AKTIVIS GORONTALO KECAM KERAS KASATLANTAS DINILAI LALAI AWASI ANGGOTA

KOTA GORONTALO, suaraindonesia1.com – Kebijakan tilang manual yang diberlakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ternyata masih diwarnai kendala di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan Aktivis Gorontalo, Destian, yaitu adanya temuan penilangan yang dilakukan oleh anggota Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota yang tidak memiliki sertifikasi khusus penindakan.

Berdasarkan arahan Kapolri dan Korlantas Polri, hanya anggota yang memiliki sertifikat penyidik atau telah lulus Pendidikan Kejuruan (Dikjur) fungsi Lalu Lintas yang diperbolehkan memegang surat tilang dan melakukan penindakan manual.

Menanggapi fenomena ini, Destian menegaskan bahwa penindakan oleh personel yang tidak bersertifikat adalah tindakan yang tidak sesuai prosedur.

"Ini sangat disayangkan. Kapolri dan Korlantas Polri sudah mengeluarkan arahan yang jelas dan sesuai prosedur, tetapi Kasat Lantas hanya mengabaikan arahan tersebut," tegas Destian.

Destian menilai bahwa anggota yang bertugas tanpa sertifikasi dinilai tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan tindakan.

"Pengendara yang merasa diberhentikan oleh petugas yang diragukan kualifikasinya berhak untuk menanyakan surat tugas dan sertifikasi petugas tersebut," tegasnya dengan nada geram.

Destian menyampaikan akan mengajak seluruh elemen mahasiswa dan juga masyarakat Kota Gorontalo untuk melawan penindakan penilangan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki sertifikasi tilang dan mendesak Kapolda Gorontalo untuk mencopot Kasatlantas Kota Gorontalo.

Sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol publik, Destian menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa hari ke depan. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat sekaligus untuk menuntut Kapolda Gorontalo mengevaluasi kinerja Dirlantas Polda Gorontalo, karena diduga melakukan pembiaran terhadap Lantas Kota Gorontalo yang melakukan penilangan tidak sesuai dengan prosedur.

"Ini bentuk komitmen kami untuk terus mengawal aspirasi rakyat. Penegakan hukum harus tegas dan adil," pungkas Destian.

Reporter: Jhul-Ohi

Reskrim Polres Sarolangun Ungkap Pencurian TBS 1,4 Ton di PT. SAL

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf g KUHPidana, pada Sabtu (28/02/2026).

Peristiwa pencurian tersebut terjadi di area perkebunan kelapa sawit PT Sari Aditia Loka (SAL) Blok 17, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sekitar pukul 03.30 WIB.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima pihak keamanan perusahaan pada Jumat (27/02/2026) sore terkait dugaan adanya aksi pencurian buah sawit. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak keamanan melakukan pengintaian dan penyisiran di sejumlah blok kebun.

Sekitar pukul 03.30 WIB, petugas keamanan berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku beserta barang bukti 62 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.410 kilogram. 

Selanjutnya ketiga terduga pelaku berikut barang bukti diserahkan ke Sat Reskrim Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut.

Adapun ketiga tersangka yang diamankan yakni berinisial S.K.W (37), warga Bungo, 

Dan dua org temanya yg berasal dari Merangin 

Selain tandan buah sawit, petugas juga mengamankan 1 buah senter kepala warna biru yang digunakan saat beraksi.

Kasat Reskrim AKP Yosua Adrian, ST.K, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap tindak pidana pencurian yang merugikan perusahaan maupun masyarakat.

“Ketiga tersangka telah kami amankan dan dari hasil pemeriksaan mereka mengakui melakukan pencurian secara bersama-sama. Saat ini proses penyidikan terus berjalan dan kami akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk kelengkapan berkas perkara,” tegas AKP Yosua Adrian.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum, khususnya pencurian hasil perkebunan yang dapat merugikan banyak pihak serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Saat ini penyidik tengah melengkapi administrasi penyidikan, termasuk pengiriman SPDP ke pihak Kejaksaan, guna proses hukum lebih lanjut.

Djarnawi Kusuma

"Kampus Bukan Ruang Jagal!" BEMNUS Jatim Kutuk Keras Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau

TULUNGAGUNG – Suaraindonesia1, Insiden pembacokan yang menimpa mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Farradhila Ayu Pramesti (23), pada Kamis (26/2/2026) pagi, mengguncang dunia pendidikan tinggi Indonesia. Kejadian tragis yang berlangsung di lantai dua Gedung Fakultas Syariah dan Hukum itu mendapat kecaman keras dari berbagai elemen mahasiswa, termasuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhinneka PGRI (UBHI) Tulungagung.

Salsabila Tahtahirani, Presiden BEM UBHI PGRI Tulungagung yang juga menjabat sebagai Koordinator Isu Gender BEM Nusantara (BEMNUS) Jawa Timur, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

"Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah cerminan dari krisis yang jauh lebih dalam krisis budaya, krisis moral, dan krisis perlindungan terhadap perempuan di ruang-ruang yang seharusnya paling aman: kampus kita," tegas Salsabila.

Kampus Bukan Ruang Bebas Kekerasan

Menurut Salsabila, insiden ini menegaskan bahwa ruang akademik masih jauh dari kata aman bagi mahasiswa, khususnya perempuan. Pelaku, yang diduga datang dari Bangkinang dengan membawa parang dan kampak, menyerang korban di ruang ujian akhir karena tidak terima hubungannya akan diputus.

"Fakta bahwa pelaku sengaja datang ke kampus membawa senjata tajam untuk menyerang perempuan yang menolaknya adalah gambaran nyata dari toxic masculinity sebuah pola pikir yang memandang penolakan sebagai penghinaan dan kekerasan sebagai solusi," ujar Salsabila.

Ia menambahkan, sebagai Koordinator Isu Gender BEMNUS Jatim, dirinya melihat pola ini bukan pertama kali terjadi dan tidak akan berhenti jika tidak ada intervensi struktural yang serius.

"Kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus terus berulang. Kita tidak bisa lagi hanya mengutuk dan diam. Harus ada langkah nyata," katanya.

Tuntutan kepada Kampus dan Aparat Hukum

Salsabila secara tegas mendorong pihak UIN Suska Riau untuk mengambil tindakan komprehensif, bukan hanya menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian semata.

"Kampus harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan mekanisme pencegahan kekerasan. Pendampingan psikologis dan legal bagi korban harus segera diberikan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban institusional," desak Salsabila.

Dari sisi hukum, ia mendukung penuh proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 dan 354 KUHP tentang penganiayaan berat, bahkan berpotensi dikenai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana mengingat pelaku telah menyiapkan senjata sebelum datang ke kampus.

"Aparat penegak hukum harus bekerja profesional, tanpa intervensi, dan memastikan keadilan betul-betul ditegakkan untuk korban," tegasnya.

Seruan kepada Gerakan Mahasiswa

Salsabila juga menyerukan solidaritas aktif dari seluruh elemen kemahasiswaan, khususnya di Jawa Timur dan Riau, untuk bersama-sama mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Sebagai bagian dari BEMNUS Jatim, saya mengajak seluruh rekan mahasiswa untuk tidak membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja. Kawal proses hukumnya. Pastikan korban mendapatkan keadilan. Jangan biarkan ini menjadi sekadar berita sehari lalu dilupakan," serunya.

Ia menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan perlindungan mahasiswa yang lebih konkret di seluruh perguruan tinggi Indonesia.

"Pendidikan tentang pengendalian emosi, empati, dan penghormatan terhadap batas personal seseorang harus masuk ke dalam kurikulum pembinaan karakter mahasiswa. Ruang aman di kampus bukan belas kasihan itu adalah hak fundamental setiap mahasiswa," pungkas Salsabila.

Satgas TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa Berikan Makanan Tambahan untuk Anak dan Ibu Hamil di Kampung Rembai

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak serta ibu hamil, Satgas TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen.Sabtu(28/2/2026)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kasad dalam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Dipimpin oleh Danpok TMMD Ke-127, Serka Prayogo, bersama anggota Satgas, kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kampung Rembai dan Puskesmas Wooi. Makanan tambahan yang diberikan kepada anak-anak dan ibu hamil berupa kacang hijau, susu, dan telur sebagai sumber protein dan nutrisi penting guna menunjang tumbuh kembang anak serta kesehatan ibu.

Serka Prayogo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah sasaran TMMD.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, khususnya yang mengalami stunting, serta mendukung kesehatan ibu hamil di Kampung Rembai,” ujarnya.

Kepala Kampung Rembai, Johanis Kirihio, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Satgas TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut sehingga kesehatan dan gizi anak-anak di Kampung Rembai semakin baik,” ungkapnya.

Para orang tua anak penerima manfaat juga menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka berharap pemberian makanan tambahan ini dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak mereka ke depannya.

Melalui kegiatan ini, Satgas TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

PAW Ketua DPRD Sultra Terkatung-katung, Paripurna Gagal, Disiplin Politik Dipertanyakan

BAUBAU, suaraindonesia1.com – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memperlihatkan lemahnya penegakan disiplin politik dan kepastian hukum di lembaga legislatif. Meskipun keputusan partai telah diterbitkan berbulan-bulan lalu, pelaksanaan PAW justru terkatung-katung akibat drama ketidakhadiran dan manuver politik yang dinilai tidak mencerminkan logika kelembagaan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Baubau, La Ode Muhammad Safii, menilai bahwa penundaan PAW Ketua DPRD Sultra telah melampaui batas kewajaran. Menurutnya, PAW bukanlah agenda opsional, melainkan kewajiban konstitusional yang seharusnya dijalankan tanpa sandiwara.

“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) sudah terbit dengan Nomor 28A-SK/AKD-DPP-NasDem/XI/2025. Namun anehnya, yang berjalan justru penundaan demi penundaan, seolah-olah keputusan partai bisa dinegosiasikan di ruang kosong,” ujar Safii dalam pernyataan tertulis, Jumat (28/2/2026).

Safii mengungkapkan bahwa pada Rabu, 11 Februari 2026, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebenarnya telah menggelar rapat paripurna. Salah satu agenda utamanya adalah menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai NasDem terkait PAW La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun, paripurna tersebut gagal total. Penyebabnya bukan karena bencana alam atau force majeure, melainkan karena absennya sejumlah fraksi dan anggota DPRD. Ketidakhadiran Fraksi Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, serta beberapa anggota DPRD lainnya menyebabkan rapat tidak memenuhi syarat kuorum 50 persen plus satu.

“Paripurna sudah dijadwalkan, agenda sudah jelas, tapi kursi lebih banyak kosong daripada terisi. Demokrasi pun kalah oleh absensi,” sindir Safii.

Ia menilai bahwa kegagalan paripurna tersebut memperlihatkan bagaimana mekanisme DPRD dapat lumpuh hanya karena ketidakhadiran yang terkesan disengaja. Padahal, menurutnya, lembaga DPRD bukan ruang tunggu kepentingan, melainkan institusi negara yang wajib bekerja berdasarkan aturan.

Lebih jauh, Safii menyebut bahwa alasan penundaan PAW dengan dalih adanya gugatan perdata sepihak—tanpa putusan inkrah—merupakan bentuk pembangkangan terhadap hierarki hukum. Ia menegaskan bahwa keputusan partai yang sah tidak bisa dikalahkan oleh manuver hukum yang belum memiliki kekuatan mengikat.

“Kita menyaksikan bagaimana konflik kepentingan dipertontonkan secara terbuka. Oknum yang akan diganti justru ikut menentukan laju proses penggantiannya. Ini bukan hanya ironi, tapi preseden buruk bagi etika kelembagaan,” tegasnya.

DPD NasDem Kota Baubau juga menyoroti dampak serius dari ketidakpastian kepemimpinan di DPRD. Menurut Safii, absennya ketua definitif berpotensi menghambat pembahasan anggaran, legislasi daerah, dan pengambilan keputusan strategis lainnya.

Dalam pernyataannya, Safii kembali menegaskan bahwa loyalitas kader sejatinya berpijak pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan pada kepentingan individu atau strategi menunda waktu. Ia pun meminta DPP Partai NasDem segera menindaklanjuti surat resmi dari DPW NasDem Sulawesi Tenggara agar polemik ini tidak terus berlarut.

“Jika PAW saja bisa ditunda berbulan-bulan tanpa alasan hukum yang kuat, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, melainkan wibawa partai dan kredibilitas DPRD itu sendiri,” ujarnya.

Safii menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dinamika ini telah berlangsung lebih dari empat bulan dan menjadi potret kemunduran demokrasi yang berdampak nyata bagi konsolidasi Partai NasDem di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

“PAW adalah instrumen penyegaran dan penegakan disiplin. Menundanya berarti membiarkan ketidakpastian hukum menjadi tradisi,” pungkasnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Pernyataan Aktivis Gorontalo Menyikapi Temuan BPK atas Dugaan Skandal Perjalanan Dinas di Lingkungan PEMKAB Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengungkap adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan DPRD. Dugaan skandal perjalanan dinas ini memicu pernyataan keras dari Aktivis Gorontalo, M. Fadli, yang menilai bahwa rakyat telah dibohongi dan uang negara ditilep.

Berdasarkan temuan BPK, lebih dari Rp546 juta anggaran perjalanan dinas tidak jelas rimbanya. Permasalahan yang ditemukan mencakup kelebihan bayar, penggunaan dokumentasi palsu, hingga dugaan adanya perjalanan dinas fiktif.

Menanggapi hal ini, M. Fadli menyebut temuan tersebut sebagai tamparan telak bagi pemerintah dan bukti bahwa ada praktik terselubung yang sudah berjalan lama.

“Ini bukan lagi sekadar janggal, ini jijik. Ini skandal terang-terangan. Pejabat menikmati fasilitas, rakyat yang bayar, tapi pertanggungjawabannya kosong melompong. Kalau bukan permainan, apa namanya?” tegas M. Fadli.

Lebih lanjut, BPK menemukan sejumlah indikasi pelanggaran, antara lain:

• Dokumentasi palsu, di mana foto yang disertakan tidak sesuai dengan lokasi penugasan.
• Adanya perjalanan yang meragukan karena tidak ada bukti fisik kegiatan.
• Proses verifikasi yang asal-asalan, di mana PPK dan Bendahara hanya melakukan pemeriksaan administratif tanpa cek kenyataan di lapangan.
• Kelebihan bayar mencapai puluhan juta rupiah tanpa disertai alasan yang logis.

Fadli menyebut pola ini sebagai bentuk korupsi terselubung yang dibungkus dengan legalitas administrasi.

“Mereka pikir rakyat tidak tahu. Mereka pikir tinggal foto, tanda tangan, selesai. Ini pola korupsi gaya baru: rapi di kertas, busuk di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang terungkap oleh BPK saat ini hanyalah puncak gunung es.

“Kalau yang disampling saja sudah separah ini, bagaimana yang tidak diperiksa? Jangan-jangan anggaran miliaran per tahun hanya dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum itu,” kata Fadli.

Aktivis itu mendesak Bupati untuk tidak hanya menjalankan rekomendasi BPK, tetapi juga melakukan langkah yang lebih keras.

“Kalau berani, copot dan laporkan! Jangan cuma minta kembalikan uang. Orang yang sengaja memanipulasi perjalanan dinas fiktif itu bukan sekadar lalai — mereka maling berseragam jabatan!”

Fadli juga menegaskan bahwa publik tidak boleh tinggal diam menyikapi persoalan ini.

“Rakyat Gorontalo harus marah! Setengah miliar itu uang rakyat. Uang sekolah, kesehatan, infrastruktur — bukan untuk jalan-jalan imajiner pejabat!”

Ia menutup pernyataannya dengan sindiran pedas:

“Kalau memang benar mereka berangkat tugas, tunjukkan fotonya. Kalau fotonya saja tidak cocok, mungkin yang jalan cuma anggarannya, bukan orangnya.”

Skandal ini kini menjadi sorotan publik, dan masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah: Apakah pemerintah berani bersih-bersih, atau justru ikut menutupi bau busuk ini?

Reporter: Jhul-Ohi

IKAMANSA Gelar Buka Puasa dan Raker Perdana, Susun Agenda Pengabdian dan Penguatan Jaringan Alumni

BANDA ACEH, suaraindonesia1.com – Ikatan Alumni MAN 1 Banda Aceh (IKAMANSA) menggelar buka puasa bersama yang dirangkai dengan rapat kerja (Raker) perdana pengurus sebagai langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun program strategis ke depan, Kamis (26/2/2026).

Ketua Umum IKAMANSA, Ir Nurchalis SP MSi, menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan visi alumni dalam mendukung kemajuan pendidikan serta memperluas kontribusi bagi masyarakat.

Ia menegaskan, alumni MAN 1 Banda Aceh telah banyak berkiprah di berbagai bidang dan profesi. Karena itu, IKAMANSA diharapkan menjadi wadah pemersatu sekaligus ruang aktualisasi kontribusi nyata bagi sekolah dan daerah.

"Forum ini bukan hanya memperkuat silaturahmi, tetapi juga bagaimana alumni dapat memberikan kontribusi nyata terhadap MAN 1 Banda Aceh agar semakin mantap dan lebih baik ke depan," ujar Nurchalis, didampingi Ketua Harian Dr Mulia Rahman MA, Sekretaris Umum Zata Amany ST, serta Bendahara Umum Hj Nuranifah SAg MPd.

Menurutnya, membangun ikatan emosional antara senior dan junior merupakan fondasi penting dalam organisasi alumni. Dengan kedekatan tersebut, pengalaman, wawasan, serta inovasi para alumni yang telah sukses di berbagai bidang dapat ditransfer dan menjadi inspirasi bagi adik-adik di sekolah untuk terus berkembang dan berprestasi.

Dalam Raker tersebut, sejumlah gagasan strategis turut dibahas. Salah satunya adalah agenda pertemuan rutin menjelang Magrib yang dikemas santai melalui diskusi dan silaturahmi. Selain itu, program family gathering juga direncanakan untuk mempererat hubungan antaralumni beserta keluarga.

Nurchalis menyebutkan, alumni MAN 1 Banda Aceh telah tersebar di berbagai daerah, mulai dari Papua, Kalimantan hingga Pulau Jawa. Karena itu, penguatan soliditas dan komunikasi lintas daerah menjadi perhatian utama kepengurusan saat ini.

"Kami juga merencanakan program pengabdian. Tidak hanya berkontribusi untuk sekolah, tetapi juga untuk masyarakat. Cita-citanya adalah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Aceh menuju kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, pengurus menetapkan sejumlah program prioritas. Pertama, pendataan dan pembaruan basis data alumni melalui penyediaan Google Form guna memudahkan inventarisasi dan membangun jaringan yang lebih terstruktur.

Kedua, pelaksanaan kemah pengabdian sebagai bentuk kontribusi sosial alumni kepada masyarakat. Ketiga, program turun ke sekolah dengan menghadirkan alumni yang telah berhasil di berbagai bidang untuk memberikan motivasi kepada siswa, baik yang masih menempuh pendidikan maupun yang telah lulus.

Selain itu, IKAMANSA juga akan memperkuat silaturahmi keluarga alumni melalui family gathering, serta membangun kepedulian sosial seperti takziah dan kehadiran dalam berbagai kegiatan ketika diundang.

Kegiatan buka puasa dan Raker perdana tersebut turut dihadiri Kepala MAN 1 Banda Aceh Dr Nursiah SAg MPd, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Marthunis ST DEA.

Menurut Nurchalis, pertemuan kali ini difokuskan pada penguatan jajaran pembina dan pengurus sebagai tahap awal konsolidasi organisasi.

"Setelah ini, kami akan mengundang seluruh alumni dalam kegiatan yang lebih besar, baik lintas angkatan maupun se-angkatan, agar kebersamaan ini semakin kuat," pungkasnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Putra Daerah Buol Desak Aparat Penegak Hukum Turun Tangan: Temuan BPK Soal Dana CSR Pemkab Buol Beraroma Pidana

BUOL, suaraindonesia1.com – Putra daerah Kabupaten Buol sekaligus aktivis, M. Fadli, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diungkap dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Fadli menegaskan, temuan BPK yang menunjukkan adanya belanja tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp68.450.000 dalam kegiatan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Anggota BPD bukan sekadar kesalahan administratif.

“Ini sudah masuk kategori dugaan perbuatan melawan hukum. Ketika pembayaran tidak sesuai kondisi riil dan ada selisih puluhan juta rupiah, maka itu berpotensi mengarah pada unsur tindak pidana,” tegas Fadli.

Indikasi Ketidakwajaran Anggaran

Dalam laporan tersebut terungkap:

· Belanja katering dibayarkan Rp94.250.000, namun realisasi riil hanya Rp48.250.000 (selisih Rp46.000.000).

· Belanja sewa tenda dan dekorasi dibayarkan Rp50.025.000, realisasi Rp29.000.000 (selisih Rp21.025.000).

· Ditambah ketidaksesuaian belanja operasional lainnya.

Lebih serius lagi, terdapat penyedia yang mengaku tidak pernah menerima pesanan sebagaimana tertuang dalam dokumen pertanggungjawaban.

“Kalau penyedia saja mengaku tidak pernah menerima pesanan, lalu dasar pencairan anggaran itu apa? Ini tidak bisa dianggap kelalaian biasa. Ini harus dibuka terang-benderang,” ujar Fadli.

Tidak Ada Pedoman, Sistem Lemah

BPK juga menemukan bahwa Pemkab Buol belum memiliki pedoman resmi pengelolaan dana CSR. Artinya, dana ratusan juta rupiah dikelola tanpa mekanisme yang jelas.

Bagi Fadli, lemahnya regulasi bukan alasan pembenar.

“Ketidakhadiran pedoman bukan alasan untuk membiarkan uang publik dikelola semaunya. Justru di situ letak tanggung jawab pejabat pengelola keuangan daerah,” katanya.

Sorotan Tanggung Jawab Pejabat

Fadli menegaskan bahwa dalam struktur pelaksana kegiatan, terdapat penanggung jawab, ketua panitia, bendahara kegiatan, dan pejabat pengelola keuangan daerah.

“Semua pihak yang menandatangani dan mengetahui proses pencairan harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada yang berlindung di balik jabatan atau birokrasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran Bendahara Pengeluaran dan pejabat terkait yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukan sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Desakan Pemeriksaan Hukum

M. Fadli mendesak aparat penegak hukum untuk:

· Melakukan penyelidikan atas dugaan kelebihan pembayaran;

· Memeriksa dokumen pertanggungjawaban dan aliran dana;

· Mengusut potensi perbuatan melawan hukum jika ditemukan unsur kesengajaan;

· Menetapkan pihak yang bertanggung jawab jika terbukti ada kerugian keuangan daerah.

“Kalau ini dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas, maka publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Dana CSR adalah uang yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, bukan ruang abu-abu untuk dimainkan,” tegasnya.

Sebagai putra daerah Buol, Fadli menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini.

“Saya tidak akan diam. Jika perlu, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar terang siapa yang bertanggung jawab. Buol tidak boleh dipimpin dengan tata kelola yang longgar dan minim akuntabilitas.”

Reporter: Jhul-Ohi

Soal Tudingan Aktivis dan Kisruh Tambang, Tokoh Masyarakat Tantang Diskusi Terbuka

POHUWATO, suaraindonesia1.com – Mengenai pernyataan yang mengatasnamakan aktivis, menurut saya hal tersebut cukup lucu. Artinya, mereka hanya sok tahu tentang dinamika Pohuwato dengan cara pandang yang dangkal dan tumpul, serta tidak memiliki bacaan yang luas tentang polemik yang terjadi.

Tentang kisruh putusan Mahkamah Agung hingga alokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang belum dapat mereka selesaikan, hal ini mengakibatkan adanya kompetisi ruang hidup yang tidak adil. Perusahaan seolah-olah menjadi entitas tunggal yang diberi karpet merah untuk memanfaatkan sumber daya alam Pohuwato, bahkan tindakan intimidasi dan kriminalisasi dilakukan oleh perusahaan terhadap penambang lokal.

Lokomotif pergerakan ekonomi Pohuwato tidak terlepas dari sumbangsih rakyat penambang. Artinya, melemahkan perjuangan penambang sama halnya dengan menembak jantung kehidupan Pohuwato yang akan berdampak pada segmen ekonomi lainnya, seperti pedagang, tukang ojek, dan lain sebagainya.

Mereka yang membela perusahaan itu bukanlah pemuda lokal dan bahkan tidak memahami bacaan lokal. Saya hanya mencurigai mereka ini sebagai pihak penjilat yang sengaja membuat narasi kontra terhadap perjuangan penambang untuk mencari keadilan di tanah sendiri.

Sekalipun mereka sok tahu tentang masalah yang terjadi, saya tantang mereka untuk diskusi terbuka dan akan saya luruskan cara berpikir mereka yang bengkok itu.

Reporter: Jhul-Ohi

Ahmad Jani Ketua DPRD Sarolangun Hadiri Safari Ramadhan 1447 Hijiriyah Bersama Forkopimda Kabupaten Sarolangun di Mesjid Baiturrahman Desa Bukit

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Ahmad Jani Ketua DPRD Sarolangun menghadiri kegiatan safari Ramadhan 1447 Hijiriyah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarolangun, di Mesjid Baiturrahman, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun H Hurmin, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto, S.Sos., M.Han, Kakan Kemenag Kabupaten Sarolangun Drs. H. Muhammad Syatar, Ketua Baznas Kabupaten Sarolangun Drs. H. Ahmad Zaidan dan Penceramah Ustadz Dr H Imam Hambali.

Hadir juga anggota DPRD Sarolangun H Akmal, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jajaran PJU Polres Sarolangun, Camat Pelawan H. Sibawaihi, SH., MH, Kapolsek Pelawan Singkut IPTU Andico Jumarel, SH., MH, Danramil 02/Limun Kapten Inf. Kosni Jamer, Para Kepala Desa di Kecamatan Pelawan, tokoh masyarakat serta para jamaah sholat tarawih dan witir.Dari pantauan dilapangan, kegiatan safari Ramadhan 1447 Hijriyah diawali dengan kegiatan buka puasa bersama oleh Bupati Sarolangun H Hurmin, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani beserta jajaran forkopimda dan masyarakat setempat di Kantor Camat Pelawan dan sholat magrib berjamaah.

Kegiatan safari Ramadhan oleh jajaran Forkopimda ke mesjid Baiturrahman, Desa Bukit, Kecamatan PelawanKetua DPRD Sarolangun Ahmad Jani mengatakan bahwa momentum safari Ramadhan ini sebagai bentuk silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan masyarakat Kecamatan Pelawan dalam rangka menjalin silaturahmi serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah islamiyah serta memperkuat sinergitas antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat. 

Ahmad Jani juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, menjaga kerukunan antarwarga, serta memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai sarana memperbaiki diri dan memperkuat kebersamaan, "mari kita jaga perkuat keimanan dan ketaqwaan, serta sama-sama kita menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan agar ibadah dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan tertib,” katanya. 

Djarnawi Kusuma

Giat Patroli Pesisir Menyambangi Dan Menghimbau Masyarakat/Nelayan Di Taman ACIS Dan Pelabuhan Rakyat Pasar Aroro-Iroro Serui

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Personel Sat Polairud rutin melaksanakan Binmas perairan dengan sasaran para nelayan dan warga masyarakat Serui Kabupaten Kep. Yapen (27/02/2026).

Satuan Polairud Polres Kep. Yapen melaksanakan sambang dan menghimbau serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Kep. Yapen.

Dalam kegiatan ini,personil Sat Polairud memberikan himbauan kepada para crew kapal agar mengutamakan keselamatan dengan melengkapi alat keselamatan seperti life jacket atau alat keselamatan lainnya yang wajib dilengkapi saat beraktifitas dilaut.

Lanjut IPTU Syaiful Hadi mengajak kepada para nelayan khususnya para remaja agar menghindari Miras, Narkoba serta hal-hal dapat menggangu situasi Kamtibmas.

Melalui Kasat Polairud IPTU Syaiful Hadi, S.E mengatakan kegiatan Binmas perairan tersebut merupakan salah satu kegiatan Kepolisian guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah pesisir Kabupaten Kep. Yapen.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh anggota Sat Polairud Polres Kep. Yapen untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan menjalin kemitraan dengan warga masyarakat karena peran aktif dari masyarakat dapat membantu Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman kondusif,” Ujar Kasat Polairud

Pekerjaan RLH Dikebut, Satgas TMMD 127 Kodim 1709/Yawa Tancap Gas

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Kodim 1709/Yawa terus menunjukkan progres signifikan. Salah satu sasaran fisik yang saat ini tengah dikerjakan adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) milik Bapak Esman Horota, warga Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (27/02/2026).

Memasuki tahap pemasangan atap, pembangunan rumah tersebut dikerjakan secara gotong-royong oleh personel Satgas TMMD bersama keluarga penerima manfaat dan masyarakat sekitar. Semangat kebersamaan tampak jelas dalam setiap proses pengerjaan, mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Sertu Patrik Dudo, salah satu anggota Satgas TMMD yang terlibat langsung dalam pengerjaan, menyampaikan bahwa saat ini progres pembangunan rumah Bapak Esman Horota telah memasuki tahap pemasangan atap.

“Program rumah milik Bapak Esman Horota sudah memasuki tahap pemasangan atap. Kami dari Tim Satgas TMMD bersama warga bekerja secara gotong-royong untuk mempercepat penyelesaiannya,” ujarnya.

Pembangunan RLH ini merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD Reguler ke-127 yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang lebih layak, sehat, dan aman. Selain rumah Bapak Esman Horota, terdapat tujuh unit rumah warga lainnya di Kampung Rembai yang juga mendapat program serupa dari TMMD ke-127 Kodim 1709/Yawa.

Pelaksanaan TMMD Reguler ke-127 Tahun 2026 oleh Kodim 1709/Yawa hingga saat ini berjalan dengan baik dan sesuai target yang telah direncanakan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat semakin kuat.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Polres Waropen Bersinergi Bersama Pemkab Waropen, Sidak Ketersediaan Sembako.

Waropen-Suaraindonesia1.com. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Waropen bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Perindakop UKM dan Transmigrasi serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, melaksanakan pemeriksaan atau sidak ketersediaan sembako pada sejumlah toko dan distributor yang berada di wilayah Kabupaten Waropen, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman dan mencukupi menjelang perayaan Idul Fitri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., Kabag Ren AKP. Arip Marianto, S.E., M.M., Staf Ahli Bupati Bidang Kesra Beni Ruatakurei, S.Pd., M.M., Kasat Reskrim Iptu. I Made Budi Dumariawan, S.H., Kepala Dinas Perindakop UKM dan Transmigrasi Kab. Waropen Isak Semual Dipan, S.Sos., serta Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Waropen Moses Soela, bersama Personel Polres Waropen dan staf dari kedua dinas terkait.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap stok dan ketersediaan sembako di beberapa titik, yakni Gudang Logistik Toko Sumber Makmur, Toko Abadi Jaya, Toko Sumber Rejeki 2, serta Toko Hidup Baru. 

Dari hasil pemeriksaan tersebut, secara umum untuk ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Waropen, terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Saat dikonfirmasi seusai kegiatan, Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan kepolisian sangat penting untuk menjaga stabilitas stok, pasokan dan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

“Kami dari Polres Waropen mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan ketersediaan sembako. Hal ini penting untuk memastikan stok maupun pasokan tetap aman, tidak terjadi penimbunan, serta harga tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.” Terangnya lagi

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Kami menghimbau para pelaku usaha untuk tetap menjaga ketersediaan dan tidak menaikkan harga secara tidak wajar, dan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, tentu akan kami lakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Waropen tetap aman dan kondusif serta kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H mendatang.

Yonif TP 860/NSK Waropen Gelar Kegiatan Jumpa Berlin dan Bersihkan Tugu Injil di Kampung Waren I

Waropen-Suaraindonesia1.com. Yonif TP 860/NSK Waropen melaksanakan kegiatan Jumpa Berlin sekaligus aksi pembersihan Tugu Injil yang berlokasi di Kampung Waren I, Kabupaten Seribu Bakau, Waropen, pada Jumat (27/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial dan pendekatan humanis TNI kepada masyarakat, sekaligus wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta pelestarian nilai-nilai sejarah dan keagamaan.

Dalam kegiatan Jumpa Berlin, personel Yonif TP 860/NSK berinteraksi langsung dengan masyarakat Kampung Waren I, membangun komunikasi yang harmonis, serta mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan warga setempat. Suasana penuh keakraban tampak dalam dialog santai yang berlangsung hangat.

Selain itu, personel juga melaksanakan pembersihan di sekitar Tugu Injil sebagai simbol sejarah masuknya Injil di wilayah tersebut. Aksi bersih-bersih ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, keindahan, serta kelestarian tugu yang memiliki nilai spiritual dan budaya bagi masyarakat.

Masyarakat Kampung Waren I menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Yonif TP 860/NSK atas kepedulian serta perhatian yang diberikan. Diharapkan melalui kegiatan ini, kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat, serta tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. (Mochtar)

IMPLEMENTASI HIKMAH PUASA, YAYASAN PENDIDIKAN HAJA MUNIRAH MENYALURKAN BANTUAN BERAS

Suaraindonesia1 - Sangihe, 24 Februari 2026 Termotivasi Hikmah Puasa untuk saling berbagi ke sesama, sebanyak 158 Warga Muslim dan 23 Warga Kristen di Kampung Nanedakele menerima Beras 10 Kg per KK dari Yayasan Pendidikan Haja Munirah, Beras tersebut di salurkan lewat Hayana Group. 

Salah satu Warga Muslim Penerima Beras, Jalaludin Mingkuli mengucapkan banyak Terimakasih atas Sedekah itu karena sangat berarti dalam mencukupi Kebutuhan Pangan disaat Menjalani Puasa di Bulan Ramadhan

"Alhamdulillah, Sedekah ini sangat membantu kami dalam menjalani Puasa karena bisa di konsumsi pada Makan Sahur dan saat Berbuka Puasa, Semoga ini jadi Ladang Pahala buat Keluarga Besar Pengelolah Yayasan Pendidikan Haja Munirah" Ucap Jalaludin

begitu juga dari kalangan kristen, mereka sangat bersukur karena walaupun mereka Non Muslim tapi mereka juga mendapat bagian dari bantuan itu.

"merasa bangga dengan bantuan ini, walaupun kami bagian dari Non Muslim tapi kami juga mendapat jatah di bulan ini, kiranya Yayasan Pendidikan Haja Munirah lebih diberikan Limpahan Rezeki yang lebih luas" kata Marlin Rakinaung, mewakili Jemaat Gereja Smirna Tinakareng

Pengelolah Yayasan Pendidikan Haja Munirah, Haja Sitti Maimuna Nurhayati Bintaher, ketika di mintai tanggapan pada saat berbincang untuk jadwal rencana Penyaluran, mengatakan bahwa Bantuan ini adalah Implementasi dari Hikmah Puasa, dimana ketika mendapat Kelebihan Rezeki hendaknya dapat berbagi ke sesama, bukan hanya kepada Umat Islam saja, tapi kepada semua Umat Ciptaan Allah SWT.

"Dalam berbagi, hendaknya kita tidak melihat golongan, tapi mari kita berbagi ke sesama karena walapun mereka Non Muslim, tapi mereka juga saudara kita" jelasnya.

Semoga dengan Doa yang di panjatkan dari penerima semakin memperlancar rezeki, mendapat Pahala bagi Keluarga Besar Pengurus Yayasan Pendidikan Haja Munirah dan Hayana Group, Aamiin

Laporan Biro Sangihe, Hasan M.

Polwan Sambut Aksi Damai Dengan Humanis di Depan Gerbang Polres Sarolangun

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Sejumlah massa yang tergabung dalam LSM Aliansi Jurnalis Bersatu menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Mako Polres Sarolangun, Kamis (26/2/2026). 

Peserta aksi tersebut berasal dari Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.Aksi tersebut menyoroti aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari personel Polres Sarolangun.

Massa menyampaikan tuntutan agar kepolisian menjelaskan secara terbuka terkait aktivitas PETI yang masih beroperasi, termasuk dugaan penggunaan alat berat serta perkembangan penanganan kasus yang disebut menimbulkan korban jiwa.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansah, S.I.K., M.H. melalui Kasi Humas Polres Sarolangun IPTU Andi Supriyadi menyampaikan bahwa korban yang meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga.

“Korban meninggal dunia sudah dimakamkan. Kami juga telah menemui saksi yang selamat, yang merupakan keponakan dari korban. Dari keterangan saksi, para korban diketahui baru sekitar satu bulan berada dan bekerja di lokasi tersebut,” ujar IPTU Andi Supriyadi mewakili Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pihak-pihak yang diduga terkait diketahui sudah tidak berada di rumah maupun kontrakan mereka.

“Proses penyelidikan masih terus berjalan. Beberapa pihak yang akan dimintai keterangan saat ini sudah tidak berada di tempat tinggalnya,” tambahnya.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan jajaran kepolisian antara lain:

Mendatangi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Memasang garis polisi (police line) di lokasi.

Memasang spanduk pemberitahuan bahwa lahan tersebut dalam pengawasan Sat Reskrim.

Memintai keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Mengamankan barang bukti yang ditemukan di TKP.

Selain itu, jajaran Polsek Bathin VIII telah berulang kali melaksanakan kegiatan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan aktivitas PETI di wilayah hukumnya.

Terkait peristiwa 8 orang warga yang tertimbun longsor di Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kapolres melalui Kasi Humas juga menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Untuk kasus delapan warga yang tertimbun longsor di Desa Temenggung, Kecamatan Limun, saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidik terus melakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” jelas IPTU Andi Supriyadi.

Kapolres melalui Kasi Humas juga menegaskan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur hukum.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Terkait PETI, kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Namun persoalan ini juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar penanganannya komprehensif,” pungkasnya.

Secara umum, aksi unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif. Hingga kegiatan berakhir, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Sarolangun tetap terjaga dengan baik.

Djarnawi Kusuma