WB Lapas Ciangir Jadi Peternak Andal Panen 860 Kg Telur Tiap Hari

Banten, SuaraIndonesia1 – Gambaran tentang lembaga pemasyarakatan perlahan berubah. Di Lapas Kelas IIB Ciangir, Banten, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga aktif mengelola peternakan ayam petelur yang kini mampu menghasilkan sekitar 860 kilogram telur setiap hari.

Produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas, tetapi juga dipasarkan ke berbagai pasar di wilayah Tangerang dan Jakarta. Bahkan, telur hasil budidaya warga binaan kini mulai memasok kebutuhan sektor perhotelan.

Kepala Lapas Kelas IIB Ciangir, Soesanto Poedji Djatmiko, mengatakan program budidaya ayam petelur berkembang pesat meski usianya belum genap satu tahun.

"Saat ini kami memiliki tiga rumah budidaya ayam petelur. Setiap rumah terdiri atas tiga kandang dengan total sekitar 35 ribu ekor ayam. Ke depan kami menargetkan pengembangan hingga sekitar 60 ribu ekor agar produksi semakin meningkat," kata Soesanto, Kamis (9/7).

Menurutnya, setiap kandang dikelola langsung oleh warga binaan yang telah melalui proses asesmen.

"Mereka belajar memberi pakan, merawat ayam, mengontrol kesehatan ternak, hingga memanen telur setiap hari. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan produksi, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat," ujarnya.

Program ketahanan pangan di Lapas Ciangir tidak berhenti pada budidaya ayam petelur. Lapas ini juga mengembangkan peternakan domba, sapi, ayam kampung, budidaya ikan, serta pertanian.

Peternakan domba menjadi salah satu yang paling berkembang. Dari awalnya hanya memiliki 20 ekor, kini jumlahnya meningkat menjadi 85 ekor. Saat Iduladha lalu, sebanyak 25 ekor domba berhasil dipasarkan sebagai hewan kurban.

Di sektor pertanian, sekitar delapan hektare lahan produktif dimanfaatkan untuk menanam berbagai komoditas, mulai dari pakcoy, kale, mentimun, terong hingga padi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, menjelaskan bahwa warga binaan yang ditempatkan di Lapas Ciangir merupakan narapidana dengan kategori minimum security atau berisiko rendah.

"Mereka berasal dari berbagai lapas di wilayah Banten dan Jakarta, telah menjalani setidaknya separuh masa pidana, berkelakuan baik, dan lolos asesmen. Karena itu mereka dipercaya mengikuti program pembinaan berbasis asimilasi," ujar Lili.

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus implementasi program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Warga binaan tidak hanya mendapatkan ilmu di bidang peternakan dan pertanian, tetapi juga memperoleh premi atas hasil kerja mereka. Harapannya, saat kembali ke masyarakat mereka sudah memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang bermanfaat," katanya.

Salah seorang warga binaan, Mukhriji (21), mengaku banyak memperoleh pengalaman sejak mengikuti program peternakan domba di Lapas Ciangir.

Ia bahkan telah memiliki rencana untuk membuka usaha peternakan setelah menyelesaikan masa pidananya.

"Di kampung saya memang ada peternakan domba. Saya ingin memanfaatkan ilmu yang saya pelajari di sini untuk membangun usaha sendiri setelah bebas nanti," ujarnya.

Mukhriji menerima premi sekitar Rp 800 ribu setiap bulan. Sebagian uang tersebut ditabung sebagai modal usaha, sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani pembinaan.

Program yang dijalankan Lapas Kelas IIB Ciangir menjadi bukti bahwa proses pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga membuka jalan bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, dan kepercayaan diri agar siap kembali menjadi pribadi yang produktif di tengah masyarakat.

 (Red)

Kolaborasi Dispenal dan ITL Trisakti dalam Diseminasi Informasi

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Suasana kekeluargaan menyelimuti Gedung B4 Lantai 2 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal) ketika menerima kedatangan mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Kamis (9/7). Kunjungan yang diinisiasi oleh Unit Kerja Komunikasi Publik ITL Trisakti ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bentuk nyata sinergi antara institusi pertahanan negara dan dunia pendidikan tinggi dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat. Rombongan yang dipimpin Kepala Divisi Komunikasi Publik, Aris Nur Wijaya, bersama Kepala Pusat Karir ITL Trisakti, Widi Nugroho, tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan.

Rombongan diterima oleh Kasubdis Multimedia & Kontra Opini (Mulmed & Konop) Dispenal Kolonel Laut (KH) Pandji Utoro, S.Kom., M.Tr.Opsla., M.M., mewakili Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksmana Pertama TNI Tunggul, M.Han., beserta jajaran Subdis Mulmed dan Konop Dispenal. Dalam sambutannya, Kolonel Panji menekankan bahwa TNI AL saat ini tidak hanya bergerak di bidang operasi militer, tetapi juga aktif sebagai institusi yang terbuka untuk berbagi pengetahuan, khususnya dalam pengelolaan media dan informasi di tengah derasnya arus disinformasi.

"Kami melihat mahasiswa ITL sebagai mitra strategis untuk menyebarkan narasi positif kebangsaan melalui pendekatan komunikasi yang kekinian," ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa ITL Trisakti diajak untuk melihat dari dekat tiga unit kerja Dispenal, yaitu JJM TV, JJM Radio, dan News Media Center (NMC). Di JJM TV dan Radio, mahasiswa belajar bagaimana Dispenal mengemas informasi kebaharian menjadi konten audio-visual yang menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat. Sementara itu, di NMC, para peserta diperkenalkan dengan proses kurasi berita dan mekanisme fact-checking yang ketat sebelum informasi resmi TNI AL dipublikasikan. Pengalaman ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi mahasiswa ITL Trisakti yang mayoritas bergelut dengan dunia rantai pasok dan logistik, karena mereka mendapatkan perspektif baru bahwa logistik informasi juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan seperti halnya logistik barang.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal terjalinnya sinergi berkelanjutan antara Dispenal dan ITL Trisakti, khususnya dalam bidang komunikasi dan diseminasi informasi. Melalui interaksi langsung semacam ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh wawasan akademik, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat memperkaya pemahaman mereka mengenai peran strategis komunikasi publik di lingkungan institusi pertahanan. (RED)

Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Kasus TPPU Oknum Kejaksaan Ciderai Penegak Hukum Indonesia

MAKASSAR, SuaraIndonesia1.com – Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap munculnya perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Febri Ardiansyah. Aksi ini merupakan seruan moral agar aparat penegak hukum membuka tabir mega korupsi ini secara transparan.

Diketahui, Febri adalah Jampidsus Kejaksaan RI yang kerap menangani kasus-kasus besar, seperti di sektor pertambangan dan lainnya. Namun, akhir-akhir ini ia terseret kasus dugaan TPPU perihal batu bara, Krakatau Steel, dan PT ASABRI. Hal ini dikonfirmasi oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga dan kafe di Jakarta Selatan yang berisi emas dan mata uang asing.

Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, setiap perkara harus diusut secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aliansi Hukum Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Mendesak Kortas Tipikor Polri untuk tidak takut mengusut dan menindak tegas setiap oknum jaksa atau pejabat kejaksaan yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi maupun TPPU.

2. Mendorong pengusutan seluruh dugaan tindak pidana yang melibatkan aparatur penegak hukum secara transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menguatkan Polri agar tidak mundur dalam membuka tabir mega korupsi yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Agung.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum agar prosesnya berjalan dengan transparan dan independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Koordinator Aliansi Hukum Indonesia, Fajar, menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia.

"Kepercayaan publik merupakan aset terbesar institusi penegak hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus diproses secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun," tegasnya.

(JO)

Sholat Ghaib Rachmat Gobel Digelar Khidmat di Masjid Marhumah, Bone Bolango

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Umat Islam di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan sekitarnya melaksanakan sholat ghaib untuk mendoakan almarhum Bapak Dr. (HC) Rachmat Gobel, tokoh pembangunan yang dikenal paling loyal dalam pengabdiannya untuk memajukan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ibadah tersebut dilaksanakan secara khusyuk setelah (ba’da) sholat Jum’at, bertempat di Masjid Marhumah, yang berlokasi di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Adapun jamaah yang turut serta dalam pelaksanaan sholat ghaib antara lain:

- Alek Kadir Tangah, S.A.P.

- Imam Rusdin Mancu

- Kepala Desa Moutong, Syamsul Moronggu, S.Sos.

- Takmirul Masjid, Samsul Pakaya

Selain para tokoh tersebut, pelaksanaan sholat ghaib juga diikuti oleh masyarakat sekitar dengan penuh ketertiban dan kekhusyukan, sebagai bentuk penghormatan terakhir serta doa bagi almarhum yang selama hidupnya memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah Gorontalo.

Semoga amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. (JO)

Apresiasi Polri, Forum Pemuda Gorontalo Tantang Kejaksaan Agung Buka Terang Dugaan Korupsi Internal

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Forum Pemuda Gorontalo memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas langkah penyitaan uang tunai senilai Rp67,2 miliar beserta sejumlah barang bukti lain dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan salah satu oknum petinggi di Kejaksaan Agung RI.

Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menilai langkah tersebut menjadi ujian nyata bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, selama ini Kejaksaan Agung tampil paling depan berbicara soal pemberantasan korupsi, namun ketika dugaan mulai mengarah ke internal institusinya sendiri, publik justru menunggu apakah standar yang sama akan benar-benar diterapkan.

"Jangan sampai Kejaksaan Agung hanya berani mengadili orang lain, tetapi gagap ketika dugaan itu menyentuh rumah sendiri. Hukum tidak boleh tajam ke luar, tetapi tumpul ke dalam. Kalau ingin dipercaya rakyat, tunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum," tegas Zasmin.

Ia mengatakan penyitaan uang puluhan miliar rupiah beserta mata uang asing dan emas batangan bukanlah perkara yang bisa dianggap sepele. Karena itu, penyidikan harus terus dikembangkan hingga mampu mengungkap siapa pun yang diduga bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah.

"Publik sudah terlalu sering disuguhi slogan pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi pencitraan, melainkan keberanian membongkar fakta meskipun mengarah kepada pejabat tinggi penegak hukum sendiri. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya keras kepada rakyat kecil, tetapi lunak kepada elite kekuasaan," ujarnya.

Forum Pemuda Gorontalo menegaskan dukungan penuh kepada Polri agar tetap bekerja secara independen tanpa tunduk pada tekanan politik maupun tekanan antar lembaga.

"Kalau memang tidak ada keterlibatan, buktikan melalui proses hukum yang transparan. Tetapi kalau ada bukti yang cukup, siapa pun orangnya harus diproses. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena memakai seragam atau memiliki jabatan tinggi," katanya.

Terkait pihak yang dikaitkan dengan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Zasmin menegaskan bahwa seluruh dugaan harus diuji melalui proses hukum yang objektif dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

"Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, apabila terdapat alat bukti yang cukup terhadap siapa pun, termasuk apabila penyidikan mengarah kepada pejabat tinggi Kejaksaan Agung, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dan tanpa perlindungan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan sesuai hukum," ujarnya.

Menurut Zasmin, perkara ini akan menjadi tolok ukur apakah supremasi hukum benar-benar ditegakkan atau justru masih dipengaruhi kepentingan kekuasaan.

"Rakyat sedang mengawasi. Jangan biarkan kepercayaan publik runtuh hanya karena ada kesan bahwa aparat penegak hukum saling melindungi. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa tidak ada institusi yang kebal dari proses hukum. Indonesia membutuhkan keberanian menegakkan hukum secara adil, bukan keberanian yang hanya berlaku kepada pihak di luar lingkaran kekuasaan."

Ia pun berharap penyidikan terus dikembangkan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara terang-benderang demi kepastian hukum, keadilan, dan penyelamatan keuangan negara. (JO)

APKOMINDO dan APTIKNAS Siap Bersinergi Sukseskan Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026, Mendorong Indonesia Menjadi Pusat Inovasi Aplikasi Digital Dunia

Tangerang - Suaraindonesia1, Transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Di tengah pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI), cloud computing, Internet of Things (IoT), big data, blockchain, dan keamanan siber, industri aplikasi digital berkembang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi sekaligus fondasi peningkatan daya saing bangsa. Dengan jumlah pengguna internet yang besar, bonus demografi, serta ekosistem digital yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang strategis untuk tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga bertransformasi menjadi negara yang melahirkan inovasi dan aplikasi digital berkelas dunia.

Semangat tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026, sebuah inisiatif strategis dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk memperkuat ekosistem aplikasi digital nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Bagi APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), IN-APPS bukan sekadar agenda tahunan ataupun forum diskusi industri, melainkan momentum nasional untuk mempercepat lahirnya industri aplikasi digital Indonesia yang inovatif, berdaya saing global, dan mampu menghasilkan kekayaan intelektual karya anak bangsa.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Soft Launching Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026 yang diselenggarakan pada Rabu, 8 Juli 2026, di Sinar Mas Land Experience Center, Biomedical Campus D-HUB SEZ, BSD City, Tangerang. Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan puncak IN-APPS 2026 yang akan berlangsung pada 16–17 September 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Mengusung tema "Application as the New Engine of Creative Economy Growth", IN-APPS 2026 dirancang sebagai forum kolaborasi nasional yang secara khusus menempatkan subsektor aplikasi sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri TIK, perusahaan platform digital, software house, startup, investor, akademisi, asosiasi, komunitas digital, dan media dalam satu ekosistem yang saling memperkuat untuk mempercepat lahirnya inovasi digital nasional.

Rangkaian Soft Launching Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026 diawali dengan sambutan dari Panji Himawan, Senior Vice President Corporate Communication & Public Affairs Sinar Mas Land, selaku tuan rumah. Selanjutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, secara resmi membuka rangkaian IN-APPS 2026 melalui penyampaian pidato kunci (keynote speech) yang dilanjutkan dengan seremoni peluncuran. 

Acara kemudian diteruskan dengan sesi doorstop bersama media serta diskusi panel bertajuk "Building Indonesia's Future Through Digital Applications" yang menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu Tri Wahyudi, Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif; Irawan Harahap, CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land; Djarot Subiantoro, Ketua Umum Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI); serta Aditya Adiguna, Direktur Utama PT KAYA Indonesia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Rian Firmansyah, BBA., M.Com. (Rian Syaf), Staf Khusus Menteri Ekonomi Kreatif Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga, yang menunjukkan dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Rian Syaf semakin menegaskan komitmen Kementerian Ekonomi Kreatif dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat dengan asosiasi, dunia usaha, komunitas, akademisi, investor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi dan aplikasi digital di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, S.H., (Hoky) didampingi Sandy Kusuma, Wakil Ketua Umum I Bidang Talenta Digital, serta Angelika Putri, Ketua Komite Tetap Teknologi Finansial & Inovasi Pembayaran Digital. 

Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Maulis Taufik Kosasih, S.Pd., Ketua Komite Tetap Digital Marketing, Branding & Pengembangan Produk Digital, bersama Yuliyanti, Ketua Komite Tetap Humas & Komunikasi Internal dan Eksternal APTIKNAS, mewakili organisasi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Outlook Ekonomi Kreatif Klaster Berbasis Teknologi dan Konten Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta Selatan. FGD tersebut merupakan bagian dari penyusunan Outlook Ekonomi Kreatif sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional, sekaligus menghimpun berbagai masukan strategis dari para pemangku kepentingan, khususnya asosiasi ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Menteri Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor aplikasi bahkan menjadi penyumbang investasi terbesar di sektor ekonomi kreatif sepanjang tahun 2025. Aplikasi digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai produk teknologi, tetapi telah berkembang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperluas inklusi digital, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, menegaskan bahwa keberhasilan membangun industri aplikasi nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, asosiasi, komunitas, media, dan investor menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan produk digital yang memiliki daya saing internasional.

APKOMINDO dan APTIKNAS memandang penyelenggaraan IN-APPS 2026 hadir pada momentum yang sangat tepat. Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, logistik, pertanian, hingga UMKM. Di sisi lain, kebutuhan terhadap aplikasi digital yang aman, inovatif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat terus meningkat secara signifikan.

Namun, besarnya pasar digital Indonesia juga menghadirkan tantangan. Sebagian besar nilai ekonomi digital nasional masih dinikmati oleh platform global. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemampuan nasional dalam menghasilkan solusi digital berbasis inovasi, membangun kekayaan intelektual sendiri, serta melahirkan lebih banyak perusahaan perangkat lunak yang mampu bersaing di pasar internasional.

Bagi APKOMINDO dan APTIKNAS, pembangunan ekonomi digital Indonesia harus memasuki babak baru. Keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah pengguna internet atau transaksi digital, tetapi dari kemampuan bangsa dalam menciptakan teknologi sendiri, membangun software house nasional, mengembangkan startup berbasis teknologi, memperkuat perusahaan Artificial Intelligence (AI), serta menghasilkan aplikasi digital karya anak bangsa yang memiliki daya saing global.

Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., (Hoky) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atas penyelenggaraan Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026 sebagai wadah kolaborasi nasional untuk memperkuat industri aplikasi digital Indonesia.

Menurut Soegiharto Santoso, yang akrab disapa Hoky, penyelenggaraan IN-APPS memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah konferensi atau pameran teknologi. Forum ini merupakan momentum strategis untuk membangun kesamaan visi bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menciptakan inovasi digital, menghasilkan kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP), serta membangun industri perangkat lunak nasional yang mampu bersaing di tingkat global.

"APKOMINDO dan APTIKNAS menyambut dengan penuh antusias penyelenggaraan Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026. Kami memandang forum ini sebagai gerakan kolaborasi nasional yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, investor, startup, dan para inovator dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat lahirnya industri aplikasi digital Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing global."

Menurutnya, Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan digital dunia. Jumlah penduduk yang besar, bonus demografi, meningkatnya penetrasi internet, serta semakin banyaknya talenta digital merupakan fondasi yang harus dioptimalkan melalui kolaborasi yang kuat dan kebijakan yang berpihak pada inovasi nasional.

"Selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia. Kini saatnya kita mengubah paradigma tersebut. Indonesia harus melangkah lebih jauh, bukan sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi produsen inovasi dan pusat pengembangan aplikasi digital dunia. Kita harus melahirkan lebih banyak software house nasional, startup teknologi, perusahaan Artificial Intelligence, serta produk digital karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar global." Tutur Hoky, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI.

Hoky menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai transaksi elektronik atau jumlah pengguna internet, melainkan dari kemampuan Indonesia menciptakan teknologi sendiri, memperluas ekspor perangkat lunak, membangun perusahaan digital yang kompetitif, serta menghasilkan kekayaan intelektual yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sebagai salah satu asosiasi TIK terbesar di Indonesia dengan lebih dari 2.000 perusahaan anggota yang tersebar di 31 kota dari Aceh hingga Papua, APTIKNAS menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026 serta memperkuat ekosistem aplikasi digital nasional.

"Melalui jaringan APKOMINDO dan APTIKNAS di seluruh Indonesia, kami siap memperkuat kolaborasi antarpelaku industri, meningkatkan kompetensi talenta digital, memfasilitasi business matching, memperluas pemanfaatan aplikasi karya anak bangsa, serta membuka peluang investasi dan kemitraan yang lebih luas bagi para pengembang aplikasi Indonesia."

Ia menambahkan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, Cybersecurity, Internet of Things (IoT), Big Data, dan berbagai teknologi digital lainnya membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melahirkan generasi baru perusahaan teknologi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung inovasi lokal, perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan standar keamanan informasi, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi perusahaan teknologi Indonesia.

Dalam membangun ekosistem tersebut, APKOMINDO dan APTIKNAS terus mendorong pendekatan Hexa Helix, yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, media, dan investor sebagai fondasi bagi pengembangan riset, inovasi, inkubasi startup, penguatan talenta digital, hingga komersialisasi produk teknologi Indonesia ke pasar global.

Selama ini APKOMINDO dan APTIKNAS secara konsisten berkontribusi terhadap percepatan transformasi digital nasional melalui seminar, konferensi, workshop, pelatihan, sertifikasi profesi, business matching, roadshow teknologi, serta berbagai program kolaborasi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra industri. Seluruh program tersebut merupakan implementasi semangat 3B APTIKNAS: Berkolaborasi, Bersinergi, dan Berinovasi untuk Membangun Masa Depan Digital Indonesia.

Menutup pernyataannya, Hoky mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan IN-APPS 2026 sebagai titik awal penguatan industri aplikasi nasional.

"Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026 harus menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Forum ini harus menjadi titik tolak lahirnya gerakan nasional untuk membangun industri aplikasi digital Indonesia. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, media, dan investor berjalan dalam satu visi yang sama, saya optimistis Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga tumbuh sebagai salah satu pusat inovasi aplikasi digital dunia. Inilah kontribusi nyata yang harus kita wujudkan bersama menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, berdaya saing global, dan berdaulat secara digital." Pungkas Hoky. (Hndr)

Imigrasi Jabar Cek Langsung Layanan Paspor Depok hingga Temui Pemohon

Depok, suaraIndonesia1.com, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Syahrioma Delavino, turun langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan keimigrasian.

Kunjungan itu dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, tertib, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungan tersebut, Syahrioma didampingi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat. Ia meninjau ruang pelayanan, mengecek fasilitas yang digunakan masyarakat, serta melihat langsung proses pelayanan keimigrasian.

Tak hanya itu, Syahrioma juga berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus dokumen keimigrasian. Ia ingin memastikan pelayanan yang diterima pemohon berlangsung cepat, jelas, dan memberikan kepastian.

Menurut Syahrioma, kehadiran pimpinan di lapangan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik agar terus meningkat.

"Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan pelayanan benar-benar berjalan sesuai standar dan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat," papar Syahrioma Delavino dalam siaran pers, Rabu (8/7).

"Kami ingin seluruh jajaran menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, transparan, serta menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan," lanjutnya.

Selain meninjau pelayanan, Syahrioma memberikan arahan kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Ia meminta setiap pegawai menjaga disiplin, meningkatkan kompetensi, dan terus memperkuat budaya melayani.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi yang diberikan Kantor Wilayah.

"Monitoring ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan," lugas Irvan Triansyah.

"Kami akan terus meningkatkan kompetensi pegawai, memperkuat pengawasan internal, serta menghadirkan inovasi agar pelayanan keimigrasian semakin mudah diakses dan memberikan kepastian bagi masyarakat," kata tambahnya.

Irvan menambahkan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok terus melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga optimalisasi fasilitas pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, nyaman, dan efisien.

Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat dalam menjaga kualitas pelayanan di seluruh satuan kerja. 

Kegiatan itu juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan standar operasional, serta mendorong inovasi pelayanan publik.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat berharap pelayanan keimigrasian semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah yang profesional, transparan, dan berintegritas. 

(Red)

PUPR Bone Bolango Serahkan Bukti Setoran TGR, APKPD Minta Surat Pertanggungjawaban Resmi

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Kasus temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait proyek peningkatan jalan di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 memasuki tahap baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone Bolango mulai menyerahkan dokumen yang diduga sebagai bagian dari tindak lanjut atas temuan tersebut.

Pada Rabu (8/7/2025), Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango mengirimkan salinan nota bukti setoran ke kas daerah kepada awak media melalui pesan WhatsApp. Dokumen tersebut dikirim oleh Kepala Bidang Bina Marga selaku pejabat struktural di dinas terkait. Dalam pengiriman tersebut, terdapat dua nota setoran masing-masing bernilai Rp70.497.000 dan Rp186.609.000 yang diklaim sebagai bukti penyetoran ke kas daerah.

Pengiriman nota setoran itu langsung menuai respons dari Ketua Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD), Wahyu Pilobu. Menurut Wahyu, pokok persoalan bukanlah semata telah dibayarkannya Tuntutan Ganti Rugi (TGR), melainkan apakah Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango telah menyusun dan menyampaikan surat pertanggungjawaban resmi yang memuat dasar, kronologi, dan bentuk penyelesaian atas temuan tersebut. Baginya, bukti setoran saja dinilai belum cukup untuk menjawab seluruh aspek pertanggungjawaban administrasi.

"Yang kami persoalkan bukan TGR-nya. TGR memang harus dibayarkan apabila menjadi kewajiban. Namun, yang ingin kami lihat adalah surat pertanggungjawaban resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango. Bukti setoran saja tidak otomatis menjelaskan bagaimana temuan itu diselesaikan secara administratif," tegas Wahyu.

Wahyu juga menambahkan bahwa ketika suatu temuan telah dituangkan dalam LHP BPK, rekomendasi yang diberikan sudah jelas, yakni penyelesaian melalui TGR. Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab wajib membayarkan TGR dan menyetorkannya ke kas daerah. Karena itu, menurut dia, yang menjadi perhatian APKPD bukan lagi kewajiban pembayaran TGR, melainkan pertanggungjawaban administratif yang menyertai penyelesaian temuan tersebut.

"Waktu temuan itu sudah masuk dalam LHP BPK, rekomendasinya sudah jelas, yaitu TGR. Kewajiban pihak yang bersangkutan adalah membayarkan TGR tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah. Jadi, yang kami pertanyakan bukan kewajiban itu, melainkan bagaimana pertanggungjawaban administrasinya disampaikan kepada publik," ujarnya.

Atas hal tersebut, Wahyu mengungkapkan bahwa penyetoran TGR tidak boleh dijadikan akhir dari persoalan. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait untuk mengaudit ulang seluruh dokumen, volume, serta proses pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, banyaknya kejanggalan yang terungkap justru menjadi alasan kuat untuk memastikan apakah proyek itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau masih menyisakan persoalan yang belum terungkap.

"Jangan berhenti hanya pada penyetoran TGR. APH dan instansi terkait harus mengaudit ulang seluruh dokumen, volume, serta proses pelaksanaan proyek ini secara menyeluruh. Terlalu banyak kejanggalan yang muncul untuk diabaikan. Audit ulang diperlukan agar publik memperoleh kepastian apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau masih terdapat persoalan lain yang perlu ditindaklanjuti," ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Wahyu Pilobu memberikan tenggat waktu satu minggu kepada APH untuk mulai melakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.

"Kami memberikan waktu satu minggu kepada APH untuk segera turun melakukan audit dan menyelesaikan seluruh persoalan ini secara menyeluruh. Jika dalam tenggat waktu itu tidak ada langkah nyata untuk menuntaskan persoalan ini, kami bersama rekan-rekan aktivis akan turun langsung mendesak APH agar menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa kejelasan," pungkasnya.

(JO)

KTNA Bone Bolango Gelar Rembug Harian, Tindak Lanjut PENAS dan Persiapan Pemilihan Ketua

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bone Bolango menggelar Rembug Harian di Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, pada Rabu (08/07/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi partisipasi pada Pekan Nasional (PENAS) XVII sekaligus merumuskan program kerja ke depan.

Rembug dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konsumsi Pangan (Kabidluh) Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Bone Bolango, Yoana Rahman, STP, MSi, mewakili Kepala Dinas. Dalam sambutannya, Yoana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegigihan kontingen KTNA Bone Bolango yang telah mengharumkan nama daerah dan Provinsi Gorontalo di kancah nasional.

Turut hadir dalam forum tersebut unsur Balai Riset dan Pengembangan (BRMP) Provinsi Gorontalo yang memberikan sosialisasi serta menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan KTNA dalam penataan lokasi Gelar Teknologi (Geltek) pada even PENAS lalu. Selain itu, Koordinator Penyuluh Bonebol, Zulkifly Rauf, turut mensosialisasikan program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

Komitmen dan Capaian Strategis Pasca PENAS

Ketua KTNA Bone Bolango, Faisal Mohie, ST, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Bone Bolango, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Ketua KTNA Provinsi H. Ardjun Mogulaingo, SH, Ketua Panitia PENAS XVII DR. Ir. H. Mulyadi Mario, hingga seluruh kontingen yang telah berpartisipasi aktif.

"Kami banyak menerima ilmu terkait kemajuan teknologi pertanian dan perikanan selama PENAS. Harapannya, pengetahuan ini dapat diterapkan di lahan masing-masing," ujar Faisal yang akrab disapa Famo.

Salah satu capaian penting yang diumumkan dalam rembug adalah persetujuan dari Bupati Bone Bolango untuk pemanfaatan lahan seluas 2 Hektar milik Pemda di kompleks GOR HP. Lahan tersebut akan dijadikan lokasi Gelar Teknologi (Geltek) mandiri milik KTNA Bone Bolango, meniru keberhasilan lokasi serupa di Limboto.

Pengurus Baru dan Agenda Pemilihan Ketua

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penambahan struktur kepengurusan KTNA Bone Bolango. Toni Mohamad dipercaya sebagai Koordinator Bidang Sosial Masyarakat Petani dan Nelayan, didampingi anggota Nasir Abas Amuntu, SPt, MSi. Sementara itu, Abd. Kadir Lahmutu ditunjuk sebagai anggota Bidang Pemuda Tani, dan Yamin Mahmud sebagai anggota Bidang UMKM.

Rembug juga menetapkan bahwa pemilihan Ketua KTNA periode 2026-2031 akan digelar pada 27 Juli 2026 mendatang. Bersamaan dengan itu, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) akan segera dituntaskan dan dibagikan kepada anggota pada hari pemilihan.

Perjuangan UMKM dan Inovasi Peternakan

Menyikapi tindak lanjut program, Famo menegaskan bahwa proposal pengajuan bantuan dari KTNA Kecamatan Kabila, khususnya Desa Tanggilingo untuk UMKM Pembuat Kue Kerawang, akan segera diperjuangkan ke kementerian di Jakarta.

Di sektor peternakan, kemajuan signifikan terlihat pada konsep Kandang Ayam Ras Petelur Minimalis. Kerjasama dengan Dinas Peternakan & Perkebunan Provinsi Gorontalo akan segera direalisasikan. Rencananya, besok (Rabu, 9 Juli 2026), akan dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Formulasi Pakan di lokasi Farm Azzam Mandiri, Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara. Mengusung tema "Pakan Cerdas Untuk Ayam Petelur Modern", acara ini akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

Dukungan Penuh dan Penutupan

Rembug turut dihadiri anggota DPRD Bone Bolango, yakni Abd. Rahman Ngabito, Imran Mahmud, dan Hendra Suleman. Sebagai Wakil Ketua KTNA, Hendra Suleman beserta rekan-rekannya menyatakan kesiapan untuk mem-backup seluruh kegiatan dan kebutuhan KTNA ke depan. Dukungan tersebut dibuktikan dengan aksi pembayaran iuran anggota yang dinaikkan menjadi Rp 100.000 per bulan, khusus untuk anggota KTNA sebesar Rp 25.000 per bulan.

Acara yang dipandu oleh Wakil Ketua KTNA Zainal Abdi Ilolu dan Sekretaris Tri Tulus Budiono ini diakhiri dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada seluruh anggota kontingen Bone Bolango atas partisipasi mereka pada PENAS XVII, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (RED)

Bongkar Lapas Cipinang, Rieke DP Tegaskan Semua Warga Binaan Lewat Asesmen

Jakarta, SuaraIndonesia1.com , Apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang pertama kali memasuki lembaga pemasyarakatan? 

Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, saat melakukan peninjauan ke Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta.

Tidak sekadar mendengar paparan dari jajaran petugas, Rieke memilih melihat langsung setiap tahapan yang dijalani warga binaan baru. Mulai dari pemeriksaan awal, masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), hingga proses asesmen sebelum mereka ditempatkan di blok hunian.

Menurut Rieke, transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

"Saya ingin melihat sendiri bagaimana mekanisme ini berjalan. Jangan hanya berdasarkan laporan. Semua harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan," ujar Rieke lewat konten di IG pribadinya @riekediahp beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Rieke didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, serta Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani.

Rieke meninjau Blok E yang digunakan sebagai ruang masa pengenalan lingkungan bagi warga binaan yang baru masuk.

Pada tahap ini, seluruh warga binaan menjalani observasi dan asesmen sebelum ditempatkan ke blok pembinaan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing.

Rieke menegaskan tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa.

"Tidak ada karpet merah. Tidak ada privilege. Semua warga binaan diperlakukan sama di hadapan hukum dan aturan pemasyarakatan," tegasnya.

Ia menjelaskan masa pengenalan lingkungan umumnya berlangsung sekitar satu minggu dan dapat diperpanjang hingga satu bulan apabila diperlukan untuk kepentingan asesmen.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, mengatakan ruang Mapenaling saat ini berada di lantai bawah Blok E dengan lima kamar yang masing-masing berkapasitas lima orang.

"Lantai bawah digunakan sebagai ruang Mapenaling. Sedangkan lantai dua difungsikan untuk kebutuhan pengawasan terhadap warga binaan tertentu berdasarkan hasil asesmen risiko. Jadi bukan ruang khusus ataupun fasilitas istimewa," kata Wachid.

Ia menegaskan setiap keputusan penempatan didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan secara profesional.

"Kami mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi keamanan, dan kesehatan warga binaan. Ada warga binaan yang rutin menjalani cuci darah dua kali dalam sepekan sehingga ditempatkan di lantai bawah agar pelayanan kesehatannya lebih mudah. Semua berbasis kebutuhan, bukan karena status ataupun latar belakang," ujarnya.

Kalapas Kelas I Cipinang Syarpani menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya menerima pelimpahan warga binaan dalam jumlah terbatas setiap bulan.

"Biasanya sekitar 20 sampai 30 orang. Sebelum masuk blok pembinaan, mereka melewati pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan asesmen sesuai standar operasional prosedur," ujar Syarpani.

Menurut dia, seluruh petugas memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh warga binaan.

"Tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus. Hak warga binaan dipenuhi sesuai ketentuan, tetapi semua proses dilakukan berdasarkan aturan. Integritas menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan," katanya.

Selain memastikan mekanisme penerimaan berjalan baik, Rieke juga menyoroti persoalan overkapasitas yang masih membebani lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan sekitar 52 persen penghuni lapas berasal dari perkara narkotika. Karena itu, Komisi XIII DPR RI bersama pemerintah sedang mendorong implementasi KUHP baru, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta pembaruan kebijakan penanganan tindak pidana narkotika.

Menurut Rieke, penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui asesmen risiko akan menjadi salah satu solusi agar pelaku tindak pidana dengan kategori tertentu dapat diarahkan ke program rehabilitasi, sehingga kapasitas lapas dapat lebih terkendali.

Wachid menilai penerapan KUHP dan KUHAP yang baru akan memperluas penggunaan pidana alternatif sehingga tidak semua pelanggar hukum harus menjalani pidana penjara.

"Harapan kami, kebijakan tersebut mampu mengurangi kepadatan lapas sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih efektif," ujarnya.

Menutup kunjungannya, Rieke mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan menjaga integritas sebagai fondasi reformasi.

"Perubahan memang membutuhkan waktu. Namun, selama kita menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan terus memperbaiki tata kelola, saya optimistis sistem pemasyarakatan Indonesia akan semakin dipercaya masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal," pungkasnya. 

(Red)

Hubungan Eksekutif-Legislatif Terlalu Mesra, Fungsi Kontrol DPRD Bolsel Dianggap Tumpul

BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap jalannya pemerintahan daerah kembali menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai lembaga legislatif belum optimal dalam menjalankan kontrol terhadap penggunaan APBD, pelaksanaan program pembangunan, hingga kualitas pelayanan publik.

Aktivis masyarakat, Andika Wijaya, menyoroti pentingnya menjaga independensi DPRD agar tidak terkikis oleh hubungan yang terlalu harmonis dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kedekatan yang berlebihan berpotensi menumpulkan daya kritis legislatif dalam menjalankan amanat konstitusi.

Ia menegaskan, jika dinamika antara DPRD dan eksekutif lebih didominasi oleh upaya menjaga kenyamanan politik ketimbang menjalankan fungsi kontrol yang substantif, maka mekanisme pengawasan akan kehilangan esensi dan maknanya.

"Lembaga legislatif dibentuk sebagai penyeimbang kekuasaan. Apabila fungsi itu tidak dijalankan dengan tegas, maka pengawasan hanya akan menjadi formalitas belaka dan berisiko menggerus kepercayaan publik," ujar Andika.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa lemahnya kontrol dari DPRD dapat membuka celah bagi berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan. Mulai dari inefisiensi anggaran, proyek pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan, dapat terjadi apabila pengawasan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.

Andika menekankan, setiap kebijakan dan belanja daerah wajib diawasi secara objektif, mengingat seluruh anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat.

"Setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. DPRD tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena hubungan politik dengan pemerintah daerah. Kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama," tegasnya.

Tidak hanya persoalan anggaran, Andika juga menyoroti dampak lanjutan dari melemahnya fungsi pengawasan, yakni lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia mengkhawatirkan program pembangunan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya pemerintahan melalui partisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.

"Transparansi adalah hak masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan tidak boleh ragu menyampaikan kritik maupun laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan. Pengawasan yang kuat harus datang dari DPRD maupun dari masyarakat itu sendiri," tutupnya.

(JO)

Rare Indonesia Perkuat Kolaborasi Ekonomi Biru di Sulawesi Utara, Sinkronkan Program Perlindungan Pesisir dan Laut

Suaraindonesia1, Sulut – Rare Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar lokakarya sinkronisasi program sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai mitra pembangunan guna menyelaraskan kebijakan serta program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, mengatakan pengelolaan sumber daya pesisir saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi biru hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.

"Perubahan tidak lahir dari satu pihak, tetapi dari kolaborasi. Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, maka perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ray.

Ia menjelaskan, lokakarya ini menjadi langkah strategis untuk menyusun arah kolaborasi pada tahun 2027, termasuk mengidentifikasi berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir serta laut di Sulawesi Utara.
Menurut Ray, dokumen yang dihasilkan dari forum tersebut akan menjadi pijakan bersama dalam menyusun kebijakan, program, hingga penganggaran yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan para mitra pembangunan.

"Harapannya, forum ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi awal lahirnya komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kolaborasi," katanya.

Ray menambahkan, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai laboratorium ekonomi biru Indonesia. Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki daerah ini menjadi modal besar untuk mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan.

Saat ini, kawasan konservasi di Sulawesi Utara telah mencapai luas 244.601,42 hektare, yang dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama Rare Indonesia. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan searah.

"Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir," ujar Salman.
(Si1/Rom)

PUSTERAL dan ITL Trisakti Harmoniskan Rencana Kegiatan Tahun 2026–2027

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Pusat Teritorial Angkatan Laut (PUSTERAL) menerima kunjungan resmi dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti di Markas Komando PUSTERAL, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (6/7). Kunjungan ini bertujuan menyelaraskan program kerja sama kedua lembaga untuk periode Juli 2026 hingga Desember 2027.

Komandan PUSTERAL, Laksamana Pertama TNI A. Agung P.S., didampingi jajaran pejabat utama, secara langsung menyambut rombongan ITL Trisakti yang terdiri atas Kepala Bidang Kemahasiswaan Hartoni Razak, AMTrU., MM., Kepala Bidang Alumni Dr. Prima Widiyanto, SE., MM., serta Kepala Pusat Karir Widi Nugroho.

Dalam pertemuan tersebut, Komandan PUSTERAL memaparkan sejumlah kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa ITL Trisakti sepanjang rentang waktu yang disepakati.

“Kami mewakili almamater menyampaikan terima kasih kepada PUSTERAL,” ujar Hartoni Razak.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 100 mahasiswa ITL Trisakti telah dilibatkan dalam Sailing Pass di hadapan Presiden RI pada peringatan HUT TNI tahun 2025 di Perairan Teluk Jakarta menggunakan KRI Tarakan.

Hartoni juga menambahkan bahwa TNI Angkatan Laut kembali memberi kesempatan kepada 100 mahasiswa untuk mengikuti sailing camp ke Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Lampung, dengan kegiatan berlayar bersama mahasiswa Universitas Pertahanan, Politeknik Imigrasi, Politeknik Pemasyarakatan, serta Sekolah Tinggi Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Menanggapi hal itu, Laksma Agung menyatakan, “Saya menerima kunjungan ini sebagai upaya memelihara silaturahmi antara Angkatan Laut dan ITL Trisakti, dengan harapan hubungan baik ini tetap terjaga meski terjadi pergantian personel di lingkungan Angkatan Laut.”

Dr. Prima Widiyanto menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dengan Rektor dan pimpinan ITL Trisakti di Cilangkap pada September 2025.

“Kami bersyukur, setelah itu kedua lembaga juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang semakin memperkuat silaturahmi ini,” ungkapnya.

Sebagai rangkaian awal kegiatan, Hartoni Razak menjelaskan bahwa mahasiswa ITL Trisakti akan mengikuti pengenalan olahraga selam di Kolam Renang Marinir, Cilandak, pada 6–9 Juli 2026. (RED)

DKP Sulut Perkuat Sinergi Ekonomi Biru, Gandeng Rare Indonesia Selaraskan Program Perlindungan Pesisir

Suaraindonesia1, Sulut  – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat langkah mewujudkan pembangunan ekonomi biru melalui kolaborasi lintas sektor. Bersama Rare Indonesia, DKP menggelar Lokakarya Sinkronisasi Program yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi mitra pembangunan.

Forum tersebut menjadi wadah menyelaraskan arah kebijakan dan program perlindungan ekosistem pesisir serta laut agar sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara.

Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., mengatakan keberhasilan pembangunan ekonomi biru tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Sinkronisasi program ini menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dapat berjalan selaras. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir," kata Salman.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun melalui lokakarya ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat.

Ia menilai tantangan yang dihadapi kawasan pesisir saat ini semakin kompleks, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

"Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci utama mewujudkan ekonomi biru yang inklusif," ujarnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta lokakarya akan menyusun sinkronisasi program prioritas tahun 2027 sekaligus memetakan berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Sulawesi Utara.
Hasil pembahasan nantinya akan dituangkan dalam dokumen bersama yang menjadi pedoman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta para mitra pembangunan dalam menyusun kebijakan, program, dan penganggaran sektor kelautan dan perikanan.

Ray menambahkan, Sulawesi Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Dengan kawasan konservasi yang telah mencapai 244.601,42 hektare, provinsi ini dinilai memiliki modal kuat untuk mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

(Si1/Rom)