Timur Indonesia Bersatu Sampaikan Ucapan Selamat di HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia

Jakarta Utara, suaraindonesia1.com, Timur Indonesia Bersatu (TIB) Jakarta menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia yang berlangsung di Hotel Ibis Styles, Jalan Gaya Motor 1, Sunter, Jakarta Utara.

Kehadiran teman-teman TIB Jakarta yang dikomandoi dengan Bu Elis menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi terhadap perjalanan pelayanan Gereja Kerajaan Kasih Indonesia yang telah memasuki usia 19 tahun.

Perayaan berlangsung dalam suasana penuh sukacita, kebersamaan, dan rasa syukur. Jemaat serta para undangan mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias, sekaligus menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan.

Perwakilan TIB Jakarta *ELIS* menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Perjalanan selama hampir dua dekade diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat pelayanan, membangun kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Kami dari TIB Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 kepada Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Semoga semakin maju dalam pelayanan, semakin solid, dan senantiasa menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat,” ujar Elis perwakilan TIB Jakarta.

Sementara itu, perayaan HUT ke-19 juga menjadi momentum refleksi bagi keluarga besar Gereja Kerajaan Kasih Indonesia untuk melihat perjalanan pelayanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan dengan semangat baru.

Dengan semangat kebersamaan dan kasih, perayaan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antarkomunitas serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi.

Selamat HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Semoga terus bertumbuh dalam kasih, pelayanan, dan kebersamaan.

Report, Ida

Dari Ujung Sumatera, Jangan Biarkan Hukum Berhenti: Aktivis HMI Desak FORKOPIMDA Buka Penanganan PETI di Mandailing Natal

MANDAILING NATAL, SuaraIndonesia1.com — Mandailing Natal berada di ujung barat Pulau Sumatera. Daerah ini menyimpan kekayaan alam, pertanian, perkebunan, pesisir, hutan, emas, serta warisan budaya yang besar. Namun di tengah potensi itu, muncul pertanyaan yang tak boleh terus dibiarkan menggantung: sejauh mana negara hadir memastikan kekayaan alam dikelola secara sah dan manfaatnya kembali kepada rakyat?

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mhd Muslimin Pulungan meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Mandailing Natal menyampaikan perkembangan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI) secara proporsional kepada publik.

Menurut Muslimin, PETI bukan semata perkara tambang ilegal. Persoalan itu bersinggungan dengan penegakan hukum, lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, tata kelola sumber daya alam, ekonomi rakyat dan masa depan Mandailing Natal.

"Jangan rakyat disuruh meraba-raba negara bekerja atau tidak. Kalau sudah ditertibkan, sampaikan perkembangannya. Kalau proses hukum berjalan, jelaskan telah sampai mana. Kalau belum selesai, katakan belum selesai. Publik tidak butuh cerita yang dipoles. Publik butuh kepastian," kata Muslimin.

Desakan itu menguat setelah Forkopimda Mandailing Natal membentuk Satuan Tugas (Satgas) PETI yang dijadwalkan mulai bekerja pada 17 Agustus 2026. Bagi Muslimin, penugasan tersebut harus menjadi titik awal kerja nyata, bukan berhenti sebagai formalitas birokrasi.

"Satgas sudah ditugaskan dan dijadwalkan bekerja. Sekarang publik meminta hasilnya. Jangan berhenti di surat tugas. Turun ke lapangan, petakan persoalannya, tindak kalau ditemukan pelanggaran dan sampaikan perkembangannya kepada masyarakat," ujarnya.

Bukan Sekadar Membentuk Satgas

Muslimin mengatakan keberadaan Satgas PETI harus diikuti target dan ukuran keberhasilan yang konkret dan jelas.

Menurut dia, publik tidak cukup diberi tahu bahwa satgas telah dibentuk dan bekerja. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana kerja dilakukan, wilayah yang menjadi perhatian, tindakan yang telah diambil, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan.

"Satgas jangan hanya ada namanya. Rakyat mau lihat kerja nyata. Tambangnya berhenti atau tidak? Perkaranya berjalan atau tidak? Kalau ada pelanggaran, diproses atau tidak? Itu yang harus dijawab," katanya.

Ia meminta penanganan PETI tidak berhenti pada pekerja lapangan apabila dalam proses hukum ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

"Kalau ada pemodal, pengendali, penampung atau pihak lain yang terbukti terlibat, telusuri. Jangan hanya orang yang bekerja di lubang yang dikejar. Periksa, buktikan, proses. Itu prinsip negara hukum," ujar Muslimin.

Menurut dia, ukuran keberhasilan pemberantasan PETI bukan banyaknya alat yang diamankan atau berapa kali operasi dilakukan.

"Kalau hari ini ditutup, besok buka lagi, berarti masalah belum selesai. Penindakan harus punya efek jera dan mencegah persoalan yang sama berulang, forkopimda wajib punya solusinya," katanya.

Ia merujuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

"Yang kami minta bukan rahasia perkara. Yang kami minta adalah informasi yang memang menjadi hak publik untuk diketahui: apa yang sudah dilakukan, apa hasilnya, apa kendalanya dan apa langkah berikutnya," kata Muslimin.

Menurut dia, transparansi bukan ancaman bagi pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Justru keterbukaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kalau memang sudah bekerja, sampaikan hasilnya. Kalau ada kendala, jelaskan. Kalau belum selesai, bilang belum selesai. Jangan masyarakat dibiarkan menebak-nebak. Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan dan hasil kerja," ujarnya.

Muslimin juga meminta DPRD Mandailing Natal tidak mengambil jarak dari persoalan PETI.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

"Jangan tidur banyak orang ribut. PETI jangan dianggap hanya urusan polisi. Pemerintah punya tanggung jawab sesuai kewenangannya, DPRD punya fungsi pengawasan, aparat penegak hukum punya fungsi penegakan hukum, dan masyarakat punya hak mengawasi. Semua harus bekerja sesuai porsinya," katanya.

Ia menilai pengawasan tidak semestinya menunggu masyarakat turun ke jalan.

"Kalau lembaga negara baru bergerak setelah rakyat berteriak, itu bukan pemerintahan yang visioner. Pemerintah harus mampu membaca persoalan sebelum menjadi krisis," ujar Muslimin.

Madina di Ujung Sumatera, Bukan di Ujung Perhatian

Bagi Muslimin, persoalan PETI harus menjadi momentum untuk membicarakan masa depan Mandailing Natal secara lebih besar.

"Mandailing Natal memang berada di ujung Sumatera. Tetapi Madina tidak boleh berada di ujung perhatian negara. Jarak geografis bukan alasan untuk tertinggal," katanya.

Menurut dia, Madina memiliki modal pembangunan yang besar: sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pesisir, kebudayaan dan generasi muda.

Namun semua itu, kata dia, harus dikelola menjadi nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan rakyat tinggal di atas kekayaan alam tetapi hanya menjadi penonton ketika kekayaan itu diambil. Daerah penghasil harus mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata," ujarnya.

Muslimin mendorong pemerintah mengubah orientasi pembangunan dari sekadar mengambil sumber daya alam menjadi menciptakan nilai tambah di daerah.

Hilirisasi pertanian dan perkebunan, penguatan petani dan nelayan, industri lokal, lapangan kerja bagi anak muda, pembangunan infrastruktur ekonomi–Kesehatan–Pendidikan, serta perlindungan lingkungan, menurut dia, harus menjadi bagian dari satu agenda pembangunan jangka panjang.

"Jangan sampai Madina dikenal sebagai daerah kaya sumber daya, tetapi rakyatnya miskin kesejahteraan. Kekayaan alam harus menjadi modal membangun manusia, bukan sekadar komoditas yang keluar dari daerah," katanya.

Menentukan Wajah Madina 20–30 Tahun Ke Depan

Muslimin melihat persoalan PETI sebagai ujian terhadap keberanian negara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Ini bukan sekadar soal lubang tambang. Ini soal wajah Mandailing Natal 20 atau 30 tahun ke depan. Apakah kekayaan alam menjadi jalan menuju kesejahteraan atau meninggalkan kerusakan, itu ditentukan oleh bagaimana negara mengelolanya hari ini," ujar dia.

Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil terus mengawal pemerintahan secara kritis, damai dan berbasis hukum.

"Rakyat jangan diam. Kawal terus, tanyakan terus. Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Kritik adalah cara rakyat memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi," katanya.

Muslimin menegaskan Madina tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan tata kelola pemerintahan yang serius dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Madina tidak minta dikasihani. Madina minta diperlakukan adil. Walaupun berada di ujung Sumatera, kami tidak mau berada di ujung pembangunan. Kami punya hak yang sama untuk maju dan sejahtera. Sudah waktunya Mandailing Natal menjemput kejayaannya—dengan hukum yang tegak, alam yang dijaga, pemerintahan yang bekerja dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat."

Rep: JO

Jakarta Menuju Air Siap Minum, Pipa Tua dan NRW Jadi Tantangan

JAKARTA — Suaraindonesia1, Upaya Jakarta menuju era “air siap minum” masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi jaringan pipa, kebocoran air, hingga kepercayaan masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Era ‘Air Siap Minum’ di Jakarta: Peluang, Tantangan, dan Kesiapan Infrastruktur Kota” di Hotel Cordela Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

FGD tersebut menghadirkan Muchamad Andi Rachman, S.Kom., Customer Care Manager PAM JAYA, sebagai narasumber dan Maria Ellen Fransisca Y, Sekretaris Umum Asosiasi Data Analitik, sebagai moderator. Sekitar 30 peserta turut mengikuti diskusi yang berlangsung interaktif.

Dalam pemaparannya, Andi mengungkapkan bahwa PAM JAYA menargetkan cakupan pelayanan air minum 100 persen pada 2029. Target tersebut mencakup 2.016.011 pelanggan, panjang jaringan pipa 16.234 kilometer, 29 Instalasi Pengolahan Air (IPA), serta distribusi air mencapai 32.950 liter per detik.

“Target kami tidak hanya memperluas sambungan pelanggan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan,” ungkap Andi dalam diskusi. Berdasarkan data Mei 2026, cakupan pelayanan PAM JAYA saat ini mencapai 82,33 persen dengan 1.204.173 pelanggan dan jaringan pipa sepanjang 13.077 kilometer.

Air Keruh dan Pipa Tua Jadi Sorotan

Persoalan kualitas air menjadi salah satu perhatian peserta. Ibu Puspitasari dari Pisangan, Jakarta Timur, mempertanyakan kondisi air yang terkadang keruh, terutama ketika terjadi gangguan pada jaringan. Menanggapi hal tersebut, Andi menjelaskan bahwa air keruh dapat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pekerjaan galian, gangguan listrik, penurunan suplai, kondisi pipa yang sudah lama, maupun kebocoran.

“Kalau terjadi kondisi seperti itu, petugas melakukan flushing. Air dikeluarkan terlebih dahulu sebelum jaringan kembali digunakan,” jelasnya. Menurutnya, peremajaan pipa menjadi salah satu prioritas PAM JAYA. Penggantian dilakukan berdasarkan data kondisi jaringan. Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan, PAM JAYA juga mendorong skema creative financing, termasuk kerja sama dengan vendor.

*NRW 48 Persen, Ditargetkan Turun Menjadi 30 Persen*

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air. Andi mengungkapkan bahwa tingkat NRW PAM JAYA saat ini berada di kisaran 48 persen dan ditargetkan turun menjadi 30 persen. Kehilangan tersebut dapat berasal dari kebocoran, proses flushing, penggunaan ilegal hingga kecurangan dalam pencatatan meter pelanggan. “Teknologi diperlukan untuk membantu kami memonitor penggunaan air sekaligus mengurangi potensi kehilangan air,” tegasnya. PAM JAYA pun mulai mengembangkan penerapan smart meter dan teknologi monitoring sebagai bagian dari rencana pengembangan layanan 2026–2029.

PAM JAYA Pastikan Air Siap Minum Terus Dikembangkan

Pertanyaan mengenai keamanan air yang dapat langsung diminum juga muncul dalam forum. Ibu Irma dari Cempaka Putih mempertanyakan jaminan kualitas air yang tersedia di fasilitas publik seperti stasiun dan LRT. Andi menjelaskan bahwa PAM JAYA telah mengembangkan water purifier yang memungkinkan air PAM JAYA untuk langsung diminum. PAM JAYA juga memiliki mobil laboratorium yang melakukan pemantauan secara berkala. “Bisa langsung diminum. Kami juga memiliki mobil laboratorium yang berkeliling untuk melakukan pemantauan,” jelasnya.

Namun, menurutnya, kesiapan menuju air siap minum tidak hanya bergantung pada proses pengolahan air. Kondisi jaringan distribusi dan pemeliharaan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas air sampai ke pelanggan.

Peserta Soroti Pelayanan dan Akses Digital. Dalam sesi diskusi, peserta juga mempertanyakan cara menjadi pelanggan baru PAM JAYA serta penggunaan aplikasi layanan.

Andi menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui website PAM JAYA maupun aplikasi LAPOR PAM. Kanal tersebut juga digunakan untuk menyampaikan informasi gangguan layanan dan berbagai program PAM JAYA.

Salah satu peserta bahkan menyampaikan kendala saat melakukan registrasi akun LAPOR PAM. Persoalan tersebut langsung ditanggapi Andi dengan meminta nomor kontak peserta untuk ditindaklanjuti.

Dengan target cakupan pelayanan 100 persen pada 2029, PAM JAYA dituntut memastikan air yang sampai kepada masyarakat tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas, aman, dan dapat dipercaya untuk dikonsumsi.

FGD tersebut menjadi ruang dialog antara PAM JAYA dan masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan di lapangan sekaligus melihat sejauh mana kesiapan Jakarta menghadapi era baru layanan air minum perkotaan. (Tri)

Gelar Tradisi Bakar Batu, Kepala Suku Dani Serukan Dukungan untuk Kebijakan Bupati Puncak

PUNCAK – Suaraindonesia1, Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak, Abelom Kogoya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif.

Hal tersebut disampaikan Abelom Kogoya dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan pertemuan bersama keluarga serta masyarakat yang dilaksanakan di kediamannya di Kampung Yenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Sabtu (22/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga melaksanakan tradisi bakar batu sebagai bentuk kebersamaan dan doa bersama untuk memohon perlindungan serta keselamatan bagi keluarga dan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Abelom Kogoya mengatakan bahwa berbagai pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di Pasar Tradisional Ilaga maupun melalui video yang beredar merupakan bentuk dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Puncak, khususnya terhadap kebijakan Bupati Puncak dalam melaksanakan pembangunan serta rencana pemekaran kampung dan distrik.

“Semua yang saya sampaikan merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah. Pemekaran dan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga kita harus bersama-sama mendukung dan menjaga agar seluruh program dapat berjalan dengan aman,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Puncak membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kondisi keamanan yang aman dan kondusif menjadi salah satu faktor penting agar pelayanan pemerintahan dan berbagai program pembangunan dapat berjalan serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Abelom juga mengajak keluarga dan masyarakat di wilayah Ilaga Kompleks untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan maupun informasi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera menyampaikan kepada pihak terkait apabila mengetahui adanya potensi gangguan yang dapat membahayakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi penghambat pembangunan. Seluruh pihak diharapkan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai.

“Keamanan Kabupaten Puncak merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersatu, mendukung pembangunan pemerintah dan menjaga Kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan pembangunan dapat terus berjalan,” pungkas Abelom Kogoya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunikasi antara tokoh masyarakat, keluarga dan masyarakat semakin kuat serta mampu mendorong terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dalam mendukung kebijakan serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Puncak.

Polres Waropen Rilis Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Gudang Toko Alifa

Waropen-Suaraindonesia1.com. Bertempat di depan teraa gedung utama, Polres Waropen Rilis Tidak Pidana Pencurian Gudang Toko Alifa, kampung Rorisi, Distrik Urei - Faisei Kabupaten Waropen Kamis, ( 20/08/2026) Pagi

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung dalam Press Release yang dipimpin Kapolres Waropen Akbp Tofan Irdiyanto, S.Sos Yang di dampingi Wakapolres Waropen Kompol. Soeparmanto, S.H. Dan Kasat Reskrim Polres Waropen Iptu. I Made Budi Dumariawan, S.H. dan personil sat reskrim polres waropen Kasus ini terungkap berdasarkan laporan yang di laporkan korban pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2026 tentang terjadinya tindak pidana pencurian dan di buatkan Laporan Polisi Nomor : LP / 57 / VII / 2026 / SPKT /RES WAROPEN / POLDA PAPUA, serta di lakukan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Waropen.

Adapun tersangka berjumlah 6 orang, sedangkan modus operandinya dalam melakukan tindak tidana pencurian tersebut pada tersangka awalnya berkumpul di rumah milik tersangka I Berinisial (ND) setelah berkumpul para tersangka lanjut bercerita hinggal pukul 03.00 Wit, Lalu tersangka I mengajak Tersangka II (PI) dan tersangka III (IS) menuju gudang yang terletak di Kampung Rorisi, sesampainnya di gudang tersangka I  menyuruh tersangka II dan III menunggu  di luar jalan di depan dan tersangka I memanjat pagar dan masuk melewati lubang antara atap dan dinding tembok gudang kemudian lewan beberapa menit tersangka I memanggil tersangka II dan III untuk membantu mangambil Spiker yang di ambil dari dalam gudang kemudian barang - barang ke rumah tersangka I yang mana tidak jauh dari lokasih tempat kejadian, Kemudian dalam bulan yang sama namun waktu yang berbeda para tersangka kembali melakukan pencurian, dengan cara tersangka I masuk melalui tempat yang sama dan menyuruh tersangka II dan Tersangka IV berinisial (GR) ikut masuk juga ke dalam gudang kemudian tersangka I menyuruh tersangka V yang berinisial (MS) dan tersangka VI berinisial (SM) berdiri di gang untuk memantau situasi di luar gudang selang beberapa waktu tersangka I memanggil V dan VI untuk mengambil Spiker dan Lampu Lampu yang di keluarkan dari dalam gudang, kemudian barang barang tersebut di amankan ke rmh Tersangka I.

Sementara barang bukti yang di amankan berupa 2 buah Speaker Bluetoot merek Advance,1 buah Speaker merek GMC dan 1 buah kasur dengan ukuran 110 X 200 Cm, sedangkan pasal yang di persangkakan Pasa 477 Ayat (2) Jo Pasal 126 Ayat (1) KUHPidana ujar Kapolres Waropen mengakhiri Rilis.

Dump Truck Tanpa Terpal Disorot, Jasmin Dalanggo: Cabut Izin CV. Dwi Indo Cipta.

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aktivitas kendaraan pengangkut material milik CV. Dwi Indo Cipta mendapat sorotan. Sejumlah dump truck yang mengangkut material disebut masih beroperasi tanpa penutup terpal, sehingga debu dan material berpotensi beterbangan saat kendaraan melintas di sekitar permukiman warga.

Aktivis Jasmin Dalanggo mengecam kondisi tersebut. Menurutnya, penggunaan terpal pada kendaraan pengangkut bukan perkara sepele, apalagi jika material yang dibawa mudah menghasilkan debu.

“Ini hal sederhana sebenarnya. Kalau mobil membawa material, ya tutup dengan terpal. Jangan dibiarkan terbuka, lalu ketika debunya masuk ke rumah warga baru semua orang sibuk mencari alasan,” tegas Jasmin.

Ia mengatakan, keluhan warga harus menjadi perhatian serius. Debu yang beterbangan dari kendaraan bukan hanya mengotori halaman dan rumah, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur kendaraan tersebut.

Jasmin mempertanyakan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang keluar masuk membawa material dari lokasi usaha.

“Kalau setiap hari truk lewat tanpa terpal, lalu material dan debunya beterbangan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan perusahaan hanya menghitung material yang sampai ke tujuan, tetapi tidak menghitung debu yang ditinggalkan di sepanjang jalan.”

Menurutnya, perusahaan seharusnya memastikan seluruh kendaraan pengangkut yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan pengendalian dampak lingkungan. Salah satunya dengan memastikan bak kendaraan tertutup rapat menggunakan terpal sehingga material tidak berhamburan selama perjalanan.

Ia juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya memeriksa aktivitas di dalam lokasi gilingan, tetapi turut mengawasi kendaraan pengangkut yang keluar-masuk lokasi.

“Saya minta pemerintah turun dan lihat sendiri. Jangan hanya duduk di kantor dan melihat dokumen izin. Cek mobilnya. Apakah ditutup terpal atau tidak? Kalau tidak, kenapa dibiarkan beroperasi?” ujar Jasmin.

Jasmin menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan perusahaan menjalankan usaha sepanjang mematuhi aturan. Namun, menurutnya, kegiatan usaha tidak boleh mengorbankan masyarakat yang berada di sekitar jalur operasional.

“Kalau memang perusahaan merasa sudah benar, buktikan di lapangan. Semua mobil pengangkut wajib ditutup. Jangan tunggu ada protes warga baru bergerak.”

Ia bahkan meminta pemerintah mengevaluasi kepatuhan CV. Dwi Indo Cipta terhadap kewajiban lingkungan dan operasionalnya. Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dikenai sanksi, Jasmin meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas, termasuk penghentian kegiatan hingga pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan karena perusahaan punya izin kemudian semua persoalan dianggap selesai. Izin itu ada kewajibannya. Kalau kewajibannya tidak dijalankan, pemerintah harus bertindak,” pungkas Jasmin Dalanggo.

Rep: JO

Jalan Mekar Jaya–Bongo Nol Rusak, Halid Arifin Soroti Kualitas Pekerjaan dan Tanggung Jawab Perusahaan

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com — Kondisi ruas jalan yang menghubungkan wilayah Mekar Jaya hingga Bongo Nol kembali menjadi sorotan. Sejumlah bagian badan jalan terlihat mengalami keretakan memanjang, permukaan bergelombang, serta kerusakan pada sisi badan jalan yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Kerusakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan yang telah dilaksanakan. Sebab, jalan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat justru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

Aktivis masyarakat Halid Arifin meminta Pemerintah Kabupaten Boalemo tidak sekadar melakukan penambalan sementara, tetapi harus mengevaluasi secara menyeluruh pekerjaan pada ruas tersebut, termasuk menelusuri perusahaan atau kontraktor yang mengerjakannya.

“Ini bukan sekadar soal jalan retak. Kita harus mempertanyakan bagaimana kualitas pekerjaan sejak awal. Kalau pekerjaan masih relatif baru tetapi sudah muncul kerusakan seperti ini, pemerintah harus berani melakukan pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan pelaksana,” tegas Halid.

Menurutnya, perusahaan yang mengerjakan proyek jalan tidak boleh hanya hadir ketika pekerjaan dimulai dan menerima pembayaran setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Ada tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.

Halid juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai proyek tersebut kepada publik, mulai dari nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, spesifikasi pekerjaan, masa pemeliharaan hingga hasil pemeriksaan pekerjaan.

“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi jalan yang sudah rusak, sementara siapa yang mengerjakan, berapa nilai proyeknya, bagaimana spesifikasinya dan siapa yang bertanggung jawab tidak pernah jelas. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai standar, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan teknis,” ujarnya.

Ia menilai kerusakan jalan harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Apalagi jalan merupakan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh masyarakat, kendaraan angkutan, pelaku usaha dan pengguna jalan lainnya.

Halid mendesak Pemkab Boalemo melakukan audit teknis terhadap ruas Mekar Jaya–Bongo Nol dan memanggil perusahaan pelaksana untuk dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.

“Pemerintah jangan menunggu jalan ini semakin parah. Jangan sampai masyarakat kembali harus menerima alasan klasik: anggaran pemeliharaan belum tersedia. Kalau ada persoalan mutu pekerjaan, perusahaan pelaksana harus diminta bertanggung jawab sesuai aturan dan kontraknya,” kata Halid.

Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan uang negara, khususnya proyek infrastruktur. Menurutnya, pembangunan jalan bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar berkualitas dan bertahan sesuai umur rencana.

“Uang yang dipakai adalah uang rakyat. Maka hasil pekerjaannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai baru selesai dikerjakan, masyarakat sudah disuruh menikmati jalan yang rusak. Pemerintah harus tegas terhadap kontraktor dan jangan alergi terhadap kritik,” pungkas Halid.

Rep: JO

Polsek Popayato Barat Gelar Merdeka Fun Run, Ratusan Pelajar Ambil Bagian

Suaraindonesia1 , Pohuwato - Suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, diisi dengan kegiatan olahraga. Ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA mengikuti Merdeka Fun Run yang digelar Polsek Popayato Barat, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Juang Polri yang jatuh pada 21 Agustus.

Kapolsek Popayato Barat, IPTU Ilham Siplizand, S.Tr.K., membuka langsung kegiatan yang mempertemukan pelajar dari sejumlah jenjang pendidikan tersebut.

Merdeka Fun Run digelar dengan membawa semangat olahraga dan kebersamaan dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan.

Ilham menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dengan pelajar maupun masyarakat.

Ia juga menilai kegiatan olahraga bersama dapat menjadi sarana untuk membangun kedisiplinan, sportivitas, kebersamaan dan semangat cinta Tanah Air di kalangan generasi muda.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finis, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun semangat persatuan, sportivitas dan kebersamaan dalam momentum kemerdekaan,” ujar Ilham.

Peserta dari tingkat SD, SMP dan SMA mengikuti kegiatan tersebut dalam suasana perayaan kemerdekaan. Selain menjadi aktivitas olahraga, keterlibatan pelajar lintas jenjang juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kegiatan yang melibatkan generasi muda.

Merdeka Fun Run juga menjadi momentum memperingati Hari Juang Polri. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah perjuangan dan pengabdian Polri dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.

Dengan kegiatan tersebut, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Popayato Barat diisi melalui aktivitas olahraga yang melibatkan pelajar dan masyarakat.

(*)

The Presnas Center Gelar Dialog Kebangsaan dan Temu 100 Tokoh, Hadirkan Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – The Presnas Center sukses menyelenggarakan acara Dialog Kebangsaan dan Temu 100 Tokoh yang berlangsung di Hotel Aston Gorontalo pada Jumat (21/8/2026). Kegiatan strategis ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas periode 2019–2024, Suharso Monoarfa, sebagai pembicara utama.

Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan langkah nyata bagi kemajuan perekonomian daerah. Kehadiran Suharso Monoarfa memberikan perspektif mendalam mengenai pembangunan nasional yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi di tingkat lokal.

Dalam diskusi interaktif, para peserta menyoroti tiga sektor unggulan daerah, yakni pertanian, peternakan, dan perikanan/kelautan. Ketiga sektor ini dianggap sebagai fondasi utama kehidupan sebagian besar masyarakat Gorontalo, sehingga pengembangannya harus menjadi prioritas. Perhatian khusus juga diberikan pada peran strategis Kabupaten Gorontalo, yang mencakup sekitar 40% dari total luas Provinsi Gorontalo, sehingga menjadikannya sentra vital bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Para tokoh yang hadir juga menyerap berbagai pandangan strategis terkait tantangan dan peluang pengelolaan sumber daya alam. Pembahasan mencakup optimalisasi hasil pertanian, modernisasi peternakan, hingga peningkatan produktivitas nelayan agar memiliki daya saing tinggi. Partisipasi aktif para peserta diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Sugondo Makmur, S.Pd., M.H., yang sementara menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo tersebut menyampaikan harapannya agar hasil diskusi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret. 

"InsyaAllah, hasil diskusi ini menjadi peta jalan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo," ujarnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal gagasan pembangunan demi terwujudnya Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera.

Rep: NS/JO

Mahasiswa Soroti Dugaan Prioritas Pengisian Galon 35 Liter di SPBU Moutong

PARIGI MOUTONG, SuaraIndonesia1.com — Persoalan pelayanan BBM di SPBU Moutong mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa asal Kabupaten Parigi Moutong yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Gorontalo.

Destian, mahasiswa asal Parigi Moutong yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Gorontalo, menyoroti adanya dugaan pemberian prioritas terhadap pengisian BBM menggunakan galon berkapasitas sekitar 35 liter dibandingkan kendaraan roda dua milik masyarakat.

Menurutnya, apabila masyarakat yang datang menggunakan sepeda motor harus menunggu dalam antrean panjang sementara pengisian menggunakan galon dalam jumlah besar justru mendapatkan prioritas, maka kondisi tersebut perlu dievaluasi karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan.

“Saya sebagai mahasiswa asal Parigi Moutong yang sedang menempuh pendidikan di Gorontalo merasa perlu menyampaikan persoalan ini. Kalau benar galon-galon 35 liter lebih diprioritaskan untuk mendapatkan BBM dibandingkan motor masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari, tentu ini harus dipertanyakan,” ujar Destian.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menuduh pengelola SPBU melakukan pelanggaran tanpa dasar. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi kami meminta agar mekanisme pelayanan di SPBU Moutong diperiksa secara terbuka. Siapa yang mendapatkan prioritas, bagaimana sistem antreannya, dan apakah pengisian menggunakan galon 35 liter tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Destian juga meminta agar dugaan praktik calo atau pengerit BBM turut menjadi perhatian. Menurutnya, jika ada pihak yang secara rutin membeli BBM dalam jumlah besar menggunakan galon untuk kemudian diperjualbelikan kembali, maka hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat pengguna kendaraan yang hanya membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

“Jangan sampai masyarakat yang datang dengan motor harus antre lama bahkan tidak mendapatkan BBM, sementara ada pihak tertentu yang bisa membawa pulang BBM menggunakan galon 35 liter dalam jumlah besar. Kalau memang ada praktik seperti itu, harus diperiksa dan ditindak sesuai aturan,” katanya.

Ia juga menyoroti peran Polsek Moutong agar melakukan pengawasan terhadap situasi di sekitar SPBU dan memastikan pelayanan berjalan tertib serta tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Kami berharap Polsek Moutong tidak hanya menjaga keamanan di lokasi, tetapi juga ikut mengawasi apabila ada dugaan praktik calo, pembelian berulang, atau permainan antrean yang merugikan masyarakat. Aparat harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” ujar Destian.

Destian mendorong pihak terkait untuk memeriksa CCTV, data transaksi, pola pengisian BBM, serta kendaraan maupun pihak yang diduga melakukan pengisian berulang menggunakan galon.

“Periksa CCTV dan data transaksi. Kalau memang tidak ada pelanggaran, jelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau ditemukan adanya penyimpangan atau pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus, jangan dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai mahasiswa asal Parigi Moutong yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Gorontalo, Destian menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat di daerah asalnya.

“Walaupun saya sedang berada di Gorontalo untuk menempuh pendidikan, saya tetap peduli dengan persoalan masyarakat Parigi Moutong. Mahasiswa harus berani menyampaikan kritik ketika melihat adanya dugaan ketidakadilan, tetapi tetap berdasarkan fakta dan tidak menghakimi pihak mana pun,” pungkas Destian.

Rep: JO

Polres Yapen Laksanakan Upacara Memperingati Hari Juang Polri, Mengukur Komitmen, Memperkuat Pengabdian Untuk Masyarakat.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Seluruh jajaran Polres Kepulauan Yapen memperingati Hari Juang Polri sebagai momen sakral untuk mengenang perjuangan, pengorbanan, dan kebulatan tekad seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, (21/8/2026).

Peringatan ini menjadi pengingat kembali peristiwa bersejarah saat para pendiri Polri dan seluruh elemen kepolisian bersatu padu mempertahankan kemerdekaan serta menegakkan kedaulatan negara di tengah berbagai tantangan. Semangat juang itu kini diwariskan dan terus dijaga sebagai landasan pelaksanaan tugas sehari‑hari.

Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Felle, S.I.K., dalam arahannya menyampaikan:

“Hari Juang Polri bukan sekadar peringatan masa lalu, melainkan cermin bagi kita semua untuk menengadah ke dalam hati dan menilai kembali ketulusan serta kesungguhan kita dalam mengabdi. Semangat pengorbanan tanpa pamrih, keberanian menegakkan kebenaran, dan kedekatan dengan rakyat harus terus tumbuh dan melekat dalam setiap langkah tugas kita.” tegas Kapolres.

Dalam pelaksanaannya, peringatan di lingkungan Polres Kepulauan Yapen diisi dengan kegiatan upacara khidmat, doa bersama, serta penegakan nilai‑nilai luhur Polri. Seluruh anggota diimbau untuk menerapkan prinsip Presisi – Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan – guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan kekuatan utama kepolisian.

Semangat Hari Juang Polri juga diharapkan mempererat persaudaraan antar‑anggota, memperkuat kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, demi mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Polri: Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat

Dandim 1709/Yawa Turun Langsung Cek Dapur SPPG, Pastikan Pemenuhan Gizi di Kepulauan Yapen Berjalan Optimal

Yapen-Suaraindonesia1.com. Komandan Kodim (Dandim) 1709/Yawa, Letkol Inf Ahmad Albar, S.H., melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (21/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dandim 1709/Yawa didampingi Pasi Ops Kodim 1709/Yawa Lettu Inf Esrom Ruru. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dan proses pengolahan makanan di dapur SPPG, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sejumlah dapur SPPG yang menjadi sasaran peninjauan di antaranya berada di Anotaurei, Famboaman, serta Yayasan Keadilan Papua Sejahtera.

Dandim 1709/Yawa turun langsung melihat setiap tahapan proses pengolahan, mulai dari persiapan bahan makanan, kebersihan area dapur, proses memasak hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Ahmad Albar, S.H. menegaskan bahwa pengelolaan dapur SPPG harus mengedepankan kebersihan, kualitas bahan pangan, ketepatan proses pengolahan, serta standar keamanan makanan.

“Kami ingin memastikan seluruh proses di dapur SPPG berjalan dengan baik, mulai dari kebersihan, pengolahan hingga makanan siap disalurkan. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi perhatian utama karena menyangkut pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat,” ujar Dandim 1709/Yawa.

Menurutnya, peninjauan secara langsung juga menjadi bagian dari upaya Kodim 1709/Yawa untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Kepulauan Yapen agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dandim berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG dapat terus meningkatkan koordinasi, menjaga kualitas pelayanan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami, sehingga program ini dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pengurus Baru PD ABKIN Gorontalo 2026-2030 Dilantik, Raker Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi Profesi BK

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Kepengurusan baru Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PD ABKIN) Provinsi Gorontalo masa bakti 2026–2030 resmi dikukuhkan melalui pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja (Raker) di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Sabtu (8/8/2026).

Pelantikan pengurus dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar ABKIN, Prof. Dr. Muh. Farozin, M.Pd., berdasarkan SK PB ABKIN Nomor 06/SK/PB-ABKIN/VIII/2026. Kepengurusan tersebut merupakan hasil Konferda PD ABKIN Gorontalo yang berlangsung pada 18 Juli 2026 dan ditetapkan untuk menjalankan amanah organisasi hingga 2030.

Salim Korompot, S.Pd., M.Pd. dipercaya memimpin PD ABKIN Gorontalo sebagai ketua. Kepengurusan baru dihimpun dengan komposisi yang beragam, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Kode Etik, Pengurus Harian hingga bidang-bidang yang menangani organisasi dan keanggotaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi, pengabdian masyarakat, kerja sama kelembagaan, transformasi digital, serta advokasi dan kebijakan profesi.

Dalam sambutannya, Salim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembentukan kepengurusan, terutama panitia dan tim formatur. Ia menilai keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama kepengurusan periode ini.

“Kepengurusan ABKIN Gorontalo diisi oleh lintas generasi, ada Gen Z dan Gen Milenial, serta lintas pekerjaan,” ujar Salim.

Ia menyebut pengurus berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya guru, dosen, wirausaha, pekerja jasa keuangan, pewarta, pendamping belajar, hingga pekerja sosial. Dari sisi daerah, kepengurusan juga mencerminkan keberagaman dengan hadirnya anggota dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Gorontalo, dan Ambon.

Menurut Salim, keberagaman tersebut menjadi modal untuk menghimpun gagasan dan membangun kerja bersama. Raker diharapkan menjadi ruang bagi seluruh pengurus untuk menyatukan visi sekaligus merumuskan program yang relevan dengan perkembangan dan dinamika pendidikan serta masyarakat.

“Mari melangkah bersama dengan semangat mewujudkan ABKIN Gorontalo sebagai rumah besar profesi, bertumbuh bersama, berdampak untuk semua,” tegasnya.

Dukungan terhadap kepengurusan baru juga disampaikan pimpinan FIP UNG melalui Wakil Dekan I FIP UNG yang mewakili Dekan FIP UNG. Pimpinan fakultas menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang dilantik serta berharap PD ABKIN Gorontalo dapat memperkuat profesionalisme, pengembangan keilmuan, kolaborasi, dan kontribusi layanan Bimbingan dan Konseling bagi pendidikan dan masyarakat.

Dukungan tersebut memiliki relevansi kuat dengan posisi FIP UNG dalam pengembangan keilmuan pendidikan dan Bimbingan dan Konseling. Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., selaku Dekan FIP UNG, juga tercantum sebagai Dewan Pembina PD ABKIN Gorontalo periode 2026–2030.

Raker kemudian menjadi bagian penting dalam mengawali kerja kepengurusan baru. Forum tersebut diarahkan untuk menyatukan visi dan menerjemahkannya ke dalam program kerja masing-masing bidang, sehingga organisasi tidak berhenti pada penguatan internal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap profesi BK dan masyarakat.

Komitmen itu sejalan dengan rumusan bersama PD ABKIN Gorontalo yang menempatkan ABKIN sebagai rumah besar profesi Bimbingan dan Konseling yang profesional, adaptif, kolaboratif, serta mampu merawat nilai-nilai kearifan lokal. Pengurus juga berkomitmen meningkatkan kompetensi, menjaga kode etik dan martabat profesi, membangun kolaborasi, serta menghadirkan inovasi layanan BK yang relevan dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru dan dimulainya agenda kerja periode 2026–2030, PD ABKIN Gorontalo membawa arah baru yang bertumpu pada keberagaman, kolaborasi, profesionalisme, dan kontribusi. Semangat tersebut dirangkum dalam tagline organisasi, “Rumah Besar Profesi, Bertumbuh Bersama, Berdampak untuk Semua.”

Rep: JO

Adi Sugianto Mencalonkan Diri di Pilkades 2026 Walau Dana Desa Turun Signifikan

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Penerimaan Dana Desa yang turun signifikan*(penting atau berarti) per 2026 tidak menyurutkan niat Adi Sugianto untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa atau pilkades yang akan digelar serentak 39  desa, 11 kecamatan di kabupaten sarolangun tahun ini. 

Adi Sugianto yang masih berkesempatan menjabat lagi untuk periode berikutnya menyatakan kesiapannya maju lagi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026. Desa Pasar Kecamatan Singkut. Adi Sugianto yang baru menjabat satu periode sebagai kepala desa pasar mengaku siap melaju ke periode keduanya.

Desa Pasar masuk dalam daftar 39 desa di kabupaten sarolangun yang dijadwalkan menggelar pesta demokrasi desa akhir bulan oktober tahun ini. Langkah politik tersebut bakal Adi Sugianto ambil dengan mengantongi mandat dan dukungan riil dari elemen masyarakat desa, mulai dari kelompok pemuda, keterwakilan perempuan, hingga tokoh masyarakat.

Adi Sugianto tidak menampik tantangan menjadi pemimpin desa saat ini lebih berat. Hal ini menyusul merosotnya jatah Dana Desa dari pusat yang semula sekitar lebih kurang Rp1 miliar lebih menjadi hanya kisaran Rp300 jutaan. 

“Bagi saya pribadi, berapa pun anggaran Dana Desa tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti mengabdi kepada masyarakat. Nilai anggaran tersebut tidak akan menjadikan suatu kendala untuk terus membangun Desa Pasar,” ujar Adi Suguanti kepada media suaraindonesia1.com, Selasa (18/8/2026).

Adi Sugianto sebagai kepala desa dan calon kepala desa, Desa Pasardalam Visi dan Misi tidak jauh dari tahun periode pertama. 

Visi, Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujutkan Desa Pasar menuju Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat. 

Sementara untuk Misi Adi Sugianto,  Berusaha Menyelenggarakan Pemerintahan  Desa yang  bersih dan demokratis Berdasarkan musyawarah Untuk mencapai mufakat serta pelayanan maksimal kepada masyarakat, Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa serta meningkatkan mutu SDM masyarakat guna tercapainya taraf hidup yang lebih baik. Mendorong usaha para petani Desa Pasar guna meningkatkan taraf hidup masyarakat tani, Mendorong  kraeatifitas generasi muda dalam menyongsong era globalisasi tanpa mengesampingkan kreatifitas lokal yang ada di desa pasar. Mengusahakan sarana prasarana olah raga yang memadai untuk pemuda dan masyarakat Pada umumnya berdasarkan kemampuan Desa serta Mengoptimalkan posyandu dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Memberikan inovasi dan motifasi kepada ibu-ibu PKK dan Masyarakat guna kerukunan dalam  berkeluarga menuju keluarga sakinah mawadah warohmah di desa pasar. 

Tegas Adi Sugianto, calon kepala desa, desa pasar untuk dua priode. 

Djarnawi Kusuma

Dandim 1709/Yawa Bersama Bupati Yapen Kompak Lepas Lomba Gerak Jalan Meriahkan HUT ke-81 RI

SERUI-Suaraindonesia1.com. Semangat kebersamaan dan nasionalisme mewarnai pembukaan Lomba Gerak Jalan Kategori Umum dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen,Kegiatan berlangsung di Lapangan Trikora, Alun-Alun Kota Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (20/8/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, S.E., M.Si., bersama Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Ahmad Albar, S.H., Asisten III Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Aser Pongrate, S.STP., M.A.P., Plt. Dirut RSUD Serui Erensd Ampasoi, S.Psi., M.Kes., Kepala Disnaker Alfredo Worabai, Kabag Kesra Simon Worumi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy menyampaikan bahwa lomba gerak jalan bukan sekadar ajang untuk mencari pemenang, tetapi menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui kebersamaan, disiplin, kekompakan, sportivitas, dan semangat nasionalisme.

Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan tertib dan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, yang terpenting bukan hanya kemenangan, tetapi bagaimana seluruh peserta mampu menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tepat pukul 09.00 WIT, peserta mulai bergerak dari Lapangan Trikora setelah dilepas oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, S.E., M.Si., bersama Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Ahmad Albar, S.H. Para peserta kemudian menempuh rute yang telah ditentukan dan kembali finis di Lapangan Trikora.

Menanggapi kegiatan tersebut, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Ahmad Albar, S.H., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan.

“Lomba gerak jalan ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, membangun kekompakan dan disiplin, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan tertib, menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini sebagai semangat untuk terus mempererat persatuan dan kebersamaan,” ujar Dandim.

Ia berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui kegiatan tersebut dapat terus terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat serta semakin memperkuat sinergitas antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Anggota DPRK Waropen Kunjungi Yonif TP 860, Dorong Sinergi Ketahanan Pangan Daerah.

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, Kaleb VB. Woisiri bersama anggota DPRK Waropen Abraham Obi dan Nikolas Imbiri melakukan kunjungan ke Yonif TP 860/NSK (Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 860/Nawasena Satya Ksatria) dalam kegiatan panen raya padi dan ikan lele pada lahan ketahanan pangan Yonif TP 860/NSK yang berlokasi di SP VII, Distrik Audate, Kabupaten Waropen.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota DPRK Waropen melihat langsung berbagai program ketahanan pangan yang sedang dikembangkan oleh Yonif TP 860/NSK. Mereka meninjau area pertanian padi, kolam ikan lele terpal, kandang ternak kambing, ternak babi, serta kandang baterai ayam petelur.

Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Komandan Batalyon Infanteri TP 860/NSK, Letkol Alfa Erydani, S.Hub.Int. Dalam kesempatan itu, Danyon memberikan penjelasan terkait proses dan tahapan pengembangan program ketahanan pangan yang sedang dikerjakan oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Waropen.

Anggota DPRK Waropen menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah strategis TNI dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan. Menurut mereka, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Waropen.

"Kehadiran kami sebagai anggota DPRK merupakan bentuk dukungan dan sinergi bersama TNI dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Kami berharap pemerintah daerah dapat membangun kerja sama yang semakin baik dengan Yonif TP 860/NSK sehingga target program strategis nasional di Kabupaten Waropen dapat berjalan dengan lancar," ujar Kaleb VB. Woisiri.

Ia menambahkan, optimalisasi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah serta kemampuan dan pengalaman TNI, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diyakini mampu membawa Waropen menuju ketahanan pangan yang diharapkan bersama.

"Kita percaya bahwa dengan kebersamaan dan kerja sama semua pihak, Waropen memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan kerja sama antara DPRK Waropen, Pemerintah Daerah, TNI, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.