Polres Waropen Rilis Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Gudang Toko Alifa

Waropen-Suaraindonesia1.com. Bertempat di depan teraa gedung utama, Polres Waropen Rilis Tidak Pidana Pencurian Gudang Toko Alifa, kampung Rorisi, Distrik Urei - Faisei Kabupaten Waropen Kamis, ( 20/08/2026) Pagi

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung dalam Press Release yang dipimpin Kapolres Waropen Akbp Tofan Irdiyanto, S.Sos Yang di dampingi Wakapolres Waropen Kompol. Soeparmanto, S.H. Dan Kasat Reskrim Polres Waropen Iptu. I Made Budi Dumariawan, S.H. dan personil sat reskrim polres waropen Kasus ini terungkap berdasarkan laporan yang di laporkan korban pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2026 tentang terjadinya tindak pidana pencurian dan di buatkan Laporan Polisi Nomor : LP / 57 / VII / 2026 / SPKT /RES WAROPEN / POLDA PAPUA, serta di lakukan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Waropen.

Adapun tersangka berjumlah 6 orang, sedangkan modus operandinya dalam melakukan tindak tidana pencurian tersebut pada tersangka awalnya berkumpul di rumah milik tersangka I Berinisial (ND) setelah berkumpul para tersangka lanjut bercerita hinggal pukul 03.00 Wit, Lalu tersangka I mengajak Tersangka II (PI) dan tersangka III (IS) menuju gudang yang terletak di Kampung Rorisi, sesampainnya di gudang tersangka I  menyuruh tersangka II dan III menunggu  di luar jalan di depan dan tersangka I memanjat pagar dan masuk melewati lubang antara atap dan dinding tembok gudang kemudian lewan beberapa menit tersangka I memanggil tersangka II dan III untuk membantu mangambil Spiker yang di ambil dari dalam gudang kemudian barang - barang ke rumah tersangka I yang mana tidak jauh dari lokasih tempat kejadian, Kemudian dalam bulan yang sama namun waktu yang berbeda para tersangka kembali melakukan pencurian, dengan cara tersangka I masuk melalui tempat yang sama dan menyuruh tersangka II dan Tersangka IV berinisial (GR) ikut masuk juga ke dalam gudang kemudian tersangka I menyuruh tersangka V yang berinisial (MS) dan tersangka VI berinisial (SM) berdiri di gang untuk memantau situasi di luar gudang selang beberapa waktu tersangka I memanggil V dan VI untuk mengambil Spiker dan Lampu Lampu yang di keluarkan dari dalam gudang, kemudian barang barang tersebut di amankan ke rmh Tersangka I.

Sementara barang bukti yang di amankan berupa 2 buah Speaker Bluetoot merek Advance,1 buah Speaker merek GMC dan 1 buah kasur dengan ukuran 110 X 200 Cm, sedangkan pasal yang di persangkakan Pasa 477 Ayat (2) Jo Pasal 126 Ayat (1) KUHPidana ujar Kapolres Waropen mengakhiri Rilis.

Dump Truck Tanpa Terpal Disorot, Jasmin Dalanggo: Cabut Izin CV. Dwi Indo Cipta.

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aktivitas kendaraan pengangkut material milik CV. Dwi Indo Cipta mendapat sorotan. Sejumlah dump truck yang mengangkut material disebut masih beroperasi tanpa penutup terpal, sehingga debu dan material berpotensi beterbangan saat kendaraan melintas di sekitar permukiman warga.

Aktivis Jasmin Dalanggo mengecam kondisi tersebut. Menurutnya, penggunaan terpal pada kendaraan pengangkut bukan perkara sepele, apalagi jika material yang dibawa mudah menghasilkan debu.

“Ini hal sederhana sebenarnya. Kalau mobil membawa material, ya tutup dengan terpal. Jangan dibiarkan terbuka, lalu ketika debunya masuk ke rumah warga baru semua orang sibuk mencari alasan,” tegas Jasmin.

Ia mengatakan, keluhan warga harus menjadi perhatian serius. Debu yang beterbangan dari kendaraan bukan hanya mengotori halaman dan rumah, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur kendaraan tersebut.

Jasmin mempertanyakan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang keluar masuk membawa material dari lokasi usaha.

“Kalau setiap hari truk lewat tanpa terpal, lalu material dan debunya beterbangan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan perusahaan hanya menghitung material yang sampai ke tujuan, tetapi tidak menghitung debu yang ditinggalkan di sepanjang jalan.”

Menurutnya, perusahaan seharusnya memastikan seluruh kendaraan pengangkut yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan pengendalian dampak lingkungan. Salah satunya dengan memastikan bak kendaraan tertutup rapat menggunakan terpal sehingga material tidak berhamburan selama perjalanan.

Ia juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya memeriksa aktivitas di dalam lokasi gilingan, tetapi turut mengawasi kendaraan pengangkut yang keluar-masuk lokasi.

“Saya minta pemerintah turun dan lihat sendiri. Jangan hanya duduk di kantor dan melihat dokumen izin. Cek mobilnya. Apakah ditutup terpal atau tidak? Kalau tidak, kenapa dibiarkan beroperasi?” ujar Jasmin.

Jasmin menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan perusahaan menjalankan usaha sepanjang mematuhi aturan. Namun, menurutnya, kegiatan usaha tidak boleh mengorbankan masyarakat yang berada di sekitar jalur operasional.

“Kalau memang perusahaan merasa sudah benar, buktikan di lapangan. Semua mobil pengangkut wajib ditutup. Jangan tunggu ada protes warga baru bergerak.”

Ia bahkan meminta pemerintah mengevaluasi kepatuhan CV. Dwi Indo Cipta terhadap kewajiban lingkungan dan operasionalnya. Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dikenai sanksi, Jasmin meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas, termasuk penghentian kegiatan hingga pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan karena perusahaan punya izin kemudian semua persoalan dianggap selesai. Izin itu ada kewajibannya. Kalau kewajibannya tidak dijalankan, pemerintah harus bertindak,” pungkas Jasmin Dalanggo.

Rep: JO

Jalan Mekar Jaya–Bongo Nol Rusak, Halid Arifin Soroti Kualitas Pekerjaan dan Tanggung Jawab Perusahaan

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com — Kondisi ruas jalan yang menghubungkan wilayah Mekar Jaya hingga Bongo Nol kembali menjadi sorotan. Sejumlah bagian badan jalan terlihat mengalami keretakan memanjang, permukaan bergelombang, serta kerusakan pada sisi badan jalan yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Kerusakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan yang telah dilaksanakan. Sebab, jalan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat justru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

Aktivis masyarakat Halid Arifin meminta Pemerintah Kabupaten Boalemo tidak sekadar melakukan penambalan sementara, tetapi harus mengevaluasi secara menyeluruh pekerjaan pada ruas tersebut, termasuk menelusuri perusahaan atau kontraktor yang mengerjakannya.

“Ini bukan sekadar soal jalan retak. Kita harus mempertanyakan bagaimana kualitas pekerjaan sejak awal. Kalau pekerjaan masih relatif baru tetapi sudah muncul kerusakan seperti ini, pemerintah harus berani melakukan pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan pelaksana,” tegas Halid.

Menurutnya, perusahaan yang mengerjakan proyek jalan tidak boleh hanya hadir ketika pekerjaan dimulai dan menerima pembayaran setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Ada tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.

Halid juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai proyek tersebut kepada publik, mulai dari nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, spesifikasi pekerjaan, masa pemeliharaan hingga hasil pemeriksaan pekerjaan.

“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi jalan yang sudah rusak, sementara siapa yang mengerjakan, berapa nilai proyeknya, bagaimana spesifikasinya dan siapa yang bertanggung jawab tidak pernah jelas. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai standar, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan teknis,” ujarnya.

Ia menilai kerusakan jalan harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Apalagi jalan merupakan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh masyarakat, kendaraan angkutan, pelaku usaha dan pengguna jalan lainnya.

Halid mendesak Pemkab Boalemo melakukan audit teknis terhadap ruas Mekar Jaya–Bongo Nol dan memanggil perusahaan pelaksana untuk dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.

“Pemerintah jangan menunggu jalan ini semakin parah. Jangan sampai masyarakat kembali harus menerima alasan klasik: anggaran pemeliharaan belum tersedia. Kalau ada persoalan mutu pekerjaan, perusahaan pelaksana harus diminta bertanggung jawab sesuai aturan dan kontraknya,” kata Halid.

Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan uang negara, khususnya proyek infrastruktur. Menurutnya, pembangunan jalan bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar berkualitas dan bertahan sesuai umur rencana.

“Uang yang dipakai adalah uang rakyat. Maka hasil pekerjaannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai baru selesai dikerjakan, masyarakat sudah disuruh menikmati jalan yang rusak. Pemerintah harus tegas terhadap kontraktor dan jangan alergi terhadap kritik,” pungkas Halid.

Rep: JO

Polsek Popayato Barat Gelar Merdeka Fun Run, Ratusan Pelajar Ambil Bagian

Suaraindonesia1 , Pohuwato - Suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, diisi dengan kegiatan olahraga. Ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA mengikuti Merdeka Fun Run yang digelar Polsek Popayato Barat, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Juang Polri yang jatuh pada 21 Agustus.

Kapolsek Popayato Barat, IPTU Ilham Siplizand, S.Tr.K., membuka langsung kegiatan yang mempertemukan pelajar dari sejumlah jenjang pendidikan tersebut.

Merdeka Fun Run digelar dengan membawa semangat olahraga dan kebersamaan dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan.

Ilham menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dengan pelajar maupun masyarakat.

Ia juga menilai kegiatan olahraga bersama dapat menjadi sarana untuk membangun kedisiplinan, sportivitas, kebersamaan dan semangat cinta Tanah Air di kalangan generasi muda.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finis, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun semangat persatuan, sportivitas dan kebersamaan dalam momentum kemerdekaan,” ujar Ilham.

Peserta dari tingkat SD, SMP dan SMA mengikuti kegiatan tersebut dalam suasana perayaan kemerdekaan. Selain menjadi aktivitas olahraga, keterlibatan pelajar lintas jenjang juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kegiatan yang melibatkan generasi muda.

Merdeka Fun Run juga menjadi momentum memperingati Hari Juang Polri. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah perjuangan dan pengabdian Polri dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.

Dengan kegiatan tersebut, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Popayato Barat diisi melalui aktivitas olahraga yang melibatkan pelajar dan masyarakat.

(*)

The Presnas Center Gelar Dialog Kebangsaan dan Temu 100 Tokoh, Hadirkan Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – The Presnas Center sukses menyelenggarakan acara Dialog Kebangsaan dan Temu 100 Tokoh yang berlangsung di Hotel Aston Gorontalo pada Jumat (21/8/2026). Kegiatan strategis ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas periode 2019–2024, Suharso Monoarfa, sebagai pembicara utama.

Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan langkah nyata bagi kemajuan perekonomian daerah. Kehadiran Suharso Monoarfa memberikan perspektif mendalam mengenai pembangunan nasional yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi di tingkat lokal.

Dalam diskusi interaktif, para peserta menyoroti tiga sektor unggulan daerah, yakni pertanian, peternakan, dan perikanan/kelautan. Ketiga sektor ini dianggap sebagai fondasi utama kehidupan sebagian besar masyarakat Gorontalo, sehingga pengembangannya harus menjadi prioritas. Perhatian khusus juga diberikan pada peran strategis Kabupaten Gorontalo, yang mencakup sekitar 40% dari total luas Provinsi Gorontalo, sehingga menjadikannya sentra vital bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Para tokoh yang hadir juga menyerap berbagai pandangan strategis terkait tantangan dan peluang pengelolaan sumber daya alam. Pembahasan mencakup optimalisasi hasil pertanian, modernisasi peternakan, hingga peningkatan produktivitas nelayan agar memiliki daya saing tinggi. Partisipasi aktif para peserta diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Sugondo Makmur, S.Pd., M.H., yang sementara menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo tersebut menyampaikan harapannya agar hasil diskusi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret. 

"InsyaAllah, hasil diskusi ini menjadi peta jalan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo," ujarnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal gagasan pembangunan demi terwujudnya Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera.

Rep: NS/JO

Mahasiswa Soroti Dugaan Prioritas Pengisian Galon 35 Liter di SPBU Moutong

PARIGI MOUTONG, SuaraIndonesia1.com — Persoalan pelayanan BBM di SPBU Moutong mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa asal Kabupaten Parigi Moutong yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Gorontalo.

Destian, mahasiswa asal Parigi Moutong yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Gorontalo, menyoroti adanya dugaan pemberian prioritas terhadap pengisian BBM menggunakan galon berkapasitas sekitar 35 liter dibandingkan kendaraan roda dua milik masyarakat.

Menurutnya, apabila masyarakat yang datang menggunakan sepeda motor harus menunggu dalam antrean panjang sementara pengisian menggunakan galon dalam jumlah besar justru mendapatkan prioritas, maka kondisi tersebut perlu dievaluasi karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan.

“Saya sebagai mahasiswa asal Parigi Moutong yang sedang menempuh pendidikan di Gorontalo merasa perlu menyampaikan persoalan ini. Kalau benar galon-galon 35 liter lebih diprioritaskan untuk mendapatkan BBM dibandingkan motor masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari, tentu ini harus dipertanyakan,” ujar Destian.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menuduh pengelola SPBU melakukan pelanggaran tanpa dasar. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi kami meminta agar mekanisme pelayanan di SPBU Moutong diperiksa secara terbuka. Siapa yang mendapatkan prioritas, bagaimana sistem antreannya, dan apakah pengisian menggunakan galon 35 liter tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Destian juga meminta agar dugaan praktik calo atau pengerit BBM turut menjadi perhatian. Menurutnya, jika ada pihak yang secara rutin membeli BBM dalam jumlah besar menggunakan galon untuk kemudian diperjualbelikan kembali, maka hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat pengguna kendaraan yang hanya membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

“Jangan sampai masyarakat yang datang dengan motor harus antre lama bahkan tidak mendapatkan BBM, sementara ada pihak tertentu yang bisa membawa pulang BBM menggunakan galon 35 liter dalam jumlah besar. Kalau memang ada praktik seperti itu, harus diperiksa dan ditindak sesuai aturan,” katanya.

Ia juga menyoroti peran Polsek Moutong agar melakukan pengawasan terhadap situasi di sekitar SPBU dan memastikan pelayanan berjalan tertib serta tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Kami berharap Polsek Moutong tidak hanya menjaga keamanan di lokasi, tetapi juga ikut mengawasi apabila ada dugaan praktik calo, pembelian berulang, atau permainan antrean yang merugikan masyarakat. Aparat harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” ujar Destian.

Destian mendorong pihak terkait untuk memeriksa CCTV, data transaksi, pola pengisian BBM, serta kendaraan maupun pihak yang diduga melakukan pengisian berulang menggunakan galon.

“Periksa CCTV dan data transaksi. Kalau memang tidak ada pelanggaran, jelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau ditemukan adanya penyimpangan atau pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus, jangan dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai mahasiswa asal Parigi Moutong yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Gorontalo, Destian menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat di daerah asalnya.

“Walaupun saya sedang berada di Gorontalo untuk menempuh pendidikan, saya tetap peduli dengan persoalan masyarakat Parigi Moutong. Mahasiswa harus berani menyampaikan kritik ketika melihat adanya dugaan ketidakadilan, tetapi tetap berdasarkan fakta dan tidak menghakimi pihak mana pun,” pungkas Destian.

Rep: JO

Polres Yapen Laksanakan Upacara Memperingati Hari Juang Polri, Mengukur Komitmen, Memperkuat Pengabdian Untuk Masyarakat.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Seluruh jajaran Polres Kepulauan Yapen memperingati Hari Juang Polri sebagai momen sakral untuk mengenang perjuangan, pengorbanan, dan kebulatan tekad seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, (21/8/2026).

Peringatan ini menjadi pengingat kembali peristiwa bersejarah saat para pendiri Polri dan seluruh elemen kepolisian bersatu padu mempertahankan kemerdekaan serta menegakkan kedaulatan negara di tengah berbagai tantangan. Semangat juang itu kini diwariskan dan terus dijaga sebagai landasan pelaksanaan tugas sehari‑hari.

Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Felle, S.I.K., dalam arahannya menyampaikan:

“Hari Juang Polri bukan sekadar peringatan masa lalu, melainkan cermin bagi kita semua untuk menengadah ke dalam hati dan menilai kembali ketulusan serta kesungguhan kita dalam mengabdi. Semangat pengorbanan tanpa pamrih, keberanian menegakkan kebenaran, dan kedekatan dengan rakyat harus terus tumbuh dan melekat dalam setiap langkah tugas kita.” tegas Kapolres.

Dalam pelaksanaannya, peringatan di lingkungan Polres Kepulauan Yapen diisi dengan kegiatan upacara khidmat, doa bersama, serta penegakan nilai‑nilai luhur Polri. Seluruh anggota diimbau untuk menerapkan prinsip Presisi – Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan – guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan kekuatan utama kepolisian.

Semangat Hari Juang Polri juga diharapkan mempererat persaudaraan antar‑anggota, memperkuat kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, demi mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Polri: Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat

Dandim 1709/Yawa Turun Langsung Cek Dapur SPPG, Pastikan Pemenuhan Gizi di Kepulauan Yapen Berjalan Optimal

Yapen-Suaraindonesia1.com. Komandan Kodim (Dandim) 1709/Yawa, Letkol Inf Ahmad Albar, S.H., melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (21/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dandim 1709/Yawa didampingi Pasi Ops Kodim 1709/Yawa Lettu Inf Esrom Ruru. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dan proses pengolahan makanan di dapur SPPG, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sejumlah dapur SPPG yang menjadi sasaran peninjauan di antaranya berada di Anotaurei, Famboaman, serta Yayasan Keadilan Papua Sejahtera.

Dandim 1709/Yawa turun langsung melihat setiap tahapan proses pengolahan, mulai dari persiapan bahan makanan, kebersihan area dapur, proses memasak hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Ahmad Albar, S.H. menegaskan bahwa pengelolaan dapur SPPG harus mengedepankan kebersihan, kualitas bahan pangan, ketepatan proses pengolahan, serta standar keamanan makanan.

“Kami ingin memastikan seluruh proses di dapur SPPG berjalan dengan baik, mulai dari kebersihan, pengolahan hingga makanan siap disalurkan. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi perhatian utama karena menyangkut pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat,” ujar Dandim 1709/Yawa.

Menurutnya, peninjauan secara langsung juga menjadi bagian dari upaya Kodim 1709/Yawa untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Kepulauan Yapen agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dandim berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG dapat terus meningkatkan koordinasi, menjaga kualitas pelayanan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami, sehingga program ini dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pengurus Baru PD ABKIN Gorontalo 2026-2030 Dilantik, Raker Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi Profesi BK

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Kepengurusan baru Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PD ABKIN) Provinsi Gorontalo masa bakti 2026–2030 resmi dikukuhkan melalui pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja (Raker) di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Sabtu (8/8/2026).

Pelantikan pengurus dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar ABKIN, Prof. Dr. Muh. Farozin, M.Pd., berdasarkan SK PB ABKIN Nomor 06/SK/PB-ABKIN/VIII/2026. Kepengurusan tersebut merupakan hasil Konferda PD ABKIN Gorontalo yang berlangsung pada 18 Juli 2026 dan ditetapkan untuk menjalankan amanah organisasi hingga 2030.

Salim Korompot, S.Pd., M.Pd. dipercaya memimpin PD ABKIN Gorontalo sebagai ketua. Kepengurusan baru dihimpun dengan komposisi yang beragam, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Kode Etik, Pengurus Harian hingga bidang-bidang yang menangani organisasi dan keanggotaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi, pengabdian masyarakat, kerja sama kelembagaan, transformasi digital, serta advokasi dan kebijakan profesi.

Dalam sambutannya, Salim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembentukan kepengurusan, terutama panitia dan tim formatur. Ia menilai keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama kepengurusan periode ini.

“Kepengurusan ABKIN Gorontalo diisi oleh lintas generasi, ada Gen Z dan Gen Milenial, serta lintas pekerjaan,” ujar Salim.

Ia menyebut pengurus berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya guru, dosen, wirausaha, pekerja jasa keuangan, pewarta, pendamping belajar, hingga pekerja sosial. Dari sisi daerah, kepengurusan juga mencerminkan keberagaman dengan hadirnya anggota dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Gorontalo, dan Ambon.

Menurut Salim, keberagaman tersebut menjadi modal untuk menghimpun gagasan dan membangun kerja bersama. Raker diharapkan menjadi ruang bagi seluruh pengurus untuk menyatukan visi sekaligus merumuskan program yang relevan dengan perkembangan dan dinamika pendidikan serta masyarakat.

“Mari melangkah bersama dengan semangat mewujudkan ABKIN Gorontalo sebagai rumah besar profesi, bertumbuh bersama, berdampak untuk semua,” tegasnya.

Dukungan terhadap kepengurusan baru juga disampaikan pimpinan FIP UNG melalui Wakil Dekan I FIP UNG yang mewakili Dekan FIP UNG. Pimpinan fakultas menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang dilantik serta berharap PD ABKIN Gorontalo dapat memperkuat profesionalisme, pengembangan keilmuan, kolaborasi, dan kontribusi layanan Bimbingan dan Konseling bagi pendidikan dan masyarakat.

Dukungan tersebut memiliki relevansi kuat dengan posisi FIP UNG dalam pengembangan keilmuan pendidikan dan Bimbingan dan Konseling. Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., selaku Dekan FIP UNG, juga tercantum sebagai Dewan Pembina PD ABKIN Gorontalo periode 2026–2030.

Raker kemudian menjadi bagian penting dalam mengawali kerja kepengurusan baru. Forum tersebut diarahkan untuk menyatukan visi dan menerjemahkannya ke dalam program kerja masing-masing bidang, sehingga organisasi tidak berhenti pada penguatan internal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap profesi BK dan masyarakat.

Komitmen itu sejalan dengan rumusan bersama PD ABKIN Gorontalo yang menempatkan ABKIN sebagai rumah besar profesi Bimbingan dan Konseling yang profesional, adaptif, kolaboratif, serta mampu merawat nilai-nilai kearifan lokal. Pengurus juga berkomitmen meningkatkan kompetensi, menjaga kode etik dan martabat profesi, membangun kolaborasi, serta menghadirkan inovasi layanan BK yang relevan dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru dan dimulainya agenda kerja periode 2026–2030, PD ABKIN Gorontalo membawa arah baru yang bertumpu pada keberagaman, kolaborasi, profesionalisme, dan kontribusi. Semangat tersebut dirangkum dalam tagline organisasi, “Rumah Besar Profesi, Bertumbuh Bersama, Berdampak untuk Semua.”

Rep: JO

Adi Sugianto Mencalonkan Diri di Pilkades 2026 Walau Dana Desa Turun Signifikan

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Penerimaan Dana Desa yang turun signifikan*(penting atau berarti) per 2026 tidak menyurutkan niat Adi Sugianto untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa atau pilkades yang akan digelar serentak 39  desa, 11 kecamatan di kabupaten sarolangun tahun ini. 

Adi Sugianto yang masih berkesempatan menjabat lagi untuk periode berikutnya menyatakan kesiapannya maju lagi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026. Desa Pasar Kecamatan Singkut. Adi Sugianto yang baru menjabat satu periode sebagai kepala desa pasar mengaku siap melaju ke periode keduanya.

Desa Pasar masuk dalam daftar 39 desa di kabupaten sarolangun yang dijadwalkan menggelar pesta demokrasi desa akhir bulan oktober tahun ini. Langkah politik tersebut bakal Adi Sugianto ambil dengan mengantongi mandat dan dukungan riil dari elemen masyarakat desa, mulai dari kelompok pemuda, keterwakilan perempuan, hingga tokoh masyarakat.

Adi Sugianto tidak menampik tantangan menjadi pemimpin desa saat ini lebih berat. Hal ini menyusul merosotnya jatah Dana Desa dari pusat yang semula sekitar lebih kurang Rp1 miliar lebih menjadi hanya kisaran Rp300 jutaan. 

“Bagi saya pribadi, berapa pun anggaran Dana Desa tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti mengabdi kepada masyarakat. Nilai anggaran tersebut tidak akan menjadikan suatu kendala untuk terus membangun Desa Pasar,” ujar Adi Suguanti kepada media suaraindonesia1.com, Selasa (18/8/2026).

Adi Sugianto sebagai kepala desa dan calon kepala desa, Desa Pasardalam Visi dan Misi tidak jauh dari tahun periode pertama. 

Visi, Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujutkan Desa Pasar menuju Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat. 

Sementara untuk Misi Adi Sugianto,  Berusaha Menyelenggarakan Pemerintahan  Desa yang  bersih dan demokratis Berdasarkan musyawarah Untuk mencapai mufakat serta pelayanan maksimal kepada masyarakat, Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa serta meningkatkan mutu SDM masyarakat guna tercapainya taraf hidup yang lebih baik. Mendorong usaha para petani Desa Pasar guna meningkatkan taraf hidup masyarakat tani, Mendorong  kraeatifitas generasi muda dalam menyongsong era globalisasi tanpa mengesampingkan kreatifitas lokal yang ada di desa pasar. Mengusahakan sarana prasarana olah raga yang memadai untuk pemuda dan masyarakat Pada umumnya berdasarkan kemampuan Desa serta Mengoptimalkan posyandu dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Memberikan inovasi dan motifasi kepada ibu-ibu PKK dan Masyarakat guna kerukunan dalam  berkeluarga menuju keluarga sakinah mawadah warohmah di desa pasar. 

Tegas Adi Sugianto, calon kepala desa, desa pasar untuk dua priode. 

Djarnawi Kusuma

Dandim 1709/Yawa Bersama Bupati Yapen Kompak Lepas Lomba Gerak Jalan Meriahkan HUT ke-81 RI

SERUI-Suaraindonesia1.com. Semangat kebersamaan dan nasionalisme mewarnai pembukaan Lomba Gerak Jalan Kategori Umum dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen,Kegiatan berlangsung di Lapangan Trikora, Alun-Alun Kota Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (20/8/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, S.E., M.Si., bersama Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Ahmad Albar, S.H., Asisten III Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Aser Pongrate, S.STP., M.A.P., Plt. Dirut RSUD Serui Erensd Ampasoi, S.Psi., M.Kes., Kepala Disnaker Alfredo Worabai, Kabag Kesra Simon Worumi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy menyampaikan bahwa lomba gerak jalan bukan sekadar ajang untuk mencari pemenang, tetapi menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui kebersamaan, disiplin, kekompakan, sportivitas, dan semangat nasionalisme.

Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan tertib dan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, yang terpenting bukan hanya kemenangan, tetapi bagaimana seluruh peserta mampu menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tepat pukul 09.00 WIT, peserta mulai bergerak dari Lapangan Trikora setelah dilepas oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, S.E., M.Si., bersama Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Ahmad Albar, S.H. Para peserta kemudian menempuh rute yang telah ditentukan dan kembali finis di Lapangan Trikora.

Menanggapi kegiatan tersebut, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Ahmad Albar, S.H., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan.

“Lomba gerak jalan ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, membangun kekompakan dan disiplin, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan tertib, menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini sebagai semangat untuk terus mempererat persatuan dan kebersamaan,” ujar Dandim.

Ia berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui kegiatan tersebut dapat terus terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat serta semakin memperkuat sinergitas antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Anggota DPRK Waropen Kunjungi Yonif TP 860, Dorong Sinergi Ketahanan Pangan Daerah.

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, Kaleb VB. Woisiri bersama anggota DPRK Waropen Abraham Obi dan Nikolas Imbiri melakukan kunjungan ke Yonif TP 860/NSK (Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 860/Nawasena Satya Ksatria) dalam kegiatan panen raya padi dan ikan lele pada lahan ketahanan pangan Yonif TP 860/NSK yang berlokasi di SP VII, Distrik Audate, Kabupaten Waropen.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota DPRK Waropen melihat langsung berbagai program ketahanan pangan yang sedang dikembangkan oleh Yonif TP 860/NSK. Mereka meninjau area pertanian padi, kolam ikan lele terpal, kandang ternak kambing, ternak babi, serta kandang baterai ayam petelur.

Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Komandan Batalyon Infanteri TP 860/NSK, Letkol Alfa Erydani, S.Hub.Int. Dalam kesempatan itu, Danyon memberikan penjelasan terkait proses dan tahapan pengembangan program ketahanan pangan yang sedang dikerjakan oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Waropen.

Anggota DPRK Waropen menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah strategis TNI dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan ketahanan pangan. Menurut mereka, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Waropen.

"Kehadiran kami sebagai anggota DPRK merupakan bentuk dukungan dan sinergi bersama TNI dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Kami berharap pemerintah daerah dapat membangun kerja sama yang semakin baik dengan Yonif TP 860/NSK sehingga target program strategis nasional di Kabupaten Waropen dapat berjalan dengan lancar," ujar Kaleb VB. Woisiri.

Ia menambahkan, optimalisasi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah serta kemampuan dan pengalaman TNI, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diyakini mampu membawa Waropen menuju ketahanan pangan yang diharapkan bersama.

"Kita percaya bahwa dengan kebersamaan dan kerja sama semua pihak, Waropen memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan kerja sama antara DPRK Waropen, Pemerintah Daerah, TNI, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dari Santunan hingga Dangdut, Milad ke-8 SPS Berlangsung Semarak di Tangerang

Tangerang, suaraindonesia1.com, Milad ke-8 Seniman Peduli Sesama (SPS) berlangsung meriah dengan memadukan kegiatan sosial, seni, hiburan rakyat, bazar UMKM, serta pergantian kepemimpinan organisasi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan santunan anak yatim dan duafa serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026, mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai, bertempat di depan Gardu PLN, Gang Ambon, Jalan KH. Hasyim Ashari RT 002/RW 006, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Acara dihadiri keluarga besar SPS, para seniman dan pekerja hiburan, masyarakat sekitar, anak-anak yatim dan duafa, pelaku UMKM, serta sejumlah artis yang turut memeriahkan panggung hiburan.

Milad SPS Jadi Momentum Berbagi

Memasuki usia ke-8, SPS tidak hanya menjadikan milad sebagai perayaan organisasi, tetapi juga sebagai momentum berbagi dan mempererat kepedulian terhadap masyarakat.

Ketua Panitia Milad SPS ke-8, Diah Martin, mengatakan rangkaian kegiatan sengaja dikemas dengan menggabungkan kepedulian sosial, seni, hiburan rakyat, UMKM dan semangat kemerdekaan.

“Milad SPS bukan hanya tentang merayakan bertambahnya usia organisasi. Kami ingin momentum ini menjadi kesempatan untuk berbagi, bersilaturahmi dan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan duafa,” ujar Diah.

Menurutnya, kegiatan sosial menjadi bagian penting dari perjalanan SPS sebagai wadah para seniman yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sukandi Terpilih Pimpin SPS Periode 2026–2031

Milad ke-8 SPS juga menjadi momentum pergantian kepemimpinan organisasi. Setelah sebelumnya dipimpin Jaini Ubay, dalam kepengurusan periode 2026–2031, Sukandi terpilih sebagai Ketua Umum SPS.

Sukandi menyampaikan bahwa kepercayaan tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan bersama seluruh anggota dan pengurus.

“Bagi saya, menjadi ketua bukan sekadar jabatan, tetapi amanah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SPS yang telah memberikan kepercayaan. Insyaallah amanah ini akan kami jalankan bersama-sama,” ujar Sukandi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Jaini Ubay yang telah memimpin SPS pada periode sebelumnya.

“Kita harus menghargai perjuangan ketua sebelumnya. Apa yang sudah baik akan kami lanjutkan dan kami kembangkan. Kami tidak ingin berjalan sendiri. SPS harus tetap menjadi rumah bersama bagi para seniman,” katanya.

Seniman Harus Berkarya dan Peduli

Sukandi menegaskan, SPS ke depan tidak hanya berfokus pada kegiatan hiburan, tetapi juga memperkuat kegiatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat.

Menurutnya, dunia seni memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat sehingga para seniman harus mampu memberikan kontribusi positif.

“Seniman bukan hanya tampil di atas panggung. Kita juga bagian dari masyarakat. Karena itu, ketika ada kesempatan untuk membantu dan berbagi, kita harus hadir. Kegiatan santunan seperti ini harus terus dipertahankan,” ungkapnya.

Ia berharap program sosial SPS dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Harapan saya, SPS periode 2026–2031 semakin solid, semakin kreatif dan semakin bermanfaat. Kegiatan seni berjalan, kegiatan sosial juga berjalan. Jangan sampai seni hanya menjadi hiburan, tetapi harus bisa memberikan manfaat bagi sesama,” tegas Sukandi.

Panggung Dangdut Hadirkan Caca Handika dan Tomi Ali

Usai rangkaian kegiatan sosial dan organisasi, suasana semakin semarak dengan panggung hiburan dangdut.

Sejumlah artis turut hadir menghibur masyarakat, di antaranya Caca Handika dan Tomi Ali, serta sejumlah artis ibu kota lainnya.

Penampilan para artis mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga menikmati hiburan musik dangdut sembari bersilaturahmi bersama keluarga, teman dan para seniman.

Sukandi mengatakan hiburan menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara seniman dan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat ikut merasakan kegembiraan Milad SPS. Ada santunan, ada silaturahmi, ada UMKM dan ada hiburan. Semuanya kami satukan agar acara ini benar-benar menjadi milik masyarakat,” jelasnya.

Bazaar UMKM dan Hiburan Rakyat

Selain panggung musik, Milad ke-8 SPS juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk mereka kepada masyarakat.

Kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya mempertemukan kegiatan seni dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“SPS berharap kegiatan seperti ini bisa memberikan ruang bagi pelaku UMKM. Seniman dan UMKM sama-sama membutuhkan ruang untuk berkembang. Kalau bisa berjalan bersama, tentu manfaatnya akan lebih besar,” kata Sukandi.

Tim Produksi Bang Mancung Dukung Kelancaran Acara

Kelancaran panggung hiburan dan rangkaian produksi turut didukung tim produksi Bang Mancung. Tim tersebut berperan dalam menyiapkan kebutuhan teknis panggung, tata suara, pencahayaan dan berbagai kebutuhan pertunjukan.

Sukandi mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja di balik layar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim produksi, khususnya Bang Mancung dan seluruh kru yang sudah bekerja keras. Acara yang terlihat meriah di depan panggung tidak terlepas dari kerja keras teman-teman di belakang panggung,” ujarnya.

Apresiasi untuk Panitia

Sukandi juga memberikan apresiasi kepada Ketua Panitia Diah Martin beserta seluruh jajaran panitia yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah acara membutuhkan kerja sama banyak pihak.

“Saya mengapresiasi Diah Martin sebagai ketua panitia dan seluruh jajaran yang sudah bekerja. Semoga kerja keras ini menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

Semangat HUT RI ke-81

Milad ke-8 SPS sekaligus menjadi bagian dari semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bagi SPS, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan mengisinya melalui kegiatan positif, kepedulian sosial dan kebersamaan.

Santunan anak yatim, kegiatan UMKM dan hiburan rakyat menjadi bentuk kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat persaudaraan masyarakat.

“Kalau kita bicara kemerdekaan, jangan hanya bicara tentang perayaan. Kita juga harus mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Berbagi kepada anak yatim, membantu sesama, menjaga persatuan dan membangun kebersamaan adalah bagian dari semangat kemerdekaan,” ungkap Sukandi.

SPS Masuki Babak Baru

Dengan terpilihnya Sukandi sebagai Ketua Umum SPS periode 2026–2031, organisasi tersebut memasuki babak baru.

Sukandi mengajak seluruh anggota menjaga kekompakan dan tidak menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai sumber perpecahan.

“Kita semua keluarga besar SPS. Perbedaan dalam proses organisasi adalah hal biasa, tetapi setelah keputusan diambil, mari kita kembali bersatu. Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota bersama-sama membangun SPS,” pungkasnya.

Milad ke-8 SPS menjadi momentum yang memadukan santunan sosial, seni, hiburan dangdut, UMKM, silaturahmi dan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dari kegiatan sosial hingga panggung hiburan, seluruh rangkaian acara menjadi gambaran bahwa dunia seni dapat berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru Sukandi untuk periode 2026–2031, SPS diharapkan semakin solid, kreatif dan konsisten menjalankan semangat “Seniman Peduli Sesama.”

Reporter: Ida

Proyek 'Asal Jadi' Kampung Nelayan Merah Putih Pentadu Barat Sedot APBN Fantastis, Pemuda Desak APH Turun Tangan!

Boalemo – Suaraindoneasia1, Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pentadu Barat yang menelan anggaran fantastis dari APBN menuai kecaman keras. Bukannya menjadi angin segar bagi perekonomian warga lokal, proyek dermaga dan tambatan perahu ini justru disemprot warga karena dinilai sebagai pengerjaan bobrok, "asal jadi", dan berpotensi membuang-buang uang negara secara sia-sia.

Kritikan pedas ini dilayangkan langsung oleh pemuda sekaligus warga nelayan Pentadu Barat, Alfred Panigoro. Ia menegaskan bahwa asas manfaat dari pembangunan tersebut sangat jauh dari kenyataan yang dibutuhkan para nelayan di lapangan.

Cacat Konstruksi dan Dermaga 'Bantet'

Perencanaan proyek ini dinilai asal-asalan tanpa memperhitungkan kondisi geografis laut setempat. Panjang dermaga yang dibangun terhenti di batas air dangkal, sebuah kekonyolan teknis yang dipastikan akan menyulitkan perahu maupun kapal nelayan saat hendak menyandarkan armadanya.

Tak hanya dermaga yang tidak fungsional, bangunan tambatan perahu pun memperlihatkan indikasi kuat kegagalan konstruksi:

- Beton Retak Dini: Belum juga rampung dikerjakan apalagi diresmikan oleh pejabat negara maupun daerah, lantai tambatan perahu sudah diwarnai retakan beton di berbagai titik.

- Elevasi Terlalu Rendah: Posisi lantai tambatan dibuat sangat rendah dan hampir menempel dengan permukaan pasir pantai, membuat struktur tersebut diyakini tak akan bertahan lama dihantam gelombang laut.

Lingkungan Kumuh dan Tumpukan Sampah

Dosa proyek ini makin lengkap dengan buruknya tata kelola lingkungan di sekitar lokasi. Tumpukan sampah dibiarkan menggunung dan mengepung area dermaga. Pemandangan kumuh ini terlihat makin mencolok saat air laut sedang surut, mencerminkan tidak adanya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir.

Peringatan Keras dan Desakan Tindak APH

Atas berbagai kebobrokan tersebut, Alfred Panigoro melayangkan peringatan keras (warning) kepada pihak kontraktor pemenang proyek agar tidak menjadikan program strategis ini sebagai ladang pengerukan keuntungan semata lewat pengerjaan yang serampangan.

Mengingat dana yang dikucurkan menggunakan anggaran rakyat melalui APBN dalam jumlah yang sangat besar, Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera turun ke lokasi dan mengusut tuntas indikasi penyimpangan fisik proyek KNMP di Pentadu Barat ini.

Harapan Murni Warga Nelayan

Di balik gelombang protes dan desakan pemeriksaan tersebut, Alfred menegaskan bahwa aksinya bersuara murni didasari oleh kepedulian mendalam terhadap nasib sesama nelayan. Ia menaruh harapan besar agar program KNMP ini tidak berakhir sebagai proyek 'seumur jagung' yang sia-sia, melainkan dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh agar benar-benar kokoh serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Pentadu Barat dalam jangka waktu yang panjang.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban nyata dari pihak penyedia jasa dan dinas terkait, agar dana APBN tidak menguap begitu saja menjadi monumen kegagalan proyek negara.

Kapolres Sarolangun Sampaikan Apresiasi atas Suksesnya Seluruh Rangkaian HUT RI ke-81 berjalan Aman dan Kondusif

Suaraindonesia1.com_Sarolangun.  Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel TNI-Polri, Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun, stakeholder, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun atas dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berkat kerja sama dan kebersamaan seluruh pihak, rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Sarolangun dapat terlaksana dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif.  Kapolres Sarolangun mengatakan bahwa keberhasilan pengamanan dan pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut merupakan hasil dari sinergitas seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, stakeholder, hingga masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh personel TNI-Polri, jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun, seluruh stakeholder, serta masyarakat Kabupaten Sarolangun yang telah bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81. Sinergi dan kebersamaan ini menjadi kekuatan kita dalam menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif” ujar AKBP Wendi Oktariansyah.

Menurutnya, momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya menjadi ajang untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta memperkuat semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita terus pertahankan semangat kebersamaan dan persatuan ini. Keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi dan kepedulian seluruh masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang aman, nyaman dan kondusif” tambahnya.

Kapolres Sarolangun juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi Kamtibmas serta menjadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sarolangun menuju masa depan yang lebih baik.

“Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun. Mari terus kita jaga persatuan, keamanan dan kerukunan. Bersama kita bisa memberikan yang terbaik untuk Sarolangun” tutup Kapolres.

Djarnawi Kusuma

Proyek Jalan APBN Rp11,2 Miliar di Gorut Disorot, BEM SI Ungkap Dugaan Penggunaan Material dari Galian Tanpa Izin

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com — Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tolinggula–Desa Cempaka Putih di Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai kontrak Rp11.226.142.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koordinator Wilayah Gorontalo mempertanyakan legalitas sumber material sirtu yang diduga digunakan dalam pekerjaan tersebut.

Proyek yang berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, PPK 2.3, itu tercatat menggunakan kontrak Nomor HK0201/Bpjn17.6.3/126/2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Citra Utama dengan konsultan pengawas PT Saicle Jasa (KSO) PT Cahaya Diagram Konsultan.

Sorotan BEM SI berpusat pada lokasi pengambilan material di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula. Berdasarkan penelusuran dokumen dan pantauan lapangan yang dilakukan mahasiswa, material berupa pasir dan batu diduga dikeruk dari lokasi tersebut dan kemudian diangkut untuk kebutuhan pekerjaan jalan.

Persoalan muncul karena status legalitas kegiatan pengambilan material tersebut dipertanyakan.

Berdasarkan dokumen NIB CV Citra Utama yang ditelusuri BEM SI, perusahaan tercatat memiliki kegiatan usaha dengan KBLI 08103, yakni penggalian kerikil atau sirtu. Dokumen tersebut mencantumkan perubahan pada 13 April 2026 dengan Nomor Kegiatan Usaha 202604-1417-2400-9969-673.

BEM SI menyebut status perizinan tersebut belum menunjukkan adanya izin operasional pertambangan yang dapat menjadi dasar kegiatan produksi material di lokasi.

Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 15 Juli 2026. Dalam dokumen yang ditelusuri BEM SI, dinas tersebut menyatakan bahwa aktivitas pengerukan sirtu oleh CV Citra Utama tidak memiliki legalitas sebagaimana dipersyaratkan.

Jika benar aktivitas tersebut dilakukan tanpa perizinan pertambangan yang diwajibkan, persoalan ini tidak lagi sebatas persoalan administrasi proyek. Kegiatan pertambangan mineral dan batuan berada dalam rezim perizinan pertambangan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025. UU tersebut berlaku sejak 19 Maret 2025.

Aspek lingkungan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menjadi dasar hukum utama, dengan perubahan antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Karena itu, status persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan material juga perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.

Normalisasi Sungai Dipertanyakan

Persoalan lain muncul dari alasan kegiatan di lokasi tersebut.

BEM SI menemukan dokumen permohonan bertanggal 11 April 2026 dari Pemerintah Desa Limbato yang ditandatangani 39 warga. Dalam dokumen tersebut, kegiatan yang dimohonkan berkaitan dengan normalisasi aliran sungai.

Namun, berdasarkan penelusuran lapangan BEM SI, material hasil pengerukan kemudian diangkut keluar dari lokasi. Material tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan timbunan pada proyek jalan yang dibiayai APBN.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kegiatan yang semula disebut sebagai normalisasi sungai memang hanya ditujukan untuk kepentingan normalisasi, atau terdapat kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material yang memerlukan legalitas pertambangan tersendiri?

Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah Pemerintah Desa Limbato pada 22 April 2026 disebut meminta penghentian sementara aktivitas karena adanya penolakan dari sebagian warga.

Meski demikian, berdasarkan pantauan BEM SI, aktivitas alat berat dan kendaraan pengangkut material masih terlihat beroperasi di lokasi.

BEM SI: Bagaimana Material Tanpa Legalitas Bisa Masuk ke Proyek APBN?

Koordinator Wilayah Gorontalo BEM SI, Altio P. Lengato, menilai persoalan tidak berhenti pada legalitas lokasi pengambilan material.

Mereka mempertanyakan bagaimana material dari lokasi tersebut dapat digunakan dalam proyek pemerintah apabila status legalitas sumber material memang belum terpenuhi.

"Pertanyaan kami sederhana. Jika benar sumber material tersebut belum memiliki legalitas yang dipersyaratkan, bagaimana material itu bisa masuk dan digunakan dalam pekerjaan jalan yang dibiayai APBN?" kata Altio P. Lengato, Koordinator Wilayah Gorontalo BEM Seluruh Indonesia.

Pertanyaan tersebut diarahkan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan dan pelaksanaan proyek, mulai dari penyedia, Pokja Pemilihan, PPK, hingga konsultan pengawas.

Dalam sistem pengadaan pemerintah, dokumen pemilihan memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta. Regulasi pengadaan juga menempatkan persyaratan administrasi/legalitas dan teknis sebagai bagian dari proses pemilihan penyedia.

Karena itu, BEM SI meminta dokumen pemilihan dan dokumen pelaksanaan proyek diperiksa secara terbuka, terutama bagian yang berkaitan dengan sumber material, persyaratan quarry, spesifikasi teknis, serta dokumen pendukung yang menjadi dasar penggunaan material.

Mereka juga mempertanyakan proses persetujuan material sebelum material digunakan dalam pekerjaan.

"Siapa yang memverifikasi sumber material tersebut? Dokumen apa yang menjadi dasar persetujuan penggunaannya? Dan apakah status legalitas sumber material sudah diperiksa sebelum material digunakan di badan jalan?" ujar Altio P. Lengato, Koordinator Wilayah Gorontalo BEM Seluruh Indonesia.

Pertanyaan itu penting karena penggunaan material dalam pekerjaan konstruksi tidak hanya berkaitan dengan asal material, tetapi juga dengan kesesuaian terhadap spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Bukti Disiapkan untuk Penegak Hukum

BEM SI Koordinator Wilayah Gorontalo menyatakan telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti lapangan yang menurut mereka berkaitan dengan persoalan tersebut.

Bukti yang disebut antara lain rekaman aktivitas alat berat di lokasi pengambilan material, dokumentasi kendaraan pengangkut sirtu, dokumentasi penggunaan material di lokasi pekerjaan jalan, dokumen NIB, serta surat Dinas PMPTSP Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 15 Juli 2026.

Seluruh dokumen tersebut rencananya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dimintakan pemeriksaan.

"Kami tidak ingin membangun tuduhan berdasarkan asumsi. Karena itu, dokumen dan bukti lapangan yang kami miliki akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami meminta mereka memeriksa legalitas kegiatan, sumber material, proses penggunaannya dalam proyek, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan," kata Altio P. Lengato, Koordinator Wilayah Gorontalo BEM Seluruh Indonesia.

BEM SI meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh agar persoalan tidak berhenti pada operator alat berat atau pekerja di lapangan.

Empat Titik yang Diminta Diperiksa

BEM SI meminta aparat dan instansi terkait memeriksa sedikitnya empat aspek.

Pertama, legalitas kegiatan pengambilan sirtu di Desa Limbato, termasuk status perizinan pertambangan dan persetujuan lingkungan.

Kedua, hubungan antara lokasi pengambilan material dengan CV Citra Utama serta dasar hukum perusahaan melakukan kegiatan tersebut.

Ketiga, proses pengadaan dan verifikasi sumber material dalam proyek Peningkatan Jalan Ruas Tolinggula–Desa Cempaka Putih.

Keempat, proses persetujuan, pemeriksaan mutu, penerimaan, dan pembayaran material yang telah digunakan dalam pekerjaan.

Jika dari pemeriksaan ditemukan pelanggaran, BEM SI meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.

Desakan kepada Polda, Kejati, dan BPJN

Atas temuan tersebut, BEM SI Koordinator Wilayah Gorontalo menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, meminta Polda Gorontalo melalui Ditreskrimsus melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kegiatan pengambilan material tanpa legalitas serta meminta penghentian aktivitas apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Kedua, meminta Kejaksaan Tinggi Gorontalo menelusuri aspek hukum proyek, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan material, proses pengadaan, pengawasan, dan pembayaran pekerjaan apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran.

Ketiga, meminta BPJN Gorontalo melakukan pemeriksaan internal terhadap sumber material, dokumen persetujuan material, mutu material yang telah digunakan, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak.

BEM SI juga meminta agar setiap keputusan mengenai pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan kontrak yang berlaku.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai penggunaan material dari lokasi yang diduga belum memiliki legalitas tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

CV Citra Utama perlu memberikan penjelasan mengenai status perizinan lokasi pengambilan material, dasar kegiatan pengerukan, serta hubungan material tersebut dengan proyek jalan.

BPJN Gorontalo, khususnya PPK 2.3, juga perlu menjelaskan mekanisme verifikasi sumber material dan dokumen persetujuan sebelum material digunakan.

Konsultan pengawas perlu menjelaskan proses pemeriksaan dan persetujuan material di lapangan.

Sementara itu, Pokja Pemilihan atau pihak yang berwenang dalam proses pengadaan perlu menjelaskan dokumen dan persyaratan yang digunakan dalam evaluasi penyedia.

Klarifikasi dari para pihak tersebut penting untuk memastikan persoalan ini tidak berhenti sebagai tudingan sepihak dan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara.

"Yang kami minta adalah transparansi. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, tunjukkan dokumennya. Jika ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Uang APBN harus dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Altio P. Lengato, Koordinator Wilayah Gorontalo BEM Seluruh Indonesia.

BEM SI menyatakan akan menyerahkan seluruh dokumen yang mereka miliki kepada aparat penegak hukum dan meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka serta berdasarkan bukti.

Mereka juga menyatakan siap mengawal persoalan tersebut melalui aksi dan konsolidasi apabila tidak terdapat tindak lanjut yang memadai dari instansi terkait. (JO/RED)