Polisi Peduli Pendidikan, Wakapolres Waropen dan Kasat Lantas Berikan Motivasi dan Edukasi di SMP Negeri Khemon Jaya

Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., didampingi Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., bersama Personel Sat Lantas Polres Waropen, melaksanakan kegiatan pemberian motivasi dan edukasi kepada para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya SP V, Senin (02/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri Khemon Jaya Yakob Imbiri, S.Pd., para guru, serta pelajar SMP Negeri Khemon Jaya. Kehadiran jajaran Polres Waropen disambut baik oleh pihak sekolah sebagai wujud sinergitas Polri dengan dunia pendidikan dalam membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., memberikan motivasi kepada para pelajar agar senantiasa memiliki semangat dalam belajar, tekun meraih cita-cita, serta selalu menghormati dan mematuhi orang tua maupun guru. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, sehingga tercipta suasana yang bersih, sehat, nyaman, dan kondusif untuk proses belajar mengajar.

Sementara itu, Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai keselamatan di jalan raya, pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Waropen di bidang pendidikan sekaligus penjabaran Program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pendekatan humanis dan edukatif dengan hadir langsung di tengah lingkungan sekolah. Polres Waropen tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi dalam memberikan pembinaan, motivasi, serta edukasi kepada para pelajar demi membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Polres Waropen berharap para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya semakin termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan lingkungan, serta memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Polres Waropen berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan positif yang mendukung kemajuan pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang berkualitas serta berdaya saing.

Polisi Peduli Pendidikan, Wakapolres Waropen dan Kasat Lantas Berikan Motivasi dan Edukasi

Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., didampingi Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., bersama Personel Sat Lantas Polres Waropen, melaksanakan kegiatan pemberian motivasi dan edukasi kepada para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya SP V, Senin (02/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri Khemon Jaya Yakob Imbiri, S.Pd., para guru, serta pelajar SMP Negeri Khemon Jaya. Kehadiran jajaran Polres Waropen disambut baik oleh pihak sekolah sebagai wujud sinergitas Polri dengan dunia pendidikan dalam membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., memberikan motivasi kepada para pelajar agar senantiasa memiliki semangat dalam belajar, tekun meraih cita-cita, serta selalu menghormati dan mematuhi orang tua maupun guru. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, sehingga tercipta suasana yang bersih, sehat, nyaman, dan kondusif untuk proses belajar mengajar.

Sementara itu, Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai keselamatan di jalan raya, pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Waropen di bidang pendidikan sekaligus penjabaran Program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pendekatan humanis dan edukatif dengan hadir langsung di tengah lingkungan sekolah. Polres Waropen tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi dalam memberikan pembinaan, motivasi, serta edukasi kepada para pelajar demi membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Polres Waropen berharap para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya semakin termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan lingkungan, serta memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Polres Waropen berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan positif yang mendukung kemajuan pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang berkualitas serta berdaya saing.

HMI Gorontalo Kawal Kebijakan: Naskah Akademik Dikaji Kritis, Gorontalo Siapkan Grand Design Pembangunan Pemuda

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – HMI Badko Sulut–Go menggelar Kelas Kebijakan Publik Edisi I bertajuk Parekrafpora Connect 2026: Policy Dialogue & Critical Review Naskah Akademik. Mengusung tema "Evaluasi Kritis Kebijakan Pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo", kegiatan pukul 20.00–23.00 WITA itu mempertemukan pemerintah daerah, legislatif, serta perwakilan pemuda, HMI, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM). Forum ini menopang penguatan kegiatan kepemudaan karena membuka ruang kolaborasi antara organisasi pemuda dan pengambil kebijakan.

Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Syawal Hamzati memaparkan poin-poin strategis Naskah Akademik yang menjadi bahan kajian kritis dalam forum tersebut. Naskah itu, kata dia, disusun untuk menjadi dasar kebijakan yang terarah dan terukur, mencakup akses pendidikan dan pelatihan, peluang kerja dan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas organisasi kepemudaan. "Pembangunan pemuda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia harus terintegrasi lintas sektor, dan naskah akademik ini kami harapkan menjadi pijakannya," ujar Syawal.

Dalam paparannya, Syawal juga menyoroti pelaksanaan GHM 2026. Ia mengingatkan agar agenda tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. "Ini peringatan bagi kita semua: GHM 2026 jangan sampai hanya menjadi ajang seremonial tanpa dampak apa pun bagi daerah. Sampai hari ini, pemerintah daerah belum pernah menyuguhkan data matriks perkembangan UMKM di Gorontalo pascapelaksanaan GHM dua tahun sebelumnya," kata Syawal.

Ketua Umum HMI Badko Sulut–Go Aris Setiawan Karim menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang adu gagasan. "Kelas kebijakan publik ini menjadi arena dialektika antara mahasiswa, pemuda, eksekutif, dan legislatif untuk melahirkan gagasan dan kebijakan bagi masa depan pemuda. Kita mendorong agar semua pembicara membawa dan mempresentasikan angka, data, dan fakta di lapangan, terlebih untuk menguji kembali data IPM dan IPP Gorontalo," kata Aris.

Dari sisi pemerintah, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Parekrafpora) Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menyambut baik Naskah Akademik itu sebagai masukan berbasis kajian. Ia menyampaikan bahwa program kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat saling menguatkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pemuda. "Kami membuka diri terhadap masukan kritis dari pemuda. Kebijakan yang baik lahir dari kolaborasi, didukung regulasi dan anggaran yang jelas," kata Sultan.

Dari unsur legislatif, Anggota DPRD Komisi IV Abd. Ghalieb I. Lahidjun menekankan pentingnya perumusan arah pembangunan pemuda yang terpadu. "Kita butuh grand design yang menjadi kompas pembangunan pemuda di Gorontalo, agar setiap program memiliki arah, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas," ujar Ghalieb.

Setelah tanggapan perwakilan pemuda, HMI, dan BEM serta dialog terbuka, seluruh unsur yang hadir bersepakat menyusun Rencana Aksi Daerah dan Grand Design Arah Pembangunan Pemuda di Gorontalo. Dokumen itu diharapkan menjadi pedoman terpadu yang memuat arah kebijakan, prioritas program, indikator capaian, dan pembagian peran para pemangku kepentingan.

Rep: JO

Jakpro Dukung Gerakan Pilah Sampah, Sunter Agung dan Papanggo Jadi Wilayah Percontohan

JAKARTA UTARA, Suaraindonesia1, Upaya membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah tangga terus diperkuat di Jakarta Utara. Melalui Program Pendampingan Pilah Sampah, Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, melibatkan pengurus RT/RW dan masyarakat dalam gerakan pemilahan sampah berbasis lingkungan.

Program yang berlangsung di enam RT percontohan tersebut menunjukkan perkembangan positif berdasarkan hasil monitoring di periode Oktober 2026. Tingginya respons dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator tumbuhnya kesadaran warga terhadap pentingnya memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kegiatan monitoring di kedua kelurahan, tim pendamping melakukan peninjauan kondisi tempat sampah, pemantauan lingkungan permukiman, pengumpulan sampah organik, serta koordinasi langsung dengan warga dan pengurus RT/RW.

Koordinator Prakarsa Warga Jakarta Utara, Kencana Wulan, mengatakan keterlibatan masyarakat dan pengurus lingkungan merupakan bagian penting dalam membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.

Kolaborasi dengan Jakpro Perkuat Sarana Pemilahan

Dari pihak Jakpro, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Perseroda), M. Alfin Rinaldinsyah mengatakan, sinergi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan dunia usaha dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dua Lurah Tambah Frekuensi Pengangkutan Sampah

Lurah Sunter Agung, Ahmad Firdaus dan Lurah Papanggo, Erwin Djati mengambil langkah dengan menambah frekuensi pengangkutan sampah di masing-masing tiga RT percontohan pada kedua kelurahan.

Pengangkutan yang sebelumnya menjadi salah satu kendala kini ditingkatkan menjadi dua kali dalam seminggu.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pengumpulan dan pengangkutan sampah organik, sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi warga yang telah aktif melakukan pemilahan sampah.

Penambahan frekuensi pengangkutan juga menjadi bentuk dukungan pemerintah kelurahan terhadap keberlanjutan program. 

Melalui kolaborasi Prakasa Warga Jakarta Utara, Jakpro, pemerintah kelurahan, pengurus RT/RW, petugas pendamping, dan masyarakat, Program Pendampingan Pilah Sampah diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan sementara, tetapi berkembang menjadi kebiasaan bersama.

Gerakan ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, dimulai dari perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.

Dengan semangat “Dari Lingkungan Kita, Mulai Perubahan!”, Sunter Agung dan Papanggo diharapkan menjadi contoh lingkungan yang semakin peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Jakarta Utara.

Report,

Penertiban PETI di Boalemo, Haikal Moha Apresiasi Langkah Polres Boalemo

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, belakangan menjadi perhatian publik setelah sejumlah pemberitaan menyoroti aktivitas pertambangan ilegal di beberapa wilayah, khususnya Kecamatan Wonosari.

Menanggapi hal tersebut, Haikal Moha, putra asli Boalemo, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kepolisian Resor (Polres) Boalemo di bawah kepemimpinan AKBP Firman Taufik, S.I.K., beserta jajaran yang telah melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI di sejumlah wilayah.

Menurut Haikal, langkah penertiban yang dilakukan aparat kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, menegakkan aturan, serta merespons keresahan masyarakat terkait aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang, aktivitas PETI di Kecamatan Dulupi sebelumnya telah dilakukan penertiban. Hingga saat ini, aktivitas pertambangan tersebut dilaporkan sudah tidak lagi berlangsung.

Sementara itu, terkait pemberitaan aktivitas PETI di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Polres Boalemo bersama jajaran juga telah melakukan langkah penertiban secara bertahap, sebagai tindak lanjut atas berbagai aduan dan informasi yang disampaikan masyarakat melalui pemberitaan.

"Sebagai putra asli Boalemo, saya mengapresiasi langkah Kapolres Boalemo AKBP Firman Taufik, S.I.K., bersama seluruh jajaran yang telah merespons persoalan PETI. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspirasi masyarakat dan upaya menjaga ketertiban di daerah," ungkap Haikal.

Meski demikian, Haikal menilai bahwa persoalan PETI tidak hanya perlu dilihat dari sisi penindakan hukum semata. Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.

Terlebih, saat ini masyarakat dihadapkan pada kondisi kemarau berkepanjangan yang turut memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan sebagian warga.

Karena itu, ia berharap penanganan PETI dapat berjalan melalui pendekatan yang seimbang, yakni penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi di sisi lain perlu dibarengi dengan pembinaan, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

"Penegakan aturan tentu penting dan harus dihormati. Namun, kita juga perlu melihat kondisi masyarakat saat ini. Di tengah situasi kemarau berkepanjangan dan tekanan ekonomi, pendekatan pembinaan juga perlu dikedepankan agar masyarakat mendapatkan pemahaman serta alternatif mata pencaharian yang lebih baik dan sesuai ketentuan," tambahnya.

Haikal juga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat membangun koordinasi dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan PETI di Kabupaten Boalemo.

Menurutnya, penanganan yang berkelanjutan tidak cukup hanya melalui penertiban, tetapi juga membutuhkan edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta pembukaan peluang usaha alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas tersebut.

Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan, menegakkan aturan, dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan hal yang perlu berjalan beriringan.

"Harapan kita, Boalemo tetap aman, tertib, dan kondusif. Persoalan PETI bisa ditangani dengan baik, tetapi masyarakat juga jangan sampai kehilangan perhatian dan pembinaan. Kita ingin ada solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dari sisi lingkungan, hukum, maupun kesejahteraan masyarakat," tutup Haikal.

Rep: JO

Tragis! Ayah dan Dua Anaknya Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Sumur di Desa Lidung

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Peristiwa tragis terjadi di RT 16 Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Tiga orang warga yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah sumur yang diduga mengandung gas beracun.

Ketiga korban masing-masing berinisial S (47), JM (30), dan M (22). Korban S merupakan ayah, JM anak tiri, sedangkan M merupakan anak kandung. Ketiganya diketahui merupakan warga RT 16 Desa Lidung.

Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut bermula ketika JM bermaksud membersihkan sumur sekaligus memperbaiki mesin pompa air yang mengalami kerusakan karena air tidak dapat naik saat mesin dihidupkan.

Saat turun ke dalam sumur, JM diduga terpapar gas berbahaya hingga tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, M berinisiatif memberikan pertolongan dengan turun ke dalam sumur. Namun nahas, M juga diduga terpapar gas yang sama hingga kehilangan kesadaran.

Melihat kedua anaknya tidak sadarkan diri di dalam sumur, S kemudian turun dengan maksud memberikan pertolongan. Namun, S pun diduga mengalami hal serupa hingga akhirnya ketiganya ditemukan meninggal dunia.

Mendapatkan informasi kejadian tersebut, personel Polsek Sarolangun bersama petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), BPBD, dan warga setempat segera melakukan proses evakuasi terhadap ketiga korban dengan menggunakan bantuan tali.

Setelah berhasil dievakuasi, ketiga korban kemudian dibawa ke rumah duka di RT 16 Desa Lidung.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Sarolangun IPTU Rozalia Saputra, S.Pd., menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah tersebut.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar peristiwa ini menjadi pelajaran bersama untuk lebih mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas di sekitar sumur.

"Jangan pernah menganggap remeh bahaya di dalam sumur. Ruang tertutup seperti sumur berpotensi mengandung gas berbahaya dan kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran bahkan meninggal dunia. Pastikan kondisi aman serta gunakan peralatan keselamatan yang memadai sebelum melakukan pekerjaan di dalam sumur," pesan Kapolres melalui Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolres mengimbau masyarakat agar memperhatikan beberapa hal penting, di antaranya tidak masuk ke dalam sumur tanpa memastikan kondisi udara aman, tidak melakukan pekerjaan di dalam sumur seorang diri, serta menggunakan peralatan keselamatan dan alat pendeteksi gas.

Selain itu, apabila menemukan seseorang pingsan atau terjatuh di dalam sumur, masyarakat diminta tidak langsung turun memberikan pertolongan tanpa perlengkapan khusus karena berisiko menimbulkan korban berikutnya.

"Segera hubungi petugas Damkar, BPBD, kepolisian atau tim penyelamat yang memiliki kemampuan dan peralatan evakuasi. Jangan sampai niat menolong justru menambah jumlah korban. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama," tegas Kapolres.

Polres Sarolangun mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, saling mengingatkan, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas guna mencegah terjadinya musibah serupa.

Red/Suara Indonesia 1

Dede Riskadinata, SH di Kenal Sebagai Pengacara yang Vokal dan Tajam Dalam Pembelaan Serta Pengalaman Sidang PK (Peninjauan Kembali)

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Dede Riskadinata, SH adalah Advokat Senior Kabupaten Merangin yang sudah berpengalaman di semua tingkat peradilan, dari Pengadilan Negeri Bangko sampai ke Upaya Hukum Luar Biasa. 

Seperti Kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di PN Bangko - 6 November 2024. Dede Riskadinata, SH selaku Penasihat Hukum terdakwa Erawati, membacakan Pledoi / Nota Pembelaan setebal 28 halaman di PN Bangko. ccd9

Isi pledoi yang viral :

1. Sentil Kinerja JPU & Polres Merangin :

Dede menyatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan tuntutan JPU karena tidak didasarkan fakta persidangan

2. Kutip Ayat Suci & Prinsip Hukum : 

Dalam pledoi Dede menulis kutipan QS. An-Nisa ayat 135, QS. Al-Maidah Ayat 8 dan Hadis "Menghukum dalam keraguan adalah dosa" dengan prinsip hukum "IN DUBIO PRO REO" jika ragu, harus menguntungkan terdakwa

3. Soroti Pelanggaran KUHAP :  

Dede menyoroti proses penyidikan di Polres Merangin yang diduga melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa yang ancaman pidananya di atas 5 tahun tidak didampingi Penasihat Hukum saat BAP, hanya difoto saja. 

Rekam Jejak yang tercatat di Media :

1. Ahli Pledoi & Upaya Hukum Luar Biasa : 

Di PN Bangko, kasus TPPO 2024, Dede membacakan Pledoi 28 halaman yang menyoroti pelanggaran KUHAP Pasal 56 ayat (1) dan tidak dihadirkannya saksi korban meski sudah 3 kali diperintahkan Hakim. Ini menjadi dasar kuat untuk upaya hukum lanjutan Banding, Kasasi, hingga PK.

Gaya hukumnya dikenal pakai Dalil Agama + Asas Hukum "IN DUBIO PRO REO" jika ragu, harus menguntungkan terdakwa. Ini yang sering jadi Novum / Alasan PK di pengadilan. ccd9

2. Pengalaman Sidang PK (Peninjauan Kembali) :

PK adalah upaya hukum luar biasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Syaratnya sesuai KUHAP Pasal 263:

- Ada Novum (bukti baru) yang belum pernah diajukan di sidang pertama

- Ada Kekhilafan / kekeliruan hakim yang nyata

Seperti yang dijelaskan dalam prosedur resmi PN : PK diajukan ke Panitera PN yang memutus tingkat pertama, tidak dibatasi waktu untuk pidana, dan akan diperiksa Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula. 94d7

Dede Riskadinata, SH dikenal handal mencari Novum dan membuktikan kekhilafan hakim dua kunci agar PK dikabulkan MA. Pengalaman sidang PK-nya termasuk mendampingi terpidana yang sedang menjalani pidana untuk dihadirkan kembali di PN sesuai penetapan Hakim.

Julukan di Merangin :

"Pengacara Berani Sentil JPU & Penyidik" karena dalam sidang TPPO kemarin, ia berani menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU 6 tahun + denda Rp 250 Juta karena tidak mencerminkan keadilan. ccd9

Gaya pembelaannya dikenal berani mengkritik aparat, berbasis dalil agama dan hukum, dan detail. 

Djarnawi Kusuma

KADES PETAHANA 3 PERIODE BERTURUT-TURUT, SRI DAMAYANTI, S.IP KEMBALI PIMPIN BATU AMPAR 2026-2034

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Sejarah baru tercipta di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Sri Damayanti, S.IP calon kepala desa perempuan bergelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, resmi memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sarolangun Tahun 2026.

Kemenangan Sri Damayanti, S.IP bukan hanya kemenangan personal, tetapi menjadi bukti bahwa perempuan berpendidikan tinggi mampu mendapat kepercayaan penuh masyarakat desa untuk memimpin.

Hasil Resmi Pilkades Desa Batu Ampar 2026:

Dalam pemungutan suara yang digelar di TPS Desa Batu Ampar, Sri Damayanti, S.IP unggul telak dengan perolehan suara terbanyak, mengalahkan calon laki-laki yang menjadi rivalnya.

Hasil resmi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Tahun 2026 telah ditetapkan. Sri Damayanti, S.IP keluar sebagai pemenang dengan perolehan 383 suara.

Pilkades yang digelar di 1 TPS dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 717 pemilih ini berlangsung aman, tertib, dan demokratis dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi.

Hasil Rekapitulasi Resmi Pilkades Desa Batu Ampar 2026:

Jumlah DPT: 717 Pemilih

Jumlah TPS: 1 TPS

Total Suara Sah Terhitung:641 Suara

Nomor urut 1. Mulyadi: 258 Suara

Nomor urut 2. Sri Darmayanti, S.IP: 383 Suara (UNGGUL - MENANG)

Dengan selisih 125 suara, Sri Darmayanti,S.IP dinyatakan sah dan resmi sebagai Kepala Desa Batu Ampar terpilih periode 2026-2034.

Kemenangan Sri Darmayanti, S.IP menjadi sejarah baru, dimana srikandi bergelar Sarjana Ilmu Pemerintahan ini berhasil mengalahkan calon petahana/lawan laki-laki.

"Alhamdulillah, ini amanah rakyat. Terima kasih kepada 383 warga yang telah memilih saya, dan juga kepada 258 warga yang memilih Bapak Mulyadi. Kita semua warga Batu Ampar, mari bersatu membangun desa. Tidak ada lagi nomor 1 dan 2, yang ada Desa Batu Ampar," ujar Sri Darmayanti, S.IP.

Pantauan di lapangan, antusiasme warga sangat tinggi. Sejak pagi, warga berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Proses penghitungan suara berlangsung transparan disaksikan Panitia, Pengawas, TNI-Polri, dan saksi masing-masing calon.

Begitu dinyatakan menang, sorak sorai pendukung menggema. Warga mengelu-elukan nama Sri Darmayanti, S.IP sebagai simbol harapan baru.

Pernyataan Kemenangan :

"Terima kasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat Desa Batu Ampar yang telah menitipkan amanah besar ini kepada saya. Gelar S.IP yang saya sandang akan saya abdikan untuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Ini kemenangan kita semua," ujar Sri Damayanti, S.IP dengan haru.

Untuk periode 2026-2034, Sri Damayanti, S.IP telah menyiapkan Program Lanjutan yang fokus pada 3 pilar utama :

1. Bidang Infrastruktur 

Melanjutkan pembangunan jalan lingkungan, drainase, jembatan dusun, dan lampu jalan desa. "Jalan mulus, ekonomi bagus," tegasnya. Prioritas tahun pertama adalah pengaspalan jalan penghubung dusun dan normalisasi lingkungan, serta Perbaikan infrastruktur jalan usaha tani. 

2. Bidang Keagamaan 

Meningkatkan insentif guru ngaji, marbot masjid, dan program Tahfidz Desa. Mengaktifkan kembali Wirid Bulanan dan bantuan untuk Majelis Taklim. "Desa maju harus diimbangi iman yang kuat," katanya.

3. Digitalisasi Pelayanan Adminduk di Desa

Ini program unggulan. Warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke Dukcapil Sarolangun. Cukup datang ke Kantor Desa Batu Ampar, semua urusan KTP, KK, Akta Lahir, dan surat-menyurat akan dilayani dengan sistem digital, cepat, gratis dan transparan. "Satu hari jadi, warga cukup bawa HP, pelayanan jemput bola," jelasnya.

Serta Sri Damayanti, S.IP Ia berkomitmen 100 hari pertama akan fokus pada :

Audit dan transparansi Dana Desa, Digitalisasi pelayanan administrasi desa, Pemberdayaan UMKM perempuan dan Karang Taruna dan Program beasiswa bagi anak berprestasi

Tokoh masyarakat Batu Ampar menyambut kemenangan ini dengan suka cita. Mereka berharap di bawah kepemimpinan 8 tahun ke depan, Desa Batu Ampar semakin maju dan menjadi percontohan desa digital di Kabupaten Sarolangun.

Camat Pauh dan Panitia Pilkades Kabupaten Sarolangun mengapresiasi jalannya Pilkades Desa Batu Ampar yang aman, damai, dan demokratis.

Dengan kemenangan ini, Sri Damayanti, S.IP akan menjabat sebagai Kepala Desa Batu Ampar Periode 2026-2034 dan akan segera dilantik serentak 31 Desember 2026 oleh Bupati Sarolangun H. Hurmin, SH

Djarnawi Kusuma

Sidak Koperasi Merah Putih di Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Pastikan Gerai Obat Tersedia

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Senin (2 November 2026),– Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., turun langsung ke lapangan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Melalui inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta, Senin (2/11), Kepala Staf Kepresidenan mengecek ketersediaan gerai obat, tabung gas 3 Kg bersubsidi, kebutuhan pokok, serta barang-barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.

Sidak yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo yang menginginkan KDKMP menjadi pusat ekonomi masyarakat, termasuk menyediakan apotek desa dan berbagai kebutuhan pokok. Saat Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, 12 Juli 2026, Presiden menegaskan pentingnya akses obat dengan harga terjangkau hingga tingkat desa. "Obat generik yang dijual di Desa, bisa lebih murah daripada di kota," kata Presiden Prabowo.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan melihat langsung ketersediaan gerai obat di Koperasi Kelurahan Merah Putih Cakung Timur. Gerai obat tersebut telah menjual obat-obatan yang disuplai dan dibina Kementrian Pertahanan melalui Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, dan Apotek Farmasi Pertahanan yang berada di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN).

"Hari ini saya sengaja memang melaksanakan inspeksi mendadak di KDKMP Cakung Timur. Untuk mengetahui langsung terkait dengan tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden, khususnya ketersediaan obat dan juga barang-barang subsidi, kami mengucapkan terima kasih atas support Gerai Obat dari  Kementerian Pertahanan RI melalui Baharwathan Kemhan" kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang didampingi oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kabaharwathan Kemhan RI) Laksamana Madya TNI Ir. Supo Dwi Diantara. 

Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP) Prof Achmad Tjahja Nugraha, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Guruh Muamar Khadafi, Sekretaris Baharwathan, Mayjen TNI Rio Hendrawan Alin Putra, dan Kapuslola Farmasi Pertahanan, Marsma Dadang Syaeful H. 

Kepala Staf Kepresidenan melihat langsung ketersediaan beras, obat, minyak, dan tabung LPG 3 Kg. "Beberapa interaksi yang kita laksanakan dengan masyarakat, ada selisih harga yang lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat eceran yang lain. Jadi tentunya ini membantu masyarakat yang ada di sekitar Cakung," ujarnya.   

Khusus mengenai ketersediaan gerai obat di KDKMP, sempat terkendala regulasi dan koordinasi. Namun hambatan tersebut telah diatasi Kantor Staf Presiden melalui rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan, BPOM, dan Kementerian/Lembaga. Rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan ketika itu telah menyepakati skema distribusi dan penjualan obat di gerai KDKMP pada Kamis 15 Oktober 2026 lalu. (release/ cr)

Resahkan Warga, Terduga Pelaku Bongkar Ruko Akhirnya Ditangkap Polsek Sarolangun

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Warga Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang selama ini diresahkan dengan aksi pencurian dan pembongkaran rumah, akhirnya mendapat titik terang. Polsek Sarolangun berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan mengamankan seorang pria berinisial AN alias BROK (27).

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, setelah Unit Reskrim Polsek Sarolangun melakukan gelar perkara dan menetapkan AN alias BROK sebagai tersangka.

Kasus ini berawal dari peristiwa pencurian yang terjadi pada Selasa (21/4/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah ruko milik korban I.P. Setiawan Zebua, di RT 09 Desa Bernai Luar.

Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga masuk melalui pintu dapur bagian belakang ruko. Korban baru mengetahui kejadian itu sekitar pukul 05.00 WIB setelah dibangunkan istrinya.

Saat melakukan pengecekan, korban mendapati uang tunai sekitar Rp5 juta, dua unit handphone masing-masing merek Infinix Note 50 Pro dan Samsung Galaxy A03, satu buah jam tangan serta satu tabung gas elpiji 3 kilogram telah hilang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp10 juta dan kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sarolangun.

Terungkapnya kasus ini bermula dari kegiatan tim gabungan pada Rabu (28/10/2026), saat melakukan pengamanan terhadap sejumlah orang terkait perkara lain di wilayah Desa Bernai.

Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan AN alias BROK yang kemudian diketahui juga berkaitan dengan laporan kasus pembongkaran ruko di Polsek Sarolangun.

Setelah dilakukan pengembangan dan gelar perkara, pada Senin (2/11/2026), AN alias BROK resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf e KUHP.

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone Infinix Note 50 Pro warna Titanium Grey dan satu unit handphone Samsung A03 warna biru.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Sarolangun IPTU Rozalia Saputra, S.Pd., menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, memastikan pintu dan jendela rumah terkunci saat malam hari, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Polsek Sarolangun untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Red/Suara Indonesia 1

Diapit Dua Menteri, Bupati M. Syukur Sabet Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026

Suaraindonesia1.com, JAKARTA — Bupati Merangin, M. Syukur tampil gagah dan berwibawa diatas podium kehormatan. 

Diapit Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Bupati M. Syukur sukses menerima penghargaan bergengsi Anugerah Cita Negeri 2026 kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Rachmat Pambudy, Senin malam (2/11) di Studio 1 Gedung Menara Kompas, Jakarta.

Anugerah Cita Negeri Kompas TV merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada para pemimpin daerah yang dinilai memiliki dedikasi dan kinerja luar biasa dalam mendorong kemajuan daerah. 

Bupati M. Syukur menerima penghargaan dalam kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh, sebagai pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Prestasi ini menjadikan Bupati M. Syukur sebagai satu-satunya Bupati dari Provinsi Jambi yang terpilih bersama 23 kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota yang juga menerima penghargaan pada kesempatan yang sama.

Mewakili seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merangin, Bupati M. Syukur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kompas TV atas penghargaan yang telah diberikan.

"Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat media Kompas yang sudah memberikan penghargaan kepada daerah mandiri dan ekonomi tumbuh, dan mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi menjadi daerah yang mandiri ekonomi lebih baik, dan insya Allah... Terima kasih Kompas," ungkap Bupati M. Syukur.

  

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Kompas TV Rosiana Silalahi serta sejumlah pejabat penting tingkat nasional lainnya.  

Turut mendampingi Bupati M. Syukur dalam acara tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, serta Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi, Rina Roswita. 

(Bg nasri)

Tolak Kampanye Hitam, Meli Yunita Tegaskan Pendukungnya, Larangan Keras Adu Domba, Hasut, dan Fitnah

Suaraindonesia1.com, LEBONG - Di tengah memanasnya suhu politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Desa Tangua Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sosok calon pemimpin yang menyejukkan muncul dari Meli Yunita. 

Ia dikenal sebagai figur yang Bijaksana dan sekaligus ibu dari masyarakat Desa, yang peduli terhadap persatuan warga hingga dengan tegas melarang keras, seluruh pendukungnya untuk tidak terseret dalam praktik kampanye hitam.

Meli Yunita menegaskan, dirinya tidak ingin kemenangan diraih dengan cara-cara kotor yang merusak persaudaraan warga desa.

"Saya melarang keras seluruh pendukung, relawan dan simpatisan saya untuk melakukan kampanye hitam. Jangan pernah melakukan adu domba, menghasut, memfitnah, atau menjelek-jelekkan calon lain. Kita ingin Pilkades yang damai dan bermartabat," tegas Meli Yunita kepada Awak Media Suara Indonesia 1, Selasa (03/11/2026) Via WhatsApp.

Menurutnya, Pilkades adalah ajang untuk menyampaikan gagasan, visi-misi, dan program nyata untuk membangun desa, bukan ajang untuk menyebar kebencian.

"Kalah menang itu biasa dalam demokrasi. Yang paling penting adalah kebersamaan warga tetap terjaga setelah Pilkades selesai, Saya ingin pendukung saya menjadi contoh yang santun, tidak provokatif," tambahnya.

Sikap tegas Meli Yunita ini pun mendapat apresiasi dari Pendukung nya, Warga bisa menilai, Meli Yunita adalah sosok calon pemimpin yang peduli, beretika, dan mengedepankan politik yang bersih dan mendidik.

Calon pemimpin seperti Ibu Meli Yunita memberi Contoh yang positif, beliau sangat melarang pendukungnya untuk berbuat curang, Beliau mengajarkan pendukung nya untuk berdemokrasi yang sehat.

Dengan komitmen menolak kampanye hitam tersebut, Meli Yunita berharap Pilkades di Desa Tangua dapat berjalan dengan jujur, adil, aman, dan menghasilkan pemimpin terbaik pilihan Masyarakat tanpa perpecahan.

Redaksi/Suara Indonesia 1

DONGKRAK KONEKTIVITAS ANTAR-DESA, PENINGKATAN RUAS JALAN PAOJEPE–TANETE AWOTA WAJO DIREALISASIKAN

WAJO – Suaraindonesia1, Pemerintah terus menggenjot pemerataan infrastruktur di Kabupaten Wajo guna membuka isolasi wilayah dan mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Salah satu jalur strategis yang mendapat perhatian serius adalah peningkatan infrastruktur jalan pada ruas Paojepe – Tanete Awota sepanjang 10,40 kilometer Bina Marga yang terletak di wilayah Kecamatan Keera.

Proyek strategis ini berhasil direalisasikan melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) Bina Marga. Langkah ini menjadi angin segar bagi warga setempat yang selama ini mendambakan jalur transportasi yang layak dan berspesifikasi mantap.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Wajo DataLPSE menyampaikan bahwa penanganan ruas jalan Paojepe – Tanete ini masuk dalam peta prioritas pembangunan daerah guna menghubungkan kawasan produksi pertanian dan perkebunan menuju pasar utama.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan anggaran dari pusat. Dengan adanya perbaikan kucuran dana IJD ini, interkoneksi antardesa di wilayah pelosok Wajo kini jauh lebih mudah diakses dan memperlancar mobilisasi hasil bumi para petani," ungkap pihak Dinas PUPRP Wajo dalam keterangan resminya.

Warga Desa Tanete dan sekitarnya menyambut antusias pengerjaan jalan tersebut. Akil Syafik, salah satu tokoh pemuda setempat, mengakui dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat sejak pengaspalan dan pembetonan jalan ini berjalan.

"Dulu jalur di sini cukup berat dilewati, apalagi kalau musim hujan. Sekarang setelah ada perbaikan jalan di kawasan Tanete Awota ini, otomatis memotong waktu tempuh kendaraan kami untuk menjual hasil panen ke kota dan menurunkan biaya operasional angkutan barang," ujar Akil Syafik.

Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna menuntaskan sisa-sisa jalan rusak di wilayah perbatasan kecamatan lainnya agar target Wajo terkoneksi penuh dapat segera tercapai.

Dukung Kebijakan Kapolri, Polda Jambi Tegaskan Larangan Penggunaan Vape bagi Seluruh Personel Polri

Suaraindonesia1.com, JAMBI – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026 dan berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kebijakan ini merupakan langkah preventif Polri dalam mengantisipasi perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin beragam, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik atau vape sebagai media penyalahgunaan narkotika cair.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H  melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa Polda Jambi mendukung penuh kebijakan Kapolri tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan memastikan seluruh personel di jajaran Polda Jambi mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, larangan penggunaan vape merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, yang harus dimulai dari internal organisasi. Setiap personel Polri dituntut untuk menjaga integritas, kedisiplinan, serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Polda Jambi mendukung penuh kebijakan Bapak Kapolri terkait larangan penggunaan vape bagi seluruh personel Polri. Kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sekaligus memastikan seluruh anggota Polri senantiasa menjaga perilaku, disiplin, dan integritas, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kabid Humas 

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerbitan surat edaran tersebut adalah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Perangkat vape yang terdiri dari device, cartridge, dan liquid berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan kandungan narkotika dalam bentuk cairan sehingga sulit dikenali secara kasatmata. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan memerlukan langkah pencegahan secara menyeluruh.

“Jangan sampai personel Polri justru terlibat atau memberikan celah terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena itu, seluruh anggota harus memahami dan mematuhi aturan ini. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme disiplin yang berlaku,” tegasnya.

Larangan tersebut berlaku secara menyeluruh mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Dengan demikian, seluruh personel di lingkungan Polda Jambi dan jajaran wajib mematuhi ketentuan tersebut tanpa terkecuali.

Kapolda Jambi juga menekankan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi harus diperkuat dengan pencegahan, pengawasan internal, serta keteladanan seluruh anggota Polri.

“Polri harus menjadi contoh dalam memerangi narkoba. Komitmen pemberantasan narkotika harus tercermin dari sikap dan perilaku setiap personel. Kita ingin mewujudkan lingkungan Polri yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, profesional, berintegritas, dan senantiasa hadir memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Melalui penerapan kebijakan ini, Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Polri dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bagian dari semangat Never Ending War Against Narcotics.

Red/Suara Indonesia 1

Jaringan Kabel Fiber Optik Bergelantungan Penuhi Tiang PLN Sarolangun "Seperti Sarang Laba-laba" Estetika Kota Jadi Kumuh

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Pemandangan tak sedap terlihat di sejumlah ruas jalan dalam Kota Sarolangun. Tiang listrik milik PLN yang berdiri di tepi jalan kini penuh sesak oleh lilitan kabel hitam yang diduga jaringan internet.

Kabel-kabel itu tidak tertata, Ada yang melingkar besar seperti donat di tengah tiang, ada yang menjuntai rendah hingga hampir menyentuh atap ruko atau rumah warga, Ikatan kabel pun hanya mengandalkan kawat dan tali seadanya.

Di kawasan Pasar Sarolangun dan Jalan sekitar kelurahan suka sari kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun, kondisinya paling parah. Dari satu tiang ke tiang lain, kabel saling tarik menarik dan membuat tiang terlihat miring menahan beban.

"Tak jarang Kabelnya terjuntai rendah, dan tidak kelihatan. Bisa-bisa tersangkut di leher sa'at melintasi jalan yang di atasnya ada jalur kabel wifi tesebut," ujar warga setempat , Senin (2/11/2026).

Menurut warga, jumlah kabel terus bertambah setiap bulan. Setiap kali ada provider baru masuk, mereka menambah jalur sendiri tanpa mencabut kabel lama yang sudah tidak aktif.

"Dulu cuma satu provider, sekarang bisa lima provider numpang di satu tiang yang sama. Semrawutnya luar biasa. Kesannya kota kita kumuh karena kabel," katanya.

Warga meminta Dinas Kominfo Sarolangun bersama PLN dan para penyedia layanan internet segera melakukan penertiban dan pendataan ulang.

Jangan sampai menunggu ada korban tersengat atau tiang roboh baru bergerak. Selain membahayakan, kabel yang bergelantungan juga merusak estetika Kota Sarolangun.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PLN ULP Sarolangun maupun pihak provider/ WiFi terkait langkah perapian kabel tersebut.

Red/Chandra

IKUT MENGAMANKAN PERUSAHAAN ATAU MENJAGA KEAMANAN RAKYAT? URGENSI KEHADIRAN APARAT KEPOLISIAN DI WILAYAH KUD DHARMA TANI DIPERTANYAKAN

Ikbal Ka'u – Masyarakat Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com Kehadiran aparat kepolisian yang berulang kali turun ke lapangan dan berada di sekitar aktivitas masyarakat penambang di wilayah yang diklaim sebagai wilayah sah KUD Dharma Tani, yang juga memiliki hubungan kepentingan dengan PT Pani Emas Tani Sejahtera (PT PETS), patut menjadi perhatian serius publik. Persoalan ini bukan semata-mata tentang kehadiran polisi di lapangan, melainkan menyangkut urgensi penugasan, dasar hukum, batas kewenangan, serta keberpihakan institusi kepolisian dalam menyikapi persoalan antara masyarakat, koperasi, dan perusahaan.

Sebagai masyarakat Gorontalo, saya mempertanyakan: apa sebenarnya urgensi aparat kepolisian terus berada dan melakukan pengamanan di lingkungan aktivitas perusahaan?

– Apakah terdapat ancaman keamanan yang konkret?

– Apakah sedang berlangsung proses penegakan hukum?

– Apakah ada permintaan pengamanan resmi?

– Ataukah terdapat situasi tertentu yang mengharuskan kehadiran aparat dalam jumlah dan perlengkapan persenjataan tertentu?

Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh institusi kepolisian. Sebab, perusahaan pertambangan bukanlah kantor kepolisian seperti Polsek, Polres, maupun Polda. Perusahaan memiliki kepentingan korporasi, sedangkan kepolisian merupakan institusi negara yang mandat utamanya adalah melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

Jangan sampai publik memiliki persepsi bahwa kawasan perusahaan seolah-olah menjadi pos pengamanan permanen aparat kepolisian, sementara masyarakat yang mempertanyakan hak, ruang hidup, dan kepentingannya justru berhadapan dengan pendekatan keamanan yang menimbulkan rasa takut.

1. MENGUJI URGENSI PENUGASAN APARAT: PENGAMANAN PUBLIK ATAU PENGAMANAN KEPENTINGAN KORPORASI?

Kita perlu membedakan secara tegas antara pengamanan terhadap potensi gangguan keamanan dengan pengamanan yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa aparat sedang melindungi kepentingan sepihak suatu korporasi.

Kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat maupun objek tertentu berdasarkan kebutuhan dan ketentuan hukum. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap penugasan harus memiliki dasar, tujuan, kebutuhan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam konteks KUD Dharma Tani dan PT PETS, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai:

1. Apa dasar surat perintah atau perintah penugasan anggota kepolisian di wilayah tersebut?

2. Siapa pihak yang meminta atau menginisiasi pengamanan?

3. Apa objek dan tujuan pengamanan yang sebenarnya?

4. Apakah pengamanan dilakukan untuk mencegah konflik, mengawal proses hukum, atau menjaga aktivitas operasional perusahaan?

5. Apakah terdapat standar operasional prosedur dan evaluasi terhadap penggunaan personel serta persenjataan?

6. Apakah masyarakat dan pihak koperasi memperoleh perlindungan yang sama ketika menyampaikan keberatan atau memperjuangkan kepentingannya?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap tugas kepolisian. Justru ini merupakan tuntutan transparansi terhadap lembaga negara yang menggunakan kewenangan publik.

Jangan sampai muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa ada pola pengamanan yang lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada perlindungan terhadap warga. Dugaan seperti ini harus dijawab melalui transparansi, bukan dengan membatasi suara masyarakat.

2. SENJATA LARAS PANJANG BUKAN INSTRUMEN UNTUK MENAKUT-NAKUTI RAKYAT

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah beredarnya sejumlah dokumentasi di media mengenai kehadiran aparat dengan membawa senjata api laras panjang di sekitar aktivitas masyarakat.

Saya menegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Persenjataan merupakan bagian dari perlengkapan kedinasan yang penggunaannya harus tunduk pada ketentuan hukum, kebutuhan operasional, penilaian ancaman, serta prinsip proporsionalitas.

Memang, membawa senjata api tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Akan tetapi, pertanyaan hukumnya adalah: apakah kondisi lapangan benar-benar membutuhkan pengerahan personel dengan persenjataan tersebut? Apakah terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa? Apakah penggunaan perlengkapan tersebut telah melalui pertimbangan operasional yang dapat dipertanggungjawabkan?

Jangan sampai kehadiran aparat bersenjata justru membangun psikologi ketakutan di tengah masyarakat. Rakyat yang sedang memperjuangkan kepentingan ekonomi, mempertanyakan pengelolaan wilayah, atau meminta kepastian hukum tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai ancaman keamanan.

Kita tidak sedang mempertentangkan masyarakat dengan kepolisian. Kita sedang mengingatkan bahwa kekuatan negara harus digunakan untuk melindungi rakyat, bukan menciptakan jarak dan ketakutan antara aparat dengan masyarakat.

Polisi harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menjadi simbol tekanan bagi rakyat yang sedang mempertanyakan keadilan.

3. WILAYAH KUD DHARMA TANI DAN PT PETS: JANGAN SAMPAI PERSOALAN HUKUM DIJAWAB DENGAN PENDEKATAN KEAMANAN

Persoalan antara KUD Dharma Tani, PT PETS, dan masyarakat tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan keamanan semata.

Ada persoalan hubungan kelembagaan koperasi dan perusahaan, kepentingan ekonomi masyarakat, pengelolaan wilayah, serta kepastian hukum mengenai hak dan kewenangan masing-masing pihak.

Apabila terdapat klaim bahwa suatu wilayah merupakan wilayah sah KUD Dharma Tani, maka klaim tersebut harus diuji berdasarkan dokumen hukum, perizinan, perjanjian kerja sama, peta wilayah, serta ketentuan pertambangan yang berlaku.

Demikian pula, apabila PT PETS memiliki dasar hukum untuk menjalankan kegiatan operasional, maka dasar tersebut harus dapat dijelaskan dan diuji sesuai peraturan perundang-undangan.

Kehadiran aparat kepolisian tidak boleh ditafsirkan sebagai penetapan bahwa seluruh klaim salah satu pihak otomatis benar. Polisi bukan lembaga yang berwenang memutus sengketa hak keperdataan atau menetapkan siapa pemilik sah suatu wilayah hanya berdasarkan kehadiran dan pengamanan di lapangan.

Apabila terdapat perkara atau sengketa yang masih berproses, semua pihak wajib menghormati proses hukum tersebut. Jangan sampai pendekatan keamanan mendahului kepastian hukum, apalagi menciptakan situasi yang membuat masyarakat merasa kehilangan ruang untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan haknya.

4. KEPOLISIAN HARUS BERPEGANG PADA UNDANG-UNDANG, BUKAN KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU

Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh tindakan aparat negara harus mempunyai landasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami perubahan, menegaskan tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13, yaitu:

• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

• Menegakkan hukum.

• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 juga memberikan landasan bagi pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sesuai kebutuhan. Kata sesuai kebutuhan harus menjadi prinsip penting. Pengamanan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, tanpa alasan yang jelas, atau mengabaikan hak masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 16 mengatur kewenangan kepolisian dalam proses pidana dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, setiap tindakan harus memenuhi persyaratan hukum, kepatutan, kebutuhan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, meliputi:

1. Legalitas: tindakan harus berdasarkan hukum.

2. Nesesitas: kekuatan hanya digunakan apabila memang diperlukan.

3. Proporsionalitas: tingkat kekuatan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi.

4. Kewajiban umum: tindakan harus memperhatikan kewajiban melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

5. Pencegahan: penggunaan kekuatan harus diupayakan secara terkendali dan tidak berlebihan.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri juga menjadi pedoman moral dan profesional bagi setiap anggota kepolisian.

Dengan demikian, yang harus diuji bukan hanya apakah aparat mempunyai kewenangan berada di lapangan, melainkan apakah pelaksanaan kewenangan itu benar-benar sesuai tujuan, kebutuhan, prosedur, dan prinsip perlindungan masyarakat.

Rep: JO