Pernyataan Pengamat Soal Dugaan Serangan Buzzer Terhadap Sekda Aceh

BANDA ACEH, suaraindonesia1.com – Fenomena dugaan serangan terstruktur terhadap reputasi Sekretaris Daerah (Sekda) di Aceh kembali menjadi sorotan publik. Pengamat media, Nasruddin, mengungkapkan adanya indikasi pergerakan buzzer bayaran yang secara sistematis menyerang personal Sekda Aceh melalui berbagai platform media dan media sosial.

Menurut Nasruddin, hasil analisis yang dilakukan menunjukkan pola penyebaran informasi yang cenderung tendensius, berulang, dan terkoordinasi. Narasi yang dibangun, kata dia, tidak lagi mengarah pada kritik kebijakan atau kinerja pemerintahan, melainkan lebih menitikberatkan pada serangan terhadap aspek pribadi yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas buzzer bayaran tersebut. Data yang dikumpulkan berasal dari penelusuran aktivitas digital, pola distribusi informasi, serta keterkaitan antar akun yang dinilai memiliki kesamaan pola komunikasi dan narasi yang disebarkan.

"Serangan yang dilakukan melalui buzzer bayaran bukan lagi kritik yang sehat, melainkan upaya sistematis untuk merusak reputasi dan menggiring opini publik. Praktik seperti ini berpotensi mencederai demokrasi serta menyesatkan masyarakat dalam menerima informasi yang objektif," ungkap Nyak Dhien Gajah.

Nasruddin menilai praktik penggunaan buzzer bayaran untuk kepentingan tertentu dapat merusak ekosistem demokrasi dan kebebasan pers yang sehat. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi serta mengedepankan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi di ruang publik.

Lebih lanjut, ia berharap aparat penegak hukum serta lembaga terkait dapat menindaklanjuti dugaan praktik tersebut apabila ditemukan pelanggaran hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas ruang informasi di Aceh.

Reporter: Jhul-Ohi

PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL (PERMIKOMNAS) WILAYAH VI DKI JAKARTA "From Code to Impact: Inovasi Digital Menuju Jakarta Kota Global"

JAKARTA, suaraindonesia1.com – Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) Wilayah VI DKI Jakarta resmi menggelar acara pelantikan kepengurusan baru yang dirangkaikan dengan Forum Diskusi Kebijakan Digital bertajuk “From Code to Impact: Inovasi Digital Menuju Jakarta Kota Global”. Kegiatan strategis ini berlangsung pada Jumat, 14 Februari 2026, di Ruang Serbaguna MH. Thamrin, Balai Kota DKI Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh puluhan perwakilan himpunan mahasiswa teknologi dari berbagai universitas se-DKI Jakarta ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan ibu kota.

Kegiatan diawali dengan sambutan kunci (keynote speech) yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah, selaku Lead Security Operation Center Siber Sandi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta.

Forum diskusi yang menjadi inti acara menghadirkan para panelis ahli dari beragam sektor strategis, meliputi perbankan, teknologi, kewirausahaan, media, serta tenaga ahli kebijakan publik. Mereka membahas secara mendalam mengenai urgensi kepemimpinan visioner, pemanfaatan inovasi teknologi, dan pengembangan kewirausahaan strategis dalam rangka memperkuat daya saing Jakarta di kancah global.

Dalam sambutannya, Koordinator Wilayah PERMIKOMNAS DKI Jakarta, Niha Nihaya, menegaskan komitmen organisasi terhadap pentingnya regenerasi kepemimpinan, penguatan kaderisasi yang sehat, serta sinergi lintas sektor antara mahasiswa, pemerintah, dan industri.

"Forum ini kami harapkan dapat menjadi ruang kolaboratif yang mampu menjembatani kesenjangan antara ide, kebijakan, dan implementasi nyata di lapangan," ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menyoroti sejumlah isu krusial, antara lain kebutuhan akan ekosistem digital yang adaptif, percepatan peningkatan talenta digital muda, serta penguatan kolaborasi antara komunitas, startup, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Para peserta sepakat bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan harus berperan sebagai pencipta solusi yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, PERMIKOMNAS Wilayah VI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah strategis dalam membangun kepemimpinan mahasiswa yang progresif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Semangat “From Code to Impact” menjadi penegasan bahwa setiap baris kode, gagasan, dan inovasi yang lahir dari kalangan mahasiswa memiliki potensi besar untuk membawa Jakarta menuju posisi yang semakin kuat sebagai kota global.

Reporter: Jhul-Ohi

BEM Nusantara Gorontalo Soroti Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRD: Kerugian Negara Capai Belasan Miliar

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Dugaan praktik perjalanan dinas fiktif yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 kembali mencuat ke ruang publik. Informasi yang beredar menyebutkan adanya potensi kerugian negara hingga belasan miliar rupiah, sebuah angka yang sangat besar dan mencederai kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan.

Menyikapi hal tersebut, BEM Nusantara Gorontalo menilai kasus ini bukan persoalan sepele, melainkan bentuk nyata penyalahgunaan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ladang bancakan elite politik.

“Jika dugaan ini benar, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Anggaran perjalanan dinas bukan ruang gelap untuk manipulasi, apalagi hingga merugikan negara belasan miliar,” tegas Verdiansyah, Koordinator Isu BEM Nusantara Gorontalo.

BEM Nusantara Gorontalo mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo agar tidak menutup mata dan segera mengambil langkah hukum yang tegas, transparan, serta akuntabel. Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Berikut tuntutan BEM Nusantara Gorontalo:

1. Kejati Gorontalo segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
2. Audit terbuka terhadap seluruh anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi.
3. Usut tuntas tanpa pandang bulu, siapa pun aktornya harus bertanggung jawab.
4. Publik harus diberi informasi transparan terkait perkembangan penyelidikan.
5. DPRD Provinsi harus melakukan evaluasi total dan menghentikan budaya manipulasi anggaran.

BEM Nusantara Gorontalo menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Korupsi dalam bentuk apa pun adalah musuh rakyat dan ancaman serius bagi pembangunan daerah.

“Kejati jangan tutup mata. Jika hukum masih berdiri tegak di Gorontalo, maka kasus ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya,” tutup pernyataan tersebut.

Reporter: Jhul-Ohi

HASIL SIDANG ISBAT: 1 RAMADAN 1447 H JATUH PADA KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 M

JAKARTA, suaraindonesia1.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026. Penetapan ini diumumkan dalam Sidang Isbat (Penetapan) yang digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta, pada Selasa (17/02/2026) malam.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memimpin langsung jalannya sidang yang dihadiri oleh para pimpinan Komisi VIII DPR RI, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para ahli falak, perwakilan ormas Islam, serta duta besar negara sahabat. Dalam konferensi pers setelah sidang, Menag membacakan langsung keputusan resmi pemerintah.

"Setelah mendengar laporan hisab dan rukyat serta mempertimbangkan pendapat para ulama, diputuskan secara musyawarah bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026," ujar Menteri Agama di hadapan awak media.

Landasan Hisab dan Rukyat

Keputusan ini didasarkan pada metode hisab (perhitungan astronomi) dan konfirmasi rukyat (pemantauan hilal) yang dilakukan di 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Tim hisab dan rukyat Kementerian Agama melaporkan bahwa secara astronomis, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia saat matahari terbenam pada Selasa sore (29 Syakban 1447 H) masih berada di bawah ufuk.

Berdasarkan data yang dihimpun, ketinggian hilal di wilayah Indonesia berkisar antara minus 0 derajat 54 menit hingga minus 0 derajat 12 menit. Dengan posisi tersebut, kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) belum terpenuhi, sehingga bulan Syakban digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

Proses Sidang yang Transparan

Rangkaian sidang isbat dimulai sejak sore hari dengan Seminar Posisi Hilal yang bersifat terbuka. Seminar ini memaparkan data-data objektif terkait pergerakan bulan dari sisi astronomi dan syariah.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap laporan hasil rukyatul hilal dari seluruh provinsi. Data hisab dan laporan rukyat tersebut kemudian dimusyawarahkan secara mendalam oleh para peserta sidang untuk menghasilkan keputusan yang final dan mengikat secara keagamaan sekaligus legal-formal.

Perbedaan dengan Muhammadiyah

Sebagai informasi, keputusan pemerintah ini berbeda dengan metode hisab yang digunakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H dimulai pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati perbedaan tersebut dan menjunjung tinggi toleransi dalam menyambut bulan suci Ramadan.

– REDAKSI –

Tingkatkan Literasi Digital Mahasiswa se-BMR, KPMIPB Gandeng PT. JRBM Gelar IT Training

BOLMONG SELATAN, suaraindonesia1.com – Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pinolosian Bersatu (KPMIPB) secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi (IT) yang berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 16 hingga 18 Februari 2026. Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi langsung antara KPMIPB dan PT. J Resources Bolaang Mongondow (PT. JRBM) sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang digital.

Pembukaan acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni Bapak Bupati Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, Bapak Asisten III, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Kepala Bagian Pembangunan, serta para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta rombongan. Dari pihak PT. JRBM, hadir Bapak Anderas Siragi, Bapak Rudy Rumengan, Ibu Riska Ariyanti, Bapak Fauzi Permata, beserta jajaran tim external perusahaan. Tak ketinggalan, para ketua paguyuban di lingkungan Bolaang Mongondow Raya dan seluruh mahasiswa se-Bolaang Mongondow Raya juga turut memeriahkan kegiatan tersebut.

Pelatihan ini dilatarbelakangi oleh hasil survei yang dilakukan oleh pengurus KPMIPB pada bulan November 2025. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa sekitar 45% dari pelajar dan mahasiswa se-Kecamatan Pinolosian Bersatu masih belum memahami secara optimal tentang pemanfaatan teknologi yang benar. Kondisi ini dinilai cukup krusial mengingat era digital 5.0 saat ini menuntut literasi digital yang mumpuni, namun akses terhadap pelatihan teknologi masih sangat minim.

Menanggapi hal tersebut, pengurus KPMIPB berinisiatif untuk mengadakan pelatihan ini sebagai wujud tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat. 

"Kami sadar bahwa untuk memajukan bangsa, diperlukan kolaborasi dan pemerataan kesempatan, termasuk bagi rekan-rekan mahasiswa dari berbagai daerah di Bolaang Mongondow Raya," ujar perwakilan panitia.

Kolaborasi dengan PT. JRBM menjadi pilihan yang tepat karena perusahaan tersebut memiliki misi nyata dalam mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat di wilayah operasionalnya melalui program Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (PPM). Dukungan ini memungkinkan para peserta untuk memperoleh literasi digital, keterampilan komputer, penggunaan aplikasi produktivitas, serta pemahaman tentang keamanan internet secara lebih terstruktur dan profesional. Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan akademik dan dunia kerja.

Pengurus KPMIPB bersama mitra kerja PT. JRBM berharap agar program pelatihan seperti ini dapat berkelanjutan. Keberlanjutan program dinilai penting untuk memberikan dampak yang lebih baik dan akurat bagi kemajuan daerah, khususnya bagi generasi muda di wilayah Pinolosian Bersatu.

Reporter: Jhul-Ohi

Nixon Yenusi Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 H kepada Umat Muslim di Waropen

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Anggota Legislatif Kabupaten Waropen dari Partai Bulan Bintang (PBB), Nixon Yenusi, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Muslim di Kabupaten Waropen.Selasa (17/02/2026)

Dalam pernyataannya, Nixon Yenusi mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama.

“Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Mari kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak amal kebaikan, serta memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Waropen,” ujar Nixon Yenusi.

Sebagai wakil rakyat, ia juga berharap suasana Ramadhan tahun ini dapat berlangsung dengan aman, damai, dan penuh kebersamaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah, saling menghormati antarumat beragama, serta terus membangun semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Nixon Yenusi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Waropen demi terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Waropen.

“Semoga Ramadhan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin memperkuat persaudaraan di Kabupaten Waropen,” tutupnya.

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 Hijriah.

Marhaban Ya Ramadhan.

Jonny Simanjuntak Gelar Reses ke II Serap Aspirasi Warga di Rawabingun Kelurahan Rawa badak Utara

Jakarta utara, perisaihukum.com, Anggota DPRD DKI Jakarta Jonny Simanjuntak menggelar Reses ke-II di wilayah Rawabingun 1, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi warga, Selasa (17/02/2026) 

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan dan keluhan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, penanganan saluran air, persoalan banjir, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan seperti KJP, Tebus ijazah, BPJS Kesehatan.

Jonny Simanjuntak menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat guna memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi komitmen kami untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi warga agar dapat direalisasikan melalui program kerja dan penganggaran di DPRD,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan dibahas dalam rapat-rapat komisi serta disampaikan kepada instansi terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Warga Rawabingun 1 menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Rawa Badak Utara.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta perwakilan unsur kelurahan setempat. 

Suasana dialog berlangsung interaktif dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun wilayah Jakarta Utara.

Jumlah peserta  65 Orang

penanggung jawab BPK Jony Simanjuntak,SH Anggota DPRD DKI  Komisi E  Fraksi PDIP

Hadir Dalam kegiatan :

1. BPK Jony Simanjuntak,SH Anggota DPRD DKI  Komisi E

2. Ibu Ester Laura Kartini Lurah Rawabadak Utara 

3. BPK RT 02 

4. BPK RW 06 &  RW 07

5. LMK RW 06

6. Pak ustad Edi

7. Anggota PKK

8. Anggota Jumantik

Report, Jp

Seniman Betawi: Jangan Kaburkan Pokok Soal Pergub LAM, MKB Fokus Bangun Konsensus

JAKARTA, suaraindonesia1.com, 16 Februari 2026 – Polemik terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi dan kedudukan Majelis Kaum Betawi (MKB) terus bergulir. Pelukis Betawi sekaligus alumni LPKJ–IKJ, Iwan Aswan, meminta semua pihak tidak mengaburkan pokok persoalan yang menurutnya lebih mendasar, yakni soal konsolidasi dan legitimasi sosial masyarakat Betawi.

Saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/2/2026), Iwan menegaskan bahwa MKB tidak sedang berhadapan dengan LAM Betawi maupun organisasi kemasyarakatan lain.

“MKB tidak sedang melawan LAM. MKB tidak sedang melawan ormas lain. MKB sedang membangun konsensus besar,” kata Iwan.

Menurut dia, persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar masalah administratif seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau urusan pendaftaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), melainkan menyangkut legitimasi sosial dan moral dalam membangun konsolidasi masyarakat Betawi di era Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Iwan menjelaskan, secara hukum MKB telah memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan karena telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sementara itu, SKT di tingkat daerah merupakan bagian dari prosedur administratif.

“SKT adalah instrumen administratif untuk pendataan dan fasilitasi, bukan penentu eksistensi hukum organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menilai pentingnya membedakan antara organisasi sosial hasil konsensus masyarakat dengan lembaga adat yang dibentuk melalui regulasi pemerintah daerah.

Menurutnya, keberadaan lembaga adat yang kuat harus didukung oleh konsolidasi sosial yang solid di internal masyarakatnya.

“Tanpa konsolidasi payung, Pergub LAM berpotensi hanya melahirkan lembaga administratif yang legitimasi sosialnya dipertanyakan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Legalitas, kata dia, diberikan oleh negara melalui pengesahan badan hukum, sedangkan legitimasi lahir dari dukungan nyata masyarakat.

Karena itu, ia berharap polemik yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik antarorganisasi, melainkan menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat Betawi.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah konsensus besar untuk masa depan Betawi, bukan sekadar perdebatan administratif,” kata Iwan.

Report, Ida Ismayani

Dugaan Rentenir Ilegal di Gorontalo Utara: Akun Facebook Novi Ahmad Terjerat UU ITE dan UU PDP

GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com – Praktik pinjam-meminjam uang yang diduga ilegal kembali mencuat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Seorang pemilik akun Facebook atas nama Novi Ahmad, yang diketahui berdomisili di Desa Monas, Kecamatan Monano, saat ini menjadi sorotan karena diduga kuat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berdasarkan penelusuran dan dokumentasi tangkapan layar yang diperoleh media ini, akun Facebook yang bersangkutan terpantau secara terbuka mengunggah konten berisi data pribadi, termasuk foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto wajah seseorang. Unggahan tersebut disertai narasi yang mengaitkan data pribadi itu dengan persoalan tunggakan utang piutang.

Tindakan mempublikasikan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi tersebut, penyebaran data pribadi tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, narasi yang menyertai unggahan tersebut diduga mengandung unsur penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Perlu ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang semestinya ditempuh melalui jalur hukum perdata atau mediasi kekeluargaan yang sah, bukan dengan cara mempublikasikan identitas pribadi pihak lain di ruang digital yang dapat diakses secara luas. Praktik semacam ini tidak hanya meresahkan korban, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Redaksi SuaraIndonesia1.com senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan akurasi dalam pemberitaan. Oleh karena itu, media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan tanggapan serta perspektif yang berimbang.

– REDAKSI –

FMN Soroti Temuan BPK: Iuran JKN Peserta Meninggal Tetap Dibayar, Kerugian Daerah Capai Rp729 Juta

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Forum Mahasiswa Nusantara (FMN) Wilayah Gorontalo menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 terkait anggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Gorontalo. FMN menemukan dugaan inefisiensi anggaran sebesar Rp729 juta yang dialokasikan untuk peserta yang telah meninggal dunia serta data yang tidak valid.

Koordinator Ekonomi FMN Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, menegaskan bahwa temuan ini merupakan bukti lemahnya validasi data jaminan kesehatan di tingkat provinsi.

Ribuan Data Peserta Bermasalah

Dalam keterangan resminya, Senin (16/2), Altio memaparkan hasil bedah data LHP BPK yang menunjukkan adanya 1.416 peserta meninggal dunia namun iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat 1.171 data peserta yang bermasalah pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Total potensi kerugian daerah mencapai lebih dari Rp729 juta. Hal ini sangat kami sayangkan, karena anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan bagi warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan," ujar Altio.

Soroti Landasan Hukum Pembayaran

Selain persoalan validasi, FMN juga mengkritisi prosedur administrasi pembayaran iuran tersebut. Menurut Altio, penetapan peserta selama ini hanya didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi, bukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

"Kami menilai ini celah administrasi yang serius. Pembayaran dana besar dari kas daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat seperti SK Gubernur agar tanggung jawab hukumnya jelas," tambahnya.

FMN menilai pemerintah daerah terlalu bergantung pada aplikasi pihak ketiga tanpa melakukan verifikasi mandiri secara berkala terhadap dinamika kependudukan di lapangan.

Siapkan Laporan ke Kejaksaan Tinggi

Menindaklanjuti temuan tersebut, FMN berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum. Altio menyebut pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi untuk disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

"Kami meminta Kejati mendalami apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dalam mempertahankan data tidak valid ini. Kami juga mendesak pemerintah provinsi segera memberikan klarifikasi terbuka terkait prosedur pembayaran tanpa SK tersebut," tegas Altio.

Reporter: Jhul-Ohi

HMI CABANG GORONTALO HANTAM KERAS WALIKOTA GORONTALO : KELANGKAAN LPG 3KG ADALAH BUKTI GAGALNYA PEMERINTAHAN KOTA

KOTA GORONTALO, suaraindonesia1.com – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, masyarakat di Kota Gorontalo justru dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar: kelangkaan LPG 3 kilogram yang semakin hari semakin terasa nyata. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo melalui Kabid PTKP, Syawal Hamjati, melontarkan kritik paling keras terhadap Walikota Gorontalo atas situasi yang dinilai bukan sekadar persoalan distribusi biasa, tetapi bentuk nyata kegagalan sistemik Pemerintah Kota dalam mengendalikan kebutuhan vital rakyat.

Di lapangan, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Bahkan, harga di tingkat pengecer melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp30.000 sampai Rp35.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000. Kondisi ini terjadi bukan di satu dua titik, tetapi merata di berbagai wilayah Kota Gorontalo. Artinya, ini bukan persoalan teknis sesaat, melainkan problem tata kelola yang serius.

Syawal Hamjati menegaskan bahwa kelangkaan ini adalah alarm keras bagi kepemimpinan daerah.

“Kalau menjelang Ramadhan saja pemerintah kota tidak mampu menjamin ketersediaan gas subsidi untuk rakyat kecil, lalu apa yang sebenarnya sedang dikelola? Ini bukan hanya kelalaian administratif, ini kegagalan menjalankan fungsi dasar pemerintahan,” tegasnya.

Menurut HMI Cabang Gorontalo, LPG 3 kg adalah kebutuhan primer masyarakat kecil, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga warung-warung kecil yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga dan ketersediaan gas. Ketika distribusi tidak terkendali dan harga melonjak tanpa pengawasan ketat, maka pemerintah dianggap gagal mendominasi peran negara dalam kebijakan pasar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan dan mafia distribusi.

HMI juga menilai bahwa program pasar murah yang selama ini digencarkan Pemerintah Kota tidak akan berdampak signifikan apabila kebutuhan dasar seperti gas LPG tetap langka.

“Bagaimana Ramadhan bisa berjalan khidmat jika tungku dapur tidak menyala? Pasar murah hanya menjadi simbol kebijakan jika gas sebagai sumber pengelolaan konsumsi masyarakat tidak tersedia. Ini ironi yang menyakitkan,” lanjut Syawal.

Lebih jauh, HMI menduga ada praktik permainan distribusi dan potensi mafia migas yang dibiarkan tumbuh karena lemahnya pengawasan. Jika harga di pengecer bisa melambung dua kali lipat dari HET tanpa tindakan tegas, maka ada yang salah dalam sistem kontrol pemerintah kota. Pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan distributor atau pihak lain; kepemimpinan daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakatnya.

HMI Cabang Gorontalo secara tegas meminta pertanggungjawaban langsung dari Walikota Gorontalo atas kelangkaan yang terjadi. Evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, audit pangkalan dan agen, serta tindakan tegas terhadap oknum yang bermain harus segera dilakukan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan terukur, HMI mengultimatum akan menggelar aksi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kota yang dinilai gagal mengontrol pasar dan membiarkan rakyat kecil menanggung beban.

“Jika kelangkaan ini terus menjamur dan pemerintah tetap tidak mampu mengatasinya, maka kami mengutuk keras ketidakmampuan tersebut. Kepemimpinan diuji bukan saat kondisi normal, tetapi saat rakyat menghadapi krisis. Dan hari ini, rakyat Gorontalo sedang menghadapi krisis dapur,” tutup Syawal dengan nada tegas.

HMI Cabang Gorontalo menegaskan bahwa Ramadhan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kekhusyukan, bukan kecemasan karena kebutuhan pokok yang sulit didapat. Pemerintah Kota Gorontalo harus segera membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan sekadar melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu memastikan tungku dapur masyarakat tetap menyala.

–JHUL–

Mantai Kerbau Basamo Datuk Ba Empek Menti Nan Batigo, Bupati M. Syukur Jaga Tradisi Leluhur Pangkalan Jambu

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi membuka tradisi adat Mantai Megang Adat, Mantai Kerbau Basamo Datuk Ba Empek Menti Nan Batigo yang dipusatkan di Desa Bukit Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Minggu (15/2).

Acara yang kental dengan nuansa kekeluargaan ini menjadi simbol kesiapan masyarakat dalam menyambut Bulan Suci Ramadan.

Sebanyak 75 ekor kerbau dari berbagai desa di Kecamatan Pangkalan Jambu dipotong secara serentak untuk dinikmati bersama dan menjadi bekal sahur pertama.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa tradisi Mantai Kerbau Besamo bukanlah pesta rakyat biasa, melainkan warisan leluhur yang mengandung nilai filosofis mendalam tentang persatuan.

"Adat Mantai ini adalah pusaka leluhur. Melalui adat inilah kita diajarkan hidup rukun dan sepakat, sebagaimana pepatah 'Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat'. Ini adalah lambang kekompakan masyarakat kita," ujar Bupati M. Syukur di hadapan ratusan warga.

Bupati juga mengingatkan pentingnya filosofi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap tradisi ini tetap dijaga agar tidak "lapuk di hujan, tidak lekang di panas" sebagai pondasi membangun daerah dan menjaga marwah negeri.

Selain nilai budaya, Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Desa dan tokoh adat atas kelancaran acara. 

Ia secara khusus berterima kasih atas penghormatan berupa pemberian satu ekor kerbau kepada pemerintah, meski ia mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

"Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang luar biasa. Saya berharap semangat kebersamaan ini tidak hanya saat memotong kerbau saja, tapi terus dijaga selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti," tambahnya.

Turut hadir dalam acara, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, Sekda Merangin Zulhifni, Unsur Forkopimda yang diwakili oleh apolsek dan Danramil setempat,  Jajaran Kepala OPD diantaranya Kadis PMD, Kadis LH, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis PU, Kadis Nakbun, Dirut PDAM, Camat dan kades Pangkalan Jambu serta para tokoh adat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. 

(Bg nasri)

Ringankan Beban, Babinsa Bantu Warga Bangun Rumah di Desa Binaan

Suaraindonesia1.com, Babinsa Koramil 0420-09/Bangko Serda Emil Purwanto jajaran Kodim 0420/Sarko Membantu Tukang bangun rumah warga di Desa Kederasan Panjang kecamatan Batang Masumai. Kabupaten Merangin. (15/02/2026) 

Serda EmilPurwanto menyampaikan Terciptanya sinergitas TNI bersama rakyat, gotong royong maupun Komunikasi Sosial (Komsos) rutin dilakukan oleh para Babinsa, guna menjalin hubungan yang harmonis sekaligus membantu mengatasi kesulitan masyarakat di desa binaan.dengan membantu kesulitan warga yang kita lakukan, merupakan wujud kepedulian Babinsa kepada warga binaan.

Gotong royong yang dilaksanakan Babinsa bersama warga masyarakat desa binaan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membangun keakraban dan kekeluargaan. Sehingga diharapkan keberadaan Babinsa di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dan berdampak positif.dan kami sebagai TNI harus menjaga hubungan keharmonisan dan kebersamaan dengan masyarakat,serta bisa memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah binaannya.

Pak Arif Rahman pemilik rumah menyampaikan terima kasih kepada Babinsa yang telah peduli dalam membantu proses pembangunan rumahnya. Semoga keakraban dan kekompakan seperti sekarang ini dapat terus diterapkan kepada penerus generasi muda kita. 

(Bg nasri)

YORINDO, APKOMINDO & APTIKNAS Gelar Roadshow di Surabaya, BSSN Beri Peringatan Keras soal Keamanan Siber

Surabaya – Suaraindonesia1, Dalam sebuah kolaborasi strategis yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah, Yorindo Communication bersama APKOMINDO dan APTIKNAS sukses menggelar rangkaian kegiatan edukasi teknologi selama dua hari pada 10 hingga 11 Februari 2026. Bertempat di Hotel Grand Inna, Surabaya, acara ini mengusung dua tema berbeda yang dirancang secara spesifik untuk menjawab tantangan transformasi digital di sektor kesehatan dan industri umum. Sorotan utama kegiatan ini adalah partisipasi penuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selama dua hari, yang mendapat apresiasi tinggi sebagai wujud sinergi nyata antara regulator, asosiasi industri, dan pelaku usaha.

Hari pertama, 10 Februari 2026, dikhususkan bagi para direktur, manajemen, dan tim Teknologi Informasi (TI) rumah sakit dengan tema "AI Driven Hospital: Strategi Menyiapkan Ekosistem Smart Hospital Menuju Hospital 5.0." Forum ini secara khusus menyoroti urgensi transformasi mendalam, tidak hanya sekadar implementasi rekam medis elektronik, tetapi juga kesiapan infrastruktur untuk teknologi mutakhir seperti bedah robotik dan layanan kesehatan jarak jauh (telesurgery).

Ir. Soegiharto Santoso, SH., (Hoky), yang menjabat sebagai Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, merangkap Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI, membuka sesi dengan paparan berjudul “The Digital Backbone for Telesurgery.” Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa transformasi menuju layanan kesehatan tanpa batas (borderless healthcare) hanya akan terwujud jika ditopang oleh infrastruktur digital berstandar medis. Ia menekankan bahwa di era Hospital 5.0, konektivitas bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan telah menjadi sistem penopang keselamatan pasien. “Pada telesurgery, gangguan koneksi bukan lagi soal administrasi, tetapi menyangkut nyawa manusia. Kita tidak bisa main-main dengan latensi,” ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, ia memaparkan pentingnya peta jalan (roadmap) menuju infrastruktur tanpa latensi (zero latency) yang harus diwujudkan melalui backbone fiber optik dedicated, adopsi private 5G network, serta integrasi ekosistem Internet of Medical Things (IoMT) yang aman dan andal. Menurutnya, rumah sakit masa depan harus dibangun dengan prinsip integrasi data yang seamless, redundansi sistem untuk mencegah waktu henti (anti-downtime), dan yang terpenting, keamanan siber yang sudah dipertimbangkan sejak tahap desain awal. “Teknologi kesehatan tidak cukup hanya canggih, tetapi harus medical-grade, patuh regulasi, dan berintegritas secara hukum,” tuturnya.

Menguatkan pesan tersebut, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, memaparkan materi yang sangat spesifik mengenai seluk-beluk perlindungan data pasien dan keamanan perangkat medis. Dengan kapasitasnya sebagai salah satu arsitek keamanan siber nasional, ia membuka mata para peserta bahwa ancaman terbesar saat ini tidak lagi terbatas pada pencurian data semata. "Risiko yang jauh lebih mengerikan adalah peretasan terhadap perangkat medis (medical devices) yang terhubung ke jaringan. Bayangkan jika infusion pump, alat pacu jantung, atau ventilator pasien tiba-tiba tidak terkendali karena diretas. Ini bukan lagi tentang kebocoran data, ini tentang potensi hilangnya nyawa secara langsung," tegasnya.

Mengutip data monitoring BSSN sepanjang tahun 2024, Slamet Aji memaparkan lanskap ancaman siber di Indonesia. "Sepanjang tahun lalu, BSSN mencatat adanya 351,7 juta anomali trafik atau serangan siber. Dari jumlah tersebut, aktivitas Malware mendominasi dengan persentase mencapai 66,59%. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat nyata," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa BSSN terus mendorong implementasi standar keamanan seperti ISO 27001 dan kerangka kerja keamanan siber spesifik untuk IoMT di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sesi hari pertama ditutup oleh Maxy Academy dengan pendekatan yang inspiratif. Mereka mengajak para peserta untuk tidak berpuas diri sebagai pengguna teknologi. Melalui sesi interaktif, Maxy Academy mendemonstrasikan bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit agar menjadi "AI Talent Ready." Tujuannya adalah memastikan tenaga medis dan staf TI tidak hanya mampu mengoperasikan, tetapi juga dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara optimal dalam pelayanan kesehatan sehari-hari.

dr. Muhammad Ardian CL, Sp.OG., Subsp. Obginsos, M.Kes., Ketua PERSI Komisariat Surabaya, menyatakan pentingnya transformasi menuju smart hospital yang menuntut rumah sakit menyusun peta jalan digital terintegrasi, termasuk kesiapan telesurgery dan bedah robotic.

Memasuki hari kedua, 11 Februari 2026, perhatian beralih pada dunia industri yang lebih luas. Mengusung tema "AI Driven Secure & Efficient: Engineering The Digital Transformation Blueprint," acara ini dihadiri oleh peserta lintas sektor, mulai dari manufaktur, perbankan, pendidikan, hingga logistik. Fokus diskusi bergeser pada strategi konkret membangun ekosistem digital yang tidak hanya cerdas, tetapi juga efisien dan aman dari ancaman siber.

Ir. Soegiharto Santoso, SH. kembali tampil dengan topik "The AI Empowerment, Orchestrating Digital Infrastructure." Ia menegaskan bahwa adopsi AI tidak boleh berhenti pada euforia teknologi, karena tantangan utamanya adalah kesiapan fondasi infrastruktur digital. "AI hanya akan memberikan lompatan produktivitas jika diorkestrasi di atas infrastruktur yang efisien, aman, dan berdaulat. Tanpa itu, kita berisiko terjebak solusi ‘kotak hitam’ ('Blackbox') yang tidak transparan dan mengancam kedaulatan data nasional," tegasnya, seraya menantang pelaku usaha untuk tidak menjadi penonton pasif di tengah lonjakan produktivitas global.

Ia memaparkan pilihan strategis antara Cloud AI publik dan infrastruktur AI mandiri (On-Premise), terutama bagi sektor dengan data sensitif seperti kesehatan dan keuangan. Soegiharto menekankan bahwa kepatuhan regulasi dan keamanan siber justru menjadi pilar utama pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. "Dengan arsitektur tepat, termasuk pendekatan On-Premise dan jaringan terisolasi, AI dapat menjadi mesin otomatisasi nyata bukan sekadar chatbot, tetapi agen cerdas yang bekerja langsung di lini produksi untuk efisiensi fundamental," ujarnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun kedaulatan digital Indonesia melalui infrastruktur AI yang tangguh dan bertanggung jawab.

Menyambung diskusi, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng. kembali hadir dengan konteks pembahasan yang lebih luas, yaitu perlindungan siber untuk korporasi dan industri strategis. Pada sesi ini, ia mengupas tuntas tentang standar keamanan untuk Internet of Things (IoT) dan sistem otomasi industri (Industrial Control Systems/ICS). "Jika di hari pertama kita bicara tentang perangkat medis, hari ini kita bicara tentang pabrik pintar dan infrastruktur publik. Skenario ancamannya sama: bagaimana agar sistem otomasi ini tidak mudah dilumpuhkan oleh serangan ransomware yang meminta tebusan mahal, atau bahkan menjadi sasaran spionase industri untuk mencuri rahasia perusahaan," paparnya.

Ia menjelaskan bahwa BSSN secara aktif melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi teknis terkait keamanan siber untuk sektor industri. "Kami tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap perangkat IoT yang dipasang di lingkungan industri harus memiliki standar keamanan sejak awal. Jangan sampai kita membangun pabrik pintar di atas fondasi yang rapuh. Keamanan siber harus menjadi bagian integral dari proses pengadaan, bukan hanya menjadi lapisan pelindung di akhir," tambahnya. 

Sebagai puncak acara sekaligus penutup yang aplikatif, Praktisi AI dan IoT, Agus Dedi Supriyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Bekasi, membuka wawasan peserta mengenai peluang efisiensi energi dan operasional melalui kombinasi kecerdasan buatan dan sensor IoT. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan workshop teknis yang sangat interaktif. 

Para peserta diajak untuk praktik langsung membuat sistem otomatisasi alur kerja (workflow automation) menggunakan platform n8n. Hal ini memberikan bekal praktis dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di perusahaan masing-masing untuk mereduksi pekerjaan manual yang repetitif dan meningkatkan produktivitas.

Kesuksesan acara dua hari ini tidak lepas dari peran aktif para vendor teknologi yang memberikan wawasan solutif atas permasalahan industri yang dihadapi para peserta:

• Wahyu M. Sun, selaku Founder & CEO dari SMARTNETINDO: Memberikan solusi infrastruktur IT end-to-end yang terintegrasi dengan keamanan siber.

• dr. Hafiz Muhammad Ikhsan, selaku Implementation Lead Commercial dari Ksatria Medical Systems (KMS): Memaparkan solusi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis AI.

• Titin, selaku Direktur dari PT. Solusi Amanillah Indonesia: Mengedukasi peserta mengenai sistem pengelolaan limbah dan manajemen energi yang tersentralisasi secara digital.

• PT. IMAGO: Menghadirkan solusi jaringan (networking) dan proteksi data mutakhir melalui produk QSAN dan solusi Cloud VEEAM untuk menjamin kelangsungan bisnis.

Melengkapi wawasan peserta, Ony Prabowo, selaku Sekretaris DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jatim, menyampaikan materi tentang Pencegahan Kehilangan Data (Data Loss Prevention) di hari pertama. Sementara itu, di hari kedua, Ageng Permadi, selaku Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jatim, memberikan perspektif mengenai keamanan siber otonom (Autonomous Security) yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time. 

Mewakili penyelenggara, Yolanda Roring selaku Event Organizer dari Yorindo Communication, menyatakan bahwa antusiasme peserta yang tinggi sepanjang acara menjadi indikator nyata betapa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, asosiasi, dan industri merupakan kunci utama dalam mengarungi era transformasi digital yang penuh tantangan sekaligus peluang. "Semangat kebersamaan inilah yang akan membawa kita melangkah lebih maju," pungkasnya.

Satgas TMMD Ke-127 dan Warga Kompak, Pembangunan Rumah Capai Progres Positif

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Semangat pengabdian terus ditunjukkan personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Kodim 1709/Yawa dalam mempercepat pembangunan delapan unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga Kampung Rembai, Distrik Woinawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (17/2/2026).

Memasuki hari Ke-7 pelaksanaan, progres pembangunan 8 unit rumah TMMD 127 Kodim 1709/Yawa kini telah mencapai 19,4 persen. Anggota Satgas bersama masyarakat terus bekerja bahu-membahu demi mengejar target penyelesaian tepat waktu.

Serka Prayogo selaku kepala tukang di lokasi TMMD menegaskan bahwa seluruh prajurit harus selalu siap dalam setiap penugasan, termasuk dalam mendukung program TMMD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Setiap prajurit harus siap dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dalam penugasan TMMD ini. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat ini. Karena itu, kami senantiasa siap melaksanakan pembangunan agar target rumah warga dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat yang turut membantu proses pembangunan. Menurutnya, antusiasme warga menjadi energi tambahan bagi Satgas untuk terus bekerja dengan penuh semangat.

“Kami mengapresiasi kehadiran masyarakat yang begitu antusias. Bersama seluruh anggota Satgas, kami semakin bersemangat melanjutkan pekerjaan hari ini. Inilah wujud kemanunggalan TNI dan rakyat yang terus terjaga dengan baik,” tambah Serka Prayogo.

Semangat tersebut turut dirasakan oleh Bapak Yosep Kirihio, salah satu penerima manfaat program Rumah Layak Huni. Ia mengaku terharu dan bangga melihat ketulusan para prajurit yang membangun rumahnya dengan penuh dedikasi.

“Saya sangat bersyukur dan ikut semangat melihat bapak-bapak TNI bekerja tanpa kenal lelah membangun rumah kami. Ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan bagi keluarga kami,” ujar Yosep dengan penuh rasa haru.

FKUB gandeng PMII Gorontalo Jaga Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama

Gorontalo, suaraindonesia1.com - Dalam rangka merawat harmonisasi serta memperkuat toleransi. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Gorontalo bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Gorontalo menggelar silaturahmi lintas umat beragama, Minggu (15/02/26).

Kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan guna mempererat silaturahmi antara umat beragama khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo.

Seperti yang disampaikan Ketua FKUB Gorontalo, KH. Abdul Rasyid Kamaru, menegaskan bahwa menjaga keberagaman bukan sekadar agenda sosial, melainkan kewajiban moral dan spiritual bagi setiap umat beragama.

“Silaturahmi dan merawat keberagaman merupakan kewajiban bagi setiap umat. Bersama pengurus PKC PMII Provinsi Gorontalo, hari ini kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah lintas agama. Kami berharap apa yang kami lakukan dapat terus berlanjut demi harmonisasi umat beragama di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung pesan teologis dan akademik tentang pentingnya dialog, saling memahami, serta membangun kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Sementara itu, Ketua PKC PMII Provinsi Gorontalo, Windy Olivia, menyampaikan bahwa secara organisatoris PMII menaruh perhatian serius terhadap isu kerukunan umat beragama sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan keilmuan.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah dan mendapat respons positif dari para pemuka agama di Provinsi Gorontalo. Kami banyak mendengar, menerima nasihat, dan petuah dari mereka,” katanya.

Ia menambahkan, PMII berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari gerakan sosial-keagamaan yang menjaga keberagaman, tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga antar suku dan ras di Indonesia.

“Komitmen kami jelas, yakni merawat keberagaman demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan harmonis dalam bingkai kebangsaan,” tegasnya.

Kegiatan silaturahmi lintas iman tersebut diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat moderasi beragama sekaligus mempererat hubungan antar komunitas keagamaan di Gorontalo, yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat toleransi sosial yang kuat. (*)