SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Pengurus Pusat Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) resmi dikukuhkan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, serta dilanjutkan dengan Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Diskusi yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada Kamis (19-11-2026).
Ketua Umum JSM, Ahmad Labib, SHI, MH, menegaskan bahwa JSM memiliki peran strategis dalam membangkitkan potensi saudagar Muhammadiyah sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi organisasi.
"DNA Muhammadiyah itu adalah lahir dari para saudagar. Saudagar-saudagar ini harus banyak lahir dari Muhammadiyah. Minimal kalau menurut teorinya itu 20 persen harus menjadi entrepreneur dan saudagar," ulas Ketum JSM.
Sementara itu, usai pelaksanaan pengukuhan, Putri Nabila Damayanti, SH selaku Wabendum III Pengurus Pusat JSM menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan, InsyaAllah akan dijalankan dengan baik.
"Amanah yang dipercayakan kepada kami, akan kami jalankan dengan baik. Kami optimis, melalui kegiatan yang bertemakan: 'Jaringan Saudagar Muhammadiyah sebagai Pilar Ekonomi Berkemajuan', dapat membangkitkan kesejahteraan dan koneksi Pengusaha Muda Muhammadiyah se Indonesia, apalagi peserta kegiatan ini berasal dari jaringan saudagar Muhammadiyah dari berbagai wilayah Indonesia," ungkap Putri Nabila Damayanti, SH yang merupakan lulusan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta.
"Kami berharap semoga jaringan yang sudah terbentuk, MoU yang sudah terbangun, dapat memberikan spirit bagi kami pengurus yang baru dilantik, namun tetap memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat," tambah Putri Nabila Damayanti, SH.
Dalam agenda tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara JSM dan sejumlah BUMN. Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas kemitraan dan membuka peluang kolaborasi ekonomi.
Selamat Mengemban Tugas dan Amanah kepada Segenap Pengurus Pusat JSM yang sudah dikukuhkan.
Rep: JO
Menariknya untuk sampai ke Kecamatan Lembah Masurai tersebut, bupati bersama para kepala OPD motoran, sembari singgah di beberapa titik kegiatan strategis 2026.
Setelah star dari rumah dinas bupati Merangin sekitar pukul 07.00 Wib, bupati bersama rombongan sempat singgah di SMP Negeri 31 Kecamatan Tiang Pumpung. Di sekolah tersebut, bupati memantau langsung kondisi belajar mengajar.
‘’Saya minta kursus bahasa Inggris gratis di sekolah ini dimaksimalkan, sehingga anak-anak bisa menguasai bahasa asing,’’pinta Bupati kepada salah seorang guru di sekolah tersebut.
Selanjutnya bupati bersama rombongan motoran bergeser memantau pengerasan pembangunan Jalan Rantau Jering. Jalan yang menjadi ‘urat nadi’ perekonomian warga itu sekarang sudah lancar untuk dilalui.
Tidak sampai disitu, monev kegitan strategis tahun 2026 juga dilakukan bupati bersama rombongan pada pembangunan Rumah Sakit type D, pengembangan dari Puskesmas rawat inap Lembah Masurai.
Pembangunan rumah sakit itu, ditargetkan akhir tahun 2026 ini bisa rampung. Bupati sangat berterimakasih kepada kades setempat, yang bersedia menghibahkan tanah pribadinya untuk kawasan parkir rumah sakit tersebut.
Pada motoran monev kegitan strategis tahun 2026 itu, bupati bersama rombongan tiba-tiba menghentikan sepeda motornya tepat di Desa Peradun Temberas Kecamatan Muara Siau karena menemukan warga korban kecelakaan.
Bupati dengan sigap cepat menolong korban kecelakaan tersebut dan cepat menghubungi ambulan dari Puskesmas terdekat, segera membawa korban ke rumah sakit, guna mendapatkan pertolongan medis.
Setelah kembali melanjutkan perjalanan, bupati bersama rombongan singgah di Objek Wisata Tepian Siau. Di bantaran sungai yang airnya sangat bening dan bergerincik itu, bupati bersama rombongan bersantai, sembari menyerutup Kopi Jangkat.
(M.janasri)
Kegiatan penanaman mangrove ini merupakan salah satu bentuk upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Kehadiran Kapolres Waropen dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud dukungan Polri terhadap berbagai program pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Waropen.
Dalam kegiatan tersebut, penanaman bibit mangrove dilakukan sebagai langkah nyata untuk menjaga ekosistem pesisir, mencegah terjadinya abrasi pantai, serta mempertahankan habitat alami berbagai biota laut. Selain itu, keberadaan hutan mangrove juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir.
Kapolres Waropen AKBP Tofan menyampaikan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan kerja sama semua pihak agar lingkungan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga lingkungan, khususnya kawasan pesisir dan hutan mangrove, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem alam.
Polres Waropen berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kegiatan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan lestari di Kabupaten Waropen.
GORONTALO, SuaraIndonesia.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, menuai sorotan dan kecaman dari Forum Pemuda Gorontalo. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung di sekitar kawasan Hutan Nantu.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pemuda Gorontalo di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo, hari ini. Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta kepolisian segera memanggil dan memeriksa nama-nama yang telah dilaporkan dan diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Kecamatan Asparaga.
Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan bahwa persoalan PETI di Asparaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berdekatan dengan kawasan Hutan Nantu merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di kawasan tersebut.
"Kami marah karena aktivitas PETI ini sudah berada di dekat kawasan Hutan Nantu. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan terjadi, tetapi juga kehidupan berbagai satwa dan makhluk hidup yang berada di kawasan hutan tersebut terancam. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kerusakan terjadi," tegas Zasmin dalam orasinya.
Ia menilai, aparat penegak hukum harus mengambil langkah konkret dan tidak sekadar memberikan respons normatif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas sebelum aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.
Zasmin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan surat secara tertulis kepada Polres Gorontalo, termasuk mencantumkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.
"Kami sudah memasukkan surat laporan secara tertulis ke Polres Gorontalo, termasuk nama-nama yang kami duga terlibat dalam aktivitas PETI. Karena itu, kami mendesak agar laporan ini segera ditindaklanjuti dan nama-nama tersebut dipanggil untuk dimintai klarifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Dalam orasinya, Zasmin turut menyoroti dugaan perpindahan aktivitas pelaku PETI dari wilayah Kecamatan Mootilango ke Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga.
Ia menduga, pelaku yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango kemudian berpindah ke Asparaga setelah adanya penertiban di lokasi sebelumnya.
"Pelaku PETI yang ada di Pangahu diduga merupakan orang-orang yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango. Karena sering dilakukan penertiban, mereka kemudian berpindah ke Asparaga. Ini harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Jangan sampai penertiban hanya membuat aktivitas PETI berpindah tempat, sementara persoalan utamanya tidak pernah benar-benar diselesaikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Zasmin menyampaikan bahwa selama ini pihaknya memilih untuk tidak banyak bersuara terkait aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo. Namun, ketika aktivitas tersebut diduga mulai mendekati kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis penting, Forum Pemuda Gorontalo menyatakan sikap tegas untuk menolak.
Menurutnya, kawasan Hutan Nantu bukan sekadar hamparan hutan biasa, melainkan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem dan habitat berbagai jenis satwa. Karena itu, segala aktivitas yang berpotensi mengancam kelestariannya harus segera mendapat perhatian serius.
"Kami selama ini diam terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Gorontalo karena kami tahu kondisi masyarakat. Tetapi kalau sudah masuk dan mendekati kawasan hutan, kami menolak keras. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita lindungi, yaitu lingkungan, ekosistem, dan seluruh kehidupan yang ada di dalam kawasan tersebut," tutup Zasmin.
Sementara itu, dalam aksi tersebut, pihak Polres Gorontalo menyampaikan akan menindaklanjuti laporan dan memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI sebagaimana disampaikan oleh massa aksi.
Forum Pemuda Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum.
Mereka berharap penanganan PETI di Kecamatan Asparaga tidak berhenti pada pemanggilan pihak-pihak yang dilaporkan, tetapi juga dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh, penindakan sesuai hukum, serta langkah konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Hutan Nantu.
Bagi Forum Pemuda Gorontalo menjaga kawasan hutan bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya habitat kehidupan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program prioritas Kapolri, yakni Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melaksanakan kegiatan Green Policing melalui Polisi Bersih-Bersih Lingkungan pada Jumat, 20 November 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Nurwono Danang, S.I.K., melalui sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Gerakan Menjaga Kebersihan Lingkungan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Program Green Police merupakan salah satu program positif Polri yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah pelayanan, edukasi, serta kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kapolda Gorontalo berkomitmen untuk terus mendukung program prioritas Kapolri melalui langkah nyata yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, guna menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) BADKO Sulawesi Utara–Gorontalo menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha internet lewat Seminar Nasional Internet Rakyat dan Kedaulatan Digital. Acara ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (19/11/2026), dan dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.
Seminar mengangkat tema "Rancang Bangun Ekosistem Internet Berbasis Komunitas: Membuka Akses dan Perizinan bagi Koperasi untuk Konektivitas Terjangkau dari Pinggiran Indonesia". Forum ini menjadi ruang bertemunya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pemerataan akses internet serta peran warga dalam membangun ekosistem digital yang inklusif.
Menjawab Keluhan Pengusaha Internet
Ketua Umum HMI BADKO Sulawesi Utara–Gorontalo, Aris Setiawan Karim, mengatakan seminar ini lahir dari aspirasi yang masuk ke HMI. Para pengusaha internet mengeluhkan adanya oknum yang meminta sejumlah uang dengan modus pungutan liar (pungli).
"Kami tahu apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu selaku pengusaha internet. Banyak masukan yang masuk ke kami di HMI bahwa ada oknum-oknum yang meminta sejumlah uang dengan model pungli. Maka kehadiran kami di sini, dengan menghadirkan kementerian dari Jakarta, merupakan bentuk nyata kami bersama-sama berada di tengah rakyat," ujar Aris.
Menurutnya, kehadiran perwakilan kementerian dari pusat menjadi langkah konkret agar persoalan di lapangan didengar langsung oleh pembuat kebijakan.
Pemerintah Daerah Dukung Internet Berbasis Komunitas
Dalam sambutannya, Wagub Idah menyampaikan apresiasi kepada HMI BADKO Sulutgo atas inisiatif dan tema seminar yang dinilainya relevan dan strategis.
Ia menegaskan bahwa internet kini menjadi kebutuhan penting di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga kegiatan ekonomi warga.
"Para petani sekarang juga menggunakan internet, bahkan teknologi pertanian sudah memanfaatkan internet. Begitu pula para nelayan yang menjual hasil produknya melalui internet. Artinya, hampir semua sektor membutuhkan konektivitas digital," jelasnya.
Idah juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan internet berbasis komunitas melalui koperasi. Model ini, katanya, tidak hanya membuat layanan lebih terjangkau, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung.
"Masyarakat yang membangun, masyarakat yang mengelola, dan masyarakat yang menikmati hasilnya," tuturnya.
Dihadiri Kementerian, Koperasi, dan Mahasiswa
Seminar ini turut dihadiri Ketua Tim Akselerasi Infrastruktur SKKL, Kebijakan Layanan Universal, Telekomunikasi dan Monitoring Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Toriq Abdullah. Hadir pula Ketua Koperasi GASS, Sekretaris Presidium MW KAHMI Provinsi Gorontalo, Pimpinan Telkom Wilayah Gorontalo dan Balai Loca Monitor Wilayah Gorontalo, Anggota Koperasi GASS serta mahasiswa dan unsur masyarakat.
Melalui kegiatan ini, HMI BADKO Sulutgo berharap tercipta ruang dialog yang sehat antara pelaku usaha internet dan pemerintah. Harapannya, perizinan menjadi lebih jelas, praktik pungli bisa dicegah, dan konektivitas yang terjangkau benar-benar sampai ke pelosok negeri.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K. menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan tiga perkara dugaan tindak pidana pertambangan dan pengolahan hasil tambang tanpa izin di wilayah Kabupaten Bone Bolango, bertempat di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Jumat (20/11/2026).
Konferensi pers tersebut didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H. dan Kabid Humas Kombes Pol Marupa Sagala, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo.
Kapolda menjelaskan bahwa ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, serta penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin, yang terjadi di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, dan Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.
"Dalam ketiga perkara ini, penyidik telah menetapkan enam orang tersangka. Lima di antaranya telah kami tahan di Rumah Tahanan Polda Gorontalo, sementara satu tersangka lainnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ujar Nurworo.
Perkara pertama ditangani berdasarkan laporan polisi tanggal 23 Mei 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan Sdr. JSSK sebagai tersangka yang berperan sebagai pemilik gudang sekaligus pembeli. Barang bukti yang disita berupa 259 karung berisi material batu hitam.
Perkara kedua dan ketiga ditangani berdasarkan dua laporan polisi tanggal 20 September 2026, dengan empat orang tersangka, yakni:
1. Sdr. RP, berperan sebagai pemilik material;
2. Sdr. SK, berperan sebagai pemilik tempat rendaman pengolahan (tong);
3. Sdr. IL, berperan sebagai pemilik tempat rendaman pengolahan (tromol dan tong);
4. Sdr. BA, berperan sebagai pemilik material.
"Dari kedua perkara tersebut, kami menyita tiga unit mobil pick up, yakni Suzuki Carry 1.5 warna hitam nopol DB 8521 DI, Daihatsu Grand Max 1.3 warna silver nopol DM 8523 EE, dan Suzuki Carry warna hitam nopol DB 8996 KB, beserta kunci dan surat kendaraan, tiga profil tank warna kuning berkapasitas 1.100 liter berisi material hasil pengolahan, serta satu karung berisi material," jelas Nurworo.
Kapolda juga menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan Sdr. H sebagai tersangka sekaligus memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
"Kami telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo untuk melakukan pencegahan terhadap yang bersangkutan, serta mengirimkan surat bantuan pencarian orang kepada Polda Metro Jaya dan Polda Kepulauan Riau. Kami mengimbau yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri," tegas Nurworo.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, dan/atau Pasal 105 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Pasal 20 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebagai tindak lanjut, penyidik akan melengkapi berkas perkara, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melaksanakan pengiriman berkas perkara tahap satu.
"Kami berkomitmen menindak tegas setiap kegiatan pertambangan maupun pengolahan hasil tambang tanpa izin, dan tidak akan berhenti hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tutup Nurworo.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, menuai sorotan dan kecaman dari Forum Pemuda Gorontalo. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung di sekitar kawasan Hutan Nantu.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pemuda Gorontalo di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo, hari ini. Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta kepolisian segera memanggil dan memeriksa nama-nama yang telah dilaporkan dan diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Kecamatan Asparaga.
Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan bahwa persoalan PETI di Asparaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berdekatan dengan kawasan Hutan Nantu merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di kawasan tersebut.
"Kami marah karena aktivitas PETI ini sudah berada di dekat kawasan Hutan Nantu. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan terjadi, tetapi juga kehidupan berbagai satwa dan makhluk hidup yang berada di kawasan hutan tersebut terancam. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kerusakan terjadi," tegas Zasmin dalam orasinya.
Ia menilai, aparat penegak hukum harus mengambil langkah konkret dan tidak sekadar memberikan respons normatif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas sebelum aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.
Zasmin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan surat secara tertulis kepada Polres Gorontalo, termasuk mencantumkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.
"Kami sudah memasukkan surat laporan secara tertulis ke Polres Gorontalo, termasuk nama-nama yang kami duga terlibat dalam aktivitas PETI. Karena itu, kami mendesak agar laporan ini segera ditindaklanjuti dan nama-nama tersebut dipanggil untuk dimintai klarifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Dalam orasinya, Zasmin turut menyoroti dugaan perpindahan aktivitas pelaku PETI dari wilayah Kecamatan Mootilango ke Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga.
Ia menduga, pelaku yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango kemudian berpindah ke Asparaga setelah adanya penertiban di lokasi sebelumnya.
"Pelaku PETI yang ada di Pangahu diduga merupakan orang-orang yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango. Karena sering dilakukan penertiban, mereka kemudian berpindah ke Asparaga. Ini harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Jangan sampai penertiban hanya membuat aktivitas PETI berpindah tempat, sementara persoalan utamanya tidak pernah benar-benar diselesaikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Zasmin menyampaikan bahwa selama ini pihaknya memilih untuk tidak banyak bersuara terkait aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo. Namun, ketika aktivitas tersebut diduga mulai mendekati kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis penting, Forum Pemuda Gorontalo menyatakan sikap tegas untuk menolak.
Menurutnya, kawasan Hutan Nantu bukan sekadar hamparan hutan biasa, melainkan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem dan habitat berbagai jenis satwa. Karena itu, segala aktivitas yang berpotensi mengancam kelestariannya harus segera mendapat perhatian serius.
"Kami selama ini diam terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Gorontalo karena kami tahu kondisi masyarakat. Tetapi kalau sudah masuk dan mendekati kawasan hutan, kami menolak keras. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita lindungi, yaitu lingkungan, ekosistem, dan seluruh kehidupan yang ada di dalam kawasan tersebut," tutup Zasmin.
Sementara itu, dalam aksi tersebut, pihak Polres Gorontalo menyampaikan akan menindaklanjuti laporan dan memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI sebagaimana disampaikan oleh massa aksi.
Forum Pemuda Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum.
Mereka berharap penanganan PETI di Kecamatan Asparaga tidak berhenti pada pemanggilan pihak-pihak yang dilaporkan, tetapi juga dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh, penindakan sesuai hukum, serta langkah konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Hutan Nantu.
Bagi Forum Pemuda Gorontalo menjaga kawasan hutan bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya habitat kehidupan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat.
Rep: JO
BUOL, SuaraIndonesia1.com — Tumpukan ribuan kayu gelondongan yang memenuhi aliran Sungai Buol menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai dari mana kayu-kayu tersebut berasal dan siapa yang bertanggung jawab atas keberadaannya dalam jumlah yang begitu besar.
Aktivis Jamaludin B. Hamsa mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Buol, untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Menurut Jamaludin, aparat tidak boleh hanya melihat kayu gelondongan tersebut sebagai material yang terbawa banjir. Ribuan batang kayu yang terlihat di sepanjang aliran sungai, menurutnya, harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap kemungkinan aktivitas di wilayah hulu.
"Jangan jadi Kapolres Buol kalau tidak berani membongkar ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya kayunya yang dikumpulkan. Saya tantang APH, telusuri dari mana kayu-kayu ini berasal dan siapa yang bertanggung jawab," tegas Jamaludin.
Ia meminta aparat tidak berhenti pada lokasi ditemukannya kayu. Penelusuran harus dilakukan dari hilir menuju hulu dengan memeriksa anak-anak sungai, kawasan hutan, lokasi pembukaan lahan, hingga titik yang diduga menjadi sumber kayu.
Jamaludin menilai jumlah kayu yang terlihat dalam gambar dan kondisi lapangan menunjukkan persoalan yang tidak boleh dianggap sederhana. Ia mempertanyakan apakah seluruh kayu tersebut benar-benar berasal dari proses alami seperti banjir dan longsor atau terdapat aktivitas manusia yang menyebabkan kayu dalam jumlah besar masuk ke badan sungai.
"Kalau memang ini murni karena bencana alam, silakan dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kalau ada aktivitas penebangan atau pembukaan kawasan di hulu, maka aparat harus menemukan titiknya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kayunya, sementara sumber persoalannya tidak pernah disentuh," ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup asal-usul kayu, status kawasan, dokumen perizinan, aktivitas pembukaan lahan, keberadaan alat berat, hingga pihak yang menguasai atau membiayai aktivitas tersebut.
Jamaludin secara khusus meminta Kapolres Buol mengambil langkah konkret. Ia menilai persoalan kayu gelondongan tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan penelusuran lapangan.
"Kapolres Buol jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Ini sudah terlihat di depan mata. Ribuan kayu ada di sungai. Pertanyaannya sekarang: apa tindakan aparat?" katanya.
Ia meminta fungsi Reskrim/Tipidter dan jajaran terkait segera melakukan penyelidikan, berkoordinasi dengan KPH Pogogul, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, serta instansi teknis lainnya. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana, Jamaludin meminta proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Selain keberadaan kayu gelondongan, Jamaludin juga menyoroti kondisi Sungai Buol yang melintasi sejumlah kecamatan hingga ke wilayah pusat Kota Buol. Menurutnya, kondisi air sungai yang dalam waktu cukup lama terlihat keruh perlu menjadi perhatian tambahan dalam penelusuran sumber kayu tersebut.
"Yang membuat saya semakin bertanya-tanya, Sungai Buol ini bahkan ketika musim kemarau baru-baru ini airnya tidak pernah benar-benar jernih. Sekarang masuk penghujan, ditambah munculnya ribuan kayu seperti ini. Karena itu, saya meminta aparat jangan melihat peristiwa ini secara terpisah," ujarnya.
Ia juga meminta KPH Pogogul dan instansi kehutanan melakukan pengecekan terhadap kawasan yang berada di wilayah hulu untuk memastikan apakah terdapat indikasi tebangan baru, tunggak, jalan angkutan kayu, pembukaan kawasan, atau aktivitas lain yang berkaitan dengan munculnya kayu tersebut.
Bagi Jamaludin, pertanyaan publik saat ini sangat sederhana, dari mana ribuan kayu tersebut berasal? Ia meminta APH memberikan jawaban berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.
"Kalau benar ini akibat bencana alam, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Tetapi kalau ternyata ada aktivitas ilegal di belakangnya, masyarakat juga berhak tahu siapa pelakunya," ujarnya.
Jamaludin kembali memberikan tantangan terbuka kepada Kapolres Buol. "Saya tantang Kapolres Buol untuk bongkar ini. Jangan hanya melihat kayunya. Cari sumbernya. Cari titik asalnya. Cari siapa yang menguasai aktivitasnya. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau tidak ada, sampaikan kepada publik bahwa semuanya jelas. Itu yang kami minta."
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan spekulasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pemeriksaan terbuka, dan kepastian hukum.
"Ribuan kayu gelondongan ini sudah menjadi perhatian publik. Sekarang bola ada di tangan APH. Kayunya sudah terlihat jelas, tetapi mengapa sumber dan aktornya belum juga terlihat?" pungkas Jamaludin.
Rep: JO
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan dukungan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Rino Triyono, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan dukungan politik, tetapi juga pengalaman panjang dalam memahami tata kelola pemerintahan, dinamika ketatanegaraan, komunikasi politik, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.
Rino menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman kelembagaan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.
REKAM JEJAK DAN PENGALAMAN SUFMI DASCO AHMAD
Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.
Perjalanan pendidikannya menunjukkan latar belakang akademis lintas disiplin. Dasco menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung.
Tidak hanya memiliki pengalaman politik, Dasco juga mempunyai latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah berkiprah sebagai advokat serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi.
Dalam perjalanan politiknya, Dasco telah terlibat sejak awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya menjalankan sejumlah tanggung jawab strategis di internal partai.
Pada Pemilu 2014, Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Dalam periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pengalaman kelembagaannya semakin luas ketika pada 2019 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya untuk periode 2024–2029.
Dalam kepemimpinannya di DPR, Dasco menjalankan fungsi koordinasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan tugas kelembagaan parlemen. Di internal Partai Gerindra, ia juga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran strategis pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi partai.
Pengalaman lainnya adalah ketika Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan keterlibatannya dalam proses koordinasi politik dan kelembagaan menjelang pergantian pemerintahan.
Dengan perjalanan panjang tersebut, AKPERSI memandang Dasco mempunyai bekal pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan yang lebih besar.
RINO TRIYONO: WAKIL PRESIDEN HARUS MAMPU MENJADI MITRA STRATEGIS PRESIDEN
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kecakapan komunikasi, serta kemampuan membangun sinergi antarlembaga negara.
"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman panjang di parlemen, memahami dinamika politik nasional, mempunyai latar belakang pendidikan hukum hingga doktoral, serta telah menjalankan berbagai tanggung jawab strategis di lingkungan kelembagaan negara dan partai politik," ujar Rino Triyono.
Rino melanjutkan, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.
"Kami berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya benar-benar mampu membantu Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Pengalaman dan kematangan dalam bernegara menjadi modal yang sangat penting," tegasnya.
AKPERSI: DUKUNGAN BUKAN SEKADAR KEPENTINGAN POLITIK
Rino Triyono menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan DPP AKPERSI merupakan pandangan dan rekomendasi organisasi berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan seorang figur publik.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada pertimbangan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis kenegaraan.
"Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas, integritas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.
Rino juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.
PESAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO
Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara objektif berbagai nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.
"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden. Namun, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan organisasi yang bergerak di bidang pers, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah," katanya.
Rino menambahkan, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti menutup ruang bagi figur lain. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.
"Harapan kami sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, solid, dan mampu bekerja bersama. Apabila Presiden Prabowo menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang tepat, kami berharap beliau dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," tutup Rino Triyono.
DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan demokrasi, menjaga independensi pers, serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
DPP AKPERSI – CEPAT, AKURAT, BERIMBANG.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo, yang masuk melalui Desa Tumba Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara, menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas yang diduga berlangsung di wilayah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta lemahnya pengawasan terhadap praktik pertambangan ilegal.
Dion Hipy, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sekaligus masyarakat Sumalata, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah nama yang telah dihimpun dan perlu ditelusuri keterangannya oleh aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas pertambangan tersebut.
Adapun nama-nama yang diduga pelaku usha yakni ,Heni Pateda, Soni, Fernando, Iten, Ramli Mampo, Ronal, Ike, daeng Supu dan Redi.
Dion menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan vonis atau penetapan kesalahan, melainkan informasi awal yang perlu diverifikasi melalui penyelidikan secara profesional dan transparan.
"Jangan hanya menyasar pekerja di lapangan. Aparat harus berani menelusuri siapa yang diduga menjadi pemodal, pengelola, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berlaku tanpa pandang bulu," tegas Dion.
Ia mendesak Polres Kabupaten Gorontalo agar segera turun langsung ke lokasi pertambangan di Desa Pangahu untuk memastikan legalitas aktivitas tersebut, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan penindakan apabila ditemukan unsur pidana.
Menurutnya, persoalan PETI bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut keberlangsungan lingkungan hidup dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.
"Jangan sampai hukum hanya berani kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan kepentingan. Lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir orang," tutupnya.
Rep: JO
GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menuai sorotan serius. Persoalan ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola administrasi kepegawaian, serta tidak optimalnya penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan daerah.
Aktivis Gorontalo, Rizal Agu, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyusul temuan BPK mengenai sembilan orang ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tetapi masih menerima pembayaran gaji dan tunjangan.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, total kelebihan pembayaran gaji kepada sembilan ASN tersebut mencapai Rp340.497.900. Dari jumlah itu, baru Rp73.730.000 yang dikembalikan ke kas daerah, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp266.767.900.
Lebih jauh, dalam bagian akibat permasalahan, BPK juga mencatat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp442.613.354, serta lebih saji Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp524.230.908.
Menurut Rizal Agu, temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Sebab, pembayaran gaji dan tunjangan merupakan penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan kinerja aparatur yang bersangkutan.
"Ini persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bagaimana mungkin ada ASN yang tidak masuk kerja dalam waktu yang sangat lama, tetapi pembayaran gaji dan tunjangannya tetap berjalan? Di mana fungsi pengawasan atasan langsung, kepala SKPD, BKPP, Inspektorat, dan pihak yang bertanggung jawab atas administrasi penggajian?" tegas Rizal Agu.
Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Apalagi, BPK turut mengungkap adanya keterlambatan penegakan disiplin terhadap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja berturut-turut.
Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sampai dengan 31 Desember 2025, proses penegakan disiplin terhadap sembilan pegawai tersebut masih belum diselesaikan secara tuntas.
Rizal juga mempertanyakan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kehadiran, pembinaan disiplin, verifikasi data kepegawaian, hingga proses pembayaran gaji.
"Jangan sampai uang negara terus dibayarkan tanpa pengawasan yang memadai, sementara ketika ditemukan persoalan, semuanya hanya berlindung di balik alasan kelalaian administrasi. Pejabat yang memiliki kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," ujarnya.
DESAK APARAT PENEGAK HUKUM LAKUKAN PENELUSURAN
Atas temuan tersebut, Rizal Agu secara tegas mendesak Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak tinggal diam. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penelaahan dan penyelidikan secara profesional terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam laporan pemeriksaan BPK.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, pembiaran, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran uang negara.
Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pegawai yang menerima pembayaran, tetapi turut menelusuri tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam proses pengawasan, verifikasi kehadiran, pengusulan penghentian pembayaran, dan pencairan gaji.
"Penegak hukum harus berani menelusuri persoalan ini sampai tuntas. Periksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan kewenangan. Jangan hanya melihat siapa yang menerima uang, tetapi telusuri juga siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan bagaimana pembayaran tersebut tetap bisa berlangsung," tegasnya.
Rizal menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila persoalannya merupakan pelanggaran administrasi dan disiplin, pemerintah daerah juga wajib menyelesaikannya melalui mekanisme yang berlaku.
BUPATI JANGAN HANYA BERJANJI MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK
Selain mendesak aparat penegak hukum, Rizal Agu juga meminta Bupati Gorontalo Utara bertanggung jawab memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar menjadi dokumen formalitas pemeriksaan.
Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kehadiran ASN, memperbaiki administrasi penggajian, menindaklanjuti pelanggaran disiplin, serta memastikan seluruh kelebihan pembayaran diproses pengembaliannya ke kas daerah.
Menurutnya, pengembalian uang negara merupakan kewajiban yang harus dituntaskan, tetapi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
"Jangan sampai persoalan ini hanya berakhir dengan pengembalian uang, kemudian tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang lalai atau menyalahgunakan kewenangannya. Pengembalian uang negara dan penegakan hukum merupakan dua hal yang harus dilihat sesuai ketentuan masing-masing," katanya.
Rizal juga mendesak Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin ASN, termasuk mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.
UANG NEGARA HARUS DIJAGA, BUKAN DIBIARKAN BOCOR
Di akhir pernyataannya, Rizal Agu menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan setiap temuan hasil pemeriksaan BPK.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menuntut kedisiplinan masyarakat, sementara kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur di lingkungan pemerintahan justru tidak diawasi secara maksimal.
"Jangan sampai rakyat terus dibebani dengan tuntutan kepatuhan terhadap aturan, tetapi di dalam pemerintahan sendiri masih ditemukan persoalan serius dalam pengelolaan uang negara. Kami meminta Bupati Gorontalo Utara membuka secara transparan tindak lanjut temuan ini. Kami juga mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera menelaah serta memprosesnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum," tutup Rizal Agu.
Bagi Rizal Agu, temuan BPK ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan di Gorontalo Utara. Uang negara adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan harus memiliki dasar, prosedur, dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan biarkan persoalan ini menguap tanpa penyelesaian.
Rep: JO
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1