Tak tersentuh hukum,(APH) Polda Sulut yang baru Bigboz Baco,tabrak undang-undang Migas dan diduga kebal hukum.

Minahasa - Suaraindonesia1, PT.Tri Manguni Energi Perusahaan yang terbilang sakti, pasalnya sampai saat ini masih melakukan kegiatan bongkar muat BBM yang diduga ilegal ke sejumlah perusahaan atau ke tambang-tambang yang diduga ilegal di wilayah Mitra.

Dari informasi yang didapati awak media, bahwa tempat penimbunan BBM jenis solar bersubsidi,PT.Tri Manguni Energi saat ini berada di wilayah Kawangkoan (Minahasa), untuk mendapatkan BBM tersebut PT.TME membeli dari para pengepul BBM jenis solar yang berasal dari sejumlah SPBU yang ada di Kota Manado, maupun Kota Bitung. Selasa 22 Oktober 2024

Setelah ditimbun BBM tersebut dijual kembali ke Perusahaan-perusahaan Industri, ataupun ke tambang-tambang yang diduga ilegal,ada di Wilayah Mitra, dengan harga yang jauh lebih murah dari harga BBM Industri yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

Setelah itu juga awak media mencari informasi lebih dalam,ternyata PT.Tri Manguni Energi ini dulunya di kelola oleh salah satu Mafia yang berbeda di Kota Bitung, inisial F alias Frenly.tapi sekarang tangki biru putih ini di sewa oleh salah satu Mafia inisial B alias Baco.

Kemudian awak media mencoba mencari nomor ponsel dari Bigboz Baco ini,untuk mengkonfirmasi atau menanyakan apa benar PT.TME ini sekarang di pakai oleh Bigboz tersebut?

"Tapi sayangnya sampai saat ini,brita sudah di tayangkan belum ada yang kami bisa hubungi dari pemilik PT.Tri Manguni Energi ataupun dari mafia BBM (Baco),yang sekarang menggunakan PT.Tri Manguni Energi(TME)."

Team investigasi.

Akibat Tak Terima Gaji"Guru Kontrak di Sumba Desak Pemda Kembalikan Air Keringat

   

Tambolaka, SuaraIndonesia1 - April-Desember tahun 2023, Kepsek Di SBD  Tak Bayar Gaji guru, hingga Tahun 2024 Guru Bawah Botol  Ke Kantor Dinas P DAN K

MATHEUS METE DOLU,  Membuat geger di Kantor Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat daya -Provinsi NTT Senin 21 Oktober 2024

Menurutnya  saya datang Bawa  botol di Kantor P DAN K, sebagai Bentuk Kekecewaan saya selama mengajar di SMP WONA KAKA ungkap lelaki Bujang 

Lewat botol ini saya minta  pihak terkait untuk Mengembalikan Air  Keringat Saya selama mengajar tegas Matheus 

Kenapa gaji saya tidak di bayar selama p engabdian saya selama Bulan April -Desember  tahun 2023 tanya Matheius 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat daya tahun 2023 

Saya di tempatkan di SMP Wona Kaka,dengan Nominal Gaji Rp.1650.000/bulan  

Namun  Kepala Sekolah tidak Membayar gaji saya  katanya 

Menurut Matheus ,Apakah saya bukan bagian dari Warga Negara Indonesia ,Sehingga Gaji  tak di bayar 

Saya minta Kepala Dinas   P DAN K Kabuapten Sumba Barat daya,untuk Panggil Kepala  Sekolah SMP WONA Kaka pintasnya,(Liputan Tibo SuaraIndonesia1

Doa Syukuran Atas Terpilihnya Maruarar Sirait Sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman RI, Bobi: Beliau Sosok Yang Konsisten Dan Pekerja Keras

Jakarta, suaraindonesia1.com

Ucapan syukuran atas pelantikan Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia di labinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sukses diselenggarakan di kantor Law Office Bobi Muliadi Sagala & Partners Duren Sawit - Jakarta Timur. (21/10/2024).

Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, ia dilantik menjadi salahsatu menteri Kabinet Merah Putih Masa jabatan Tahun 2024-2029.

Sementara itu, Bobi Muliadi Sagala, SH,.MH,.CLA menyampaikan ucapan syukur dan apresiasi atas terpilihnya salahsatu putra Batak  terbaik dari Sumatera Utara duduk di kabinet merah putih.

 "Ini sebagai bentuk ucapan syukur yang sederhana atas terpilihnya Abang Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman ini sebagai bentuk dukungan pribadi saya ke Bang Ara untuk semangat dalam menjalankan tugas," ungkapnya.

Menurut Bobi sosok Maruarar Sirait merupakan salah satu pemimpin yang konsisten dan tegas dalam berpolitik beliau juga mentor bagi anak muda.

"Beliau mengajarkan saya sebagai kader yang  berintegritas, terpercaya dan loyalitas untuk tetap  maju dan berjuang," imbuhnya.

Semenjak kepemimpinan Presiden Jokowidodo Bang Ara sukses dan selalu berkontribusi untuk memajukan program insfratruktur untuk kepentingan nasional.

"Saya melihatnya sejak dari kepemimpinan Presiden Jokowidodo beliau selalu mengedepankan kepentingan Masyarakat  dan tidak mementingkan dirinya sendiri," tegasnya.

Ketika Awak media menanyakan perihal kontribusinya membantu Program Maruarar Sirait,  Bobi menjawab akan selalu membantu berkonsentrasi tanpa harus ada landasan dan selalu siap jika kedepannya untuk membantu.

Harapannya kedepannya semoga Kabinet Merah Putih berkerja dan berpihak kepada rakyat, adil dan makmur.

Report, Jerry

Warga Tamansari Rasakan Dampak Positif Program Gembok Kamtibmas, Warga Tergerak Lakukan Gembok Mandiri

Jakarta Barat, suaraindonesia1.com

Program unggulan Gembok Kamtibmas yang diluncurkan oleh Polsek Metro Tamansari pada Rabu, 18 September 2024 lalu, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga di wilayah Tamansari, Jakarta Barat. 

Program ini, yang diresmikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi, menjadi bukti nyata kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Polsek Metro Tamansari menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, hingga warga di lingkungan setempat. 

Program Gembok Kamtibmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga keamanan barang-barang pribadi, terutama kendaraan bermotor, dengan cara melakukan penguncian ganda atau gembok tambahan. 

Langkah sederhana ini ternyata berhasil meminimalisir angka pencurian sepeda motor, yang sering terjadi di wilayah yang rawan terjadinya aksi curanmor.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Adhi Wananda, menjelaskan bahwa program ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. 

“Setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk berperan aktif. Mereka merasa program ini sangat membantu dalam meminimalisir pencurian sepeda motor, dan banyak warga yang secara sukarela melakukan gembok tambahan di lingkungan masing-masing,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin, 21/10/2024.

Salah satu warga yang merasakan manfaat langsung dari program ini adalah Eko, seorang juru parkir di Pancoran Glodok. 

Menurutnya, program ini sangat baik sekali yah pak apalagi kalau hanya mengandalkan orang saja kan pasti ada titik atau saat lengahnya karena kita kan gak bisa mengawasi satu persatu motor 

“Biasanya, kami selalu waspada karena pencurian motor bisa terjadi kapan saja. Tapi sejak ada Gembok Kamtibmas, dengan menggunakan gembok tambahan ini rasa was was ini jadi kita gak perlu khawatir lagi pak, sehingga keamanan motor lebih terjamin,” jelas Eko.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bachtiar Pahlevi, Ketua RW 02 Kelurahan Tamansari. Ia mengatakan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada keamanan fisik, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan di antara warga. 

“Dengan adanya program ini, warga semakin peduli dan saling menjaga satu sama lain. Ini juga menguatkan hubungan sosial di lingkungan kami,” ungkap Bachtiar.

Ketua RW 06 Kelurahan Mapar, Nurdin Hidayat, juga memberikan apresiasinya terhadap Polsek Metro Tamansari. Menurutnya, Gembok Kamtibmas adalah solusi sederhana namun efektif dalam mengurangi kejahatan khususnya pencurian sepeda motor. 

“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Polsek Metro Tamansari. Warga kami merasa lebih aman dan tenang, terutama saat meninggalkan kendaraan di luar rumah. Bahkan kami telah mensosialisasikan keamanan lingkungan untuk melakukan gembok mandiri terhadap kendaraan warga,” katanya.

Polsek Metro Tamansari berharap program ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta Barat dan sekitarnya. 

Kapolsek Kompol Adhi Wananda juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap program ini untuk memastikan keamanan warga tetap terjaga. 

“Kita akan terus meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, dan saya berharap program ini dapat menjadi gerakan bersama dalam menjaga keamanan lingkungan,” pungkasnya.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* /  *Red*  )

Marselinus Bola jadi Korban kena Bacok Saat Pergi Menyaksikan/Menoton Acara PESTA di Kapaka Malupu

Onggol-SuaraIndonesi1, Budaya Masyarakat Sumba pagi  hari Masukan Laporan  Polisi"Besoknya Laporan polisi  di Cabut

  Tanggal 18 Oktober 2024 tepat pada pukul  16:54 Wita, Korban pembacokan   Marselinus Bola ,Bersama Keluarga  mendatangi Polres  Sumba Barat daya 

untuk Melaporkan  pelaku-Pelaku yang Membacoknya,Setelah Laporan polisi di terima  Kontongi SKTPL,menanggapi Pikiran  dingin hasil Berembuk dengan Keluarga besar korban  Kembali Berpikir  Dingin Untuk Mencabut Laporan polisi 

Berdasarkan Surat Bukti  laporan yang di terima Media SuaraIndonesia1 

Pada hari Kamis 17 Oktober.2024 ,

Marselinus Bola,telah melaporkan  kasus ke POLRES SBD Berdasarkan Laporan polisi  /SPKT/

No LP.B/ 172/X/2024/POLRES SBD 

Marselinus Bola,Selaku Korban  Kena bacok,  ia mengalami luka Bacok di Bagian Bahu Kanan, saat pergi Menoton Acara PESTA di Kapaka Malupu Desa Onggol Kecamatan Kodi-kabupten Sumba Barat daya, provinsi NTT 

Akibat kena Bacok Marselinus Bola,Selaku Korban Kena Potong mengakibatkan  Luka

 Kepala Bagian Belakang

Berdasarkan pengakuan Keluarga Korban Kasus ini sudah di tangani oleh Pihak Kepolisan Polres Sumba Barat daya 

Sesuai Laporan Kami sebagai Keluarga Korban  Kepolisan Sudah Menahan 4 Orang .pelaku  Pembacokan  ungkap  Keluarga Korban 

Setelah Menahan  4 Orang pelaku, satu Orang pihak Kepolisan Sudah keluarkan 1 Orang

Sekarang yang berada dalam tahanan Polisi tinggal 3 Orang,dan Atas Desakan Keluarga Kemungkinan. ada pihak Yang Lobi untuk Bebaskan Pelaku dari Proses hukum.

 SURAT TANDA PENERMAAN LAPORAN(STPL)MARSELINUS BOLA  bersama Keluarga Mendatangi Kepolisain Resor SBD

dalam Pasal 352 . yang terjadi di HARI KAMIS,17 OKTOBER 2024 PUKUL 22.00 WITA,, (Liputan Tibo SuaraIndonesia1).

Korupsi Masif di Aceh, SAPA Tantang Prabowo Laksanakan Janji Pemberantasan

Aceh - Suaraindonesia1, Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menumbuhkan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Aceh. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo berjanji untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan memberantas korupsi. 

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menegaskan bahwa semangat memberantas korupsi yang disampaikan oleh Prabowo harus diwujudkan dalam tindakan nyata, karena korupsi adalah kejahatan besar yang merusak cita-cita bangsa dan menghambat kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto membuktikan bahwa ucapannya sesuai dengan tindakannya. Korupsi harus diberantas dengan serius karena dampaknya sangat merusak, terutama bagi masyarakat Aceh yang hingga kini belum merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah secara penuh akibat korupsi pejabat," kata Ketua SAPA Fauzan Adami. Senin 21 Oktober 2024.

"Meskipun sekitar Rp100 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) telah disalurkan, Aceh masih berada pada posisi tertinggi kemiskinan di Sumatera. Ini bukti nyata bahwa korupsi telah menghambat pembangunan," tegas Ketua SAPA tersebut.

Menurutnya, Aceh berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya kriminalitas dan perceraian adalah bukti nyata dampak korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Dana yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, justru dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Oleh karena itu, SAPA meminta agar Presiden Prabowo memprioritaskan pemberantasan korupsi di Aceh dan mengusut tuntas kasus-kasus besar yang selama ini belum terselesaikan.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang mencuat di Aceh, seperti kasus Kombatan GAM senilai Rp650 miliar, kasus kapal Hebat, proyek multiyears, beasiswa, BRA, wastafel, serta yang terbaru, PON Aceh-Sumut, harus diusut hingga tuntas. Hingga kini, aktor-aktor di balik kasus-kasus tersebut belum tersentuh hukum, termasuk skandal korupsi yang terjadi di berbagai kabupaten/kota di Aceh.

"Kami mendesak agar dana Otsus Aceh diusut tuntas, dan hukum yang lebih berat diterapkan terhadap pelaku korupsi. Jangan ada lagi ruang bagi pejabat korup untuk merampas hak rakyat. Aceh harus menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya," pinta aktivis Aceh tersebut.

"Presiden Prabowo Subianto harus membuktikan bahwa perkataan sejalan dengan tindakan. Kami berharap, dengan langkah tegas beliau, Aceh dapat terbebas dari belenggu korupsi dan meraih kemerdekaan sejati di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia," demikian pinta Ketua SAPA Fauzan Adami.

Red

Minimalisir Angka Kriminalitas dan Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024, Polsek Uwapa Gelar Razia.

Nabire ~ Suaraindonesia1, Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Uwapa, dilakukan razia kendaraan yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan serta mengawasi potensi peredaran senjata tajam, senjata api, dan minuman keras, Senin (21/10/2024) pagi Pukul 09.45 WIT.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Uwapa IPTU I Wayan Widia dan melibatkan 12 personel Polsek Uwapa. Sebelum razia dimulai, dilakukan apel persiapan di lapangan Mapolsek Uwapa, di mana Kapolsek menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif menjelang tahapan Pilkada 2024.

"Pelaksanaan razia, harus bersikap humanis dalam memberikan teguran bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan serta mengimbau agar segera melengkapi surat-surat kendaraan yang diperlukan," penekanan Kapolsek kepada personil.

Sasaran razia meliputi berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan terhadap barang bawaan pengendara untuk memastikan tidak ada senjata tajam dan minuman keras yang beredar. 

Dari hasil kegiatan razia ini, ditemukan satu buah pisau dan sepuluh karton alkohol 70%, yang terdiri dari 240 botol. Selain itu, sebanyak 26 pengendara terjaring karena tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, dengan rincian 18 unit kendaraan roda empat dan 8 unit kendaraan roda dua.

"Razia ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas serta kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Polsek Uwapa berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan yang aman, terutama menjelang Pilkada 2024," ujar Kapolsek.

Kegiatan razia berakhir pada pukul 11.00 WIT dengan situasi yang aman dan terkendali. "Polsek Uwapa berencana melanjutkan kegiatan serupa untuk memastikan keselamatan dan ketertiban masyarakat ke depannya", tutup Kapolsek saat dikonfirmasi.(*)

Red

Menjual Melebihi Harga Standart, SPBU Tuyat Dahulukan Pembelian Dengan Galon

SuaraIndonesia1/Bolmong-- Praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar makin marak di Kabupaten Bolaang Mongondouw praktik ilegal ini terjadi di salah satu SPBU yang ada di Kecamatan Lolak, Desa Tuyat dengan nomor SPBU 74.957.02

Dari pantauan awak media SPBU ini sudah menjadi sarang mafia BBM subsidi jenis solar, kendaraan yang kerap mengantri di SPBU ini tangkinya sudah dimodifikasi.

Salah satu warga yang tidak mau namanya dipublish mengatakan, kalau petugas atau operator BBM solar di SPBU tersebut, sering membantu para mafia BBM untuk melancarkan aksi mereka bukan hanya itu saja Operator SPBU sering mendahulukan pembelian memakai galon berukuran 25-35 liter. Senin 21 Oktober 2024.

“Operator solar yang sering membantu para penimbun atau mafia, untuk mendapatkan solar dengan membayar dengan harga yang bukan lagi harga standart dari Pertamina”, ucap Warga.

Warga juga menambahkan, kalau dirinya sering tidak mendapatkan BBM solar walapun sudah mengantri berjam-jam, karena operator yang bertugas di mesin solar mendahulukan para penimbun atau mafia BBM untuk mengisi tangki yang sudah dimodifikasi.

“Saya sering tidak mendapatkan BBM, walaupun sudah seharian mengantri karena operatornya sering mandahulukan para mafia untuk mendapatkan BBM solar dengan mengisi tangki yang sudah dimodifikasi”, ungkap Warga.

Warga pun berharap agar, aparat Kepolisian dalam hal ini Polda Sulut dapat memberantas para mafia solar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw khususnya yang ada di SPBU Tuyat Kecamatan Lolak karena sudah sangat meresahkan dan menyusahkan masyarakat.

“Saya dan teman-teman sopir truk pengangkut material bangunan, sangat berharap pak Kapolda dapat menyelesaikan atau memberantas serta menangkap para mafia solar dan operator yang membantu para mafia untuk mendapatkan BBM solar subsidi untuk dijual kembali ke industri dengan harga yang tinggi”, harap Warga.

Disislain Ketua Hiswana Migas Sonny Bongkiriwang saat di konfirmasi awak media mengatakan, kalau pembelian dengan menggunakan galon tersebut itu adalah pelanggaran.

"Pembelian memakai galon itu tidak dibenarkan karena, galon tersebut mudah terbakar, apa lagi dijual dengan harga yang melebihi dari harga yang sudah ditentukan Pemerintah", tegas Sonny.

(Dina) 

Unggul di Debat, Gaghana-Madonsa Fokus Manfaatkan Potensi Perbatasan Sangihe Untuk Kemajuan

Sangihe - Suaraindonesia1, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana dan Pdt. Patras Madonsa, tampil dominan dalam Debat Pertama Pilkada Sangihe 2024, yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sabtu (19/10/2024). Mengusung visi besar "Sangihe Gerbang Utara Nusantara yang Maju, Berbudaya Religius, dan Mandiri", pasangan nomor urut satu ini menekankan potensi perbatasan sebagai pilar utama dalam memperkuat ekonomi daerah dan menjaga harmoni budaya serta religiusitas masyarakat.

"Perbatasan bukan masalah, tetapi peluang besar," tegas Gaghana saat memaparkan program unggulannya. Ia menggarisbawahi posisi strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal. Menurutnya, melalui kerja sama internasional di sektor perikanan, perdagangan, pendidikan, dan pertanian, Sangihe bisa menjadi gerbang ekonomi yang kuat di wilayah utara Indonesia.

Gaghana mengingatkan pentingnya momentum untuk memanfaatkan hubungan luar negeri yang telah ia rintis selama menjabat sebagai Bupati, salah satunya melalui kunjungan ke Davao dan Gensan, Filipina. Meskipun kerja sama itu sempat terhambat oleh pandemi Covid-19, ia yakin peluang tersebut masih terbuka lebar. "Kami akan terus mengeksplorasi potensi ini, sambil tetap memperkuat ekonomi lokal," ujar Gaghana penuh keyakinan.

Dalam debat tersebut, Gaghana juga menegaskan bahwa program yang ia usung sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk pemerintahan Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Ia berjanji akan bekerja dengan tanggung jawab penuh jika masyarakat mempercayakannya kembali untuk memimpin Sangihe.

Sementara itu, calon Wakil Bupati Pdt. Patras Madonsa menyampaikan pentingnya menjaga budaya dan religiusitas sebagai landasan kuat dalam membangun daerah. "Budaya kita, yang menekankan saling menghormati dan berbagi, adalah kekuatan besar untuk kemajuan daerah ini," ujarnya. Madonsa menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama di Sangihe merupakan aset yang harus terus dijaga demi menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.

Madonsa menekankan bahwa prinsip keadilan dan semangat berbagi akan menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah. "Jika kita adil dan saling berbagi, tidak ada yang tidak bisa kita capai bersama," tegasnya, menyiratkan keyakinan bahwa dengan kesatuan dan keadilan, pembangunan Sangihe akan semakin cepat terwujud.

Dengan penguasaan panggung debat yang kuat dan visi yang jelas, pasangan Gaghana-Madonsa berhasil tampil lebih unggul dibandingkan tiga pasangan lainnya—Michael Thungari-Tendris Bulahari, Rinny Tamuntuan-Mario Selian, dan Hendrik Manossoh-Remran Sinadia. Penyampaian yang solid dan penguasaan data yang matang menjadikan pasangan ini lebih menonjol, terutama dengan latar belakang Gaghana sebagai politisi berpengalaman dan Madonsa sebagai tokoh agama terhormat.

Pasangan Gaghana-Madonsa menawarkan solusi konkret untuk tantangan ekonomi, sosial, dan budaya di Sangihe, dengan visi yang tidak hanya berbasis pada pembangunan fisik tetapi juga penguatan nilai-nilai religiusitas dan kebudayaan.

Red

Ketum KKLU Morut Soroti PT. Kalla Arebamma yang Mengadukan Warga Rampi ke Polisi

MASAMBA – Suarainfonesia1, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu Utara (Ketum KKLU) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Hasbudi angkat bicara terkait laporan pengaduan Direktur PT. Kalla Arebamma, Yeremi Vincentius di Polres Lutra yang berbuntut pada pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulawesi Selatan.

Hasbudi menyoroti Yeremi selaku Direktur PT. Kalla Arebamma yang mengadukan warga Rampi ke Polres Lutra atas dugaan pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong melalui ITE.

“KKLU Morut tidak akan tinggal diam mengenai persoalan ini, PT. Kalla Arebamma mestinya tidak berupaya untuk mempolisikan warga Rampi yang nota bene adalah tuan rumah di mana perusahaan itu akan melakukan eksploitasi emas,” ujarnya melalui rilis Minggu, 20 Oktober 2024.

Sebab, kata mantan Ketum Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (Hikma Lutra) itu, apa yang menjadi dasar pengaduan, Yeremi di Polres Lutra sangat tidak masuk akal.

“Berita media online yang memuat statemen dan kritik warga Rampi pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Lutra, yang dijadikan dasar oleh pihak PT. Kalla Arebamma untuk mengadukan warga Rampi ke Polres Lutra adalah hal yang tidak masuk akal,” kata Hasbudi.

Ia menambahkan bahwa dalam forum RDP itu, warga Rampi mempertanyakan dan mengkritisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Kalla Arebamma. Karena warga tidak pernah disosialisasikan akan keberadaan PT. Kalla Arebamma di Rampi, lalu tiba-tiba diketahui telah memiliki IUP-OP dan AMDAL.

“Sehingga wajar jika warga Rampi mempertanyakan keabsahan IUP-OP dan AMDAL PT. Kalla Arebamma. Apakah terbitnya IUP-OP dan AMDAL itu sudah sesuai mekanisme yang berlaku jika warga tidak pernah mengikuti sosialisasinya,” tamba Hasbudi. 

“Apa lagi yang namanya aktivitas tambang emas, tentunya akan berbuntut pada kerusakan lingkungan dan rentan dengan konflik agraria. Sebab warga tidak tahu jika lahan dan tana ulayat mereka masuk dalam wilayah konsesi perusahan yang akan mengeksploitasi kekayaan alam mereka,” sambungnya. 

Lebih lanjut, Dewan Penasehat Gerakan Aktivis Muda Indonesia (GAMI) Kabupaten Lutra tersebut, mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar penyidik Polres Lutra yang menangani laporan pengaduan Direktur PT. Kalla Arebamma untuk tetap objektif dan transparan dalam hal ini.

“Kami berharap agar penyidik yang menangani kasus ini agar tetap objektif dan transparan. Sebab polisi harus netral dalam menjalankan tufoksinya, tidak boleh kongkalikong dengan perusahaan tambang emas itu,” tegas Hasbudi.

Selain itu, Hasbudi menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah pihak akan terus memantau dan mengawal masyarakat adat Rampi dalam menghadapi persoalan atau konflik antara warga dengan PT. Kalla Arebamma.

“Kami bersama sejumlah kawan-kawan aktivis akan terus mengawal masyarakat adat Rampi dalam menghadapi kasus ini. Bahkan kami sudah merancang konsolidasi untuk menggelar aksi unjukrasa jika warga Rampi dikriminalisasi atau dirugikan oleh PT. Kalla Arebamma,” kuncinya.

Untuk diketahui, terkait laporan pengaduan Direktur PT. Kalla Arebamma, Yeremi Vincentius di Polres Lutra, sejumlah warga Kecamatan Rampi telah diundang oleh penyidik Polres Lutra untuk dimintai keterangannya. Warga yang telah diperiksa oleh polisi dalam kasus ini, yakni Tokei Tongko (Tokoh Adat Rampi), Jon Senimin dan Tokoh Pemuda Rampi, Frans Paelo, serta Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (Ketum PB IPMR), Kevin Lempoy.

Diketahui pula, PT. Kalla Arebamma telah memiliki IUP-OP sejak tahun 2017 lalu dan memiliki ribuan hektar luas lahan konsesi di Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak PT. Kalla Arebamma belum dapat dikonfirmasi. (***/RED)

SAPA Minta Kedua Calon Gubernur Aceh Nyatakan Sikap, Jika Terpilih akan Alihkan Gas 3kg ke BUMG

Banda Aceh - Suaraindonesia1, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara tegas menantang kedua calon Gubernur Aceh untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, yaitu masalah distribusi dan harga gas subsidi 3kg. Persoalan ini, menurut SAPA, telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas dari pemerintah.

“Kami menantang kedua calon gubernur Aceh untuk secara terbuka menyatakan sikap mereka. Jika terpilih, mereka harus berjanji untuk segera menyelesaikan masalah gas subsidi 3kg ini. Pangkalan gas 3kg harus dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa agar distribusinya lebih terkontrol dan harga dapat ditekan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami. Minggu 20 Oktober 2024.

Fauzan menilai pemerintah Aceh selama ini tidak serius dalam menangani masalah distribusi dan pengawasan harga gas 3kg. Meskipun HET telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung, kenyataan di lapangan jauh berbeda. "Kami belum menemukan pangkalan yang menjual gas sesuai HET. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Padahal, gas 3kg merupakan kebutuhan pokok, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi ini," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa permainan harga dan stok gas subsidi di lapangan sudah berlangsung secara masif. "Seharusnya pemerintah memiliki kontrol penuh atas stok dan harga gas subsidi 3kg karena ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ada kelangkaan yang sengaja diciptakan, harga yang tidak sesuai ketentuan, dan masyarakat yang paling dirugikan."

SAPA menegaskan bahwa kedua calon gubernur Aceh harus berkomitmen kuat untuk mengatasi persoalan ini. “Selesaikan dulu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Solusi terkait distribusi gas subsidi 3kg harus dimasukkan ke dalam visi dan misi mereka, serta disertai pernyataan sikap yang jelas," tambah Fauzan.

SAPA berharap Mualem dan Bustami, sebagai calon gubernur, serius menanggapi tantangan ini dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami menantang mereka untuk berani menyatakan sikap. Jika terpilih, persoalan gas subsidi harus menjadi prioritas utama dan distribusinya dialihkan ke BUMG di setiap desa,” tutup Fauzan.

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara mengaku sangat mendukung usulan SAPA agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa. 

Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Aceh.

Katanya, distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal. Ia meminta agar pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas elpiji subsidi yang kerap merugikan masyarakat.

Demikian juga yang diungkapkan salah satu Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mj Thabari, ia mendesak Pj Gubernur Aceh dan DPRA untuk segera memanggil Pertamina terkait permasalahan distribusi gas LPG 3 kg yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. 

Mereka meminta agar distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa masing-masing, guna memastikan gas tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Menurut mahasiswa, permainan dalam distribusi gas sangat merugikan masyarakat. Mereka sepakat dengan usulan Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar gas 3 kg dialihkan ke setiap BUMG desa.

“Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini sangat meresahkan. Sangat sepakat dengan SAPA, jika distribusi ini dikelola langsung oleh BUMG di setiap desa, kami yakin proses distribusi akan lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat menekan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di lapangan,” kata Mj Thabari.

Red

Mari Bersama Berdoa untuk PILKADA di Kota Masing-Masing

Jakarta, suaraindonesia1.com

Gerakan Indonesia Berdoa kembali menggelar Doa Kesatuan Untuk PILKADA aman dan damai pada 15 November 2024 mendatang. Doa Bagi Bangsa ini diselenggarakan untuk Pilkada serentak di 545 daerah dengan rincian 415 Kabupaten, 93 Kota dan 37 Provinsi se-Indonesia agar rencana Tuhan digenapi bagi Indonesia.  Demikian siaran pers yang disampaikan panitia Indonesia Berdoa.

Seperti diketahui sebelumnya, pada 24 Agustus 2024 Panitia Indonesia Berdoa telah menyelenggarakan Doa Bagi Bangsa untuk bersyukur atas peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden dan Wapres, Joko Widodo dan Maruf Amin ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Puncak doa bersama ini berlangsung di GBI Mawar Sharon di Kelapa Gading diikuti 411 Kabupaten/ Kota di Indonesia dan bersama disapora di 21 negara. 

Warga Gereja dapat melihat momen bersejarah Indonesia Berdoa di https://www.youtube.com/live/hm9Z-iaT_tk?si=hk6R3RTtwiVMeA13

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak di seluruh Indonesia yang berlangsung pada 27 November 2024 maka untuk kelangsungan dan kedamaian perhelatan besar pertama di Indonesia, akan diselenggarakan Indonesia Berdoa yang melibatkan 545 kabupaten/ kota, provinsi dan Jakarta menjadi pusat kegiatan. Doa Kesatuan ini penting dan strategis untuk memohonkan agar Tuhan turut campur sehingga berlangsung aman dan damai.

Berbagai pimpinan gereja lintas sinode mendukung penuh Gerakan Indonesia Berdoa seperti Pdt. Dr. Ir. Niko Nyotorahardjo, Pdt. Dr. Ir. Bambang Widjaja, Pdt. Dr. Jason Balompapoeng, Pdt. Rubin Adi, Pdt. Edy Leo, Pdt. Dr. Gilbet Lumoindong, Pdt. Erwin Widjaja, Pdt. Ir. Suyapto Tandywasesa M.Th dan banyak lagi pemimpin gereja terlibat didalamnya.

Gembala GBI Gatot Subroto Pdt. Dr. Niko Nyotorahardjo mengungkapkan bahwa doa untuk bangsa penting.  Alkitab mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana Aku buang.  

Artinya kota atau negara dimana kamu tinggal doakan kota atau negara itu, sebab kesejahteraan kota atau negara itu adalah kesejahteraanmu.

“Karena kita tinggal di Indonesia, maka usahakan doakan kota-kota dan negara Indonesia agar sejahtera. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. 

Kita akan memasuki Pilkada Serentak dan baru saja pelantikan presiden dan wakil presiden baru, karena itu saya mengajak semua umat kristiani untuk berdoa dalam acara Indonesia Berdoa pada 15 November 2024.” Kita bersama berdoa, agar Indonesia diberkati Tuhan, para pemimpin yang akan terpilih, melakukan apa y ang dikehendaki Tuhan. Damailah Indonesiaku!     

   

Ajakan yang sama disampaikan Pdt. Dr. Ir. Bambang Widjaja. Gembala GKPB/ MPH PGI mengungkapkan Indonesia Berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan negara dimana kita berada merupakan perintah Tuhan. Dalam Yeremia Pasal 29:7 Allah bersabda, “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana Aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu!”

Atas dasar firman Tuhan itu, lanjut Pdt. Bambang, dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak maka tanggal 15 November mendatang akan dilaksanakan pertemuan Indonesia Berdoa di Nafiri Convention Hall Central Park, Jakarta Barat. Di mulai pukul 17.00 dan serentak dilakukan di berbagai Kota/ kabupaten dan Provinsi

“Pilkada sekarang ini sangat penting, sebab pemilihan kali ini akan dilakukan di 545 kota, di seluruh Indonesia. 

Artinya bagaimana kelanjutan Indonesia ke depan ditentukan oleh doa orang benar. Keterlibatan kita semua untuk berdoa menentukan hari esok dan masa depan bangsa. Mari usahakan kesejahteraan bagi negeri kita,” ajaknya.

Dukungan juga disampaikan Ketua Umum PGPI Pdt. Dr. 

Jason Balompapoeng yang menegaskan mendukung penuh semua kegerakan Indonesia Berdoa menuju pelaksanaan puncak doa bagi bangsa, teristimewa untuk Pilkada serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Kiranya Damai Sejahtera Allah yang melampau akal manusia boleh menudungi Indonesia dan menutup bungkus Indonesia. Sehingga hari pelaksanaan pilkada serentak itu Indonesia boleh berada dalam keadaan aman dan damai.

Senada dengan itu, Ketua Sinode GBI Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham mengajak dan mengundang seluruh umat untuk berdoa bersama-sama bagi Pilkada Serentak yang dilakukan 27 November mendatang. 

Maka tanggal 15 November, 12 hari sebelum Pilkada, kita berdoa bersama di seluruh kota yang menyelenggarakan Pilkada juga akan diadakan Indonesia Berdoa.

“Kita berharap untuk setiap gereja-gereja lokal, khususnya GBI diadakan mobilisasi doa sehingga pemilihan kepala daerah ini berlangsung damai sejahtera, aman dan damai, demi kemuliaan Tuhan. Indonesia tetap jaya,” tandasnya.

Hal sama disuarakan, Pdt. Ir. Edy Leo, MTh dari AbbaLove Ministry mengajak bersama-sama dalam iman dan doa, kita berdoa agar pemimpin-pemimpin baru terpilih kehendak Tuhan dinyatakan kerajaannya diluas di Indonesia. Kita berdoa agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera yang diberkati Tuhan. Mari kita semangat untuk berdoa bersama.

Ajakan yang sama juga datang dari Pdt. Dr. Gilbert Lumoindong. Ia  mengingatkan bahwa 15 November pada puncak doa bersama di Jakarta dan serentak di daerah, agar Pilkada serentak tidak ada yang coba bermain, segala kecurangan dan kegelapan, kita berdoa agar yang terbaik menjadi gubernur, bupati, walikota dan wakilnya. “Mari tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa,” ajaknya sembari mengaminkan.

Harapan dan ajakan yang sama disampaikan mereka yang terlibat langsung dalam kepanitiaan seperti Pdt. Erwin Widjaja dan Pdt. Ir. Suyapto Tandywasesa M.Th.  Pdt. Erwin Widjaja menyampaikan hal yang sama, penting doa untuk kelangsungan Pilkada Serentak yang aman dan damai yang memilih pemimpin yang terbaik. “Jadi ini sangat luar biasa, karena baru pertama dilakukan serentak. Biar Indonesia maju dengan nusantara baru.” Ditambahkan Pdt. Ir. Suyapto Tandywasesa M.Th.

Pdt. Andy Markus selaku Ketum Panitia mengundang seluruh pimpinan gereja, pendeta dan jemaat untuk sama-sama berdoa memohon kedamaian dan pemimpin bijaksana untuk Indonesia. “Ibadah doa bersama ini dipusatkan di Nafiri Convention Hall Central Park, Jakarta Barat dan disiapkan secara streaming untuk diikuti berbagai gereja di seluruh Indonesia dimulai pukul 17.00.  Mari hadir untuk Indonesia Berdoa,” ajaknya.

Menurut Dr. Antonius Natan, selaku Humas menyatakan bahwa “Sebagai umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari Indonesia tidak tergantung kepada keputusan politik, namun Indonesia sangat tergantung kepada kehendak dan rencana Allah. Doa orang benar besar kuasanya. 

Kesejahteraan kota dan berkat turun atas bangsa Indonesia merupakan bagian dari jawaban doa doa orang benar. Gereja terus berdoa agar Indonesia memasuki era baru dalam perubahan moral dan etika yang sesuai budaya bangsa”.

“Puncak Doa Bagi Bangsa, Indonesia Berdoa pasti akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan besar akan terjadi dan apabila Umat Tuhan tetap Bersatu. 

Bagi Umat yang berada di Jakarta mari berkumpul, berdoa dalam kesatuan pada tanggal 15 November 2024 di Nafiri Convention Hall, APL Tower Lantai 8 – Central Park, Jakarta Barat pada Pk 17.00 WIB. Doa Pujian Penyembahan Bersama NDC Worship. Untuk Umat yang berada di berbagai kota bisa melihat melalui Streaming Youtube @Indonesiaberdoa. Untuk informasi bisa hubungi +62 855-888-1919. Dan bagi yang ingin menabur kegerakan doa ini bisa transfer ke BCA 03.555.41.008 atas nama Yayada-Doa Bagi Bangsa” Demikian Dr. Cecilia Sianawati, SH., MA selaku Sekretaris Panitia Indonesia Berdoa. (YUMO)

Report, Jerry patty

Ketum PB IPMR Diadukan Direktur PT. Kalla Arebamma ke Polres Lutra

MASAMBA- Suaraindonesia1, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (Ketum PB IPMR), Kevin Lempoy diadukan Direktur PT. Kalla Arebamma, Yeremi Vincentius ke Polres Luwu Utara (Lutra) sehubungan dengan dugaan pencemaran nama baik  dan atau penyebaran berita bohong melalui ITE.

Kevin diintogasi oleh BANIT IDIK III TIPITER SAT RESKRIM Polres Lutra, Bripka Mustofa dengan dua belas pertanyaan atas laporan pengaduan Yeremi di Polres Lutra.

Saat menghadiri undangan klarifikasi penyidik Polres Lutra, Kevin didampingi dua otang Tim Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum M. Akbar, SH & Rekan, yakni William Marthom, SH dan Muh. Aksa Afandi, SH. 

Dalam pemeriksaan tersebut, Ketum PB IPMR Kevin menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal Direktur PT. Kalla Arebamma Yeremi.

“Saya jelaskan bahwa sebelumnya saya tidak kenal saudara Yeremi Vincentius selaku Direktur PT. Kalla Arebamma. Yang saya ketahui Cuma PT. Kalla Arebamma yang merupakan perusahaan yang akan melakukan penambangan emas di Kecamatan Rampi,” kata Kevin di depan penyidik saat diintrogasi di ruangan TIPITER Polres Lutra, Jumat 18 Oktober 2024.

Kendati demikian, Kevin mengakui pihaknya memang menyampaikan sejumlah statemen terkait kehadiran PT. Kalla Arebamma di Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulawesi Selatan, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Lutra pada awal Agustus 2024 lalu. 

Selain itu, Kevin juga mengakui bahwa statemen yang ia sampaikan dalam forum RDP di DPRD Lutra pada saat itu dikutip sejumlah wartawan dan diberitan.

“Selaku Ketum PB IPMR, kami meminta agar PT. Kalla Arebamma segera angkat kaki dari Rampi. Kehadiran PT. Kalla Arebamma di tana Rampi sangat tidak disetujui keberadaannya karena masyarakat adat Rampi merasa tidak perna menandatangani persetujuan dalam bentuk apapun, pihak PT. Kalla Arebamma dipastikan memanupulasi data tentang persetujuan masyarakat sehingga pemerintah menerbitkan izin produksi sejak tahun 2017,” statemen itu saya sampaikan saat RDP dan diberitakan oleh jurnalis, tegasnya.

Aktivis mahasiswa asal Kecamatan Rampi itu, juga menegaskan bahwa masyarakat Rampi menolak atau tidak setuju PT. Kalla Arebamma melakukan kegiatan penambangan di Kecamatan Rampi.

“Bahwa benar sebagian besar masyarakat Rampi menolak atau tidak setuju Kalla Arebamma melakukan penambangan di Kecamatan Rampi. Paling yang setuju hanya beberapa orang yang sudah dipekerjakan di PT. Kalla Arebamma,” sebut Kevin.

Usai mendampingi kliennya di Mapolres Lutra, penasehat hukum Kevin, Muh. Aksa Afandi, SH menjelaskan bahwa Kevin diperiksa oleh penyidik Polres Lutra terkait laporan pengaduan Direktur PT. Kalla Arebamma.

“Tadi kami selaku penasehat hukum Kevin, mendampingi saat dia menjalani pemeriksaan. Ketum PB IPMR diperiksa terkait pengaduan direktur perusahaan tambang yang akan melakukan penambangan emas di Kecamatan Rampi. Pemeriksaan itu, baru sebatas klarifikasi. Jadi belum masuk tahap sidik tapi masih penyelidikan,” terangnya.

Aksa menambahkan, bahwa ada yang janggal terkait dengan pengaduan Direktur PT. Kalla Arebamma sebab melaporkan kliennya yang merupakan tuan rumah atau warga Rampi, padahal mereka yang akan melakukan penambangan emas atau kekayaan alam di Rampi.

“Agak aneh juga ini PT. Kalla Arebamma. Masak iya, mereka mau menambang emas di Rampi tapi malah melaporkan warga setempat. Semoga peristiwa ini, bukan bahagian dari strategi untuk membungkam masyarakat adat Rampi,” ujar Advokat tersebut.

Lebih jauh Aksa juga mempertanyakan keabsahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Kalla Arebamma.

“Bahkan lebih aneh lagi jika masyarakat adat Rampi tidak mengetahui secara pasti soal IUP-OP yang dimiliki PT. Kalla Arebamma. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan itu, juga perlu dipertanyakan keabsahannya jika tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Rampi,” kuncinya.

Sekedar untuk diketahui, PT. Kalla Arebamma telah mengantongi IUP-OP sejak tahun 2017 lalu, dengan luas lahan konsesi ribuan hektar di wilayah Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulsel. 

Diketahui pula, Ketum PB IPMR, Kevin Lempoy selain didampingi penasehat hukumnya saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Lutra, dia juga didampingi sejumlah kader IPMR. (*****/Rilis)

KADES PELAWAN JAYA FIRNANDO BANTAH DUGAAN PUNGLI PTSL MELALUI SALAH SATU MEDIA ONLINE DI SAROLANGUN.

Salorangun - Suaraindonesia1,  Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bertujuan membantu masyarakat mendapatkan legalitas aset tanahnya lebih mudah. Namun, program pemerintah pusat itu disebut-sebut ada unsur pungutan liar (pungli). Praktik pungli ini terjadi di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi tersebut langsung ditepis Kepala Desa Pelawan Jaya Firnando. 

"Firnando Wahyudi Kepala Desa Pelawan Jaya mengatakan, Masyarakat penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut memberi sejumlah uang pertama Rp. 200 ribu sudah sesuai dengan Keputusan tiga Menteri dengan zona wilayah dan Rp. 300 ribu adalah sumbangan sukarela dari Masyarakat Calon Penerima Program PTSL untuk Kebutuhan makan Minum saat pengukuran nanti" di kutip dari media InDepthNews.id, terbit pada 18 Oktober 2024.

Sementara itu menurut keterangan dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan menerima asas manfaat dari program PTSL, dan panitia pengaju berkas ke kantor BPN Kabupaten Sarolangun. Dian Utama Saroja sebagai panitia program PTSL serta peserta pembuatan ini mengaku telah membayar Rp 100,000,- dan apa bila sertifikat itu jadi nanti,  baru dilunasi hingga berjumlah Rp. 500.000,-. "Saya sebagai pengaju dan membuat sertifikat untuk saya, saya baru bayar Rp.100.000,- dan nanti dilunasi Rp. 500.000,- ungkap dian utama Saroja kepada awak media ini. 

Pada hari berbeda dengan keterangan dari Herman Kelompok Masyarakat (kopmas) saat dikonfimasi dia telah membayar uang untuk biaya pembuatan sertifikat tanah nya dengan panitia bernama cik yun. Cik yun di desa pelawan jaya menjabat sebagai Kaur Pemerintahan."Saya membayar langsung ke cik yun jabatan beliau kaur pemerintahan dengan jumlah Rp. 600.000,- . Rp. 100.000,- untuk materai 10.000 sejumlah 10 lembar". Kata Herman sebagai kelompok masyarakat (kopmas) penerima program PTSL ini. (**) 

Pewarta : Team

Partai Golkar Peringati HUT ke-60 pada 20 Oktober 2024, Dan Berbagi Kasih Dengan Tema yang Diusung "Golkar Solid Indonesia Maju"

Sumba Barat Daya, SuaraIndonesia1.Com - Partai Golkar akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 pada 20 Oktober 2024 besok, bertepatan dengan momentum pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dalam rangkah HUT tersebut,Berbagai kegiatan pun disiapkan untuk menyambut hari jadi partai berlambang beringin itu.

Ketua Fraksi Partai Golkar SBD, Bernardus Bulu,SH terkait dengan penyelenggaraan Hut ke-60 Partai Golkar menerangkan, kalau perayaan ulang tahun Golkar kali ini terasa istimewa karena banyak momen-momen penting yang terjadi pada 2024. 

Ia pun membeberkan capaian-capaian yang berhasil diraih Partai Golkar selama tahun 2024.

Dijelaskannya kalau Partai Golkar tahun 2024 ini adalah tahun yang penting. Torehan-torehan kemenangan yang telah dilakukan dalam Pemilu 2024 di mana Partai Golkar berhasil menjadi pemen⁸ang kedua pada pileg 2024 dengan meraih lebih dari 23 juta suara,kata Bernardus Bulu kepada wartawan, Sabtu  (19/10/2024).

Tidak hanya di Pileg katanya, Partai Golkar juga berhasil memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Bahkan menurutnya, kemenangan akan lebih sempurna jika dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November tahun ini Partai Golkar berhasil meraih target kemenangan di atas 60%,sambungnya.

Karena itu, Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar akan diisi dengan berbagai kegiatan yang fokus pada penguatan dan konsolidasi organisasi untuk merebut hati rakyat melalui kerja nyata. Dan adapun HUT ke-60 Partai Golkar ini akan  mengusung tema 

“"" Golkar Solid untuk Indonesia maju ”"". 

Ketua Fraksi Partai Golkar SBD, Bernardus Bulu, SH kemudian membahas soal logo Golkar 60 tahun. Dia mengatakan, logo mencerminkan perjalanan 60 tahun Partai Golkar yang modern dan responsif terhadap perubahan.

"Logo 60 tahun ini melambangkan 6 dekade yang penuh makna dikelilingi lingkaran yang merupakan bagian dari perjalanan Partai Golkar yang bertransformasi menjadi a yang modern dan mampu merespon perubahan-perubahan dunia yang sedemikian cepat," ujar dia.,

"Lingkaran tersebut juga mempresentasikan solidnya kebulatan tekad dan semangat seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar di seluruh tanah air untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik, sambung dia.

Dia menjelaskan, rangkaian HUT ke-60 tahun 2024 akan dimulai dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di pusat, terutama menghormati para pahlawan Partai Golkar, yang berasal dari Partai Golkar, yang telah gugur, ucap dia.

Oleh karena itu jelang HUT Partai Golkar ke-60, DPD II Partai Golkar SBD atas rasa syukur dalam perjalanan kiprah 60 tahun Partai Golkar mengabdi untuk bangsa dan Negara, Kami berbagi kasih alahkadar secarah simbolis kepada anak dirumah perlindungan, Save Our Sumba ( Sos ), desa WeeLonda kecamatan Kota Tambolaka Sumba Barat Daya NTT.

Penyerahan bantuan tersebut jelang HUT Ke-60 Tahun Partai Golkar tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, secarah simbolis diterima oleh Ibu Imelda Sulis SetiaWati.

**** Emanuel Ledu ****

( SuaraIndonesia1.Com ).

JEG Bupati 'Pembayar' Hutang Daerah

Tahuna - Suaraindonesia1, Di tengah perhelatan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe, isu terkait Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi sorotan dan bahan kritik terhadap pasangan calon Jabes E. Gaghana (JEG) dan Patras Madonsa yang mengusung tagline “Menggana”. Sebagian pihak menyatakan bahwa PEN hanya menambah beban daerah, meskipun kenyataannya program ini telah menghasilkan beberapa perubahan signifikan di pusat kota Tahuna.

Dana PEN telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, seperti Pasar Rakyat Trikora dan hampir rampungnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liun Kendaghe Tahuna, yang diharapkan menjadi rumah sakit rujukan. Selain itu, masih banyak proyek lain, termasuk jalan dan prasarana yang dibangun menggunakan dana tersebut.

Menanggapi kritik ini, politisi senior Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes E. Gaghana, memilih merespon dengan tenang. Saat ditemui, ia hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa pinjaman PEN bukanlah pinjaman pribadi, melainkan pinjaman daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Saya kira, sebagai pemimpin, apapun bentuk pinjamannya, jika sudah dipakai untuk kepentingan rakyat, ya harus dibayar,” ujar Gaghana. Ia menambahkan bahwa selama masa jabatannya, ia tetap bertanggung jawab melunasi pinjaman dari kepemimpinan sebelumnya tanpa membedakan siapa yang berutang.

“Saya pada tahun 2018 masih melunasi pinjaman daerah dari tahun 1992 dan 1993, termasuk terkait pembangunan terminal Tona, Towo, dan Terminal Manente, dan saya selesaikan semuanya tanpa mengeluhkan kepada masyarakat,” jelas Gaghana.

Gaghana juga menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia turut melunasi utang Perusahaan Daerah Air Minum, semuanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Gaghana menegaskan bahwa pasangan “Menggana” hadir untuk melayani dengan semangat membawa Sangihe yang lebih religius dan berbudaya, serta menjadikan “Doa Adalah Kunci” sebagai tagline kampanyenya. (sam)