi jilid III bukan akhir dari perjuangan mereka. Kevin memastikan gerakan tersebut akan terus dikawal hingga seluruh tuntutan masyarakat memperoleh kejelasan hukum, administratif, dan moral.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Kami sedang menjaga masa depan desa ini. Sebab ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya, maka yang terancam bukan hanya jabatan, tetapi masa depan sosial masyarakat itu sendiri,” tutup Kevin.Aksi demonstrasi berlangsung damai hingga selesai di bawah pengamanan aparat kepolisian dan TNI. Namun kosongnya Kantor Desa Kalumbatan di tengah kedatangan rakyat yang menuntut jawaban kini menjadi sorotan tajam dan meninggalkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah pemerintah desa masih benar-benar hadir untuk rakyat, atau hanya hadir untuk administrasi kekuasaan semata? (JO)
