Di duga kades Tabolobolo Tolak Terbitkan Surat Penanganan Tanah dan Kerusakan Tanaman Warga

PARIGI MOUTONG — Suaraindonesia1,  Warga Desa Tabolobolo, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, menghadapi kendala pelayanan administrasi.di duga Kepala Desa Tabolobolo dilaporkan secara tegas menolak menerbitkan dua jenis surat keterangan yang dimohonkan warga, yaitu surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah dan surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman serta hilangnya hasil panen.

 

 

Warga bernama Sugiarto menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Tabolobolo untuk menerbitkan dua dokumen penting. Pertama, surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah agar dapat ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Kedua, surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman kopi dan cengkeh beserta hilangnya hasil panen di lahannya.

 

Namun, menurut pelapor, Kepala Desa Tabolobolo secara tegas menyatakan tidak akan menerbitkan kedua surat keterangan tersebut.

 

"Beliau secara tegas menyatakan tidak bisa dan tidak akan mengeluarkan kedua surat yang saya minta — baik surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah maupun surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman — tanpa memberikan alasan tertulis yang dapat saya pahami," ungkap Sugiarto kepada awak media, Kamis (5/11/2026).

 

Sugiarto menegaskan bahwa yang dimohonkan bukanlah keputusan atas sengketa tanah, melainkan sekadar keterangan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi.

 

"Saya hanya memohon keterangan bahwa permasalahan ini ada dan perlu ditindaklanjuti. Bukan memihak siapa pun, sekadar membuka jalan penyelesaian yang benar. Jika pemerintah desa tidak dapat memfasilitasi hal ini, lalu kepada siapa warga harus berpaling?" tambahnya.

 

Warga berharap jika kedua permohonan tersebut memang tidak dapat dipenuhi, penolakan itu disampaikan secara tertulis dan resmi beserta alasannya.

 

"Jika memang ada alasan yang membuat Bapak tidak dapat menerbitkannya, mohon disampaikan secara tertulis. Itu pun akan saya terima. Namun pelayanan administrasi seharusnya tidak boleh ditolak tanpa kejelasan apa pun," ujarnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Tabolobolo untuk memperoleh tanggapan resmi terkait penolakan penerbitan kedua surat tersebut. Pernyataan dari pihak desa akan kami muat segera setelah diperoleh sebagai bentuk keberimbangan informasi.

 

Sugiarto berharap permohonannya dapat ditinjau kembali, atau setidaknya diberikan kejelasan tertulis atas penolakan tersebut.

 

"Saya tidak meminta perlakuan khusus. Cukup dilayani atau diberi kejelasan alasannya. Itu saja yang saya butuhkan," pungkasnya.

Aksi Aliansi Barisan Gorontalo Sadar: Manifestasi Kesadaran Kritis Mahasiswa Menuntut Keadilan Substantif dari Negara

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aksi demonstrasi yang digelorakan oleh Aliansi Barisan Gorontalo Sadar pada 5 Oktober 2026 lalu merupakan manifestasi nyata dari kesadaran kritis kaum intelektual muda terhadap berbagai persoalan struktural yang mendera bangsa.

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, aliansi mahasiswa Gorontalo ini hadir bukan sekadar sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan sebagai kekuatan moral yang menuntut keadilan substantif dari negara.

Tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional menunjukkan kepekaan ekologis yang tinggi. Kebijakan ini dinilai sangat mendesak agar penanggulangannya tidak lagi setengah-setengah, melainkan melibatkan konsolidasi nasional yang terpadu demi keselamatan lingkungan hidup dan kesehatan masa depan generasi bangsa.

Di sektor strategis lainnya, aliansi dengan tegas menuntut perwujudan pendidikan gratis yang berkualitas serta pengawalan ketat terhadap regulasi sistem pendidikan nasional agar benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

Narasi kritis ini diselaraskan dengan desakan agar kebijakan ketenagakerjaan berpihak secara adil kepada kaum buruh, serta tuntutan reforma agraria sejati melalui redistribusi tanah yang berpihak kepada kesejahteraan petani.

Sikap kritis yang disuarakan oleh Aliansi Barisan Gorontalo Sadar ini patut diapresiasi sebagai wujud partisipasi publik yang konstruktif dalam mengawal jalannya demokrasi.

Melalui langkah rasional dan konstitusional ini, mahasiswa Gorontalo kembali membuktikan perannya sebagai penjaga gawang keadilan sosial dan pengingat bagi pemegang kebijakan agar senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat kecil dan bukan tendensi politik.

Rep: Nandar

Skandal Surat Bebas Narkoba DPRD Bone Bolango, HMI: "Ini Soal Integritas!"

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Dinamika politik pemilihan legislatif sering kali diiringi dengan ironi yang mencederai prinsip demokrasi. Untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seseorang diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan administrasi yang ketat, termasuk melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas dari narkoba.

Namun, validitas dokumen yang seharusnya menjadi instrumen utama pembuktian kelayakan tersebut justru tersandung persoalan serius berupa dugaan pemalsuan. Persoalan surat keterangan bebas narkoba ini bahkan sempat mencuat ke publik dan menyeret Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango hingga berujung pada penonaktifan dari jabatannya. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif selembar kertas semata, melainkan menyangkut marwah integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik yang fundamental.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, melontarkan kritik keras. Menurutnya, publik tidak boleh menutup mata terhadap cacat prosedural yang mencoreng lembaga legislatif.

"Ini bukan sekadar persoalan selembar kertas atau formalitas administratif belaka. Ini menyangkut integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik yang harus dijaga oleh setiap figur yang ingin menjadi wakil rakyat," tegas Rolan Abdullah.

Rolan juga mengingatkan agar proses politik tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Kehormatan institusi dewan harus dijaga sejak dari proses pencalonannya.

"Jangan sampai kursi kehormatan diperoleh dengan cara yang justru mempertanyakan kehormatan itu sendiri. Rakyat memang memberikan suara di bilik suara, tetapi bukan berarti integritas dan marwah hukum boleh ditawar begitu saja," pungkasnya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan etika dan hukum kepemiluan di daerah, agar kejadian serupa tidak kembali berulang dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kekuasaan.

Rep: JO

Saut M.S., ST, Direktur TIS, Harapkan AKBP Raffles Langgak Putra, Mampu Benahi Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Jakarta, Suaraindonesia1, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) kembali melakukan mutasi jabatan strategis untuk memperkuat kinerja institusi. Berdasarkan penugasan baru, AKBP Raffles Langgak Putra resmi diangkat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Perubahan struktur kepemimpinan ini mendapat perhatian dari berbagai sektor, termasuk dari kalangan pengamat informasi dan statistik, yang melihat pentingnya penanganan perkara-perkara korupsi yang profesional.

Saut M.S.,ST., selaku Direktur Total Info dan Statistik (TIS), menyampaikan rasa optimisnya yang tinggi terhadap kepemimpinan baru di bawah komando AKBP Raffles Langgak Putra. Beliau berharap ke depannya penanganan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara korupsi berasaskan aturan yang berlaku.

"Kami sangat optimis kepemimpinan AKBP Raffles Langgak Putra sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang baru akan membawa terobosan baru. Di era modern saat ini, penanganan tindak pidana khusus memerlukan validitas data serta analisis statistik yang valid untuk mengantisipasi dan mengurai berbagai bentuk tindak pidana korupsi secara presisi," ujar Saut M.S. kepada wartawan, Kamis (5/11).

Saut M.S lebih lanjut mengatakan, dengan bergabungnya AKBP Raffles Langgak Putra sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus, sejumlah agenda prioritas dan harapan turut disematkan. 

Pertama, Optimalisasi Penegakan Hukum dengan Memaksimalkan penanganan kasus-kasus kriminalitas khususnya tindak pidana korupsi secara cepat, transparan, dan berkeadilan.

Kedua, Pemanfaatan Basis Data Modern dengan Mengintegrasikan pendekatan analitis berbasis informasi dan statistik guna mempercepat proses penyelidikan.

Ketiga, meningkatkan Kepercayaan Publik dengan menghadirkan rasa aman yang nyata bagi masyarakat melalui kinerja satuan yang profesional dan akuntabel.

Mutasi ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penyegaran struktural semata, tetapi juga momentum peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat DKI Jakarta, tandas Saut M.S.

Report, Jp

PETIR DPW DKI Jakarta Ambil SKT di Bakesbangpol, Ajukan Audiensi dengan Kepala Kesbangpol

Jakarta, Suaraundonesia1, Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) DPW DKI Jakarta terus memperkuat legalitas dan tertib administrasi organisasi. Hal tersebut ditandai dengan agenda pengambilan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, PETIR DPW DKI Jakarta diterima dengan hangat dan sangat ramah oleh perwakilan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, yakni Bapak Jajuli dan Bapak Mazhar.

Sementara itu, dari jajaran PETIR DPW DKI Jakarta hadir Ketua DPW Ones Kilikily, Wakil Sekretaris DPW Melky Kopa, serta Divisi Hukum DPW Alex Tewuh.

Selain agenda pengambilan SKT, pengurus PETIR juga menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemerintah daerah.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari proses pelaporan keberadaan organisasi yang sebelumnya telah mendapat tanggapan resmi dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026.

Dalam surat tersebut, Bakesbangpol menyampaikan bahwa laporan keberadaan DPW PETIR telah diterima dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam database organisasi kemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta.

Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Ones Kilikily, bersama jajaran pengurus terus mendorong agar organisasi berjalan secara tertib administrasi, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan audiensi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pintu komunikasi dan sinergi antara PETIR DPW DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam membangun hubungan kelembagaan yang baik.

PETIR DPW DKI Jakarta juga berkomitmen untuk terus menjaga soliditas internal, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan administrasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, PETIR DPW DKI Jakarta berharap dapat berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang profesional, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi persatuan serta keharmonisan masyarakat di Ibu Kota.

Dalam momen tersebut Ones Kilikily selaku ketua DPW DKI Jakarta menyampaikan bahwa DPW PETIR DKI Jakarta Hadir dan siap untuk membangun sinergitas yang indah dan intens bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga ketertiban,keharmonisan dan kedamaian Kota Jakarta.

Gerak Cepat Macan Pseko dan Macan Limun, Motor Korban yang Dicuri Saat Berada diKebun Berhasil Ditemukan

Suaraindonesia1.com,  SAROLANGUN – Nasib malang dialami seorang warga yang kehilangan sepeda motor saat sedang bekerja di kebun di Dusun Mensio, Desa Panca Karya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Namun, berkat gerak cepat Tim Opsnal Macan Pseko bersama Unit Reskrim Polsek Limun, kasus tersebut berhasil diungkap dan sepeda motor milik korban berhasil ditemukan kembali.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial PA, yang diduga sebagai pelaku pencurian satu unit sepeda motor Honda Revo X warna merah.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 16 Oktober 2026, sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, korban berinisial S sedang bekerja di kebun bersama rekannya.

Ketika hendak pulang, korban mendapati sepeda motor Honda Revo X miliknya yang sebelumnya diparkir di sekitar tempat bekerja sudah tidak berada di tempat.

Korban kemudian mendapat informasi dari rekannya bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang. Setelah memeriksa tas yang ditinggalkan di dekat lokasi bekerja, korban juga mengetahui bahwa kunci sepeda motornya sudah tidak ada.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kehilangan satu unit sepeda motor dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke Polsek Limun untuk diproses secara hukum.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Macan Pseko bersama Unit Reskrim Polsek Limun melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku.

Pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di sebuah warung pecel lele di kawasan Simpang Kantor Bupati Sarolangun, Kecamatan Gunung Kembang.

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pria berinisial PA. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban.

Selanjutnya, pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 17.00 WIB, tim gabungan melakukan pengembangan dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo X warna merah.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Limun IPTU Usaha Sitepu, S.E., menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Sarolangun dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Ia mengapresiasi kerja sama dan gerak cepat personel dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga terduga pelaku berhasil diamankan dan barang bukti dapat ditemukan.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat memarkirkan kendaraan maupun ketika sedang beraktivitas di kebun. Masyarakat diminta menggunakan kunci pengaman tambahan serta tidak meninggalkan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau orang lain.

"Apabila masyarakat mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," imbaunya.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Limun untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga tengah melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP tentang pencurian.

Red/Suara Indonesia 1

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT LAKUKAN PELATIHAN PENJURIAN.

Manokwari, Suaraindonesia1, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, selama tiga hari, mulai Selasa sampai Rabu, 03-05 November 2026 di Swissbell Hotel Manokwari melaksanakan Pelatihan Penjurian (Juri) 

Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov PB. 

Jafar Werfete,S.Sos.,M.M dalam pada itu, menjelaskan bahwa kegiatan ini diwujudkan untuk menghadirkan Juri- Juri yang berkualitas, kompeten, objektifitas, independen dan berintegritas.

Pelatihan diikuti oleh Para seniman terdiri dari Seni Suara, Seni Musik, Seni Tari, Komposer dan Pelatih Seni di Papua Barat, baik secara langsung maupun melalui zoom.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Frans Kocu juga sebagai Kepala Bidang Kesenian, dalam laporannya menyampaikan bahwa Narasumber atau penyaji materi kegiatan ini adalah para pakar musik dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Para Pelatih Seni Tari dan Budaya di Papua dan Papua Barat.

(Djfbd)

Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Kepulauan Yapen, UPP Kelas II Serui Bagikan 100 Life Jacket Gratis.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Serui menggelar kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran sekaligus membagikan 100 unit life jacket (jaket pelampung) secara gratis kepada 50 pemilik perahu dan speedboat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selasa, 03 November 2023.

Kepala Kantor UPP Kelas II Serui, Fathoni, S.E., M.AP., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam membangun budaya keselamatan pelayaran, khususnya bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Fathoni, transportasi laut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kepulauan Yapen. Selain menjadi sarana penghubung antarkampung dan antarpulau, transportasi laut juga menjadi penopang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.

Namun demikian, aktivitas pelayaran memiliki sejumlah risiko yang harus diwaspadai, mulai dari perubahan cuaca, gelombang dan arus laut, kondisi teknis armada, kelebihan muatan, hingga kurangnya penggunaan perlengkapan keselamatan.

"Keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Di balik setiap orang yang berangkat melaut atau melakukan perjalanan menggunakan speedboat, ada keluarga yang menanti kepulangannya di rumah," ungkap Fathoni.

Ia menegaskan bahwa peningkatan keselamatan pelayaran tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fathoni mengingatkan para pemilik dan operator perahu maupun speedboat agar selalu memastikan kondisi mesin dan sarana angkutan dalam keadaan baik, memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar, mematuhi kapasitas penumpang dan muatan, serta menyediakan dan menggunakan perlengkapan keselamatan, terutama life jacket.

Ia juga menekankan agar operator tidak mengabaikan prosedur keselamatan hanya demi mengejar waktu maupun keuntungan.

"Life jacket bukan sekadar pelengkap atau hanya untuk memenuhi persyaratan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu seseorang tetap mengapung apabila terjatuh ke laut, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sambil menunggu pertolongan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jumlah life jacket harus disesuaikan dengan jumlah penumpang yang diangkut. Operator juga diharapkan memastikan jumlah penumpang terdata dengan baik serta membiasakan dokumentasi kondisi sebelum keberangkatan.

Fathoni Juga turut mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat pergerakan masyarakat melalui transportasi laut diperkirakan mengalami peningkatan.

Ia mengimbau seluruh operator speedboat dan perahu tradisional agar tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dan perairan tidak memungkinkan.

Menurutnya, jangan sampai suasana sukacita perayaan Natal dan Tahun Baru justru berubah menjadi duka akibat kecelakaan pelayaran yang dapat menimbulkan korban jiwa.

"Kita tidak menginginkan adanya musibah dan kecelakaan di laut. Karena itu, saya mengimbau seluruh operator agar selalu mengedepankan budaya keselamatan, memperhatikan kondisi alat angkut, mesin, perlengkapan keselamatan, cuaca, serta memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas," tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian 100 unit life jacket tersebut, UPP Kelas II Serui berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan pelayaran semakin meningkat.

Fathoni juga menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan komitmen bersama antara regulator, pemilik armada, operator, dan pengguna jasa transportasi laut.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat dan operator transportasi laut agar selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

"Jangan pernah menganggap keselamatan sebagai beban, karena keselamatan adalah cara kita melindungi kehidupan. Lebih baik tidak berangkat daripada tidak kembali. Lebih baik menunda keberangkatan demi keselamatan daripada memaksakan perjalanan dan mempertaruhkan nyawa," pesannya.

Ia berharap seluruh masyarakat yang menggunakan transportasi laut dapat berangkat dengan persiapan yang baik, berlayar dengan penuh tanggung jawab, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan kembali ke rumah dengan selamat.

DANA BANPRES KARHUTLA Rp 10 MILIAR MASUK SAROLANGUN, MASYARAKAT MINTA TRANSPARANSI

Suaraindonesia1.com  _ Sarolangun. Kabupaten Sarolangun menerima dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) senilai Rp 10 Miliar dari Pemerintah Pusat. Dana besar ini menjadi sorotan publik. Masyarakat Sarolangun kini menuntut transparansi total ke mana uangnya, apa yang sudah dibeli, dan apa hasilnya di lapangan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, dana Rp 10 Miliar tersebut dialokasikan ke 3 OPD. 

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) - Rp 3,5 Miliar

Untuk sarana pemadam, alat pemadam, selang, pompa, APD petugas, dan penunjang pemadaman karhutla.

Kepala DPKP Sarolangun Trianto, S.IP, ME

2. BPBD Sarolangun - Rp 4 Miliar

Untuk operasional dan logistik penanggulangan bencana bahan bakar, logistik tim lapangan, dan peralatan darurat.

Kepala BPBD Sarolangun: Solahuddin Nopri, S.H.

3. Dinas Kesehatan Sarolangun - Rp 2,5 Miliar

Untuk layanan kesehatan dampak kabut asap obat-obatan, masker, tabung oksigen, dan layanan kesehatan masyarakat terdampak.

Kepala Dinkes Sarolangun: Bambang Hermanto, SKM, MM

Total : Rp 3,5 M + Rp 4 M + Rp 2,5 M = Rp 10 Miliar.

Fahrur Rozi Sukmana Ketua Temperak Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi dan  Masyarakat Sarolangun Mempertanyakan kemana saja uang sebesar itu. 

"Masyarakat berhak mengawasi. Uang negara harus jelas peruntukannya, terbuka realisasinya, dan nyata manfaatnya. Jangan sampai dana besar pertanggungjawabannya kecil, " Ujar fahrur rozi sukmana

Sementara itu Publik Sarolangun kini bertanya, 

- Apa saja yang sudah dibeli dari dana tersebut?

- Berapa unit alat pemadam, kendaraan, masker, obat-obatan dan logistik yang sudah direalisasikan?

- Di mana barangnya sekarang?

- Bagaimana penggunaannya di lapangan?

- Apa hasilnya untuk masyarakat yang terdampak karhutla?

Rp 10 Miliar bukan uang kecil. Publik berhak tahu.

Awak media SuaraIndonesia1 meminta kepada ketiga kepala dinas tersebut untuk membuka data realisasi anggaran secara terbuka kepada publik sebelum akhir tahun 2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Sarolangun.

Transparansi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bantuan Presiden benar-benar sampai ke rakyat yang menghirup asap, yang lahannya terbakar, dan yang petugasnya berjuang di garis depan.

Redaksi SuaraIndonesia1, membuka ruang hak jawab bagi DPKP, BPBD, dan Dinas Kesehatan Sarolangun untuk memberikan klarifikasi dan data realisasi dana Karhutla ini.

Djarnawi Kusuma

Adanya Dugaan Skandal Penyadapan, Ketum DePA-RI Angkat Suara: Usut Tuntas, Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan!

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Rabu (4/11),- Ketua Umum DePA-RI , Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M prihatin dan mengecam “skandal penyadapan ilegal” yang terjadi, sebab hal tersebut merupakan penyimpangan dalam bernegara. Skandal penyadapan terhadap kepala negara bukan skandal biasa, bahkan level kejahatannya di atas kejahatan korupsi ataupun terorisme. Ia adalah “extraordinary serious crime”. 

Luthfi Yazid yang juga Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) mencermati secara serius perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri yang kini sudah menjadi Tersangka. 

Luthfi Yazid memandang bahwa persoalan ini bukan sekadar perkara pidana individual, melainkan menyangkut integritas institusi/lembaga penegak hukum, perlindungan hak privasi warga negara, privasi kepala negara, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum ( rule of law), constitutional protection, institutional accountability dan democratic governance. 

"Adanya penyadapan ilegal itu menunjukkan adanya ketegangan dimana “negara menyadap negara”. Menurut informasi yang kita terima, bukan hanya Kepala Negara yang disadap namun juga Ketua Umum /petunggi partai politik, anggota Komisi 3, kalangan pengusaha, dsb. Jangan salahkan masyarakat jika timbul banyak pertanyaan: apa tujuan penyadapan itu? Mengapa Kepala Negara yang disadap? Bukankah para petinggi polri tersebut dipercaya serta diberi jabatan oleh Presiden? Mengapa Ketua Umum Partai politik, pengusaha, LSM, tokoh media, dan tokoh Ormas? Apakah ini bentuk spionase? Atau spywar? Atau adakah  hubungan kausalitas dengan berbagai peristiwa nasional terakhir terutama terkait putusan lembaga yudikatif? Kemungkinan pertanyaan pertanyaan publik seperti ini ada dan tak bisa disalahkan," ungkapnya

Bagaimana bisa terjadi sebuah organ negara menyadap organ negara lainnya. Bagaimana ganjilnya negara menyadap negara? Tidak terbayangkan jika hal semacam ini, misalnya, terjadi di Korea Selatan, China, Jepang atau Arab Saudi misalnya. Hampir bisa dipastikan hukuman yang ditimpakan adalah hukuman mati, hukum gantung atau qishosh. 

Sebenarnya banyak contoh penyadapan ilegal di beberapa negara yang dapat menjadi pelajaran seperti kasus penyadapan terhadap Presiden Brazil Dilma Roussef, Presiden Perancis Jaques Chirac, Nicolas Sarkozy, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanches dsb. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Luthfi Yazid menyampaikan beberapa sikap:

1. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Tidak seorang pun, termasuk pejabat dan mantan pejabat negara, berada di atas hukum.

2. Penyadapan harus memiliki dasar hukum dan kewenangan yang sah. Teknologi penyadapan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, intimidasi, menakut-nakuti, menekan, menyandera ataupun pengawasan di luar koridor hukum.

3. Pengusutan harus independen dan transparan. Seluruh fakta, termasuk pihak yang memerintahkan, intelectuil dader, melaksanakan, dan menerima hasil penyadapan, harus diungkap secara profesional dan akuntabel.

4. Asas praduga tidak bersalah wajib dihormati, namun apabila terbukti maka harus mendapat ganjaran yang setimpal sebagai extraordinary serious crime. 

Luthfi Yazid juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia agar kewenangan tersebut tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Luthfi Yazid tidak membela atau menyalahkan pihak tertentu. Ia berdiri untuk kebenaran, keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara dan terutama kepala negara. 

"Negara hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan serta intimidasi melainkan di atas kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya," ungkapnya pada Rabu (04-11-2026)

Inilah momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah secara tegas dan terukur, mendukung penuh langkah Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, SH, SIK serta menyusun kembali atau menata ulang para pembantunya ( di semua lini pembantu Presiden) yang memiliki integritas kebangsaan, integritas moral, dan integritas intelektual.

"Pembenahan yang fundamental tersebut bukan hanya demi generasi sekarang, namun juga untuk generasi mendatang sekaligus sebagai pelaksanaan mandat konstitusi. Dengan langkah yang optimal, terukur dan penuh keikhlasan niscaya Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi namanya akan dikenang serta meninggalkan legacy bagi NKRI," tutup Ketum DePA-RI. (cr)

Sosialisasi Catur Pusat Pendidikan di Warayaru, Teluk Wondama, Dorong Pendidikan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Warayaru, Teluk Wondama, suaraindonesia1.com, Rabu (4/11),- Penguatan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sosial menjadi fokus utama dalam kegiatan pembekalan dan sosialisasi Catur Pusat Pendidikan yang dilaksanakan di SD Negeri Warayaru, Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan ini mengusung tema  "Memperkuat Peran Serta Catur Pusat Pendidikan dalam Wadah Setiap Rumah adalah Sekolah dan Setiap Orang adalah Guru" yang disampaikan oleh Dr. Elisa Hendrik Kurube, S.Sos., M.AP, Kepala Bidang Litbang BP4D Teluk Wondama. 

Dalam pemaparannya, Dr. Elisa Hendrik Kurube menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan di berbagai ruang kehidupan. 

Ia menjelaskan bahwa konsep Catur Pusat Pendidikan menempatkan empat unsur utama sebagai mitra dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi anak, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan sosial dan kelembagaan pendukung. Pendekatan ini dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Teluk Wondama. 

"Setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Artinya, pendidikan berlangsung di mana saja, kapan saja, dan melalui keteladanan siapa saja," jelas Dr. Elisa Hendrik Kurube dalam materi sosialisasinya. 

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam mendukung pendidikan anak. Orang tua didorong untuk menyediakan waktu mendampingi anak belajar, membangun kebiasaan disiplin, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan di rumah. Sementara itu, sekolah diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. 

Selain keluarga dan sekolah, masyarakat juga didorong untuk terlibat aktif dalam pendidikan melalui pelestarian budaya lokal, penguatan literasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diperkuat melalui peran lembaga keagamaan, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, komite sekolah, organisasi pemuda, hingga lembaga perlindungan anak. 

Dalam rangka implementasi program, diperkenalkan sejumlah strategi penguatan Catur Pusat Pendidikan, antara lain Gerakan Orang Tua Sahabat Belajar, Gerakan Sekolah Ramah Anak, Gerakan Kampung sebagai Ruang Belajar, dan Gerakan Lingkungan Pendukung Pendidikan. Program tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti 15 menit belajar di rumah, pertemuan rutin orang tua dan guru, pendampingan belajar bagi siswa, serta pembelajaran berbasis budaya dan lingkungan lokal. 

Sebagai tindak lanjut, peserta juga diajak menyusun komitmen bersama melalui rencana aksi 100 hari. Tahapan yang disiapkan meliputi pembangunan kesepahaman, pelaksanaan gerakan di rumah, sekolah dan masyarakat, hingga evaluasi dan penguatan keberlanjutan program.

Dr. Elisa Hendrik Kurube berharap SD Negeri Warayaru dapat menjadi titik awal gerakan pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat di Teluk Wondama. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari perubahan positif dalam kebiasaan belajar, karakter anak, hubungan keluarga dengan sekolah, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. 

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh unsur pendidikan di Warayaru menyatakan komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, memperkuat komunikasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat, serta membangun generasi Wondama yang cerdas, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal. (cr)

Negara dalam Bayang-Bayang Kekuasaan Faktual: Siapa Mengendalikan Infrastruktur Digital dan Informasi Strategis Republik Ini?

Almisbah Ali Dodego — Rabu, 4 November 2026

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Sebelum berbicara lebih jauh mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami bagaimana peristiwa ini bermula, bagaimana sistem penyadapan diduga digunakan, serta bagaimana perkara tersebut akhirnya masuk ke dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan Kepala Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada 3 November 2026, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha, diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana mestinya.

Dalam pemaparan tersebut, Bareskrim menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi. Aktivitas tersebut juga disebut tidak memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Persoalan semakin serius ketika sekitar Oktober 2026 diduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS. Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas yang selanjutnya membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan pernyataan bahwa orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, siapa pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, proses hukum terhadap para tersangka tidak boleh menghentikan pembahasan mengenai persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana penyalahgunaan sistem yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum dan keamanan komunikasi negara diduga dapat terjadi.

Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar membawa jutaan penumpang. Kapal itu bernama negara. Presiden adalah nakhoda yang memperoleh mandat konstitusional untuk menentukan arah perjalanan pemerintahan. Konstitusi merupakan kompas, hukum adalah peta navigasi, sedangkan rakyat adalah pemilik kapal yang mempercayakan perjalanan tersebut kepada seorang nakhoda.

Namun, bagaimana jika di dalam kapal tersebut terdapat seseorang yang secara diam-diam memasang alat pendengar di ruang kendali, merekam setiap percakapan nakhoda, membaca setiap strategi navigasi, bahkan mengetahui setiap keputusan sebelum diumumkan kepada seluruh penumpang? Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang memasang alat tersebut. Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah: siapa yang sebenarnya mengendalikan ruang kendali kapal itu, dan bagaimana seseorang dapat memperoleh akses terhadap ruang strategis negara tanpa melalui mekanisme pengawasan yang sah?

Analogi tersebut menggambarkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran privasi individu. Apabila benar dilakukan tanpa dasar hukum dan kewenangan yang sah, tindakan tersebut menyentuh persoalan keamanan negara, integritas kelembagaan, kedaulatan informasi, serta independensi pengambilan keputusan pemerintahan. Presiden bukan sekadar individu yang sedang menduduki jabatan politik. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi dan institusi yang menjalankan mandat rakyat.

Akan tetapi, perlu diberikan batasan yang jelas: perlindungan terhadap Presiden bukan berarti memberikan kekebalan dari pengawasan. Dalam negara demokrasi, Presiden tetap harus dapat diawasi melalui mekanisme konstitusional, pengawasan parlemen, kontrol publik, serta mekanisme hukum yang sah. Yang tidak dapat dibenarkan adalah pengawasan ilegal, sewenang-wenang, dan dilakukan tanpa dasar kewenangan.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah Presiden boleh diawasi, melainkan siapa yang berwenang melakukan pengawasan, berdasarkan hukum apa, melalui prosedur bagaimana, dan siapa yang mengawasi pihak yang melakukan pengawasan tersebut.

KEKUASAAN FORMAL DAN KEKUASAAN FAKTUAL: SIAPA SESUNGGUHNYA YANG MEMEGANG KENDALI?

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kita perlu masuk ke dalam perspektif filsafat hukum dan teori kekuasaan.

Max Weber dalam pemikirannya mengenai legitimasi kekuasaan menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan seseorang untuk memengaruhi atau memerintah orang lain, tetapi juga berkaitan dengan dasar legitimasi yang membuat kekuasaan tersebut diakui dan ditaati. Dalam negara demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan Presiden bersumber dari konstitusi dan mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Sementara itu, Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya, jabatan Presiden bukan sekadar jabatan administratif, melainkan institusi konstitusional yang membawa mandat kedaulatan rakyat.

Namun, dalam praktik kehidupan bernegara, kita tidak boleh hanya melihat kekuasaan berdasarkan struktur formal yang tertulis dalam konstitusi. Ada pula kekuasaan faktual yang terkadang bekerja di luar struktur formal tersebut. Kekuasaan formal dapat dilihat melalui jabatan, kewenangan, struktur pemerintahan, dan legitimasi konstitusional. Sementara kekuasaan faktual dapat muncul melalui penguasaan teknologi, informasi, jaringan politik, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan mengendalikan instrumen strategis negara.

Di sinilah letak persoalan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin sebuah institusi secara formal memiliki kewenangan, tetapi dalam praktiknya terdapat pihak lain yang berpotensi mengendalikan akses terhadap informasi dan instrumen strategis tanpa pertanggungjawaban yang jelas? Jika dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, maka publik berhak mempertanyakan apakah terdapat kesenjangan antara kekuasaan formal yang diakui konstitusi dan kekuasaan faktual yang bekerja melalui penguasaan sistem informasi.

Dalam perspektif Carl Schmitt melalui karyanya Political Theology (1922), persoalan kedaulatan berkaitan erat dengan kemampuan menentukan keputusan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah dan larangan. Kekuasaan juga dapat beroperasi melalui penguasaan pengetahuan, informasi, pengawasan, dan mekanisme kontrol yang tidak selalu terlihat. Pemikiran Foucault menjadi relevan ketika teknologi pengawasan dapat memberikan kemampuan kepada pihak tertentu untuk mengetahui aktivitas, komunikasi, dan keputusan pihak lain tanpa sepengetahuan mereka.

Dengan demikian, kekuasaan pada era digital tidak lagi hanya diukur dari siapa yang menduduki kursi pemerintahan, tetapi juga dari siapa yang menguasai akses, informasi, dan infrastruktur yang memungkinkan pengawasan dilakukan. Inilah yang membuat persoalan dugaan penyadapan tersebut perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar perkara pidana individual.

FENOMENA NEGARA DALAM NEGARA: KETIKA KEKUASAAN BERGERAK DI LUAR KONTROL KONSTITUSI

Istilah deep state sering digunakan untuk menggambarkan dugaan keberadaan jaringan kekuasaan informal yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan institusi negara, tetapi tidak sepenuhnya terlihat dalam struktur pemerintahan formal.

Dalam konteks ini, istilah tersebut harus digunakan secara hati-hati. Keberadaan jaringan kekuasaan informal tidak boleh langsung diasumsikan hanya berdasarkan munculnya sebuah perkara hukum. Namun, secara filosofis dan politik, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah mungkin terdapat kekuasaan faktual yang bekerja melalui penguasaan instrumen negara, sementara pertanggungjawabannya tidak terlihat dalam struktur kewenangan formal?

Jika terdapat individu atau jaringan yang mampu menggunakan sistem strategis negara di luar prosedur hukum, maka persoalannya bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan. Persoalannya adalah potensi munculnya apa yang secara konseptual dapat disebut sebagai negara dalam negara.

Negara dalam negara bukan berarti harus terdapat pemerintahan tandingan yang memiliki istana, kabinet, dan struktur birokrasi sendiri. Dalam pengertian politik yang lebih luas, istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ketika terdapat kekuatan informal yang mampu menjalankan fungsi-fungsi strategis tanpa kontrol demokratis dan tanpa pertanggungjawaban konstitusional yang memadai.

Kita harus berhati-hati agar analisis ini tidak berubah menjadi tuduhan politik terhadap kelompok tertentu. Dalam pembahasan ini, saya tidak sedang menyebut ataupun menuduh kelompok PROJO (Pro Jokowi), maupun kelompok politik lainnya sebagai pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut. Tidak ada dasar untuk menarik kesimpulan semacam itu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang sedang dipersoalkan adalah sistem kekuasaan, tata kelola kelembagaan, dan kemungkinan penyalahgunaan instrumen negara.

Sebab, dalam negara hukum, tuduhan harus dibuktikan, bukan dibangun berdasarkan asumsi politik. Namun, satu prinsip harus tetap kita pegang: tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi, baik kekuasaan tersebut menggunakan legitimasi formal maupun pengaruh faktual.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH: DI MANA POSISI KOMDIGI DALAM KEAMANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL NEGARA?

Setelah berbicara mengenai kekuasaan formal dan kekuasaan faktual, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, bahkan mungkin lebih mendasar, yakni bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membangun dan mengawasi infrastruktur digital nasional?

Dalam perkara ini, perhatian publik tidak boleh hanya diarahkan kepada para tersangka atau individu yang diduga melakukan penyalahgunaan sistem. Kita juga perlu mempertanyakan bagaimana sistem tersebut dikelola, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta bagaimana pemerintah memastikan bahwa infrastruktur komunikasi nasional tidak disalahgunakan. Di sinilah posisi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi relevan untuk dimintai penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya.

Perlu dipahami bahwa Komdigi bukan otomatis pihak yang bertanggung jawab secara pidana atas dugaan penyadapan tersebut. Penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada bukti dan keterlibatan masing-masing pihak. Namun, sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam urusan komunikasi dan digital, Komdigi memiliki relevansi dalam pembahasan mengenai tata kelola ekosistem digital, keamanan penyelenggaraan sistem elektronik, serta koordinasi kebijakan infrastruktur komunikasi nasional.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka.

Pertama, mengenai standar keamanan sistem digital. Apakah sistem yang digunakan dalam dugaan penyadapan tersebut telah memiliki standar keamanan yang memadai? Apakah terdapat mekanisme audit keamanan secara berkala? Bagaimana sistem mencegah akses ilegal dari pihak yang tidak memiliki kewenangan?

Kedua, mengenai pengelolaan dan pemberian akses. Siapa pengelola sistem LIMS? Siapa yang memiliki kewenangan memasukkan nomor telepon ke dalam sistem? Bagaimana mekanisme autentikasi, verifikasi, dan pencatatan aktivitas pengguna? Apakah seluruh aktivitas pengguna dapat ditelusuri melalui rekam jejak digital (audit trail)?

Ketiga, mengenai keterlibatan penyelenggara sistem elektronik dan infrastruktur telekomunikasi. Apakah terdapat keterlibatan penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara jaringan telekomunikasi tertentu dalam proses tersebut? Jika ada, bagaimana kepatuhan mereka terhadap kewajiban hukum dan standar keamanan yang berlaku?

Keempat, mengenai perlindungan data dan komunikasi pejabat negara. Bagaimana pemerintah menjamin keamanan komunikasi strategis negara dari akses yang tidak sah? Apakah terdapat protokol khusus untuk melindungi komunikasi Presiden, kementerian, lembaga negara, dan pejabat yang memiliki informasi strategis?

Kelima, mengenai koordinasi antarlembaga. Bagaimana hubungan koordinasi antara Komdigi, Polri, dan lembaga terkait dalam mengamankan infrastruktur komunikasi serta mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem? Apakah mekanisme pengawasan berjalan secara terintegrasi atau justru terdapat celah koordinasi yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan agenda klarifikasi dan pengawasan, bukan tuduhan terhadap kementerian. Sebab, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa transformasi digital telah berkembang. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara, keamanan informasi, dan kepastian hukum.

LAWFUL INTERCEPTION: KETIKA INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BERPOTENSI MENJADI ALAT PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Istilah Lawful Interception pada dasarnya merujuk pada mekanisme penyadapan komunikasi yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas. Tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, batasan kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya menjadi sangat serius apabila sistem yang seharusnya mendukung kepentingan penegakan hukum justru diduga digunakan tanpa prosedur yang sah.

Teknologi pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat menjadi instrumen perlindungan negara, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen pengendalian apabila berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah kita perlu membedakan antara teknologi pengawasan yang sah dan praktik pengawasan yang sewenang-wenang. Negara boleh melakukan penyadapan sepanjang memiliki dasar kewenangan yang sah dan memenuhi ketentuan hukum. Namun, negara tidak boleh membiarkan instrumen pengawasan bekerja tanpa batas, tanpa dokumentasi, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban.

Karena itu, transparansi tata kelola Lawful Interception menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana prinsip dan mekanisme penyadapan yang sah dijalankan, bagaimana pembatasan akses dilakukan, bagaimana aktivitas pengguna dicatat, serta bagaimana pengawasan terhadap sistem tersebut dilaksanakan. Tentu, transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi teknis atau operasional yang dapat mengganggu penyidikan dan membahayakan keamanan sistem. Namun, kerahasiaan operasional tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari akuntabilitas kelembagaan.

KEDAULATAN DIGITAL: ANCAMAN NEGARA MODERN TIDAK SELALU DATANG MELALUI SENJATA

Kita sedang hidup dalam zaman ketika kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah geografis, tetapi juga oleh siapa yang menguasai data, jaringan komunikasi, dan infrastruktur informasi. Pada masa lalu, ancaman terhadap kedaulatan negara sering kali dibayangkan dalam bentuk invasi militer, pendudukan wilayah, atau perebutan kekuasaan secara terbuka. Namun, dalam perkembangan teknologi modern, ancaman dapat muncul melalui penguasaan informasi, penyalahgunaan data, manipulasi komunikasi, dan pengendalian sistem digital.

Inilah mengapa keamanan digital tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis semata. Ia merupakan bagian dari pertahanan kedaulatan negara. Ketika informasi strategis negara dapat diakses tanpa kewenangan yang sah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan komunikasi seseorang, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara melindungi institusinya sendiri.

Penjajahan modern tidak selalu datang dengan tank dan senjata. Terkadang, ia hadir melalui penguasaan data, pengendalian informasi, dan penyalahgunaan teknologi yang bekerja tanpa sepengetahuan publik. Namun, kita juga harus memahami bahwa tidak setiap insiden keamanan digital dapat disebut sebagai bentuk penjajahan atau intervensi asing. Kesimpulan semacam itu tetap membutuhkan bukti.

Yang jelas, negara yang tidak mampu melindungi infrastruktur informasinya sedang menghadapi persoalan serius mengenai kedaulatan digital. Sebab, siapa yang menguasai informasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan. Dan siapa yang mampu memengaruhi keputusan strategis tanpa pertanggungjawaban berpotensi menciptakan kekuasaan yang tidak terlihat, tetapi memiliki dampak nyata.

PENUTUP

Pada akhirnya, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia harus ditempatkan dalam dua kerangka sekaligus.

Pertama, kerangka penegakan hukum, yakni memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Kedua, kerangka pembenahan kelembagaan, yakni memastikan bahwa sistem digital dan instrumen pengawasan negara tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyalahgunaan sistem tersebut dapat terjadi, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, apakah terdapat kelemahan pengawasan, dan bagaimana negara mencegah kejadian serupa terulang.

Pemerintah, khususnya Komdigi sesuai kewenangannya, juga perlu memberikan penjelasan mengenai tata kelola infrastruktur komunikasi dan digital nasional. Polri perlu mengungkap konstruksi perkara berdasarkan bukti yang sah. Sementara lembaga pengawas yang memiliki kewenangan harus memastikan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan instrumen pengawasan negara.

Sebab, demokrasi tidak cukup hanya mengawasi siapa yang memerintah. Demokrasi juga harus mengawasi siapa yang menguasai teknologi, siapa yang mengendalikan informasi, dan siapa yang memiliki akses terhadap instrumen pengawasan negara.

Kekuasaan formal dapat terlihat melalui jabatan, tetapi kekuasaan faktual sering kali bersembunyi di balik sistem. Dan ketika sistem tidak diawasi, teknologi yang semestinya menjadi alat perlindungan negara justru berpotensi berubah menjadi alat pengendalian terhadap negara itu sendiri. Negara hukum tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang bekerja tanpa legitimasi, kewenangan yang berjalan tanpa pengawasan, ataupun teknologi yang digunakan tanpa pertanggungjawaban.

Karena pada akhirnya, persoalan terbesar dalam dugaan penyadapan ini bukan hanya siapa yang mendengar percakapan Presiden. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah negara masih sepenuhnya mengendalikan instrumen kekuasaannya sendiri, atau justru terdapat kekuatan lain yang mampu mengendalikan negara melalui sistem yang tidak terlihat oleh rakyat. Sebab ancaman terbesar bagi demokrasi bukan hanya ketika kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang terlihat memegang jabatan, melainkan ketika kekuasaan dapat dijalankan oleh siapa pun tanpa diketahui, tanpa diawasi, dan tanpa dimintai pertanggungjawaban.

Rep: JO

Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik

Jakarta - Suaraindonesia1, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky, menyampaikan siaran pers kepada sejumlah redaksi media pada Rabu (4/11/2026), terkait perhatian seriusnya terhadap proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan data elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum APKOMINDO, Ketua Umum APTIKNAS, Sekretaris Jenderal PERATIN, sekaligus Wakil Ketua Umum SPRI, Hoky memandang bahwa perkara ini harus diungkap secara menyeluruh, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hoky menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk mengusut perkara ini secara profesional dan tuntas, tanpa pandang bulu, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pejabat yang memiliki jabatan, kewenangan, maupun kedudukan strategis di lingkungan institusi kepolisian.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan kepada publik, terdapat sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam siaran pers ini, nama mereka disebut menggunakan inisial LSP, ASN, dan EH, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Penyalahgunaan Teknologi Tidak Boleh Berlindung di Balik Kewenangan

Hoky memandang bahwa teknologi penyadapan dan sistem pengelolaan informasi elektronik merupakan instrumen yang sangat sensitif. Penggunaannya harus didasarkan pada kewenangan yang sah, tujuan yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan yang memadai.

Apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, atau terdapat tindakan mengakses maupun menghapus data elektronik secara tidak berwenang, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus dibuktikan dan diproses sesuai hukum.

Menurut Hoky, kewenangan institusi tidak boleh menjadi ruang untuk melakukan tindakan di luar hukum. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab dan akuntabilitas yang harus dijalankan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi antara kewenangan, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Lima Hal Penting yang Harus Diungkap Secara Tuntas

Untuk memastikan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, Hoky mendorong agar proses penyidikan dapat mengungkap secara terang sejumlah aspek penting:

1. Dasar hukum dan otorisasi penyadapan. Apakah setiap tindakan penyadapan telah memiliki dasar hukum, persetujuan, dan prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan?

2. Pihak yang memberikan perintah dan pelaksana teknis. Siapa saja yang mengetahui, memerintahkan, menyetujui, maupun melaksanakan tindakan tersebut, serta bagaimana rantai komando dan tanggung jawabnya?

3. Tujuan dan pihak yang menjadi sasaran. Apa tujuan penggunaan sistem penyadapan tersebut, siapa pihak yang menjadi sasaran, dan apakah tindakan itu benar-benar berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah?

4. Integritas dan jejak digital. Apakah terdapat tindakan pengubahan, penghapusan, atau penyembunyian data elektronik, siapa yang melakukannya, serta bagaimana bukti digital dan rantai penguasaannya dapat dipastikan tetap terjaga?

5. Pertanggungjawaban hukum dan kelembagaan. Apabila dugaan pelanggaran terbukti, seluruh pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa pengecualian karena jabatan atau kedudukan.

Pengungkapan kelima aspek tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, bukan sekadar informasi mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat persoalan tata kelola maupun pengawasan sistem yang perlu diperbaiki.

Apresiasi terhadap Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto

Hoky juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang telah menerima amanah untuk memimpin institusi Polri.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, tegas, dan berkeadilan.

Hoky berharap semangat “Polri Bersama Masyarakat” dapat diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam membangun institusi kepolisian yang semakin terbuka, akuntabel, humanis, serta tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Hoky berharap penanganan perkara ini dapat menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri untuk melakukan pembenahan dari dalam, mengungkap setiap dugaan pelanggaran secara objektif, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedudukan.

Menurutnya, integritas kepemimpinan seorang Kapolri diuji bukan hanya dalam menindak pelanggaran di luar institusi, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran di dalam tubuh Polri ditangani secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.

Hoky berharap Kapolri dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan secara independen, berbasis alat bukti, serta bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. Ketegasan dan keadilan harus berjalan beriringan.

Menjaga Integritas Polri dan Kepercayaan Publik

Hoky menilai bahwa penanganan perkara ini merupakan momentum penting bagi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan supremasi hukum.

Tidak boleh ada intervensi, perlakuan istimewa, ataupun upaya menghambat pengungkapan fakta. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, maka harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Hoky mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun opini yang mendahului proses pembuktian. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil. Kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian hukum, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

Media massa juga diharapkan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Momentum Memperkuat Keamanan dan Tata Kelola Digital Nasional

Dalam perspektif industri teknologi informasi dan hukum teknologi, Hoky menegaskan bahwa keamanan digital tidak hanya berbicara mengenai kecanggihan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kepatuhan hukum, perlindungan data, etika penggunaan teknologi, serta tanggung jawab setiap pihak yang memiliki akses terhadap sistem elektronik.

Sistem yang canggih sekalipun dapat menimbulkan risiko serius apabila digunakan tanpa pengawasan, pengendalian, dan akuntabilitas yang memadai.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat keamanan siber nasional, pada tanggal 28–29 Oktober 2026 yang lalu, APTIKNAS bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI) telah menyelenggarakan National Cybersecurity Connect (NCC) 2026. Kegiatan nasional ini menjadi salah satu wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, industri teknologi informasi, asosiasi, akademisi, praktisi keamanan siber, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membahas tantangan dan memperkuat kolaborasi menghadapi ancaman keamanan siber di era transformasi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Menurut Hoky, penyelenggaraan NCC 2026 tersebut semakin menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama. Penguatan teknologi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum, perlindungan data, pengawasan terhadap penggunaan teknologi, serta kepastian pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Oleh karena itu, Hoky berharap perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penggunaan teknologi penyadapan, perlindungan data elektronik, pengawasan akses terhadap sistem digital, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi setiap pejabat dan pihak yang diberikan kewenangan.

Hoky juga mendorong penguatan sinergi antara Polri, pemerintah, industri teknologi informasi, asosiasi, akademisi, dan para praktisi hukum untuk membangun ekosistem digital nasional yang aman, terpercaya, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.

Penegakan Hukum Harus Tegas, Adil, dan Tidak Tebang Pilih

Hoky menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri bukan berarti memberikan pembenaran terhadap setiap tindakan aparat. Justru dukungan yang konstruktif harus disertai dorongan agar institusi Polri senantiasa menjunjung tinggi hukum, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan atau kedudukannya. Namun, tidak boleh pula ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses peradilan yang sah.

Hoky mendukung Polri untuk mengungkap perkara ini sampai tuntas, menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan pembenahan apabila ditemukan kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan internal.

Integritas institusi penegak hukum harus dijaga melalui keberanian mengungkap kebenaran, termasuk apabila fakta yang ditemukan menyangkut orang-orang di dalam institusi itu sendiri.

Semoga penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, serta menjadi momentum untuk memperkuat marwah Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. (Hendr)