Aktivis Kevin Lapendos Kembali Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Paisubebe

PAISUBEBE, BANGGAI LAUT, SuaraIndonesia1.com — Aktivis muda Sulawesi Tengah, Kevin Lapendos, kembali melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Kali ini, sorotan diarahkan pada dugaan ketidaksesuaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, sejumlah item dalam RKPDESA 2026 yang dinilai perlu diperiksa, penyaluran bantuan sosial yang diduga tidak tepat sasaran, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kepentingan pencairan anggaran desa.

Kevin menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kritik biasa yang dapat diabaikan oleh pemerintah desa. Menurutnya, ketika anggaran yang bersumber dari uang rakyat dipertanyakan, maka kepala desa beserta seluruh jajaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus bersedia memberikan penjelasan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini bukan persoalan kecil. Kita sedang berbicara tentang uang rakyat, program pembangunan, hak masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Kalau ada anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, maka wajib dijelaskan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka di atas kertas, sementara manfaatnya tidak pernah dirasakan," tegas Kevin.

Sorotan APBDesa 2024

Kevin menyoroti APBDesa Paisubebe Tahun Anggaran 2024 yang disebut memiliki total belanja sebesar Rp1.663.119.518. Berdasarkan informasi dan bukti awal yang diklaim telah dikantongi pihaknya, terdapat sejumlah item anggaran yang dipertanyakan realisasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian antara lain:

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa: Rp53.500.000.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa: Rp78.495.000.

3. Bantuan Pertanian dan Peternakan: Rp24.000.000.

Ketiga item tersebut memiliki nilai anggaran gabungan sebesar Rp155.995.000.

Kevin meminta agar seluruh pos tersebut diperiksa dengan mencocokkan dokumen APBDesa, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pelaksanaan kegiatan, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta kondisi faktual di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pencantuman suatu program dalam dokumen anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, apabila terdapat indikasi bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, bantuan tidak disalurkan, atau realisasi anggaran tidak sesuai dengan pertanggungjawaban, maka hal itu harus diuji melalui pemeriksaan yang independen.

"Kalau anggaran pos keamanan desa mencapai Rp53,5 juta, pembangunan atau rehabilitasi jembatan Rp78,495 juta, dan bantuan pertanian serta peternakan Rp24 juta, publik berhak mengetahui ke mana uang itu digunakan, apa hasil pekerjaannya, siapa penerimanya, dan di mana manfaatnya. Jika kegiatan memang dilaksanakan, buktikan. Jika tidak dilaksanakan, jelaskan ke mana anggarannya. Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa jawaban," ujar Kevin.

Bantuan Sosial dan Data Penerima

Tidak hanya menyangkut pembangunan dan belanja desa, Kevin juga menyoroti penyaluran bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan lainnya yang menurut informasi masyarakat diduga belum sepenuhnya tepat sasaran.

Ia mengungkapkan adanya keluhan mengenai warga yang dinilai layak mendapatkan perhatian, seperti janda lanjut usia dan masyarakat lansia, tetapi disebut belum memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah desa.

Bagi Kevin, persoalan bantuan sosial tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai urusan administrasi. Di balik setiap data penerima terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan keberpihakan negara.

"Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan, sementara data penerima bantuan tidak pernah dievaluasi secara serius. Janda tua, lansia, dan keluarga rentan harus mendapatkan perhatian berdasarkan kriteria yang berlaku. Pemerintah desa wajib memastikan data yang disampaikan dan diverifikasi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat," tegasnya.

Kevin mendesak pemerintah desa agar membuka ruang pengaduan, mengevaluasi data penerima, dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memeriksa dugaan ketidaktepatan sasaran tersebut. Ia juga menekankan bahwa penentuan penerima harus berdasarkan ketentuan program, bukan kedekatan pribadi ataupun kepentingan tertentu.

Persoalan Bendahara Desa

Kevin turut mempertanyakan keberadaan bendahara Desa Paisubebe. Berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat yang diterima pihaknya, bendahara desa disebut tidak lagi berada di Paisubebe selama berbulan-bulan.

Informasi tersebut, menurut Kevin, perlu diklarifikasi secara resmi oleh pemerintah desa, terutama terkait keberadaan, pelaksanaan tugas, pelayanan administrasi keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan untuk menghakimi seseorang berdasarkan kabar yang beredar. Namun, posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik menuntut kedisiplinan, keterlacakan administrasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.

"Kalau benar bendahara desa sudah berbulan-bulan tidak berada di desa, pemerintah harus menjelaskan bagaimana pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan, sementara pertanyaan mengenai tata kelola keuangan tidak memperoleh jawaban. Kami meminta klarifikasi resmi, bukan sekadar pembenaran," katanya.

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan BPD

Persoalan lain yang dinilai lebih serius adalah sejumlah item dalam RKPDESA 2026 yang menurut Kevin perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan bukti awal yang diklaim telah dikantongi pihaknya.

Kevin juga menyampaikan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BPD Desa Paisubebe yang disebut berkaitan dengan pencairan anggaran desa Tahun 2026. Ia menduga perbuatan tersebut melibatkan oknum dari lingkungan pemerintah desa, tetapi menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus ditentukan melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat berwenang.

Dugaan tersebut, apabila didukung bukti yang sah, tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata. Aparat penegak hukum perlu menelusuri keaslian dokumen, meminta keterangan pihak yang tanda tangannya dipersoalkan, memeriksa proses penyusunan dan pengajuan dokumen, serta memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana.

"Kalau benar ada tanda tangan anggota BPD yang digunakan tanpa persetujuan atau dipalsukan untuk kepentingan pencairan anggaran, ini persoalan serius. Dokumen yang berkaitan dengan uang negara tidak boleh diperlakukan seolah-olah formalitas belaka. Periksa dokumennya, panggil pihak terkait, dan ungkap siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai dugaan yang menyangkut integritas administrasi keuangan desa dibiarkan tanpa kepastian hukum," tegas Kevin.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Banggai dan Polres Banggai Laut menelaah laporan serta bukti yang tersedia sesuai kewenangan masing-masing, tanpa tekanan dan tanpa tebang pilih.

Perubahan Nama Penerima Bantuan Perahu Fiber

Kevin juga kembali menyoroti bantuan perahu fiber Tahun 2024. Ia mengaku menerima informasi bahwa nama penerima yang tercantum atau diketahui saat ini berbeda dari nama yang sebelumnya ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Menurutnya, perubahan data penerima bantuan publik harus dapat dijelaskan melalui dokumen yang sah, prosedur yang benar, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan nama tidak otomatis membuktikan pelanggaran, tetapi menjadi persoalan yang patut diperiksa apabila tidak disertai dasar administrasi yang jelas atau diduga merugikan penerima yang berhak.

Kevin meminta agar daftar penerima awal dibandingkan dengan daftar penerima akhir, berita acara penetapan, dokumen penyaluran, serta bukti serah terima bantuan.

"Bantuan perahu fiber itu diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Kalau nama penerima berubah, jelaskan dasar perubahannya. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, bagaimana proses verifikasinya, dan siapa yang akhirnya menerima bantuan? Semua harus terang. Jangan sampai bantuan yang seharusnya memperkuat kehidupan masyarakat justru menimbulkan kecurigaan karena administrasinya tidak transparan," ujarnya.

Desakan Penindaklanjutan Hukum

Atas berbagai persoalan tersebut, Kevin mendesak Kejaksaan Negeri Banggai dan Polres Banggai Laut agar menindaklanjuti laporan maupun bukti yang disampaikan sesuai kewenangan hukum masing-masing.

Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh, mulai dari realisasi belanja APBDesa 2024, item kegiatan yang dipertanyakan, penyaluran bantuan sosial, pengelolaan keuangan desa, dokumen perencanaan Tahun 2026, dugaan pemalsuan tanda tangan BPD, hingga perubahan nama penerima bantuan perahu fiber.

Kevin juga meminta agar Inspektorat dan instansi pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan administratif serta audit apabila diperlukan. Hasil pemeriksaan, menurutnya, harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Ia menegaskan bahwa kepala desa maupun perangkat desa tidak boleh dianggap bersalah hanya berdasarkan tuduhan. Namun, jabatan publik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan.

"Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Kami meminta agar bukti diperiksa, fakta dibuka, dan hukum ditegakkan. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya secara jelas. Tetapi jika ditemukan penyimpangan dan unsur tindak pidana, proses sesuai hukum. Jangan ada yang dilindungi hanya karena jabatan," tegasnya.

Komitmen Kawal Hingga Tuntas

Kevin menegaskan bahwa perjuangan yang ia lakukan bersama masyarakat bukan bertujuan menciptakan kegaduhan ataupun menyerang pribadi tertentu. Baginya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa merupakan bagian dari partisipasi warga dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Ia menyatakan akan terus mengawal persoalan Desa Paisubebe sampai terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut, hasil pemeriksaan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Saya pastikan, saya bersama masyarakat akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika terbukti ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, bendahara, atau pihak lain yang terlibat, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai hukum. Tetapi semua harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan sekadar tuduhan," ujar Kevin.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh dipaksa diam ketika mempertanyakan penggunaan uang publik. Pemerintah desa, menurutnya, harus memahami bahwa anggaran desa bukan milik pribadi kepala desa, bukan milik bendahara, dan bukan pula milik kelompok tertentu.

"Ini bukan provokasi. Ini adalah bentuk partisipasi kami sebagai agent of social control. Kami berhak mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan. Kami berhak mempertanyakan program yang diduga tidak terealisasi. Kami berhak meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi demokrasi; justru sikap antikritiklah yang berbahaya bagi tata kelola pemerintahan," katanya.

Seruan Klarifikasi Terbuka

Kevin meminta Kepala Desa Paisubebe beserta jajaran pemerintah desa untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terhadap seluruh persoalan yang dipertanyakan. Ia menilai bahwa sikap diam, jika terus berlanjut tanpa penjelasan, hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dimulai dengan membuka dokumen yang relevan, menjelaskan realisasi anggaran, memverifikasi penerima bantuan, memberikan klarifikasi terkait keberadaan bendahara, serta menindaklanjuti persoalan administrasi yang menyangkut BPD.

"Jangan tunggu sampai masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Jangan tunggu sampai persoalan ini berkembang lebih jauh karena tidak ada penjelasan. Pemerintah desa harus berani membuka data dan menjawab pertanyaan masyarakat. Jika semua dijalankan sesuai aturan, buktikan melalui dokumen dan fakta. Jika ada kesalahan, akui dan perbaiki. Jika ada pelanggaran hukum, pertanggungjawabkan," tegas Kevin.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengawalan terhadap Desa Paisubebe tidak akan berhenti hanya karena adanya tekanan ataupun upaya mengabaikan aspirasi warga.

"Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Kami tidak akan berhenti meminta transparansi. Kami tidak akan berhenti mengawal hak masyarakat. Paisubebe membutuhkan pemerintahan yang terbuka, bukan pemerintahan yang membuat rakyat terus bertanya-tanya. Bagi kami, jabatan adalah amanah, anggaran adalah tanggung jawab, dan setiap dugaan penyimpangan wajib dijawab melalui pemeriksaan yang transparan serta penegakan hukum yang adil."

Rep: JO

Bau Limbah Sisa Pembersihan Ayam Diduga Ganggu Lingkungan, Rahman Patingki Desak Wakil Gubernur Evaluasi SPPG Wumialo 3

KOTA GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wumialo 3, Kota Gorontalo, menuai sorotan tajam dari Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki. Sorotan tersebut muncul setelah tinjauan lapangan yang dilakukan pihaknya menemukan dugaan kelalaian dalam pengawasan kebersihan lingkungan, khususnya terkait sisa makanan dan sisa pembersihan ayam yang dilaporkan menumpuk di saluran drainase atau got di sekitar dapur SPPG tersebut.

Kondisi itu diduga menimbulkan bau tidak sedap yang bahkan disebut telah mengganggu kenyamanan salah satu kafe yang berada tidak jauh dari lokasi dapur. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan distribusi makanan, tetapi juga wajib memperhatikan standar kebersihan, sanitasi, serta dampak aktivitasnya terhadap lingkungan sekitar.

Rahman Patingki menilai, apabila dugaan tersebut benar, kondisi ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele. Program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bukan justru berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak semestinya.

"Jangan sampai program yang tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dicederai oleh kelalaian pengelolanya sendiri. Bagaimana kita berbicara tentang makanan bergizi apabila kebersihan lingkungan dapurnya saja diduga tidak diperhatikan secara serius? Ini persoalan tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen terhadap kesehatan masyarakat," tegas Rahman.

Menurutnya, sisa makanan dan limbah dari proses pembersihan bahan pangan, termasuk ayam yang digunakan sebagai salah satu lauk dalam menu MBG, harus dikelola secara benar. Pembuangan limbah ke saluran drainase tanpa pengelolaan yang memadai berpotensi menimbulkan bau, mengganggu kenyamanan warga dan pelaku usaha di sekitarnya, serta memicu masalah sanitasi apabila dibiarkan berlarut-larut.

Rahman menegaskan, persoalan ini tidak boleh direduksi sebatas masalah bau tidak sedap. Pemeriksaan harus mencakup sumber limbah, pola pembuangan, kondisi saluran drainase, dan kepatuhan pengelola terhadap persyaratan higiene serta sanitasi yang berlaku. Potensi risiko kesehatan lingkungan juga harus dinilai oleh instansi teknis yang berwenang, bukan diabaikan sampai muncul keluhan yang lebih luas.

"Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Pencegahan itu jauh lebih penting. Jika benar terdapat limbah sisa makanan dan pembersihan ayam yang menumpuk hingga menimbulkan bau menyengat, pengelola harus segera bertindak dan pihak berwenang wajib turun melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Rahman secara tegas mendesak Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahidah Rusli Habibie, agar memberikan perhatian serius terhadap pengawasan operasional dapur-dapur SPPG di wilayah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara administratif atau sebatas laporan di atas meja, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi faktual di lapangan.

Ia meminta agar instansi terkait segera melakukan inspeksi terhadap SPPG Wumialo 3, memeriksa sistem pengelolaan limbah, memastikan kebersihan saluran drainase, serta mengevaluasi penerapan standar higiene dan sanitasi di dapur tersebut.

Rahman juga mendesak agar aktivitas SPPG Wumialo 3 segera dievaluasi dan, apabila ditemukan pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi persyaratan operasional, dilakukan penghentian sementara hingga penutupan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai kepentingan operasional dijadikan alasan untuk mengabaikan kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan sekitar.

"Wakil Gubernur jangan hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah. Harus ada tindakan nyata, pengawasan yang ketat, dan keberanian mengambil keputusan. Jika ditemukan dapur SPPG yang tidak memenuhi standar, jangan ragu memberikan sanksi. Apabila pelanggarannya serius dan tidak bisa ditoleransi, hentikan operasionalnya sesuai aturan. Program pemerintah tidak boleh menjadi tameng untuk membenarkan kelalaian," tegas Rahman.

Lebih lanjut, Rahman mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang diproduksi atau jumlah penerima manfaat yang dilayani. Keberhasilan program juga harus tercermin dari keamanan pangan, kebersihan tempat pengolahan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta tidak timbulnya dampak negatif bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi.

Menurutnya, pengelola SPPG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti ketika makanan selesai dimasak dan didistribusikan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, pembersihan peralatan, hingga pembuangan limbah, harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan lingkungan.

"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi slogan makanan bergizi, sementara persoalan mendasar seperti kebersihan dapur dan pengelolaan limbah justru luput dari perhatian. Kami dari FKPR akan terus mengawasi persoalan ini. Jika temuan di lapangan tidak segera ditindaklanjuti, kami akan mendorong langkah pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut kepada instansi yang berwenang," tutup Rahman.

FKPR menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menghambat program pemenuhan gizi masyarakat, melainkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, bertanggung jawab, dan tidak mengorbankan kesehatan lingkungan. Program yang membawa nama kepentingan rakyat harus dijalankan dengan standar tanggung jawab yang tinggi, sebab kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian pengelolaan.

Rep: JO

KPU KOTA GORONTALO BERSAMA BAWASLU LAKSANAKAN PENCOCOKAN TERBATAS DATA PEMILIH

Kegiatan menyasar pemilih kategori data ganda luar negeri dan perubahan data kependudukan di 10 kelurahan pada tujuh kecamatan

KOTA GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo melaksanakan pencocokan terbatas (Coktas) terhadap data pemilih pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menyasar pemilih yang tercatat dalam kategori data ganda luar negeri serta pemilih yang mengalami perubahan data kependudukan.

Coktas kali ini tersebar di 10 kelurahan pada tujuh kecamatan di Kota Gorontalo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Muhamadun Laba, Anggota KPU Kota Gorontalo, didampingi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Sri Nurjanah M., S.Kom., beserta sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo melakukan verifikasi terhadap keberadaan pemilih yang terindikasi memiliki data ganda luar negeri, sekaligus memastikan status kependudukan pemilih yang mengalami perubahan data.

Pelaksanaan Coktas ini melibatkan petugas adhoc dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Mereka turun langsung mendatangi alamat pemilih guna memastikan keakuratan informasi serta mengumpulkan data autentik yang diperlukan.

Langkah kolaboratif antara KPU dan Bawaslu Kota Gorontalo ini mendapat pengawasan ketat demi menjamin transparansi serta akuntabilitas daftar pemilih. Pengawasan ini penting untuk mencegah potensi permasalahan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi hak pilih warga.

Dengan rampungnya kegiatan pencocokan terbatas ini, diharapkan daftar pemilih di Kota Gorontalo semakin mutakhir dan akurat. Hasil dari Coktas tersebut nantinya akan menjadi bahan pemutakhiran data lanjutan guna menyukseskan tahapan pemilihan yang akan datang.

Rep: Nandar Suleman

EKA RUSTINIATUN NOMOR URUT 1 MENANG TELAK PILKADES DESA PASAR KECAMATAN SINGKUT

Suarainsonesia1.com _ Sarolangun. Eka Rustiniatun, Nomor Urut 1 berhasil meraih kemenangan telak dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang digelar Kamis, 29 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penghitungan di TPS, Eka unggul jauh dari dua pesaingnya, Agus Saputra, SH, MH dan Adi Sugiyanto Kemenangan ini disambut haru dan suka cita oleh pendukung yang sejak pagi memadati lokasi penghitungan.

Desa Pasar Singkut mencatat DPT terbesar di Kecamatan Singkut dengan 4.595 pemilih yang semula terpusat di 1 TPS, kemudian dimekarkan menjadi 2 TPS dengan 14 anggota KPPS untuk memastikan seluruh warga dapat menyalurkan hak pilih dari pukul 07.00 hingga 12.00 WIB.

Ketua PPS Desa Pasar, Zulfikar, menyebut pelaksanaan Pilkades berjalan aman, damai, dan kondusif sesuai Deklarasi Damai yang telah disepakati tiga desa di Kecamatan Singkut.

Menariknya, Pilkades Singkut tahun ini mencatat sejarah dengan hadirnya dua calon perempuan yang sama-sama mengantongi nomor urut 1, yakni Nasipah di Sungai Gedang dan Eka Rustiniatun di Pasar Singkut. Kemenangan Eka menjadi bukti kepercayaan warga Pasar terhadap kepemimpinan perempuan. 

Saat dimintai keterangan, tim pemenangan menyampaikan bahwa Eka berkomitmen untuk berpolitik santun dan merangkul semua pihak seperti yang ia sampaikan selama masa kampanye, bahwa perbedaan pilihan tidak boleh memutus silaturahmi antar warga.

Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh warga Desa Pasar. Mari Basamo Kito Wujudkan Desa Pasar Singkut yang lebih baik, ujar tim dengan semangat.

Dengan hasil ini, Eka Rustiniatun diproyeksikan akan memimpin Desa Pasar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun periode 2027-2035.

Djarnawi Kusuma

Tiga Desa di Kecamatan Singkut Ikut Pilkades Serentak Kabupaten Sarolangun Tahun 2026

Suarainsonesia1.com _ Sarolangun. Desa Payo Lebar, Desa Pasar Singkut, Desa Sungai Gedang tiga desa di kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggelar Pilkades Serentak hari ini, Kamis 29/10/2026. 

Rangkaian demokrasi di desa ini terbilang kondusif. Tiga desa di Kecamatan Singkut Desa Payo Lebar, Desa Pasar Singkut, dan Desa Sungai Gedang — telah menggelar Deklarasi Damai bersama di Aula Kantor Kecamatan Singkut pada 22/10/2026 lalu dihadiri Camat Singkut M. Maini, S.Pd.I., Kapolsek Singkut IPTU Romi Habibi, Danramil, BPD, dan para calon. 

Desa  Payo Lebar dengan 5 Calon Kepala Desa jumlah terbanyak di Kecamatan Singkut. Dengan 4.185 Pemilih. 

Lima calon tersebut:

1. Mukhlis Aris, S.Pd.I — No. 1

2. Sutiman, S.IP — No. 2

3. Haryono — No. 3

4. Rahmat Supriadi — No. 4

5. Z. Amri — No. 5

dengan 5 calon kepala desa, jumlah terbanyak di Kecamatan Singkut. Yang menarik, Pilkades Payo Lebar akan dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Zoom, khususnya di TPS 1. Panitia sudah berkoordinasi dengan Pemkab dan Diskominfo Sarolangun untuk memastikan jaringan lancar.

Desa Pasar Singkut tiga Calon Berebut Suara 4.595 Pemilih. 

Tiga calon tersebut :

1. Eka Rustiniatun — Nomor urut 1

2. Agus Saputra, S.H., M.H. — Nomor urut 2

3. Adi Sugiyanto — Nomor urut 3

Desa Pasar Singkut tercatat memiliki DPT terbesar di Kecamatan Singkut, yakni 4.595 pemilih. Awalnya hanya 1 TPS, tapi karena jumlah pemilih yang besar dan waktu pencoblosan hanya 07.00-12.00 WIB, panitia menambah menjadi 2 TPS dan mengukuhkan tambahan 7 anggota KPPS pada 24 Oktober lalu, sehingga total menjadi 14 petugas. 

Desa Sungai Gedang, Tiga Calon Bertarung, 2.248 Pemilih di Satu TPS. 

1. Nasipah — Nomor urut 1

2. Syamsudin — Nomor urut 2

3. Agus Kuswanto, S.IP — Nomor urut 3

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sungai Gedang tercatat 2.248 pemilih dengan 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Camat Singkut  M. Maini dalam penyampaiannya menyampaikan apresiasi, menyebut semua calon adalah putra-putri terbaik desa dan mengingatkan siapapun yang terpilih adalah pemimpin bersama, kata M. Maini camat singkut. 

Djarnawi Kusuma

Tekan Laju Penurunan Muka Tanah, PAM JAYA Terapkan Kebijakan Minimum Consumption untuk Optimalisasi Layanan Perpipaan

JAKARTA —  Suaraindonesia1, Asosiasi Industri Cyber Content Indonesia (ASICI) bersama PAM JAYA Jakarta sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis bertema *"Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Perpipaan melalui Kebijakan Minimum Consumption"* di Cordela Hotel Senen, Jakarta Pusat. Diskusi terarah ini menghadirkan Plt. Senior Manager Marketing & Planning Reporting PAM JAYA, Hilman Sandhi Nugraha, sebagai narasumber utama, dan dipandu oleh Tri Cahyandi Tresnanda selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Hilman menegaskan bahwa salah satu langkah utama PAM JAYA saat ini adalah menyelamatkan lingkungan kota Jakarta dari krisis penurunan muka air tanah akibat eksploitasi berlebihan. Sebagai instrumen pengendali, PAM JAYA segera memberlakukan kebijakan pemakaian minimum (*minimum consumption*) sebesar *10 meter kubik (m³) per bulan* bagi seluruh pelanggan reguler dengan ukuran meter air 0,5 inci. Kebijakan ini mulai diterapkan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pemakaian bulan November 2026, dengan pencatatan tagihan di bulan Desember 2026 dan jatuh tempo pembayaran pada Januari 2027.

*Bukan Kenaikan Tarif, Melainkan Gerakan Peralihan ke Air Perpipaan*

Hilman menegaskan kembali bahwa kebijakan ini *bukanlah bentuk kenaikan tarif*. Struktur harga per meter kubik maupun penggolongan kelas pelanggan dipastikan tidak mengalami perubahan sama sekali.

 "Tarif per meter kubik tetap dan tidak ada yang berubah. Yang diatur murni hanya batas minimum volume pemakaian. Semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mengajak warga Jakarta beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang," ujar Hilman di hadapan peserta FGD.

Sebagai perbandingan, tarif kelompok rumah tangga sangat sederhana (2A1) di Jakarta dipatok Rp1.000 per m³ (setara Rp1 per liter), yang menjadikannya salah satu tarif air bersih termurah di Indonesia.

*Profil Data Pelanggan dan Landasan Ilmiah Kebijakan*

Penetapan angka 10 m³ per bulan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yakni *Permendagri No. 21 Tahun 2020* serta *Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 Pasal 23*, yang didukung oleh hasil *Kajian Universitas Indonesia (UI) tahun 2026*. Standar tersebut disetarakan dengan kebutuhan pokok 60 liter per orang per hari untuk satu keluarga.

Berdasarkan data profil pelanggan reguler PAM JAYA (pemakaian Agustus 2026) dari total *1.193.662 pelanggan reguler*:

* Sebanyak *(±54%)* memiliki pemakaian ≥ 10 m³dan masuk dalam kategori *tidak terdampak* (tagihan tetap sesuai pemakaian aktual).

* Sebanyak *(±46%)*  memiliki pemakaian di bawah 10 m³ (0-9 m³) dan akan melihat perubahan penyesuaian tagihan, yang terbagi atas *(±17%)* dengan pemakaian 0 m³ (pelanggan zero/tidak memakai air). dan *(±29%)* dengan pemakaian 1-9 m³ yang akan dihitung berbasis minimum 10 m³.

Bagi mayoritas pelanggan yang konsumsinya sudah di atas 10 m³, mereka justru diuntungkan karena komponen biaya beban tetap (abonemen) bulanan dihilangkan.

*Solusi untuk Wilayah Gangguan dan Kasus Khusus*

Sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator Tri Cahyandi Tresnanda berlangsung dinamis dengan banyaknya pertanyaan kritis seputar jaminan layanan di lapangan. Menanggapi kekhawatiran warga di wilayah yang pasokan airnya sering mengecil atau mati, PAM JAYA memastikan adanya perlindungan konsumen serta selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang ada.

SKANDAL DUGAAN MAFIA BBM DI SPBU WAREMBUNGAN DISOROT! ALVian LUMOMBO SIAP GELAR AKSI, DESAK CABUT IZIN DAN TANGKAP PELAKU

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Warembungan kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut mendorong Aliansi Masyarakat Peduli Hukum untuk menyuarakan desakan penegakan hukum secara tegas dan transparan.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kota Manado, Alvian Lumombo, menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di Polresta Manado pada hari Sabtu, sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi BBM di SPBU Warembungan.

Dalam aksi tersebut, aliansi membawa sejumlah tuntutan utama:

1. Mendesak Polresta Manado segera menyelidiki dugaan praktik mafia BBM di SPBU Warembungan.

2. Mendesak aparat penegak hukum memeriksa pemilik SPBU, operator, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap SPBU tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan, termasuk pencabutan izin sesuai prosedur.

4. Mendesak penindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi BBM.

5. Meminta aparat mengusut potensi kerugian negara dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Alvian menegaskan bahwa distribusi BBM harus berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

“Kami mendesak aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Dugaan praktik mafia BBM harus diusut secara serius. Jika ditemukan bukti pelanggaran, kami meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Alvian.

Aliansi berharap Polresta Manado dan pihak Pertamina segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Langkah penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat serta menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran.

Buka Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029, Bupati M. Syukur: "Mau Kerja atau Mundur!"

Suaraindonesia1, BANGKO — Bupati Merangin, M. Syukur, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 di Aula Depati Payung Bappeda, Kamis (29/10).

Acara ini dihadiri dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, Sekretaris Daerah Zulhifni, unsur pimpinan bersama anggota DPRD Kabupaten Merangin, para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala OPD, para camat, instansi vertikal, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Forum ini juga menghadirkan narasumber ahli untuk memperkaya substansi perencanaan, di antaranya tim ahli penyusunan RPJMD dari Universitas Brawijaya Malang yang diwakili oleh Toriq, serta Nurjanah Pangeran, ST selaku narasumber dari Bappeda Provinsi Jambi.  

Dalam arahannya yang visioner namun tegas, Bupati M. Syukur menekankan bahwa perubahan dokumen RPJMD ini bukan hanya sebuah formalitas, melainkan langkah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta dinamika ekonomi yang berkembang demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik target-target pembangunan tersebut, bupati menyoroti tajam kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta para kepala dinas hingga camat untuk tidak sekadar bekerja rutinitas, melainkan menunjukkan kontribusi dan hasil nyata.

"Sekarang siapa yang mau bekerja, kita promosikan. Yang tidak mau bekerja, silakan mundur. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini bukan hanya bupati, kita semua bertanggung jawab," tegas M. Syukur di hadapan para peserta forum.

Bupati juga mewajibkan kepala dinas dan camat untuk selalu hadir langsung dalam setiap agenda penting pemerintahan dan melarang pengiriman staf jika tidak ada hal yang bersifat mendesak. 

Menurutnya, penghargaan terhadap suatu acara merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kepentingan masyarakat Merangin.

Sementara itu, di sektor pembangunan fisik dan ekonomi, bupati memaparkan komitmen pemerintah dalam menggenjot infrastruktur jalan, mengoptimalkan aset-aset daerah seperti pasar rakyat, rumah dinas spara camat serta memastikan perputaran roda ekonomi lokal memberikan dampak langsung bagi warga.

"Merangin baru itu bukan soal bangunan saja, tetapi mulai dari perspektif cara berpikir, mindset, dan disiplin kita, supaya masyarakat betul-betul merasakan pemerintah itu hadir. Camat juga harus produktif dan stand by diwilayah tugas. Untuk itu, kita perbaiki rumah dinasnya," pungkasnya.

Bg nasri

YAMPOO EKSIS TERUS!! DUGAAN PETI DI IHIS BELANG DISOROT! GTI SIAP BAWA LAPORAN RESMI KE POLDA SULUT, DORONG PENYELIDIKAN DUGAAN TPPU DAN KEJAHATAN LINGKUNGAN

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI) menyatakan keseriusannya untuk membawa laporan resmi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terkait dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Ihis, Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin harus ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan transparan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

GTI juga meminta aparat penegak hukum mendalami informasi dan bukti yang nantinya disampaikan mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk seseorang yang disebut dengan nama Yandri Oroh atau Yampoo, dalam kaitannya dengan aktivitas pertambangan tersebut.

“GTI tidak ingin hukum hanya terlihat tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi. Apabila ditemukan bukti adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, ataupun aliran dana yang berasal dari tindak pidana, maka semuanya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Fikri Alkatiri.

DUGAAN PETI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HARUS DISELIDIKI

Menurut GTI, persoalan pertambangan bukan semata-mata mengenai aktivitas pengambilan sumber daya alam, melainkan juga menyangkut legalitas usaha, dampak lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kemungkinan adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui kegiatan yang melanggar hukum.

GTI mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memeriksa legalitas aktivitas pertambangan di wilayah Ihis, Belang, termasuk dokumen perizinan, status lokasi, pihak yang mengendalikan operasional, serta rantai distribusi hasil tambang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan, GTI meminta agar aspek pidana lingkungan hidup turut didalami. Penanganan perkara juga perlu mencakup kewajiban pemulihan lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

GTI MINTA DUGAAN TPPU DITELUSURI

Selain dugaan PETI dan kejahatan lingkungan, GTI mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU), apabila terdapat bukti awal yang menunjukkan aliran dana hasil tindak pidana.

Pemeriksaan dapat mencakup asal-usul dana, transaksi keuangan, kepemilikan aset, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta aliran hasil penjualan material tambang.

GTI menegaskan bahwa dugaan TPPU tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan kepemilikan harta atau aktivitas usaha seseorang. Harus terdapat dasar bukti yang dapat menghubungkan harta kekayaan atau transaksi dengan tindak pidana sebagaimana disyaratkan undang-undang.

DASAR HUKUM YANG PERLU DIDALAMI

GTI menilai terdapat sejumlah peraturan yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, yaitu:

1. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 mengenai penambangan tanpa izin.

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

3. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 apabila ditemukan unsur penyamaran atau penyembunyian asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

TIGA TUNTUTAN GTI KEPADA POLDA SULUT

Dalam rencana laporan resminya, GTI mendorong Polda Sulawesi Utara untuk:

Pertama, melakukan penyelidikan atas dugaan aktivitas PETI di wilayah Ihis, Belang, dengan memeriksa perizinan, lokasi kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, dan bukti-bukti pendukung.

Kedua, berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk menilai dugaan dampak lingkungan, memeriksa kemungkinan pencemaran atau kerusakan, serta menentukan langkah hukum dan pemulihan yang diperlukan.

Ketiga, menelusuri dugaan aliran dana dan kepemilikan aset yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk kemungkinan penerapan UU TPPU sesuai hasil penyelidikan.

Fikri Alkatiri menegaskan bahwa GTI akan mengedepankan jalur hukum dengan menyerahkan informasi dan bukti yang relevan kepada aparat penegak hukum.

“GTI siap membawa laporan resmi ke Polda Sulawesi Utara. Kami meminta agar setiap informasi yang disertai bukti diperiksa secara objektif dan tidak berhenti pada pemeriksaan di permukaan. Jika ditemukan unsur pidana, kami mendesak agar penanganannya dilanjutkan sesuai prosedur hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, GTI menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum. Namun, transparansi dan keseriusan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

LSM Garda Timur Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini melalui mekanisme hukum, demi penegakan hukum yang adil, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.

LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)

Fikri Alkatiri

Ketua Umum

DPP SPS Gelar Konsolidasi Awal Bersama DPC, Sepakati 12 Poin Penguatan Organisasi dan Program Kemanusiaan

Tangerang, suaraindonesia1.com, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Seniman Peduli Sesama (SPS) menggelar pertemuan konsolidasi awal bersama para Ketua dan Wakil Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jabodetabek. Pertemuan strategis ini dilaksanakan pada Selasa malam, 27 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB hingga selesai, bertempat di kediaman Ketua Umum SPS, Bapak Sukandi.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan dan semangat gotong royong tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan visi-misi organisasi ke depan. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pengurus DPP SPS dan perwakilan Ketua serta Wakil Ketua DPC SPS.

Dalam sambutannya, Ketua Umum SPS Bpk. Sukandi menegaskan bahwa SPS hadir bukan hanya sebagai wadah berkumpulnya para seniman, tetapi sebagai gerakan kemanusiaan yang peduli terhadap kesejahteraan anggota. "Seniman harus saling menjaga. Saat satu sakit, yang lain peduli," ujar beliau.

Setelah melalui diskusi dan musyawarah yang cukup panjang, forum pertemuan menyepakati *12 Poin Keputusan Bersama* sebagai landasan kerja organisasi:

Bidang Kesejahteraan dan Donasi Anggota*

Forum menyepakati bahwa bantuan donasi kemanusiaan hanya akan diberikan kepada anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi SPS. Hal ini untuk menjaga tertib administrasi dan kejelasan data keanggotaan.

Untuk kriteria penerima, forum menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada masing-masing Ketua DPC, baik untuk anggota yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan, karena DPC dinilai lebih mengetahui kondisi riil anggotanya di lapangan.

Terkait nominal, disepakati bahwa jumlah bantuan donasi saat ini berada di kisaran Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Ke depan, apabila kondisi kas donasi telah memadai, bantuan akan direvisi menjadi Rp 500.000 untuk kasus rawat inap dan Rp 1.000.000 untuk kasus meninggal dunia.

Sumber utama pendanaan donasi tersebut berasal dari gerakan "donasi saweran" yang dihimpun dari keikhlasan para anggota. Untuk menopang operasional organisasi di tingkat pusat, disepakati mekanisme penyetoran 20% dari hasil donasi DPC ke DPP yang akan mulai diberlakukan efektif pada bulan Januari 2027.

Bidang Keanggotaan dan Administrasi*

Sebagai bentuk komitmen keanggotaan, setiap anggota yang telah memiliki KTA diwajibkan membayar iuran wajib sebesar Rp 10.000 per bulan. Namun kebijakan ini untuk sementara belum diberlakukan sambil menunggu kesiapan sistem administrasi.

Untuk penertiban database, seluruh form database anggota yang telah didistribusikan ke masing-masing DPC wajib dikumpulkan paling lambat akhir November 2026. Dalam form tersebut, anggota diwajibkan melampirkan foto ukuran 2x3 dengan menggunakan seragam resmi SPS Pusat berwarna Hitam-Biru. Kabar baiknya, pembuatan KTA tersebut tidak dipungut biaya alias GRATIS.

Bidang Publikasi dan Media

Guna memperkuat eksistensi SPS di ruang digital, forum menyepakati pembentukan Divisi Media Sosial SPS yang akan diketuai oleh JJ mustika (Bang Zeck) . Melalui kesempatan ini, DPP mengimbau kepada DPC-DPC yang belum mengirimkan perwakilannya untuk tim media agar segera mengirimkan nama perwakilannya.

Sekretaris DPP SPS dalam penutup notulen menyampaikan bahwa hasil pertemuan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh DPC. Dengan 12 poin kesepakatan ini, SPS optimis dapat menjadi organisasi seniman yang lebih solid, transparan, dan benar-benar hadir untuk sesama.

(Jp)

Bupati M. Syukur Ingatkan Pemuda Jauhi Narkoba, Pada Hari Peringatan Sumpah Pemuda Ke-98.

Suaraindonesia1com, BANGKO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 di halaman Kantor Bupati Merangin, Rabu (28/10). 

Bertindak selaku pemimpin upacara, Bupati Merangin M. Syukur, dengan dihadiri oleh Wabup A. Khafidh, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat di lingkungan Pemkab Merangin, serta ratusan pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati M. Syukur membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang mengusung tema nasional “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.

Menpora dalam pidatonya menekankan bahwa kemajuan sejati suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik atau teknologi, melainkan dari pembentukan karakter manusia yang patriotik, gigih dalam perjuangan, serta memiliki empati yang tinggi terhadap sesama.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati M. Syukur menyampaikan pesan khusus yang ditujukan kepada para pemuda di Kabupaten Merangin. 

Ia menegaskan agar generasi muda senantiasa menjaga persatuan, menghormati jasa para pahlawan, serta menjauhi barang-barang terlarang seperti narkoba.

"Dengan adanya Hari Sumpah Pemuda ini, kita menyadari bahwa pemudalah yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Jangan sampai lari ke narkoba dan lain sebagainya, tetap fokus menjadi diri sendiri sebagai anak bangsa," ujar M. Syukur di hadapan awak media.

Bupati juga mengingatkan agar para pemuda di Kabupaten Merangin terus memperkokoh persatuan bangsa, menjaga stabilitas keamanan, serta senantiasa menghargai jasa-jasa perjuangan para pahlawan terdahulu agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun masa depan bangsa.

 (Bg nasri)

Menyongsong Hari Sumpah Pemuda, 39 Peserta Ikuti Lomba Pembacaan Teks Sumpah Pemuda di SD YPK Efata Miosnum

MIOSNUM-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, sebanyak 39 peserta mengikuti lomba pembacaan teks Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di SD YPK Efata Miosnum, Distrik Pulau Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Rabu (28/10/2026) 

Ketua Panitia, Mochtar L. Raubaba, S. Pd., M. Th., mengatakan bahwa pendaftaran peserta dibuka pada 25–26 Oktober 2026, sedangkan pelaksanaan perlombaan berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, mempererat persatuan, serta membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.

Menurut Mochtar, kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang besar, terutama dari kalangan anak-anak dan pelajar di Pulau Miosnum. Partisipasi para peserta menunjukkan adanya semangat generasi muda untuk mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam ikrar Sumpah Pemuda.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan semangat baru kepada generasi muda di Pulau Miosnum agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat kebersamaan, serta berani mengambil bagian dalam membangun perubahan positif di Pulau Miosnum, Distrik Pulau Yerui,” ujar Mochtar.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air, memiliki semangat kebersamaan, serta mampu menghargai perbedaan.

Mochtar juga mengajak seluruh generasi muda, khususnya para pelajar, untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan dan menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan dalam belajar, berkarya, dan membangun daerah.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semangat persatuan dan nasionalisme semakin tumbuh di kalangan generasi muda Pulau Miosnum, sehingga mereka dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan masa depan daerah dan bangsa yang lebih baik.

Selamat Menyongsong Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026. Pemuda Bersatu, Pulau Miosnum Maju, Indonesia Jaya!

POLRES SAROLANGUN LAKSANAKAN APEL PERGESERAN PASUKAN PENGAMANAN PILKADES SERENTAK 2026, 210 PERSONEL DISIAGAKAN

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Polres Sarolangun melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Sarolangun Tahun 2026, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., serta dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polres Sarolangun dan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan.

Sebanyak 210 personel disiapkan untuk mendukung pengamanan Pilkades Serentak. Dari jumlah tersebut, 138 personel akan melaksanakan tugas pengamanan di 50 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 39 desa pada 11 kecamatan** di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Dalam arahannya, Kapolres Sarolangun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat, khususnya personel Brimob yang turut memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengamanan Pilkades Serentak.

Kapolres juga berpesan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga kesehatan dan kondisi fisik, serta mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan sebelum berangkat menuju lokasi penugasan. Setiap personel diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan tetap mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolres menekankan pentingnya pengamanan secara melekat terhadap proses pendistribusian surat suara guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur. Personel juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif selama pelaksanaan Pilkades.

Usai pelaksanaan apel, Kapolres Sarolangun melakukan pengecekan langsung terhadap isi ransel personel untuk memastikan kelengkapan perlengkapan yang dibutuhkan selama bertugas di lapangan. Pengecekan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan personel sebelum bergeser menuju wilayah dan lokasi pengamanan masing-masing.

Melalui Apel Pergeseran Pasukan ini, Polres Sarolangun menegaskan komitmennya untuk memberikan pengamanan secara maksimal demi mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Sarolangun Tahun 2026 agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif.

Polres Sarolangun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, serta menciptakan suasana demokrasi yang damai demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Polres Sarolangun Polisi Bersama Masyarakat.

Red/Chan

Merawat Denyut Kebangsaan: Sumpah Pemuda di Tengah Disrupsi dan Ketimpangan

Oleh: Nurkhalid Nono (Pegiat Sosial) 

Suaraindonesia1 – Sumpah Pemuda bukan sekadar arsip sejarah yang dibekukan dalam buku-buku usang, melainkan denyut nadi kebudayaan yang terus menuntut penafsiran ulang dari generasi ke generasi. Setiap hari membersamai denyut kehidupan masyarakat di akar rumput, saya melihat peristiwa 1928 sebagai sebuah mahakarya solidaritas organik, sebuah lompatan kesadaran ketika identitas primordial dilebur ke dalam satu rahim kolektif bernama Indonesia. Di tengah zaman yang kian terdisrupsi oleh kesendirian digital dan pragmatisme akut, refleksi atas Sumpah Pemuda hari ini memanggil kita untuk kembali merajut tenun kebangsaan yang mulai berserak.

Jika Emile Durkheim memandang solidaritas lahir dari kesamaan, maka Sumpah Pemuda adalah manifestasi tertinggi dari kesadaran kolektif yang justru menemukan kekuatannya di atas keragaman struktur sosial. Namun, refleksi hari ini menuntut kita untuk jujur melihat realitas. Hari ini, pemuda sering kali direduksi menjadi sekadar demographic bonus atau komoditas elektoral, alih-alih subjek sejarah yang otonom. Di ruang-ruang sosial kita, baik di perkotaan metropolitan maupun di wilayah-wilayah penyangga industri dan pedesaan, ketimpangan akses masih menjadi dinding tebal yang membatasi mimpi anak muda. Semangat membangun bangsa tidak lagi cukup diteriakkan melalui retorika mimbar. Ia menuntut kehadiran fisik di ruang-ruang publik untuk merawat nalar publik dan membersamai denyut kehidupan sesama lewat kerja-kerja kemanusiaan yang berakar pada kepedulian nyata.

Sebagaimana digariskan dalam karya-karya besar Pramoedya Ananta Toer dalam tetralogi Buru atau refleksi tentang kesadaran kritis, perubahan sosial tidak pernah lahir dari ruang kosong. Buku dan literasi adalah jangkar yang menjaga agar akal sehat kita tidak hanyut oleh arus disinformasi dan kebisingan digital. Membangun bangsa dengan tangan muda berarti menghidupkan kembali tradisi membaca, menulis, dan merekam realitas. Sebab, setiap gagasan yang dituliskan adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakpedulian. Ketika anak muda membaca penderitaan sesamanya dan merumuskannya menjadi aksi nyata, di situlah Sumpah Pemuda hidup kembali secara substansial, bukan sekadar ritual seremonial tahunan yang kehilangan ruhnya. Bahwa anak muda tidak membahas masa lalu, ia menawarkan masa depan.

"Kita tidak harus berada di satu tempat selamanya. Namun, selama kaki masih menjejak bumi pertiwi ini, pastikan kita meninggalkan jejak kebaikan yang membuat masa depan berterima kasih pada hari ini."

Sumpah Pemuda adalah janji abadi bahwa Indonesia bukan sekadar tempat lahir, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk terus dimanusiakan. Mari melangkah dengan kepala tegak, merawat solidaritas, dan membuktikan bahwa generasi muda hari ini adalah arsitek masa depan yang mencintai bangsanya lewat kerja-kerja nyata yang berdampak langsung.

Nurkhalid Nono, Pegiat Sosial.

Sumpah Pemuda 2026, Pimpinan PETIR Gaungkan Persaudaraan Tanpa Sekat dan Kebangsaan yang Kokoh

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR), Emanuel A.K., S.H., bersama Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Onesimus Kilikily, S.Pd., menyampaikan ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati pada 28 Oktober 2026.

Momentum bersejarah ini menjadi pengingat penting bagi seluruh generasi muda Indonesia untuk terus memperkuat persaudaraan, menjaga persatuan, dan mengokohkan semangat kebangsaan di tengah keberagaman.

Dengan mengusung semboyan “Bersatu dalam Persaudaraan, Kokoh dalam Kebangsaan!”, PETIR mengajak seluruh pemuda Indonesia agar tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah, melainkan sebagai kekuatan dalam membangun bangsa.

Ketua Umum DPN PETIR, Emanuel A.K., S.H., menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, persaudaraan dan persatuan merupakan modal penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Generasi muda juga diharapkan mampu menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas perbedaan.

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat persatuan dan membangkitkan tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan Indonesia. Kita boleh berbeda suku, budaya, dan latar belakang, tetapi kita tetap satu bangsa, Indonesia,” demikian draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Emanuel A.K., S.H., sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung.

Sementara itu, Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Onesimus Kilikily, S.Pd., menambahkan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk mempererat solidaritas antargenerasi muda dan meningkatkan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Ia mengajak pemuda untuk menjaga kerukunan, menghormati keberagaman, memperkuat gotong royong, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Pendiri PETIR, Samuel Manafe, menjelaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus menjadi landasan bagi seluruh elemen bangsa untuk mempererat persaudaraan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan cita-cita para pejuang bangsa dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, toleransi, dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Ia berharap momentum Hari Sumpah Pemuda 2026 dapat membangkitkan kesadaran bersama bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun persaudaraan, melainkan kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan bermartabat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN PETIR, Nefton Alfares, S.H., M.H., mengatakan bahwa semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui komitmen nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ia menekankan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga kerukunan, serta membangun komunikasi yang baik antarsesama anak bangsa agar persatuan tetap terpelihara.

Menurut Nefton, generasi muda tidak cukup hanya mengenang sejarah Sumpah Pemuda, tetapi juga harus menjadikan nilai-nilai perjuangan tersebut sebagai pedoman dalam berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda 2026, PETIR menegaskan pentingnya merawat persaudaraan, memperkokoh semangat kebangsaan, dan menjaga keutuhan NKRI. Generasi muda diharapkan terus berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan menjunjung tinggi toleransi, persatuan, dan semangat kebersamaan.

“Salam PETIR! Salam Persaudaraan, Salam Kebangsaan!”

PETIR… Bravooo… Bravooo! 🇮🇩

JALAN PROVINSI SAROLANGUN-BATANG ASAI DIPENUHI SEMAK, WARGA DUGA PUPR JAMBI KURANG PERAWATAN

SAROLANGUN, JAMBI, Suaraindonesia1.Com, Kondisi Jalan Provinsi Jambi jalur Sarolangun Batang Asai memprihatinkan. Bahu jalan di sepanjang jalur tersebut kini ditumbuhi semak belukar yang lebat dan tidak terawat.

Pantauan pada Rabu (28/10/2026), semak-semak tinggi menjorok hingga ke badan jalan. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan karena mengurangi jarak pandang, terutama bagi pengendara roda dua dan roda empat yang berpapasan.

Warga menduga, kondisi tersebut terjadi akibat kurangnya perawatan rutin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi.

Jalannya penuh semak, sudah seperti hutan. Kalau malam tidak kelihatan, bahaya sekali. Sudah lama tidak dibersihkan oleh PUPR," ujar warga Sebagai Penguna jalan Yang Sedang Melintas Dari Sarolanggun Menuju Ke Batangasai

Warga meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR Jambi untuk segera melakukan pembabatan dan pembersihan semak di sepanjang Jalan Sarolangun - Batang Asai.

Masyarakat berharap agar perawatan jalan provinsi dilakukan secara rutin, demi keselamatan dan kelancaran transportasi masyarakat di Kecamatan Batang Asai.

Penulis Abdulrazak,