JUARA DI TANAH TAK RATA: 13 DESA SUDAH PUNYA LAPANGAN, DULOHUPA MASIH MENUNGGU! SAMPAI KAPAN?

WONOSARI, SuaraIndonesia1.com — Satu kisah luar biasa sekaligus memilukan lahir dari Kecamatan Wonosari. Tim bola voli Desa Dulohupa baru saja mencetak sejarah gemilang dengan meraih peringkat kedua kejuaraan bola voli se-Kecamatan Wonosari. Di balik tepuk tangan, sorak-sorai, dan medali yang disandang, tersembunyi sebuah realita pahit yang tak bisa lagi dibungkam, tak bisa lagi diabaikan, dan tak bisa lagi ditunda.

Dari 14 desa yang membentang di wilayah Kecamatan Wonosari, hanya Desa Dulohupa yang sampai hari ini tidak memiliki satu pun fasilitas lapangan bola voli yang layak, permanen, dan aman untuk digunakan oleh pemuda-pemudinya.

Bukan karena warga tidak mampu. Bukan karena tidak ada lahan. Bukan pula karena tidak ada keinginan. Faktanya, 13 desa lainnya di kecamatan ini sudah membuktikan bahwa mereka bisa, mereka telah merencanakan, menganggarkan, membangun, dan memelihara fasilitas olahraga yang baik, lengkap, dan terawat bagi generasi mudanya. Setiap desa tetangga memiliki tempat yang rata, berpagar, bercahaya, tempat di mana anak-anak muda bisa berkumpul, berlatih, tumbuh, dan berkarya dengan tenang.

Lalu mengapa hanya Desa Dulohupa yang tertinggal sendirian? Mengapa hanya pemuda-pemudi di sini yang harus berjuang tanpa tempat yang pantas? Pertanyaan ini bukan sekadar renungan—ini adalah seruan yang harus dijawab secara terbuka dan jujur oleh semua pihak yang memegang kendali kebijakan di desa ini.

Suara yang Menggema dari Tengah Lapangan Sederhana

Iksandi Aliwu, Wakil Ketua Karang Taruna Desa Dulohupa, menyampaikan kenyataan ini dengan bangga atas prestasi anak-anak mudanya, namun dengan nada yang tegas dan penuh harap agar ketimpangan ini segera diakhiri:

"Kita semua tahu betul, Kecamatan Wonosari terdiri dari 14 desa. Kalau kita melangkah ke desa sebelah, ke desa seberang, ke desa-desa di sekeliling kita semuanya sudah memiliki lapangan bola voli yang baik, permanen, dan dapat digunakan kapan saja. Mereka mampu menyediakannya, mereka mampu merawatnya, dan pemuda mereka berlatih dengan tenang setiap hari di tempat yang layak.

Namun sampai detik ini, hanya Desa Dulohupa yang belum memiliki tempat seperti itu. Kami berlatih di tanah yang belum rata, di tempat yang berubah-ubah, di bawah cahaya yang seadanya, tanpa pagar yang melindungi, tanpa kenyamanan yang sederhana sekalipun. Meski begitu, anak-anak muda ini tetap bangkit, tetap berjuang, dan akhirnya berhasil meraih peringkat kedua se-kecamatan. Bukankah ini bukti nyata bahwa potensi di Desa Dulohupa tidak kalah dengan desa mana pun?

Maka pertanyaan kami sederhana saja: Jika desa lain mampu melakukannya, mengapa kami tidak? Apakah pemuda di sini kurang berharga? Apakah aspirasi kami kurang didengar? Apakah masa depan Desa Dulohupa bukan prioritas? Semoga pencapaian ini menjadi kode nyata sekaligus panggilan tegas bagi pihak-pihak yang memegang kebijakan, saatnya perhatian segera turun ke kami, saatnya kesetaraan akhirnya terwujud di tanah ini."

Kata-kata ini bukan sekadar keluhan sesaat. Ini adalah cermin yang menampakkan apa yang selama ini luput, atau sengaja diabaikan, dalam perencanaan pembangunan Desa Dulohupa. Jika desa-desa lain dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan anggaran yang serupa mampu memprioritaskan sarana olahraga sebagai kebutuhan mendasar, maka tidak ada satu pun alasan yang dapat diterima mengapa hal yang sama belum terjadi di Desa Dulohupa. Ke mana arah perencanaan pembangunan selama ini? Siapa yang benar-benar diprioritaskan? Dan kapan pemuda-pemudi Desa Dulohupa akan menjadi bagian dari rencana tersebut?

Berlatih Tanpa Tempat, Bertanding Tanpa Rasa Takut

Bayangkan pemandangan ini terjadi setiap hari selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun: anak-anak muda berkumpul di tanah yang belum dipadatkan, menyesuaikan langkah di permukaan yang tidak rata, berbagi tempat dengan kegiatan lain, berlatih di bawah terik matahari yang membakar, atau di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Tidak ada ruang ganti, tidak ada tempat istirahat, tidak ada tanda resmi bahwa ini adalah tempat mereka berkarya.

Namun ketika hari pertandingan tiba, mereka melangkah ke lapangan dengan kepala tegak. Mereka berhadapan dengan tim-tim yang setiap hari berlatih di fasilitas lengkap, di lapangan yang rata, di tempat yang terawat. Dan mereka membuktikan sesuatu yang luar biasa—bukan permukaan tanah yang membentuk juara, melainkan semangat yang tak pernah menyerah. Mereka mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih beruntung dalam hal sarana, dan akhirnya berdiri di posisi kedua tertinggi se-kecamatan.

Irwansyah Dama, salah satu pemain andalan tim, menyampaikan perasaan yang tulus sekaligus harapan yang mendesak, mewakili seluruh rekan-rekannya di lapangan:

"Kami membuktikan sendiri bahwa keterbatasan tidak mampu membatasi semangat dan kemampuan kami. Kami berdiri sejajar bahkan melampaui tim dari desa yang jauh lebih lengkap sarannya. Kami bangga bisa mengharumkan nama Desa Dulohupa. Tapi perjuangan ini tidak boleh terus berulang.

Kami tidak ingin adik-adik kami, generasi penerus di desa ini, harus berjuang dengan keterbatasan yang sama. Kami tidak ingin mereka tumbuh dengan perasaan bahwa mereka kurang berharga dibandingkan pemuda di desa sebelah. Kami juga berhak memiliki tempat yang layak—tempat yang permanen, aman, dan bisa kami banggakan. Ini bukan permintaan yang berlebihan, ini adalah hak kami sebagai warga desa. Dan kami berharap suara kami kali ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti."

PENUTUP TEGAS DARI KETUA KARANG TARUNA DESA DULOHUPA — ELFIN SULINGO

Di akhir seluruh pernyataan dan harapan yang bergema dari anak-anak muda ini, Elfin Sulingo, Ketua Karang Taruna Desa Dulohupa, menutup dengan kalimat yang tegas, jernih, berwibawa, dan tidak bisa ditawar lagi—sebuah pesan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Desa Dulohupa dan seluruh pihak yang memegang kebijakan:

"Sebagai Ketua Karang Taruna Desa Dulohupa, saya berdiri di sini mewakili seluruh pemuda dan pemudi desa ini untuk menyampaikan satu hal dengan tegas dan tidak berbelit-belit:

Prestasi yang baru saja diraih tim bola voli kita ini bukan sekadar kebanggaan sesaat untuk dirayakan lalu dilupakan. Ini adalah tanda peringatan sekaligus panggilan tegas. Fakta bahwa 13 desa lain di Kecamatan Wonosari sudah memiliki lapangan bola voli yang layak, sementara Desa Dulohupa masih menunggu hingga hari ini, bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan terus berlanjut.

Semua desa lain telah membuktikan bahwa membangun lapangan voli itu BISA dilakukan. Bukan hal mustahil, bukan kemewahan yang tak terjangkau, melainkan kebutuhan dasar yang dapat direncanakan dan diwujudkan melalui anggaran yang ada. Maka, tidak ada alasan apa pun yang dapat diterima untuk terus menunda di Desa Dulohupa.

Kami tidak meminta hal yang berlebihan. Kami tidak meminta fasilitas yang mewah. Kami hanya meminta kesetaraan. Kami hanya meminta perlakuan yang sama seperti pemuda di desa-desa lain. Anggaran desa ada, kewenangan ada, kebutuhan sudah sangat nyata dan mendesak—maka tindakannya harus segera ada.

Saya tegaskan dengan tegas kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa Dulohupa: Jangan menunggu sampai semangat ini perlahan pudar. Jangan menunggu sampai bakat-bakat muda di desa ini pergi karena tidak ada tempat untuk berkembang. Jangan menunggu sampai kami berhenti menunggu dalam diam.

Lapangan bola voli yang layak, permanen, dan aman di Desa Dulohupa harus segera diwujudkan. Bukan tahun depan, bukan nanti, bukan setelah hal lain selesai—SEKARANG. Karena kami sudah membuktikan bahwa kami layak dihargai. Dan kini, giliran Anda membuktikan bahwa Anda hadir, peduli, dan bertanggung jawab atas masa depan Desa Dulohupa."

Saatnya Tidak Ada Lagi yang Tertinggal

Pembangunan sebuah desa tidak diukur dari seberapa megah gedung yang berdiri atau seberapa mulus jalan yang dilalui, melainkan dari seberapa besar perhatian yang diberikan kepada generasi mudanya—kepada mereka yang akan meneruskan perjalanan desa ini ke masa depan. Mengabaikan penyediaan sarana olahraga berarti mengabaikan tempat di mana karakter dibentuk, kenakalan dicegah, bakat ditemukan, dan persatuan tumbuh.

Para pemuda Desa Dulohupa sudah melakukan bagian mereka. Mereka berjuang, mereka berlatih, mereka berkorban, dan akhirnya mereka membuktikan kepada semua orang bahwa Desa Dulohupa memiliki potensi yang tidak kalah hebatnya dari desa mana pun di Kecamatan Wonosari. Kini, giliran Pemerintah Desa Dulohupa untuk melakukan bagiannya: mendengar, merencanakan, mengalokasikan, dan mewujudkan.

Jangan biarkan Desa Dulohupa terus menjadi satu-satunya desa yang tertinggal. Jangan biarkan semangat juang ini perlahan padam karena dibiarkan tanpa tempat yang layak. Jangan biarkan satu-satunya pembeda antara Desa Dulohupa dan desa lainnya hanyalah ketidakpedulian terhadap anak-anak mudanya sendiri.

Selamat dan bangga untuk Tim Bola Voli Desa Dulohupa. Kalian sudah membuktikan bahwa kalian juara! Dan kalian berhak mendapatkan tempat yang layak untuk terus menjadi juara.

Pemerintah Desa Dulohupa, dengarkanlah: 13 desa lain sudah melakukannya. Saatnya Dulohupa juga melakukannya. Jangan biarkan warga menunggu lebih lama lagi.

Rep: JO

Jembatan Garuda Kampung Inggramui Diresmikan: Wujud Nyata Negara Hadir untuk Rakyat

Manokwari, suaraindonesia1.com,– Jembatan Garuda di Kampung Inggramui, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, diresmikan oleh Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, Senin (24/8/2026). Mengusung tema “Negara Hadir Untuk Rakyat”, jembatan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses dan meningkatkan konektivitas masyarakat.

Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manokwari Mugiyono, S.Hut., M.Ling., Kajari Manokwari Amrizal Tahar, S.H., M.H., Katim LPU RRI Manokwari Nilawati Iriani, para Asisten dan Kabalak Kodam XVIII/Kasuari, Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayomi, S.H., Kadis PU dan Perhubungan Kabupaten Manokwari Albertus, S.T., serta Tokoh Masyarakat Kampung Inggramui Bapak Obedh Kambu.

Jembatan dengan panjang 12 meter dan lebar 4 meter tersebut dibangun dalam waktu kurang lebih tiga minggu melalui gotong royong TNI, pemerintah daerah, pemerintah kampung, stake holder lainnya dan masyarakat. Jembatan ini menjadi akses penting yang menghubungkan Kampung Inggramui dengan jalan utama Kabupaten Manokwari.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan bahwa pembangunan jembatan merupakan bentuk nyata pengabdian TNI bersama seluruh komponen masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Keberadaannya memberikan manfaat bagi sekitar 117 kepala keluarga, khususnya untuk memperlancar aktivitas sehari-hari, distribusi hasil usaha, meningkatkan perekonomian, serta mempermudah akses pelayanan kesehatan.

Pangdam juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Kodam XVIII/Kasuari telah menyelesaikan pembangunan 98 unit jembatan atau 100 persen, sementara 2 unit masih dalam proses pengerjaan dan 45 unit lainnya dalam proses pengajuan. Diharapkan pada September mendatang, program tersebut dapat kembali dilanjutkan melalui realisasi pembangunan jembatan yang telah diajukan.

Pangdam mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kehadiran Jembatan Garuda diharapkan menjadi akses baru bagi masyarakat, membuka peluang peningkatan kesejahteraan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. (cr)

WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL KORPORASI? Membaca Persinggungan DPRD, KUD, dan Industri Tambang di Pohuwato

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Persoalan pertambangan di Kabupaten Pohuwato bukan perkara yang baru muncul hari ini. Konflik lahan, aktivitas pertambangan, kompensasi masyarakat, persoalan lingkungan, hingga hubungan antara masyarakat, koperasi dan perusahaan telah berulang kali menjadi perhatian publik. Pada 2023, konflik pertambangan bahkan mencapai titik serius dan berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pertambangan di Pohuwato bukan hanya berbicara tentang investasi dan ekonomi, tetapi juga menyangkut ruang hidup, kepentingan masyarakat, hukum dan tata kelola.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara KUD Dharma Tani dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) patut dilihat secara terbuka. Idris Kadji tercatat sebagai Ketua KUD Dharma Tani periode 2023–2028, dan pemberitaan pemerintah daerah maupun media lokal pada 2025–2026 masih menyebutnya dalam posisi tersebut. Sementara itu, persoalan penyertaan modal dan kepemilikan saham KUD Dharma Tani pada PT PETS juga masih menjadi salah satu isu yang dipersoalkan dalam rekomendasi Badan Pengawas KUD pada RAT 2026.

Fakta-fakta tersebut tentu bukan dasar untuk menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Tetapi ketika seorang pejabat publik sekaligus berada dalam struktur koperasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan tambang, publik memiliki alasan yang kuat untuk meminta penjelasan.

"Ketika seorang wakil rakyat berada di dalam struktur koperasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan tambang, bagaimana publik memastikan fungsi representasi dan pengawasannya tetap independen?" tanya Apriyanto Umar, S.H., Sekretaris PMII Kabupaten Pohuwato.

Menurut Apriyanto, pertanyaan tersebut penting karena anggota DPRD menerima mandat dari masyarakat untuk menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara koperasi memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya dan perusahaan memiliki kepentingan korporasi. Ketika ruang politik, koperasi dan korporasi memiliki irisan, publik berhak mengetahui bagaimana batas-batas kepentingan tersebut dijaga.

Dari sisi hukum, persoalan ini tentu harus ditempatkan secara hati-hati. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur larangan bagi anggota DPRD kabupaten/kota melakukan pekerjaan lain yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. Namun, apakah suatu posisi tertentu masuk dalam ketentuan tersebut harus diuji berdasarkan fakta konkret dan melalui mekanisme lembaga yang berwenang.

Karena itu, kita tidak sedang menjatuhkan vonis hukum. Tetapi hukum bukan satu-satunya ukuran dalam menilai seorang pejabat publik. Ada pula etika, kepatutan dan kepercayaan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian menjadi lebih sederhana, tetapi jauh lebih serius:

Bagaimana seorang wakil rakyat memastikan dirinya tetap independen ketika berada dalam lingkungan yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor pertambangan? Bagaimana jika suatu kebijakan pemerintah menyentuh kepentingan perusahaan? Bagaimana jika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan korporasi? Bagaimana fungsi pengawasan dijalankan? Dan ketika kepentingan tersebut berada pada titik yang berseberangan, kepada siapa keberpihakan seorang wakil rakyat harus diberikan?

"Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang. Ini soal standar etika pejabat publik. Kalau memang tidak ada konflik kepentingan dan seluruh posisi tersebut sesuai dengan ketentuan, maka jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan meminta rakyat percaya tanpa memberikan alasan untuk percaya," ujar Apriyanto.

Di sinilah persoalan sebenarnya berada. Publik membutuhkan kejelasan sikap. Jika mandat sebagai wakil rakyat adalah prioritas utama, maka keberpihakan kepada masyarakat harus terlihat dalam sikap, keputusan dan keberanian menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Namun jika kepentingan korporasi justru menjadi posisi yang ingin dipertahankan, maka publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih keras:

Apakah mandat sebagai wakil rakyat masih dapat dijalankan secara optimal ketika terdapat persinggungan kepentingan yang begitu dekat dengan dunia usaha pertambangan?

Pertanyaan ini bukan ajakan untuk mengadili seseorang di ruang publik. Ini adalah pertanyaan etik yang harus dijawab secara terbuka.

Sebab seorang wakil rakyat pada akhirnya harus mampu menunjukkan keberpihakannya. Tetap berdiri sebagai wakil masyarakat dan memastikan mandat DPRD dijalankan secara independen, atau mempertahankan kepentingan dalam lingkaran korporasi dengan konsekuensi bahwa publik berhak mempertanyakan independensinya sebagai wakil rakyat. Sebab tidak mungkin kepentingan masyarakat dan kepentingan korporasi selalu berjalan searah. Akan ada titik ketika keduanya berhadapan.

Dan ketika titik itu datang, masyarakat berhak tahu: "Di sisi mana wakil rakyat berdiri?"

Karena itu, Badan Kehormatan DPRD dan lembaga terkait patut membuka ruang pemeriksaan apabila terdapat persoalan etik maupun potensi konflik kepentingan. Jika memang tidak ada persoalan, jelaskan. Jika seluruhnya sesuai aturan, buka dasar hukumnya. Dan jika ada potensi benturan kepentingan, jelaskan pula bagaimana independensi dijaga.

Sebab transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang merasa dirinya bersih. Justru transparansi adalah cara paling sederhana untuk membuktikan bahwa mandat rakyat tidak sedang berjalan beriringan dengan kepentingan lain.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang satu nama. Ini tentang standar yang ingin kita bangun di Pohuwato. Apakah jabatan publik benar-benar menjadi ruang pengabdian? Atau justru berpotensi menjadi ruang bertemunya kepentingan politik dan korporasi?

Masyarakat tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya berkata: "Percayalah kepada kami." Masyarakat membutuhkan wakil yang mampu menjawab dengan sikap: "Ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan korporasi, saya berdiri di mana?" Karena mandat rakyat bukan sekadar kursi. Ia adalah amanah. Dan amanah menuntut keberpihakan.

Apriyanto Umar, S.H.

Sekretaris PMII Kabupaten Pohuwato

Rep: JO

Polres Waropen Bersama Komunitas Speed Sanggei, Lakukan Pencarian Korban Speed Boat Hanyut

Waropen-Suaraindonesia1.com. Kepolisian Resor Waropen bersama Komunitas Speed Sanggei bergerak cepat melakukan pencarian terhadap sebuah speed boat yang dilaporkan hanyut di wilayah perairan sekitar Wapoga, Kabupaten Waropen, Senin (24/8/2026) pagi.

Tim pencarian bergerak dari Pelabuhan Rakyat Kali Sanggei menuju lokasi yang diduga menjadi titik keberadaan speed boat tersebut dengan menggunakan dua unit speed boat. Kegiatan pencarian dipimpin langsung oleh Kasat Polairud, AKP. Elton Jack Rumbiak, bersama empat personel Satuan Polairud dan mendapat dukungan lima orang dari Komunitas Speed Sanggei.

Informasi mengenai speed boat yang hanyut tersebut diterima dari pihak keluarga korban. Berdasarkan laporan tersebut, speed boat diketahui bertolak dari Serui pada Minggu, 23 Agustus 2026 sekitar pukul 05.00 WIT, dan diperkirakan mengalami kendala hingga hanyut di sekitar perairan Wapoga.

Adapun speed boat tersebut membawa lima orang, yakni Amsal Yowei selaku motoris, Malfin Yowei selaku penumpang, serta tiga penumpang lainnya yaitu Bripda Lamek Abon, Bripda Melfin Maniani, dan Bripda Faller Raunsai, yang merupakan Personel Polres Waropen.

Kapolres Waropen AKBP. Tofan Irdiyanto, S.Sos., menegaskan bahwa Polres Waropen memberikan perhatian penuh terhadap proses pencarian dan akan mengerahkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki untuk membantu menemukan para korban.

“Kami telah mengerahkan personel Satuan Polairud bersama Komunitas Speed Sanggei untuk melakukan pencarian. Situasi di wilayah perairan tentu memiliki tantangan tersendiri, namun kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat membantu proses pencarian,” ujar Kapolres Waropen.

Ia juga menyampaikan harapannya agar proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan seluruh penumpang speed boat segera ditemukan dalam keadaan selamat.

“Harapan kami, seluruh penumpang dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya pihak keluarga, agar tetap tenang dan terus memberikan informasi apabila mengetahui adanya perkembangan terkait keberadaan speed boat maupun para penumpang,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Polairud AKP. Elton Jack Rumbiak mengatakan bahwa tim di lapangan akan menyisir wilayah perairan yang diperkirakan menjadi jalur hanyutnya speed boat, dengan mempertimbangkan kondisi arus, angin, serta karakteristik wilayah perairan Wapoga.

“Kami bersama personel dan rekan-rekan dari Komunitas Speed Sanggei akan terus melakukan penyisiran di wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi hanyutnya speed boat. Pencarian dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan seluruh tim,” jelasnya

Ia menambahkan bahwa dukungan masyarakat dan komunitas pengguna speed boat sangat penting dalam proses pencarian, terutama untuk memberikan informasi mengenai kondisi perairan maupun kemungkinan lokasi speed boat terakhir terlihat.

“Kami berharap pencarian ini segera membuahkan hasil dan kelima penumpang dapat ditemukan. Kami juga mengajak seluruh pihak yang memiliki informasi untuk segera menyampaikannya kepada petugas agar dapat membantu mempercepat proses pencarian,” tandasnya.

Polres Waropen memastikan proses pencarian akan terus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan personel, koordinasi lintas pihak, serta upaya maksimal untuk menemukan kelima penumpang yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian.

Sekretaris KKN Kelompok 19 Uncen Apresiasi Sambutan Hangat Pemerintah dan Masyarakat Kampung Mariadei

KEPULAUAN YAPEN — Suaraindonesia1, Ketua Kelompok 19, Demianus Hendrik Galang Arera melalui Sekretaris Kelompok KKN 19 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dina Talita Paef, mewakili seluruh mahasiswa KKN Kelompok 19 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kampung Mariadei dan seluruh masyarakat Kampung Mariadei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, atas sambutan hangat selama mahasiswa melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Dina mengatakan, selama berada di Kampung Mariadei kurang lebih 1 bulan 10 hari, seluruh mahasiswa KKN Kelompok 19 merasa diterima dengan baik oleh pemerintah kampung maupun masyarakat. Sikap terbuka dan keramahan masyarakat membuat mahasiswa merasa nyaman dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pengabdian.

“Atas nama seluruh mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih Jayapura, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kampung Mariadei dan seluruh masyarakat yang sudah sangat welcome dengan kehadiran kami,” ujar Dina.

Menurutnya, kegiatan KKN di Kampung Mariadei tidak hanya menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran langsung dari masyarakat.

“Kami banyak belajar dari Kampung Mariadei. Banyak pengalaman yang kami dapatkan selama berada di sini, baik melalui interaksi dengan masyarakat maupun melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan bersama,” katanya.

Dina mengungkapkan, dukungan pemerintah kampung dan masyarakat sangat membantu mahasiswa dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan KKN. Tanpa dukungan dan kerja sama dari masyarakat, berbagai program yang telah direncanakan tentu tidak dapat berjalan dengan baik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kampung yang telah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat selama pelaksanaan KKN.

“Selama 1 bulan 10 hari kami berada di Kampung Mariadei, pemerintah kampung dan masyarakat telah banyak membantu kami. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan, perhatian, kebersamaan, dan dukungan yang telah diberikan kepada kami,” ungkapnya.

Dina berharap hubungan kekeluargaan yang telah terbangun antara mahasiswa KKN Kelompok 19 dengan Pemerintah Kampung Mariadei dan masyarakat dapat terus terjaga meskipun masa pelaksanaan KKN telah berakhir.

Ia menilai pengalaman selama berada di Kampung Mariadei akan menjadi bagian penting dalam perjalanan mahasiswa, khususnya dalam memahami kehidupan masyarakat, semangat kebersamaan, gotong royong, serta pentingnya hadir dan mengabdi di tengah masyarakat.

“Kami datang sebagai mahasiswa untuk melaksanakan KKN, tetapi kami pulang membawa banyak pengalaman, pelajaran, dan kenangan dari masyarakat Kampung Mariadei. Terima kasih untuk semuanya. Kampung Mariadei akan menjadi bagian dari cerita perjalanan KKN kami,” tutup Dina.

Dosen Pembimbing KKN Kelompok 19 Uncen Apresiasi Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Kampung Mariadei

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih Jayapura, Evelin Agustina Marani, S.IP., M.Sos., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kampung Mariadei serta seluruh masyarakat Kampung Mariadei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Senin, (24/08/2026)

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Evelin setelah mahasiswa KKN Kelompok 19 melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan 10 hari di Kampung Mariadei.

Evelin mengatakan, selama berada di Kampung Mariadei, para mahasiswa mendapatkan sambutan yang baik serta dukungan dari pemerintah kampung dan masyarakat. Dukungan tersebut dinilai sangat membantu mahasiswa dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan KKN.

“Atas nama Universitas Cenderawasih dan selaku dosen pembimbing, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kampung Mariadei dan seluruh masyarakat Kampung Mariadei yang sudah banyak membantu anak-anak kami, mahasiswa KKN Kelompok 19, selama berada di kampung ini,” ujar Evelin.

Menurutnya, keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan KKN tidak terlepas dari dukungan masyarakat setempat. Kehadiran masyarakat yang terbuka dan penuh kekeluargaan memberikan rasa nyaman kepada mahasiswa selama melaksanakan tugas pengabdian.

Ia menilai pengalaman selama berada di Kampung Mariadei juga menjadi pembelajaran penting bagi mahasiswa. Selain menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi, mahasiswa dapat belajar secara langsung mengenai kehidupan sosial masyarakat, budaya, kebersamaan, serta semangat gotong royong.

“Selama satu bulan 10 hari, anak-anak kami bukan hanya melaksanakan program KKN, tetapi juga belajar banyak dari masyarakat. Karena itu, kami sangat menghargai semua bantuan dan perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah kampung dan masyarakat,” katanya.

Evelin berharap hubungan baik yang telah terjalin antara mahasiswa KKN Kelompok 19 dengan Pemerintah Kampung Mariadei dan masyarakat dapat terus terjaga meskipun masa pelaksanaan KKN telah selesai.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama mahasiswa berada di Kampung Mariadei terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam interaksi bersama masyarakat.

“Jika selama berada di Kampung Mariadei ada kekurangan atau kesalahan dari anak-anak kami, kami memohon maaf. Semoga apa yang telah dilakukan selama KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa,” tuturnya.

Evelin kembali menegaskan bahwa dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan KKN. Karena itu, ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kampung Mariadei yang telah menerima dan mendampingi mahasiswa selama menjalankan tugas pengabdian.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kampung Mariadei dan seluruh masyarakat. Terima kasih sudah menjaga, membantu, dan menerima anak-anak kami dengan baik selama satu bulan 10 hari. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi tetap menjadi hubungan kekeluargaan yang terus terjalin,” pungkasnya.

Mewakili PKK Kampung Mariadei, Tirsa Mambrasar Apresiasi Pengabdian Mahasiswa KKN Kelompok 19 Uncen Jayapura

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Mewakili Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kampung Mariadei, Tirsa Mambrasar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariadei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Menurut Tirsa, selama berada di Kampung Mariadei, mahasiswa KKN Kelompok 19 telah banyak membantu dan memberikan pendampingan kepada ibu-ibu PKK. Berbagai pengetahuan, pengalaman, serta kegiatan yang diterapkan mahasiswa dinilai memberikan manfaat bagi peningkatan peran dan aktivitas PKK di kampung.

“Atas nama ibu-ibu PKK Kampung Mariadei, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih yang sudah membantu kami. Kehadiran adik-adik mahasiswa sangat berarti bagi kami,” ujar Tirsa Mambrasar.

Ia mengatakan, pendampingan yang diberikan mahasiswa tidak hanya menjadi kegiatan selama pelaksanaan KKN, tetapi diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh ibu-ibu PKK dalam kehidupan sehari-hari.

Tirsa berharap berbagai program dan pengetahuan yang telah diterapkan mahasiswa dapat diteruskan oleh PKK Kampung Mariadei sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat.

“Semoga apa yang sudah diterapkan dan diajarkan kepada kami dapat terus berjalan. Kami akan berusaha melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh mahasiswa, sehingga kegiatan PKK di Kampung Mariadei dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa kebersamaan selama mahasiswa melaksanakan KKN telah memberikan pengalaman tersendiri bagi ibu-ibu PKK. Interaksi antara mahasiswa dan masyarakat dinilai mampu mempererat hubungan serta membuka ruang untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

Tirsa berharap mahasiswa KKN Kelompok 19 dapat membawa pengalaman baik selama berada di Kampung Mariadei dan menjadikan pengabdian tersebut sebagai bagian dari perjalanan mereka dalam mengembangkan ilmu dan mengabdi kepada masyarakat.

“Atas nama PKK Kampung Mariadei, kami mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah dilakukan di kampung ini menjadi kenangan yang baik dan bermanfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

Plt. Kepala Kampung Mariadei Apresiasi Mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kampung Mariadei, Yanes Maker, mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat Kampung Mariadei menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Mariadei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Senin, (24/08/2026)

Selama kurang lebih 1 bulan 10 hari, kehadiran mahasiswa KKN Kelompok 19 dinilai memberikan kontribusi positif bagi pemerintah kampung maupun masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa menjadi bagian penting dalam membantu pelaksanaan program dan aktivitas sosial di tengah masyarakat.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kampung Mariadei, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa KKN Kelompok 19 Universitas Cenderawasih yang telah hadir dan mengabdikan diri di kampung kami selama 1 bulan 10 hari,” ujar Yanes Maker.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa bukan hanya sebagai bagian dari program akademik, tetapi juga telah membangun hubungan kekeluargaan dengan masyarakat. Mahasiswa turut berinteraksi, bekerja sama, serta membantu pemerintah kampung dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama berada di Kampung Mariadei.

Yanes berharap pengalaman selama melaksanakan KKN di Kampung Mariadei dapat menjadi bekal berharga bagi para mahasiswa dalam memahami kehidupan masyarakat di wilayah kampung, khususnya dalam melihat secara langsung berbagai potensi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan di daerah.

“Kami berharap apa yang telah dilakukan selama berada di Mariadei menjadi pengalaman yang baik bagi adik-adik mahasiswa. Walaupun waktu kebersamaan hanya 1 bulan 10 hari, tetapi kehadiran mereka telah memberikan kesan dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama mahasiswa berada di Kampung Mariadei terdapat kekurangan, baik dalam pelayanan pemerintah kampung maupun dalam hubungan bersama masyarakat.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kampung Mariadei, kami mengucapkan selamat kembali kepada mahasiswa KKN Kelompok 19. Terima kasih atas pengabdian, kebersamaan, tenaga, pikiran, dan waktu yang telah diberikan untuk Kampung Mariadei. Kiranya pengalaman selama berada di kampung ini menjadi kenangan yang baik dan membawa manfaat bagi masa depan," tutup Yanes Maker.

HUT ke-19 Jadi Momentum Gereja Kerajaan Kasih Indonesia Memperkuat Semangat Pelayanan

Jakarta Utara, suaraindonesia1.com, Gereja Kerajaan Kasih Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Perayaan tersebut berlangsung di Hotel Ibis Styles, Jalan Gaya Motor 1, Sunter, Jakarta Utara.

Perayaan HUT ke-19 ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar Gereja Kerajaan Kasih Indonesia untuk mengucap syukur atas perjalanan pelayanan selama 19 tahun. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antarjemaat.

Suasana perayaan berlangsung hangat, penuh kekeluargaan dan sukacita. Para jemaat serta undangan hadir mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus dukungan terhadap keberlangsungan pelayanan Gereja Kerajaan Kasih Indonesia.

Dalam momentum tersebut, Gereja Kerajaan Kasih Indonesia meneguhkan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang berdampak positif bagi jemaat maupun masyarakat. Perjalanan selama 19 tahun diharapkan menjadi pijakan untuk terus bertumbuh, memperkuat persaudaraan, serta menghadirkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan bermasyarakat.

HUT ke-19 ini tidak hanya menjadi peringatan bertambahnya usia gereja, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan pelayanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan dengan semangat dan harapan baru.

Dengan semangat kebersamaan dan kasih, keluarga besar Gereja Kerajaan Kasih Indonesia berharap perjalanan pelayanan ke depan semakin diberkati, berkembang, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi jemaat dan masyarakat.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan santap bersama yang diikuti para jemaat dalam suasana penuh sukacita. Seluruh kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

Selamat HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Kiranya terus bertumbuh dalam kasih, pelayanan, dan kebersamaan.

Report, Ida

Timur Indonesia Bersatu Sampaikan Ucapan Selamat di HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia

Jakarta Utara, suaraindonesia1.com, Timur Indonesia Bersatu (TIB) Jakarta menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia yang berlangsung di Hotel Ibis Styles, Jalan Gaya Motor 1, Sunter, Jakarta Utara.

Kehadiran teman-teman TIB Jakarta yang dikomandoi dengan Bu Elis menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi terhadap perjalanan pelayanan Gereja Kerajaan Kasih Indonesia yang telah memasuki usia 19 tahun.

Perayaan berlangsung dalam suasana penuh sukacita, kebersamaan, dan rasa syukur. Jemaat serta para undangan mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias, sekaligus menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan.

Perwakilan TIB Jakarta *ELIS* menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Perjalanan selama hampir dua dekade diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat pelayanan, membangun kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Kami dari TIB Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 kepada Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Semoga semakin maju dalam pelayanan, semakin solid, dan senantiasa menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat,” ujar Elis perwakilan TIB Jakarta.

Sementara itu, perayaan HUT ke-19 juga menjadi momentum refleksi bagi keluarga besar Gereja Kerajaan Kasih Indonesia untuk melihat perjalanan pelayanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan dengan semangat baru.

Dengan semangat kebersamaan dan kasih, perayaan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antarkomunitas serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi.

Selamat HUT ke-19 Gereja Kerajaan Kasih Indonesia. Semoga terus bertumbuh dalam kasih, pelayanan, dan kebersamaan.

Report, Ida

Dari Ujung Sumatera, Jangan Biarkan Hukum Berhenti: Aktivis HMI Desak FORKOPIMDA Buka Penanganan PETI di Mandailing Natal

MANDAILING NATAL, SuaraIndonesia1.com — Mandailing Natal berada di ujung barat Pulau Sumatera. Daerah ini menyimpan kekayaan alam, pertanian, perkebunan, pesisir, hutan, emas, serta warisan budaya yang besar. Namun di tengah potensi itu, muncul pertanyaan yang tak boleh terus dibiarkan menggantung: sejauh mana negara hadir memastikan kekayaan alam dikelola secara sah dan manfaatnya kembali kepada rakyat?

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mhd Muslimin Pulungan meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Mandailing Natal menyampaikan perkembangan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI) secara proporsional kepada publik.

Menurut Muslimin, PETI bukan semata perkara tambang ilegal. Persoalan itu bersinggungan dengan penegakan hukum, lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, tata kelola sumber daya alam, ekonomi rakyat dan masa depan Mandailing Natal.

"Jangan rakyat disuruh meraba-raba negara bekerja atau tidak. Kalau sudah ditertibkan, sampaikan perkembangannya. Kalau proses hukum berjalan, jelaskan telah sampai mana. Kalau belum selesai, katakan belum selesai. Publik tidak butuh cerita yang dipoles. Publik butuh kepastian," kata Muslimin.

Desakan itu menguat setelah Forkopimda Mandailing Natal membentuk Satuan Tugas (Satgas) PETI yang dijadwalkan mulai bekerja pada 17 Agustus 2026. Bagi Muslimin, penugasan tersebut harus menjadi titik awal kerja nyata, bukan berhenti sebagai formalitas birokrasi.

"Satgas sudah ditugaskan dan dijadwalkan bekerja. Sekarang publik meminta hasilnya. Jangan berhenti di surat tugas. Turun ke lapangan, petakan persoalannya, tindak kalau ditemukan pelanggaran dan sampaikan perkembangannya kepada masyarakat," ujarnya.

Bukan Sekadar Membentuk Satgas

Muslimin mengatakan keberadaan Satgas PETI harus diikuti target dan ukuran keberhasilan yang konkret dan jelas.

Menurut dia, publik tidak cukup diberi tahu bahwa satgas telah dibentuk dan bekerja. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana kerja dilakukan, wilayah yang menjadi perhatian, tindakan yang telah diambil, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan.

"Satgas jangan hanya ada namanya. Rakyat mau lihat kerja nyata. Tambangnya berhenti atau tidak? Perkaranya berjalan atau tidak? Kalau ada pelanggaran, diproses atau tidak? Itu yang harus dijawab," katanya.

Ia meminta penanganan PETI tidak berhenti pada pekerja lapangan apabila dalam proses hukum ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

"Kalau ada pemodal, pengendali, penampung atau pihak lain yang terbukti terlibat, telusuri. Jangan hanya orang yang bekerja di lubang yang dikejar. Periksa, buktikan, proses. Itu prinsip negara hukum," ujar Muslimin.

Menurut dia, ukuran keberhasilan pemberantasan PETI bukan banyaknya alat yang diamankan atau berapa kali operasi dilakukan.

"Kalau hari ini ditutup, besok buka lagi, berarti masalah belum selesai. Penindakan harus punya efek jera dan mencegah persoalan yang sama berulang, forkopimda wajib punya solusinya," katanya.

Ia merujuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

"Yang kami minta bukan rahasia perkara. Yang kami minta adalah informasi yang memang menjadi hak publik untuk diketahui: apa yang sudah dilakukan, apa hasilnya, apa kendalanya dan apa langkah berikutnya," kata Muslimin.

Menurut dia, transparansi bukan ancaman bagi pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Justru keterbukaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kalau memang sudah bekerja, sampaikan hasilnya. Kalau ada kendala, jelaskan. Kalau belum selesai, bilang belum selesai. Jangan masyarakat dibiarkan menebak-nebak. Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan dan hasil kerja," ujarnya.

Muslimin juga meminta DPRD Mandailing Natal tidak mengambil jarak dari persoalan PETI.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

"Jangan tidur banyak orang ribut. PETI jangan dianggap hanya urusan polisi. Pemerintah punya tanggung jawab sesuai kewenangannya, DPRD punya fungsi pengawasan, aparat penegak hukum punya fungsi penegakan hukum, dan masyarakat punya hak mengawasi. Semua harus bekerja sesuai porsinya," katanya.

Ia menilai pengawasan tidak semestinya menunggu masyarakat turun ke jalan.

"Kalau lembaga negara baru bergerak setelah rakyat berteriak, itu bukan pemerintahan yang visioner. Pemerintah harus mampu membaca persoalan sebelum menjadi krisis," ujar Muslimin.

Madina di Ujung Sumatera, Bukan di Ujung Perhatian

Bagi Muslimin, persoalan PETI harus menjadi momentum untuk membicarakan masa depan Mandailing Natal secara lebih besar.

"Mandailing Natal memang berada di ujung Sumatera. Tetapi Madina tidak boleh berada di ujung perhatian negara. Jarak geografis bukan alasan untuk tertinggal," katanya.

Menurut dia, Madina memiliki modal pembangunan yang besar: sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pesisir, kebudayaan dan generasi muda.

Namun semua itu, kata dia, harus dikelola menjadi nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan rakyat tinggal di atas kekayaan alam tetapi hanya menjadi penonton ketika kekayaan itu diambil. Daerah penghasil harus mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata," ujarnya.

Muslimin mendorong pemerintah mengubah orientasi pembangunan dari sekadar mengambil sumber daya alam menjadi menciptakan nilai tambah di daerah.

Hilirisasi pertanian dan perkebunan, penguatan petani dan nelayan, industri lokal, lapangan kerja bagi anak muda, pembangunan infrastruktur ekonomi–Kesehatan–Pendidikan, serta perlindungan lingkungan, menurut dia, harus menjadi bagian dari satu agenda pembangunan jangka panjang.

"Jangan sampai Madina dikenal sebagai daerah kaya sumber daya, tetapi rakyatnya miskin kesejahteraan. Kekayaan alam harus menjadi modal membangun manusia, bukan sekadar komoditas yang keluar dari daerah," katanya.

Menentukan Wajah Madina 20–30 Tahun Ke Depan

Muslimin melihat persoalan PETI sebagai ujian terhadap keberanian negara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Ini bukan sekadar soal lubang tambang. Ini soal wajah Mandailing Natal 20 atau 30 tahun ke depan. Apakah kekayaan alam menjadi jalan menuju kesejahteraan atau meninggalkan kerusakan, itu ditentukan oleh bagaimana negara mengelolanya hari ini," ujar dia.

Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil terus mengawal pemerintahan secara kritis, damai dan berbasis hukum.

"Rakyat jangan diam. Kawal terus, tanyakan terus. Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Kritik adalah cara rakyat memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi," katanya.

Muslimin menegaskan Madina tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan tata kelola pemerintahan yang serius dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Madina tidak minta dikasihani. Madina minta diperlakukan adil. Walaupun berada di ujung Sumatera, kami tidak mau berada di ujung pembangunan. Kami punya hak yang sama untuk maju dan sejahtera. Sudah waktunya Mandailing Natal menjemput kejayaannya—dengan hukum yang tegak, alam yang dijaga, pemerintahan yang bekerja dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat."

Rep: JO

Jakarta Menuju Air Siap Minum, Pipa Tua dan NRW Jadi Tantangan

JAKARTA — Suaraindonesia1, Upaya Jakarta menuju era “air siap minum” masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi jaringan pipa, kebocoran air, hingga kepercayaan masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Era ‘Air Siap Minum’ di Jakarta: Peluang, Tantangan, dan Kesiapan Infrastruktur Kota” di Hotel Cordela Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

FGD tersebut menghadirkan Muchamad Andi Rachman, S.Kom., Customer Care Manager PAM JAYA, sebagai narasumber dan Maria Ellen Fransisca Y, Sekretaris Umum Asosiasi Data Analitik, sebagai moderator. Sekitar 30 peserta turut mengikuti diskusi yang berlangsung interaktif.

Dalam pemaparannya, Andi mengungkapkan bahwa PAM JAYA menargetkan cakupan pelayanan air minum 100 persen pada 2029. Target tersebut mencakup 2.016.011 pelanggan, panjang jaringan pipa 16.234 kilometer, 29 Instalasi Pengolahan Air (IPA), serta distribusi air mencapai 32.950 liter per detik.

“Target kami tidak hanya memperluas sambungan pelanggan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan,” ungkap Andi dalam diskusi. Berdasarkan data Mei 2026, cakupan pelayanan PAM JAYA saat ini mencapai 82,33 persen dengan 1.204.173 pelanggan dan jaringan pipa sepanjang 13.077 kilometer.

Air Keruh dan Pipa Tua Jadi Sorotan

Persoalan kualitas air menjadi salah satu perhatian peserta. Ibu Puspitasari dari Pisangan, Jakarta Timur, mempertanyakan kondisi air yang terkadang keruh, terutama ketika terjadi gangguan pada jaringan. Menanggapi hal tersebut, Andi menjelaskan bahwa air keruh dapat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pekerjaan galian, gangguan listrik, penurunan suplai, kondisi pipa yang sudah lama, maupun kebocoran.

“Kalau terjadi kondisi seperti itu, petugas melakukan flushing. Air dikeluarkan terlebih dahulu sebelum jaringan kembali digunakan,” jelasnya. Menurutnya, peremajaan pipa menjadi salah satu prioritas PAM JAYA. Penggantian dilakukan berdasarkan data kondisi jaringan. Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan, PAM JAYA juga mendorong skema creative financing, termasuk kerja sama dengan vendor.

*NRW 48 Persen, Ditargetkan Turun Menjadi 30 Persen*

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air. Andi mengungkapkan bahwa tingkat NRW PAM JAYA saat ini berada di kisaran 48 persen dan ditargetkan turun menjadi 30 persen. Kehilangan tersebut dapat berasal dari kebocoran, proses flushing, penggunaan ilegal hingga kecurangan dalam pencatatan meter pelanggan. “Teknologi diperlukan untuk membantu kami memonitor penggunaan air sekaligus mengurangi potensi kehilangan air,” tegasnya. PAM JAYA pun mulai mengembangkan penerapan smart meter dan teknologi monitoring sebagai bagian dari rencana pengembangan layanan 2026–2029.

PAM JAYA Pastikan Air Siap Minum Terus Dikembangkan

Pertanyaan mengenai keamanan air yang dapat langsung diminum juga muncul dalam forum. Ibu Irma dari Cempaka Putih mempertanyakan jaminan kualitas air yang tersedia di fasilitas publik seperti stasiun dan LRT. Andi menjelaskan bahwa PAM JAYA telah mengembangkan water purifier yang memungkinkan air PAM JAYA untuk langsung diminum. PAM JAYA juga memiliki mobil laboratorium yang melakukan pemantauan secara berkala. “Bisa langsung diminum. Kami juga memiliki mobil laboratorium yang berkeliling untuk melakukan pemantauan,” jelasnya.

Namun, menurutnya, kesiapan menuju air siap minum tidak hanya bergantung pada proses pengolahan air. Kondisi jaringan distribusi dan pemeliharaan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas air sampai ke pelanggan.

Peserta Soroti Pelayanan dan Akses Digital. Dalam sesi diskusi, peserta juga mempertanyakan cara menjadi pelanggan baru PAM JAYA serta penggunaan aplikasi layanan.

Andi menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui website PAM JAYA maupun aplikasi LAPOR PAM. Kanal tersebut juga digunakan untuk menyampaikan informasi gangguan layanan dan berbagai program PAM JAYA.

Salah satu peserta bahkan menyampaikan kendala saat melakukan registrasi akun LAPOR PAM. Persoalan tersebut langsung ditanggapi Andi dengan meminta nomor kontak peserta untuk ditindaklanjuti.

Dengan target cakupan pelayanan 100 persen pada 2029, PAM JAYA dituntut memastikan air yang sampai kepada masyarakat tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas, aman, dan dapat dipercaya untuk dikonsumsi.

FGD tersebut menjadi ruang dialog antara PAM JAYA dan masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan di lapangan sekaligus melihat sejauh mana kesiapan Jakarta menghadapi era baru layanan air minum perkotaan. (Tri)

Gelar Tradisi Bakar Batu, Kepala Suku Dani Serukan Dukungan untuk Kebijakan Bupati Puncak

PUNCAK – Suaraindonesia1, Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak, Abelom Kogoya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif.

Hal tersebut disampaikan Abelom Kogoya dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan pertemuan bersama keluarga serta masyarakat yang dilaksanakan di kediamannya di Kampung Yenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Sabtu (22/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga melaksanakan tradisi bakar batu sebagai bentuk kebersamaan dan doa bersama untuk memohon perlindungan serta keselamatan bagi keluarga dan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Abelom Kogoya mengatakan bahwa berbagai pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di Pasar Tradisional Ilaga maupun melalui video yang beredar merupakan bentuk dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Puncak, khususnya terhadap kebijakan Bupati Puncak dalam melaksanakan pembangunan serta rencana pemekaran kampung dan distrik.

“Semua yang saya sampaikan merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah. Pemekaran dan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga kita harus bersama-sama mendukung dan menjaga agar seluruh program dapat berjalan dengan aman,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Puncak membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kondisi keamanan yang aman dan kondusif menjadi salah satu faktor penting agar pelayanan pemerintahan dan berbagai program pembangunan dapat berjalan serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Abelom juga mengajak keluarga dan masyarakat di wilayah Ilaga Kompleks untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan maupun informasi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera menyampaikan kepada pihak terkait apabila mengetahui adanya potensi gangguan yang dapat membahayakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi penghambat pembangunan. Seluruh pihak diharapkan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai.

“Keamanan Kabupaten Puncak merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersatu, mendukung pembangunan pemerintah dan menjaga Kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan pembangunan dapat terus berjalan,” pungkas Abelom Kogoya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunikasi antara tokoh masyarakat, keluarga dan masyarakat semakin kuat serta mampu mendorong terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dalam mendukung kebijakan serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Puncak.

Polres Waropen Rilis Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Gudang Toko Alifa

Waropen-Suaraindonesia1.com. Bertempat di depan teraa gedung utama, Polres Waropen Rilis Tidak Pidana Pencurian Gudang Toko Alifa, kampung Rorisi, Distrik Urei - Faisei Kabupaten Waropen Kamis, ( 20/08/2026) Pagi

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung dalam Press Release yang dipimpin Kapolres Waropen Akbp Tofan Irdiyanto, S.Sos Yang di dampingi Wakapolres Waropen Kompol. Soeparmanto, S.H. Dan Kasat Reskrim Polres Waropen Iptu. I Made Budi Dumariawan, S.H. dan personil sat reskrim polres waropen Kasus ini terungkap berdasarkan laporan yang di laporkan korban pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2026 tentang terjadinya tindak pidana pencurian dan di buatkan Laporan Polisi Nomor : LP / 57 / VII / 2026 / SPKT /RES WAROPEN / POLDA PAPUA, serta di lakukan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Waropen.

Adapun tersangka berjumlah 6 orang, sedangkan modus operandinya dalam melakukan tindak tidana pencurian tersebut pada tersangka awalnya berkumpul di rumah milik tersangka I Berinisial (ND) setelah berkumpul para tersangka lanjut bercerita hinggal pukul 03.00 Wit, Lalu tersangka I mengajak Tersangka II (PI) dan tersangka III (IS) menuju gudang yang terletak di Kampung Rorisi, sesampainnya di gudang tersangka I  menyuruh tersangka II dan III menunggu  di luar jalan di depan dan tersangka I memanjat pagar dan masuk melewati lubang antara atap dan dinding tembok gudang kemudian lewan beberapa menit tersangka I memanggil tersangka II dan III untuk membantu mangambil Spiker yang di ambil dari dalam gudang kemudian barang - barang ke rumah tersangka I yang mana tidak jauh dari lokasih tempat kejadian, Kemudian dalam bulan yang sama namun waktu yang berbeda para tersangka kembali melakukan pencurian, dengan cara tersangka I masuk melalui tempat yang sama dan menyuruh tersangka II dan Tersangka IV berinisial (GR) ikut masuk juga ke dalam gudang kemudian tersangka I menyuruh tersangka V yang berinisial (MS) dan tersangka VI berinisial (SM) berdiri di gang untuk memantau situasi di luar gudang selang beberapa waktu tersangka I memanggil V dan VI untuk mengambil Spiker dan Lampu Lampu yang di keluarkan dari dalam gudang, kemudian barang barang tersebut di amankan ke rmh Tersangka I.

Sementara barang bukti yang di amankan berupa 2 buah Speaker Bluetoot merek Advance,1 buah Speaker merek GMC dan 1 buah kasur dengan ukuran 110 X 200 Cm, sedangkan pasal yang di persangkakan Pasa 477 Ayat (2) Jo Pasal 126 Ayat (1) KUHPidana ujar Kapolres Waropen mengakhiri Rilis.