BEM SI GORONTALO DESAK POLDA PERIKSA TOMI UMAR, BAWA BUKTI DUGAAN PETI

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak Polda Gorontalo segera menindaklanjuti dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, termasuk memeriksa Tomi Umar yang namanya disebut dalam laporan pengaduan masyarakat.

BEM SI menyatakan memiliki sejumlah bukti dan informasi pendukung terkait dugaan aktivitas PETI tersebut, yang juga disebut berkaitan dengan wilayah Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

BEM SI meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengendali operasional, pemberi perintah, pengangkut, hingga penampung hasil tambang.

"Kami meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pekerja lapangan. Telusuri siapa pemodal dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut. Jangan sampai pekerja terus berganti, sementara pihak yang diduga berada di belakangnya tidak tersentuh," tegas BEM SI.

Secara khusus, BEM SI mendesak penyidik memeriksa Tomi Umar untuk menguji seluruh bukti dan informasi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatannya. Bantahan melalui klarifikasi internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum.

"Kami tidak meminta aparat langsung menyatakan seseorang bersalah. Kami meminta bukti diuji dan fakta diungkap. Jika ditemukan keterlibatan, proses sesuai hukum tanpa perlakuan istimewa," lanjutnya.

BEM SI juga meminta Polda Gorontalo berkoordinasi dengan Polres Pohuwato serta jajaran kepolisian di Sulawesi Tengah guna menelusuri dugaan keterkaitan aktivitas PETI di kedua wilayah tersebut.

BEM SI menegaskan siap menyerahkan bukti dan informasi pendukung kepada aparat untuk diuji keaslian, sumber, serta relevansinya dalam proses penyelidikan.

BEM SI mendesak Kapolda Gorontalo segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh.

Rep: JO

BEM SI GORONTALO DESAK DPW PKB PERIKSA TOMI UMAR DAN KETUA DPC POHUWATO: BESOK BUKTI DISERAHKAN!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak DPW PKB Provinsi Gorontalo segera memeriksa anggota DPRD Pohuwato, Tomi Umar, dan Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Desakan ini muncul setelah pemberitaan SuaraPost.id yang menyebutkan bahwa Ketua DPC PKB Pohuwato telah meminta klarifikasi kepada Tomi Umar dan yang bersangkutan membantah keterlibatannya. Namun, BEM SI menilai bantahan tersebut tidak cukup tanpa menguji laporan pengaduan masyarakat ARMADA beserta dokumentasi dan bukti pendukung terkait dugaan aktivitas PETI di Molosipat, Popayato Barat, hingga Moutong, Sulawesi Tengah.

Sebagai bentuk keseriusan, besok BEM SI Wilayah Gorontalo akan mendatangi DPW PKB untuk menyerahkan seluruh bukti dan informasi pendukung, sekaligus meminta pemeriksaan resmi terhadap kedua pihak.

“Kami tidak datang membawa tuduhan kosong. Kami punya bukti dan siap menyerahkannya. Jangan hanya mendengar bantahan, tetapi uji juga bukti yang kami bawa. Jika tidak terlibat, buktikan melalui pemeriksaan yang objektif,” tegas BEM SI.

BEM SI juga mengingatkan bahwa AD/ART PKB hasil Muktamar Bali 2024, khususnya Pasal 18, mengatur kewajiban anggota menaati disiplin partai. Karena itu, DPW PKB diminta tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme organisasi apabila ditemukan pelanggaran.

BEM SI menegaskan, pemeriksaan internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum. Aparat penegak hukum tetap harus menelusuri dugaan PETI, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.

Besok bukti kami serahkan. Kini publik menunggu keberanian DPW PKB untuk memeriksa kadernya sendiri secara objektif, tanpa pandang jabatan dan kedudukan.

Rep: JO

BEM SI Gorontalo Desak Polda Usut Ko'Li di Balik Empat Kontainer Batu Hitam yang Disegel di Surabaya

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan perdagangan batu hitam asal Gorontalo kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mendatangi PT Bahari Kurnia Agency dan Polda Gorontalo untuk mendesak keterbukaan manifest pengiriman ke Surabaya per 28 Oktober serta meminta koordinasi dengan Polda Jawa Timur, kini BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak aparat mengungkap pihak yang diduga menjadi pembeli maupun investor di balik pengiriman tersebut.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diberitakan News Times pada 3 November 2026, petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan pemeriksaan terhadap empat kontainer di depo peti kemas PT Tanto, Jalan Teluk Kumai Timur, Surabaya, pada 2 November 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan karung-karung berisi material berbentuk batu berwarna hitam di dalam kontainer kedua dan ketiga. Sementara kontainer pertama dan keempat dilaporkan berisi botol minuman. Berdasarkan informasi yang dihimpun media tersebut, dua kontainer yang memuat material batu hitam telah disegel petugas.

News Times juga melaporkan bahwa dokumen pengiriman kontainer tersebut diduga perlu dipertanyakan. Meski demikian, dugaan kandungan emas pada material batu hitam belum dapat dipastikan dan masih menunggu pengujian laboratorium.

Perkembangan berikutnya, pada 11 November 2026, News Times memberitakan bahwa Ditreskrimsus Polda Jawa Timur masih mendalami dokumen dan isi empat kontainer tersebut. Artinya, penelusuran terhadap muatan dan administrasi pengiriman masih berlangsung.

Kondisi ini semakin memperkuat alasan BEM SI Wilayah Gorontalo untuk meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pemeriksaan pihak pengiriman, tetapi juga menelusuri asal barang, pemilik, pemodal, pembeli hingga penerima akhir.

Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, mengatakan bahwa salah satu informasi yang perlu didalami penyidik adalah dugaan keterlibatan seseorang berinisial Ko'Li, yang berdasarkan informasi yang diterima pihaknya diduga memiliki hubungan sebagai pembeli atau investor dalam rantai perdagangan batu hitam.

"Sejak awal kami sudah mendatangi PT Bahari Kurnia Agency untuk meminta keterbukaan seluruh manifest pengiriman ke Surabaya per 28 Oktober. Kami juga mendatangi Polda Gorontalo agar berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait dugaan pengamanan empat kontainer tersebut. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berada di balik transaksi ini? Siapa pembelinya dan siapa yang membiayai pengiriman tersebut?" tegas Altio.

Ia menilai, pemeriksaan empat kontainer di Surabaya seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan perdagangan secara menyeluruh, bukan hanya memastikan keberadaan barang dan dokumen pengangkutannya.

"Kalau barang sudah sampai di Surabaya, tentu ada rangkaian transaksi dan pihak-pihak yang perlu ditelusuri. Kami meminta Polda Gorontalo mendalami informasi mengenai Ko'Li. Panggil dan periksa jika terdapat dasar hukum untuk itu. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup dan keterlibatan pidananya terbukti, tindak tegas sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan," ujarnya.

Altio juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin komitmen Polda Gorontalo untuk menelusuri persoalan tersebut berhenti sebatas pernyataan. BEM SI meminta adanya perkembangan konkret, terutama terkait koordinasi dengan Polda Jawa Timur dan penelusuran dokumen manifest pengiriman.

Bahkan, apabila penanganan perkara dinilai berjalan lambat, BEM SI Wilayah Gorontalo menyatakan siap menyerahkan informasi dan dokumentasi yang telah dihimpun, termasuk foto-foto kontainer serta dokumen manifest pengiriman yang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.

"Kalau Polda masih lambat dan tidak menunjukkan keseriusan, kami siap menyerahkan dugaan bukti yang kami miliki, termasuk foto kontainer dan manifest pengiriman. Kami ingin semua petunjuk itu diperiksa dan dicocokkan oleh penyidik. Jangan sampai masyarakat justru lebih aktif menelusuri jejak pengiriman dibandingkan aparat yang memiliki kewenangan," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Altio kembali menantang Polda Gorontalo agar berani mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk siapa pun yang diduga menjadi pemodal maupun pembeli dalam rantai perdagangan batu hitam tersebut.

"Kami tidak meminta polisi menangkap seseorang hanya berdasarkan tuduhan. Tetapi kami meminta setiap informasi ditindaklanjuti secara serius. Jika Ko'Li memang terlibat, buktikan dan proses. Jika alat bukti sudah cukup, jangan ragu melakukan penindakan. Jangan sampai empat kontainer sudah disegel di Surabaya, tetapi siapa pemilik dan pembeli di baliknya justru tidak pernah terungkap," tutup Altio.

BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga asal-usul material, legalitas pengiriman, aliran transaksi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab mendapatkan kejelasan hukum.

Rep: JO

Lima Indikator Kuat! Farel Novriyanto W. Kahar Nilai Prof Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan sebagai Wapres RI

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Nama Prof Sufmi Dasco Ahmad atau yang biasa disapa Don Dasco dinilai layak masuk dalam pertimbangan politik nasional sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan dan proses pengisian dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.

Pandangan tersebut disampaikan Farel Novriyanto W. Kahar yang menilai bahwa rekam jejak kepemimpinan, pengalaman politik, kapasitas komunikasi kelembagaan, serta kemampuan membangun konsolidasi politik menjadi sejumlah indikator penting dalam menilai kelayakan seorang figur untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan nasional.

Menurut Farel, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kematangan kepemimpinan, kemampuan koordinasi, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ketatanegaraan.

Lima Indikator Kelayakan Sufmi Dasco Ahmad

1. Pengalaman Kepemimpinan di Lembaga Negara

Dasco memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami proses legislasi, pengawasan pemerintahan, serta dinamika hubungan antarlembaga negara.

2. Kemampuan Komunikasi dan Konsolidasi Politik

Dalam situasi politik nasional yang membutuhkan stabilitas, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik menjadi salah satu aspek penting. Pengalaman Dasco di lingkungan parlemen dan partai politik dinilai dapat menjadi modal untuk menjembatani berbagai kepentingan demi menjaga keberlangsungan pemerintahan.

3. Kapasitas Akademik dan Pemahaman Hukum

Latar belakang pendidikan Dasco di bidang hukum hingga jenjang doktor serta kiprahnya sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Pakuan menjadi salah satu indikator kapasitas intelektual yang patut dipertimbangkan. Pemahaman terhadap hukum dan konstitusi sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

4. Pengalaman Organisasi dan Pemerintahan

Keterlibatannya dalam membangun Partai Gerindra sejak 2008, pengalaman di DPR RI, serta keterlibatannya dalam proses sinkronisasi transisi pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pengalaman organisasi dan politik yang panjang.

5. Potensi Menjaga Stabilitas Nasional

Di tengah dinamika politik dan tantangan pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman, kematangan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan membangun koordinasi. Dasco dinilai memiliki sejumlah modal tersebut untuk dipertimbangkan sebagai salah satu figur Wakil Presiden.

Farel menilai bahwa situasi politik nasional saat ini membutuhkan pertimbangan yang objektif dan mengutamakan kepentingan bangsa. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilihat bukan semata-mata dari pertimbangan politik praktis, melainkan juga dari kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menjalankan amanah konstitusional.

Menurutnya, Prof Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden, dengan tetap memperhatikan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut, Farel menegaskan bahwa dukungan terhadap figur calon Wakil Presiden harus berangkat dari kepentingan bangsa dan negara. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta memastikan agenda pembangunan berjalan secara efektif.

"Menurut saya, Prof Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah indikator yang layak dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengalaman panjang di parlemen, kapasitas akademik, kemampuan komunikasi politik, serta rekam jejak organisasi merupakan modal penting dalam menghadapi tantangan kepemimpinan nasional. Namun, yang paling utama adalah komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat," ujar Farel.

Ia berharap proses penentuan Wakil Presiden pengganti dapat berlangsung secara demokratis, konstitusional, transparan, dan mengedepankan kepentingan nasional.

Farel Novriyanto W. Kahar

Pemerhati Kepemimpinan dan Dinamika Politik Nasional

Rep: JO

Bukan Sekadar Parkir Kendaraan, PWOD Jakut Soroti Legalitas Usaha dan Fungsi Lahan di Marunda

JAKARTA UTARA, Suaraindonesia1, Keberadaan puluhan unit dump truk tronton merek Hino Lohan beserta sejumlah alat berat di sebuah garasi di Jalan Bambu Kuning No. 1, RT 01/RW 02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi perhatian publik.

Persoalan tersebut turut mendapat sorotan Ketua Persatuan Warga Olahraga dan Daerah (PWOD) Jakarta Utara, Chaerul Syah Hasibuan. Ia menilai informasi mengenai keberadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan.

Menurut Chaerul, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya kendaraan yang terparkir di lokasi, tetapi juga perlu ditelusuri menyangkut asal-usul kendaraan, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta legalitas kegiatan usaha yang berlangsung.

Ia menekankan bahwa setiap aktivitas usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian administrasi, hal tersebut perlu diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Selain legalitas kendaraan, Chaerul juga menyoroti aspek pemanfaatan lahan. Menurutnya, pemerintah daerah dan instansi pertanahan perlu memastikan apakah penggunaan lahan tersebut telah sesuai dengan peruntukan tata ruang serta ketentuan perizinan yang berlaku.

"Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Kalau memang seluruh aktivitasnya sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen yang sah. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum," demikian pokok perhatian yang disampaikan terkait persoalan tersebut.

Legalitas Kendaraan Perlu Diverifikasi

Berdasarkan informasi pemberitaan sebelumnya, lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus aktivitas jual beli kendaraan dan alat berat.

Lahan itu disebut milik seseorang bernama Joko Akong dan disewakan selama satu tahun kepada pihak yang dikenal dengan nama Koh Dino.

Dalam penelusuran lapangan pada 1 Oktober 2026, tim pemberitaan bertemu dengan seorang pria bernama Yudi yang disebut bekerja sebagai montir sekaligus menjaga lokasi.

Informasi mengenai dokumen kendaraan sempat menjadi perhatian setelah muncul keterangan yang dikutip dari media lain mengenai dugaan status ilegal sejumlah unit. Namun, pernyataan tersebut masih membutuhkan konfirmasi langsung dan pemeriksaan dokumen oleh instansi berwenang.

Tidak diperlihatkannya STNK dan BPKB saat penelusuran lapangan tidak serta-merta membuktikan kendaraan tersebut ilegal. Penentuan status kendaraan harus dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, dokumen kepemilikan, dan data registrasi kendaraan.

Fungsi Sosial Tanah dan Kesesuaian Tata Ruang

Di sisi lain, pemanfaatan lahan tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 6 yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Prinsip tersebut bukan berarti kegiatan usaha dilarang, tetapi pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan hukum, tata ruang, perizinan, serta kepentingan masyarakat.

Karena itu, pemeriksaan terhadap status lahan dan aktivitas usaha di lokasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Instansi Terkait Diharapkan Memberikan Klarifikasi

Sejumlah instansi memiliki kewenangan masing-masing untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terkait identitas, asal-usul, maupun dokumen kendaraan. Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi pertanahan dapat memberikan penjelasan mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan serta persyaratan perizinan kegiatan usaha.

Chaerul berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius sehingga masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar informasi yang berkembang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi terverifikasi yang memastikan adanya pelanggaran hukum terkait kendaraan maupun pemanfaatan lahan tersebut.

Redaksi perisaihukum.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Joko Akong, Koh Dino, Yudi, serta instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan seluruh fakta dapat diuji secara objektif.

Samelius Patai Apresiasi Kerja Panitia LDKPG PAM GKI Yapen Selatan, Harap Lahirkan Pemuda Gereja yang Berkualitas

SERUI-Suaraindonesia1.com. Kepala Seksi Pam Persekutuan Anggota Muda (PAM) GKI Klasis Yapen Selatan, Samelius Patai, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Gereja (LDKPG) PAM Klasis GKI Yapen Selatan.

Dalam keterangannya, Samelius mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja keras panitia yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sejak Maret 2026 hingga pelaksanaan kegiatan pada Sabtu, 14 November 2026.

Ia mengaku bersyukur karena seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, berkat kerja sama dan campur tangan Tuhan.

"Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja luar biasa. Sejak dibentuk pada bulan Maret hingga hari ini, seluruh panitia telah menunjukkan komitmen dan kerja keras sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Semua ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan," ungkap Samelius.

Ia berharap melalui kegiatan LDKPG tersebut dapat lahir generasi muda gereja yang memiliki kualitas iman, karakter, serta jiwa kepemimpinan yang kuat, sehingga mampu menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat maupun dalam mendukung pemerintah.

Menurutnya, pemuda gereja memiliki tanggung jawab penting untuk terus bertumbuh dalam iman, mengembangkan potensi diri, serta mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan pembangunan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Samelius juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Ketua Umum FGM GKI di Tanah Papua, Petronela Krenak, atas bantuan dan dukungan yang diberikan untuk menyukseskan kegiatan LDKPG PAM Klasis GKI Yapen Selatan.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada FGM GKI Kabupaten Kepulauan Yapen serta seluruh Persekutuan Anggota Muda (PAM) se-Klasis GKI Yapen Selatan yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

"Kiranya semua yang telah diberikan oleh teman-teman untuk menopang pekerjaan pelayanan ini dapat menjadi berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Tuhan yang punya pekerjaan ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan," tuturnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Samelius mengajak seluruh pemuda GKI untuk terus menjaga semangat persatuan, pelayanan, dan komitmen dalam membangun generasi muda gereja yang lebih baik.

(ELVINO)

Ketua FGEM Yapen Apresiasi Pelaksanaan LDKPG PAM GKI Klasis Yapen Selatan

SERUI-Suaraindonesia1.com. Ketua Forum Generasi Muda (FGEM) GKI Kabupaten Kepulauan Yapen, Loeis D. Nenepat, S.IP., memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Gereja (LDKPG) Persekutuan Anggota Muda (PAM) GKI Klasis Yapen Selatan yang berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Loeis, kegiatan LDKPG merupakan bagian dari rangkaian pendidikan kader dalam lingkungan PAM GKI yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat jemaat hingga tingkat sinode.

Ia menjelaskan, pendidikan kader PAM GKI terdiri atas tiga tahapan, yakni Masa Perkenalan Organisasi (MPO), Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Gereja (LDKPG), dan Latihan Kepemimpinan Pemuda Gereja (LKPG).

"MPO dilaksanakan di tingkat jemaat, kemudian dilanjutkan dengan LDKPG di tingkat klasis. Selanjutnya, pendidikan kader akan berlanjut ke tingkat sinode melalui kegiatan LKPG. Jadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman PAM Klasis Yapen Selatan hari ini merupakan kelanjutan dari proses pendidikan kader yang sebelumnya telah dilaksanakan di masing-masing jemaat," jelasnya.

Loeis yang juga merupakan mantan koordinator dan Ketua PAM GKI tersebut mengatakan, sebagai bagian dari senior PAM yang kini dipercayakan memimpin FGEM GKI Kabupaten Kepulauan Yapen, dirinya bersama rekan-rekan FGEM memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap proses pembinaan generasi muda gereja.

Menurutnya, kehadiran FGEM dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan kebersamaan untuk mendorong generasi muda gereja agar terus berkembang melalui pendidikan, pembinaan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan.

Ia berharap materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri dapat memberikan pemahaman baru, sekaligus menjadi motivasi dan inspirasi bagi peserta dalam mempersiapkan masa depan serta mengambil peran dalam pelayanan gereja dan kehidupan bermasyarakat.

"Kami di FGEM bersama-sama dengan PAM. Kita satu dan berjalan bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan kami, melalui materi-materi yang diberikan, adik-adik PAM mendapatkan pemahaman baru yang bisa menjadi bekal, motivasi, dan inspirasi untuk melihat serta mempersiapkan masa depan mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Loeis berharap kegiatan pendidikan kader seperti ini tidak hanya dilaksanakan oleh PAM GKI Klasis Yapen Selatan, tetapi juga dapat dilanjutkan oleh tiga klasis lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni Klasis Yapen Utara, Yapen Timur, dan Yapen Barat.

Dengan demikian, proses pendidikan kader PAM GKI dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di seluruh wilayah pelayanan gereja.

Ia juga menekankan bahwa pembinaan kepemimpinan di lingkungan gereja menjadi bekal penting bagi pemuda ketika melanjutkan pengabdian di berbagai organisasi kepemudaan, seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), maupun FGEM.

"Setelah mendapatkan bekal melalui pendidikan kader ini, kita harus mampu menentukan apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda hari ini, baik bagi diri sendiri, gereja, daerah, bangsa, maupun negara. Jangan sampai pendidikan ini hanya berhenti pada kegiatan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan dan pengabdian nyata," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Loeis juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.

Apresiasi turut diberikan kepada tuan rumah, PHMJ Jemaat GKI Kapernaum, yang bersama pengurus PAM Klasis Yapen Selatan telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan LDKPG tersebut.

Ia berharap semangat kebersamaan dan kolaborasi antara PAM, FGEM, serta seluruh unsur pelayanan gereja terus terpelihara demi melahirkan generasi muda Kristen yang memiliki iman kuat, karakter baik, serta kapasitas kepemimpinan untuk melayani gereja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

(ELVINO)

SOROTAN KERAS RAHMAN PATINGKI TERHADAP PEMKAB BONE BOLANGO: PT AIRINDO DAVINCI DIDUGA ABAIKAN KEWAJIBAN CSR BERTAHUN-TAHUN, PEMERINTAH DIMINTA TIDAK JADI PENONTON

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Kehadiran perusahaan di suatu daerah semestinya menjadi bagian dari instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi ladang keuntungan sepihak bagi korporasi sementara rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Sorotan tajam kini diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas dugaan pembiaran terhadap PT Airindo Davinci, perusahaan produsen air minum dalam kemasan Boneva, yang diduga belum melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

Persoalan ini bukan sekadar soal bantuan sosial, melainkan menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Bone Bolango turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rahman Patingki bersama Tim Investigasi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan DPD FKPR Bone Bolango, mengungkap sejumlah persoalan berdasarkan penelusuran dan konfirmasi yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah belum ditemukannya administrasi atau dokumen perencanaan program TJSL/CSR perusahaan yang dapat menunjukkan adanya program tanggung jawab sosial yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan.

Padahal, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Ada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi, bukan sekadar menjadi formalitas di atas kertas.

Pajak Air Tanah Kecil, CSR Pun Dipertanyakan: Apa Manfaat Nyata bagi Rakyat?

Selain persoalan TJSL/CSR, FKPR juga menyoroti kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Air Tanah (PAT).

Sebagai perusahaan air minum dalam kemasan yang memanfaatkan sumber daya air di Bone Bolango, kontribusi melalui pajak semestinya menjadi salah satu instrumen penerimaan daerah. Namun, berdasarkan penelusuran FKPR terhadap ketentuan tarif pajak yang berlaku, besaran kontribusi tersebut menjadi persoalan yang patut dievaluasi secara serius.

Rahman menilai, apabila pemanfaatan sumber daya air mampu menghasilkan keuntungan bisnis hingga miliaran rupiah setiap tahunnya, maka pemerintah daerah harus memastikan bahwa manfaat ekonominya tidak berhenti pada keuntungan perusahaan semata.

Bahkan, Rahman menyindir bahwa apabila penerimaan pajak air tanah yang diperoleh daerah tidak sebanding dengan besarnya pemanfaatan sumber daya air oleh perusahaan, maka kontribusinya seolah hanya bernilai beberapa karton produk Boneva kemasan botol 600 mililiter.

Sindiran tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pentingnya evaluasi kebijakan perpajakan daerah, bukan pernyataan mengenai angka penerimaan pajak yang telah diverifikasi.

Namun, persoalan pajak harus dibedakan dari kewajiban TJSL/CSR. Membayar pajak bukan berarti perusahaan otomatis telah menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Keduanya memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda.

Bantuan Bencana Bukan Pengganti Program CSR!

Hal yang lebih memprihatinkan adalah ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan, FKPR memperoleh keterangan bahwa perusahaan selama ini memberikan bantuan TJSL/CSR ketika terjadi bencana di wilayah Bone Bolango.

Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perusahaan memahami perbedaan antara program TJSL/CSR dengan bantuan kemanusiaan yang bersifat insidental?

Bantuan ketika terjadi bencana merupakan bentuk kepedulian sosial yang patut diapresiasi. Namun, bantuan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap menggantikan kewajiban TJSL/CSR yang seharusnya direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program TJSL/CSR semestinya memiliki arah yang jelas, mulai dari perencanaan, sasaran penerima manfaat, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Masyarakat tidak boleh hanya merasakan kehadiran perusahaan ketika terjadi bencana, sementara kebutuhan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pembangunan sosial justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Dasar Hukum Sudah Jelas, Jangan Sampai Pemerintah Tutup Mata!

Kewajiban TJSL bukanlah sekadar imbauan moral. Hal tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1) menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) mengatur sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

2. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

3. Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012. TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tersebut memuat kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.

4. Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

5. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, Pasal 34 mengatur sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus memastikan kepatuhan perusahaan melalui pemeriksaan dokumen, evaluasi pelaksanaan program, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan aturan.

Aksi 9 November 2026: DPRD dan Pemkab Diminta Turun Langsung!

Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, pada 9 November 2026, Rahman Patingki bersama Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat melaksanakan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPRD bersama pemerintah daerah melakukan tinjauan lapangan terhadap aktivitas PT Airindo Davinci, mendorong revisi Peraturan Daerah dengan mempertegas ketentuan dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL/CSR, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menghentikan aktivitas perusahaan sampai persoalan kepatuhan hukumnya diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam tanggapannya, pihak DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Bahkan, pemerintah menyatakan kesediaannya melibatkan keterwakilan aliansi untuk bersama-sama melakukan peninjauan lapangan guna melihat secara langsung aktivitas perusahaan dan memeriksa persoalan pemenuhan kewajiban TJSL/CSR.

Sementara terkait tuntutan penghentian aktivitas perusahaan, pihak DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menemukan dasar hukum yang dapat digunakan dalam mengambil langkah tersebut.

Rahman: Jangan Biarkan Perusahaan Menikmati Kekayaan Daerah, tetapi Rakyat Hanya Mendapat Janji!

Rahman Patingki menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas penerimaan aspirasi dan janji tindak lanjut. Pemerintah daerah harus membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan di hadapan massa aksi.

"Jangan sampai perusahaan hadir, memanfaatkan sumber daya alam Bone Bolango, meraup keuntungan dari kekayaan daerah, tetapi kewajiban sosialnya justru diabaikan. Kalau pajak dibayarkan, itu memang kewajiban. Tetapi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga memiliki dasar hukum tersendiri. Jangan mencampuradukkan bantuan bencana dengan kewajiban TJSL/CSR perusahaan. Rakyat tidak membutuhkan pencitraan perusahaan melalui bantuan sesaat, rakyat membutuhkan program pemberdayaan yang nyata, terencana, berkelanjutan, dan dapat diawasi," tegas Rahman.

Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sebab, apabila benar selama bertahun-tahun tidak terdapat dokumen perencanaan dan pelaksanaan TJSL/CSR sebagaimana diwajibkan, maka pemerintah harus menjelaskan sejauh mana pengawasan terhadap perusahaan tersebut telah dilakukan.

"Pertanyaannya sederhana, selama perusahaan beroperasi, di mana fungsi pengawasan pemerintah? Apakah pemerintah tidak mengetahui persoalan ini, atau justru mengetahui tetapi memilih diam? Jangan sampai pemerintah daerah hanya berani menerima kehadiran investasi, tetapi tidak berani menuntut tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat," lanjutnya.

Rahman menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan PT Airindo Davinci sampai ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Aliansi juga akan terus mendesak agar seluruh aktivitas perusahaan dihentikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dan tersedia dasar hukum untuk melakukan penghentian tersebut.

"Kami tidak sedang memusuhi investasi. Kami justru menginginkan investasi yang sehat, taat hukum, dan memberikan manfaat bagi rakyat. Tetapi jika perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan dari sumber daya alam Bone Bolango tanpa menjalankan kewajibannya, maka pemerintah tidak boleh terus memberikan ruang. Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi dan mengawal persoalan ini sampai perusahaan memenuhi kewajiban TJSL/CSR secara terencana, transparan, dan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Jangan sampai kekayaan alam daerah hanya memperkaya perusahaan, sementara rakyatnya sendiri tidak merasakan manfaat!" tutup Rahman.

FKPR menegaskan: Investasi harus menguntungkan daerah, bukan hanya menguntungkan korporasi.

Rep: JO

GMNI Boalemo Desak BPS dan Dinas Sosial Evaluasi Penetapan Desil, Pendataan Masyarakat Diminta Lebih Akurat

BOALEMO – Suaraindonesia1, Persoalan ketepatan pendataan sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam penetapan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Boalemo.

GMNI Boalemo menilai bahwa akurasi data sosial ekonomi merupakan hal mendasar dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, GMNI mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo dan Dinas Sosial Kabupaten Boalemo untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan dan penetapan desil masyarakat.

BPS sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik diharapkan melakukan kajian ulang terhadap metode, variabel, serta indikator yang digunakan dalam penentuan desil kesejahteraan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan.

Selain itu, GMNI Boalemo juga menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses pemutakhiran data. Dinas Sosial diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan adanya proses verifikasi dan validasi terhadap masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data.

Masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dapat mengajukan pemutakhiran atau verifikasi ulang melalui pemerintah desa/kelurahan, Dinas Sosial setempat melalui operator SIKS-NG, maupun aplikasi resmi Cek Bansos melalui fitur usul dan sanggah.

Proses tersebut perlu didukung dengan pemeriksaan langsung ke lapangan, termasuk mencocokkan dokumen identitas dan bukti kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data sesuai mekanisme yang berlaku.

Sahril Tialo menegaskan bahwa persoalan ketidaktepatan data tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, kesalahan dalam menentukan kategori kesejahteraan masyarakat dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Menurutnya, BPS dan Dinas Sosial harus membangun koordinasi yang serius agar tidak terjadi kesenjangan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi nyata masyarakat.

GMNI Boalemo juga menuntut adanya transparansi mengenai indikator dan mekanisme penetapan desil agar masyarakat mengetahui dasar pengelompokan kondisi sosial ekonominya.

Bagi GMNI Boalemo, data yang akurat merupakan bagian dari keadilan sosial. Negara tidak boleh salah membaca kondisi rakyatnya, sebab di balik angka-angka statistik terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah.

Andre Pengusaha Muda Getah Masih Bertahan Bersaing Ketat Dengan Sawit

SuaraIndonesia1.com - Sarolangun. Di tengah gempuran kebun sawit yang kini mendominasi, usaha pembelian getah (karet) masih tetap bertahan. Salah satunya dijalankan oleh Andre, pengusaha muda asal Singkut tepatnya patok 7 dusun 2 desa Siliwangi yang fokus di bisnis pembelian getah petani.

Berikut petikan wawancara seremonial awak media SuaraIndonesia1 dengan Andre:

Andre, menceritakan awal mula terjun ke usaha pembelian getah, "Awalnya saya karyawan biasa di salah satu penampungan getah, 14 tahun yang lalu. Habis itu saya berusaha sendiri dengan membeli dikit-dikit maklum namanya mencoba,"ujar Andre. 

Lanjutnya semua ini berkat bos lama, support baik nasehat dan modal yang memberikan modal. Dan saya berusaha jujur sampai saat ini berkembang.

Awalnya saya lihat petani di kampung kita ini banyak yang masih mengandalkan getah. Dari situ saya coba bantu menampung hasil sadapan mereka, biar petani tidak susah jual. Lama-lama jadi usaha.

Andre berujar kondisi usaha getah saat ini, Sudah menurun tapi alhamdulillah masih berjalan. Penurunan ini dikarenakan masyarakat banyak beralih ke sawit.

"Alhamdulillah masih jalan. Memang tidak seramai dulu, tapi petani getah masih banyak. Setiap hari masih ada yang datang jual getah ke tempat kita,"katanya.

Andre menyadari bisnisnya bersaing dengan ram ram pembelian sawit. Sekarang kan banyak petani beralih ke sawit. Bagaimana persaingan getah dengan sawit Sangat bersaing, apalagi petani mengeluh dengan harga.  Andre mengatakan bahwa beliau siap mwmbantu masyarakat dalam hal harga. 

"Jadi saya siap bersaing harga dengan bos di luar dan berkomunikasi dengan pabrik,"tegas Andre 

Karena masyarakat lahan mereka banyak beralih ke kebun sawit, jadi kebun getah semakin sedikit.

Sawit memang lagi naik daun, harga stabil, panen cepat. Getah harganya naik turun. Banyak petani yang akhirnya tebang karet ganti sawit. Tapi saya yakin getah masih punya pasar, asal harga bisa bersaing dan petani tetap dirawat.

Andre sangat berharap saya, pemerintah juga perhatikan petani getah, jangan hanya sawit. Kalau harga getah stabil, petani pasti semangat lagi nyadap. Saya sebagai pembeli akan terus berusaha kasih harga terbaik untuk petani.

Andre sebagai pengusaha muda punya prinsip, beliau berpesan,"jangan malu jadi pengusaha getah. Usaha apa pun kalau tekun dan jujur, pasti ada hasilnya. Yang penting amanah sama petani, jangan permainkan timbangan dan harga,"ungkap Andre. 

Djarnawi Kusuma

Kapolres Sarolangun Terima Gelar Adat Adipati Debalang Sakti, Teguhkan Sinergi Polri dan Adat Melayu Jambi

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., menerima penganugerahan Gelar Adat Melayu Jambi dengan gelar Adipati Debalang Sakti dalam prosesi penganugerahan dan pengukuhan Gelar Adat Melayu Jambi Kabupaten Sarolangun, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Bupati Sarolangun tersebut menjadi momentum penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Jambi sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan lembaga adat.

Penganugerahan gelar adat tersebut turut diberikan kepada Bupati Sarolangun H. Hurmin, S.E., dengan gelar adat Datuk Adipati Niago Tuah Negeri, serta Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, S.E., dengan gelar Adipati Mudo Bandar Negeri.

Selain itu, sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda juga menerima gelar adat, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Taufik, S.H., M.H., dengan gelar Adipati Neraco Serumpun Pseko, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Novarina Manurung, S.H., dengan gelar Adipati Setimang Bijaksano, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Ir. Muhamad Arief, RH, MUM, dengan gelar Depati Negeri Tanggо Jalan Kerajo.

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan adat, mulai dari pencucian kaki Bupati Sarolangun, laporan Kaba Jemputan, pembacaan Ummul Qur'an dan Ayat Kursi, pembacaan surat keputusan lembaga adat, pengukuhan gelar, penyisipan keris, hingga doa bersama dan ramah tamah.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., Ketua Lembaga Adat Kabupaten Sarolangun Helmi, S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Ahmad Jani, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK, Ketua Bhayangkari Cabang Sarolangun, para kepala OPD, pengurus lembaga adat, serta tamu undangan lainnya.

Penganugerahan gelar adat ini bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga menjadi simbol tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai adat, serta mengabdi kepada masyarakat.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Sarolangun atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan melalui penganugerahan gelar adat Adipati Debalang Sakti.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Sarolangun atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab moral untuk terus menghormati, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya Melayu Jambi," ungkap Kapolres.

Ia juga berharap hubungan baik dan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat terus terjalin erat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Sarolangun.

"Semoga gelar adat ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya masyarakat Kabupaten Sarolangun," tutupnya.

Melalui momentum tersebut, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan lembaga adat semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

"Polisi Bersama Masyarakat"

Yabar 2 Taklukkan Yawakukat 1, Metu Aronggear Bersyukur Lolos ke Babak 16 Besar

SERUI-Suaraindonesia1.com. Pertandingan sepak bola yang mempertemukan kesebelasan Distrik Yapen Barat 2 (Yabar 2) melawan Distrik Yawakukat 1 (Sanayoka Fc) berlangsung di Stadion Marora, Serui. Dalam laga tersebut, Yabar 2 berhasil meraih kemenangan sekaligus memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Kamis, (12/11/2026)

Dalam laga tersebut, Yabar 2 berhasil menunjukkan performa terbaiknya dan keluar sebagai pemenang atas Yawakukat 1. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Yabar 2 melaju ke babak 16 besar.

Sepanjang pertandingan, kedua kesebelasan menyuguhkan permainan menarik dengan jual beli serangan. Kedua tim tampil penuh semangat dan saling memberikan tekanan, sehingga menciptakan pertandingan yang berlangsung ketat dan menghibur.

Aksi para pemain di lapangan juga mendapat sambutan meriah dari para penonton yang memadati dan memberikan dukungan. Atmosfer pertandingan semakin semarak dengan antusiasme suporter yang menyaksikan jalannya laga.

Usai pertandingan, Metu Aronggear selaku pelatih kepala tim Yapen Barat 2 (Yabar 2) menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diraih anak asuhnya.

Dalam wawancara, Metu mengatakan bahwa keberhasilan timnya melaju ke babak 16 besar merupakan berkat penyertaan Tuhan.

"Pertama-tama, kami bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenaan-Nya, tim Yabar 2 boleh meraih hasil yang baik dan lolos ke babak 16 besar," ungkap Metu.

Ia juga mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang telah menunjukkan semangat dan kerja keras selama pertandingan.

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap para pemain tetap menjaga kekompakan, disiplin, dan semangat juang agar dapat memberikan hasil terbaik pada babak selanjutnya.

Dengan hasil tersebut, Yabar 2 kini akan melanjutkan perjuangan di babak 16 besar dengan harapan dapat terus melangkah hingga meraih prestasi terbaik dalam kompetisi ini.

11 Pejabat Eselon II Bergeser Sejumlah OPD Dirombak

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Sebanyak 11 Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengalami pergeseran jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, SE berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, Jumat, 13/11/2026.

Pelantikan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pejabat Eselon III dan IV, tamu undangan, dan insan pers.

Wakil Bupati Gerry Trisatwika menegaskan agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional dengan membangun kepemimpinan yang jujur, transparan, dan dapat diandalkan.

"Bekerja secara profesional, membangun kepemimpinan yang jujur, transparan, dan dapat diandalkan," tegas Gerry.

Berikut 11 Pejabat yang Mengalami Pergeseran :

1. Arief Hamdani, ST

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bergeser menjadi Asisten III Setda Sarolangun.

2. Kurniawan

Mendapat jabatan sebagai *Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun.

3. Arsyad, SH. MH

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bergeser menjadi *Inspektur Inspektorat Sarolangun.

4. Hudri, S.Pd. M.Pd

Sebelumnya bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mendapat jabatan sebagai *Kepala Dinas BPPD Sarolangun.

5. Ali Umar, S.Pd. S.MI

Sebelumnya bertugas di Bappeda, bergeser menjadi *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun.

6. Syahrudin

Sebelumnya Kepala DPMPTSP, bergeser menjadi pejabat pada *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun.

7. Suryadi

Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), mendapat jabatan sebagai *Kepala DPPKB Sarolangun.

8. Jufri

Sebelumnya Kepala DPPKB, bergeser menjadi pejabat pada *Badan Kesbangpol Sarolangun.

9. Solahuddin Nopri, SH

Sebelumnya Kepala Dinas BPPD, bergeser menjadi pejabat pada *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun.

10. Linda Novita Erawati

Sebelumnya bertugas di BKPSDM, mendapat jabatan sebagai *Kepala DPMPTSP Sarolangun.

11. Yudis Kenro Mora, S.STP. MH

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), bergeser menjadi *Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sarolangun.

Di akhir sambutannya, Gerry Trisatwika mengucapkan selamat bekerja kepada pejabat yang baru dilantik, semoga amanah dan dipercayakan serta bertanggung jawab, dedikasi dan komitmen dalam menjalankan pelayanan terbaik pada masyarakat.

"Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi serta dapat ridho Allah," tutupnya.

Djarnawi Kusuma

Janggal! Dr. Andi Widiatno, Kuasa Hukum Sally Chandra, Cabut Bukti P-5 yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang

Jakarta – Suaraindonesia1, Langkah Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., selaku kuasa hukum Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, mencabut Bukti P-5 dalam persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. dipertanyaan pihak Tergugat I.

Pasalnya, dokumen berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 tersebut sebelumnya menjadi salah satu dasar penting gugatan, khususnya terkait klausul penalti 100 kali lipat yang digunakan dalam perhitungan tuntutan kerugian hingga Rp5.565.315.000.

Keputusan pencabutan Bukti P-5 itu disampaikan Andi Widiatno dalam persidangan Kamis (12/11/2026). Padahal, dalam persidangan sebelumnya, keberadaan dokumen tersebut sempat dipersoalkan karena disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.

Perubahan dari dokumen yang sebelumnya dinyatakan hilang hingga akhirnya dicabut sebagai alat bukti inilah yang menjadi sorotan pihak Tergugat I James Tono, melalui kuasa hukumnya Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), dari Mustika Raja Law Office.

"Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif," ujar Hoky.

Menurut Hoky, pencabutan tersebut berdampak pada persoalan pembuktian karena Surat Perjanjian Investor itu sebelumnya dikaitkan dengan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat dan perhitungan tuntutan miliaran rupiah.

"Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami," tegasnya.

Sepuluh Saksi Disebut Telah Hadir, Pemeriksaan malah Dibatalkan

Selain pencabutan Bukti P-5, persidangan juga diwarnai kejanggalan dengan pembatalan rencana pemeriksaan 10 orang saksi yang disebut telah hadir di PN oleh pihak Penggugat.

Kuasa hukum penggugat Andi Widiatno menyampaikan alasan pembatalan karena pihaknya akan mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hoky mempertanyakan langkah tersebut karena pencabutan dokumen yang dikaitkan dengan dasar tuntutan justru terjadi bersamaan dengan batalnya pemeriksaan saksi.

"Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi sama saja mempermainkan lembaga peradilan," ujarnya.

Hoky Soroti Sikap Andi Widiatno terhadap Wartawan

Di luar persoalan pembuktian, Hoky juga menyayangkan insiden yang melibatkan Andi Widiatno dengan sejumlah wartawan yang sedang meliput persidangan.

Saat sidang, Andi sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan. Selain itu, dari tempat duduknya sebagai kuasa hukum Penggugat, Andi terlihat bebas mengambil gambar menggunakan kamera telepon selulernya terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di ruang sidang.

"Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," tegas Hoky.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020, pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang harus memperoleh izin Hakim atau Ketua Majelis Hakim.

"Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak, baik advokat maupun wartawan. Semua wajib menghormati tata tertib persidangan dan profesi pers," tambahnya.

Enam Pihak Mempercayakan Pendampingan Hukum kepada Hoky

Hoky mengungkapkan, persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian permasalahan yang melibatkan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua.

Pendampingan hukum yang awalnya diberikan kepada satu orang kini telah berkembang menjadi enam orang, yakni James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih. Keenamnya telah mempercayakan penanganan dan pendampingan hukum kepada Hoky melalui Mustika Raja Law Office.

Terkait rangkaian persoalan tersebut, telah terdapat tiga Laporan Polisi yang diajukan, yaitu:

1. Bukti T.I-15: LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026.

2. Bukti T.I-16: LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026.

3. Bukti T.I-18: LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026.

Hoky mengimbau para pihak yang merasa dirugikan agar tidak takut memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

"Persidangan harus menjadi tempat menguji kebenaran setiap dalil dan bukti. Jika tuntutan mencapai miliaran rupiah, tentu harus ada dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas. Jangan takut memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia," tutupnya. (Hendr)