DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN

Manokwari – Suaraindonesia1, Kantor Wilayah  Kementrian Hukum Provinsi Papua Barat, memprakarsai Diskusi Strategi Kebijakan, terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Senin 19 Oktober 2026 Di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui zoom, yang diikuti oleh Para Sarjana Hukum, Advokat,  Paralegal dan Masyarakat di Manokwari Papua Barat.

Para Narasumber sebagai penyaji materi adalah ; C. Kristomo, S.S., M.H Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, M.W. Marawali, S.E., M.M Kadiv PP dan PH Kanwil Kemenkum Papua Barat, Karena Sineri, S.H Ketua Posbakumdin Papua Barat, E.V. Tanggo, S.H Hakim Adhoc PHI Pengadilan Negeri Manokwari, dengan Pemandu Diskusi Agnes Levina Sesa, S.H., M.H. Sebagai Moderator. 

Inti materi Diskusi Strategi Kebijakan ini pada hakekatnya adalah menguatkan jalan menuju keadilan yang merata, analisis Permenkumham nomor 4 tahun 2021 tentang Layanan Bantuan Hukum.

DB

Buka Mukab Kadin Merangin ke-VI, Bupati M. Syukur Sampaikan 6 Poin Strategis

Suaraindonesia1com, Bangko — Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke-VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Merangin resmi dibuka di Hotel Merangin pada Senin (19/10). 

Forum strategis dunia usaha ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta menyukseskan Visi Merangin Baru 2030.

Bupati Merangin, M. Syukur, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Zulhifni, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. 

Menurutnya, pemerintah memiliki kebijakan dan regulasi, sementara dunia usaha memegang peranan kunci melalui modal, inovasi, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan dunia usaha tidak dapat berkembang secara optimal tanpa ekosistem yang sehat, kepastian berusaha, serta dukungan kebijakan yang tepat. Kita harus membangun hubungan yang saling menguatkan," ujar Zulhifni saat membacakan arahan Bupati Merangin di hadapan para peserta Mukab.

Melalui forum Musyawarah Kabupaten ke-VI ini, Pemerintah Kabupaten Merangin menyampaikan enam poin arahan strategis bagi pengurus Kadin Merangin yang baru:

1. Penguatan Ketahanan Pangan & Hilirisasi Komoditas: Kadin diharapkan mampu menjembatani rantai pasok dari petani hingga pasar agar komoditas lokal memiliki nilai tambah tinggi.

2. Pengembangan UMKM & Ekonomi Kerakyatan: Mendorong modernisasi dan perluasan pasar digital bagi produk unggulan Merangin, seperti Kopi, Gula Aren, Batik, Gelamai, hingga Batu Sungkai.

3. Penguatan Koperasi dan Ekonomi Desa: Membangun kemitran produktif bersama BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis: Mengajak pelaku usaha lokal berpartisipasi aktif dalam rantai pasok pangan program nasional tersebut.

5. Peningkatan Investasi & Lapangan Kerja: Membuka iklim investasi yang kondusif, transparan, serta berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.

6. Transformasi Digital Dunia Usaha: Mendorong pengusaha lokal agar tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain aktif dalam ekosistem ekonomi digital.

Pemerintah Kabupaten Merangin mengingatkan bahwa tolak ukur keberhasilan ekonomi bukan hanya sekadar tingginya angka pertumbuhan atau banyaknya agenda rapat, melainkan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

"Mari kita ubah pola pikir dari sekadar menjalankan kegiatan menjadi menghasilkan dampak. Dari sekadar menjual bahan mentah menjadi menghasilkan produk bernilai tambah," lanjut Sekda Zulhifni.

Acara pembukaan Mukab ke-VI Kadin Merangin berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta tokoh dunia usaha, di antaranya, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP); Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora); serta Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan).

Anggota DPRD Kabupaten Merangin yakni Hasren Puja Sakti dan Wikhe Efrilia. Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi, Usman Sulaiman, Ketua Kadin Kabupaten Merangin, Syahidan Alfajri; Ketua Kadin Kabupaten Sungaipenuh, Pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta seluruh anggota dan pengurus Kadin se-Kabupaten Merangin. 

(Bg nasri)

Munas III Hapkido Indonesia: GBPH Prabukusumo Terpilih Aklamasi hingga Penerapan Aturan Tegas Anti Pelecehan Seksual

Yogyakarta – Suaraindonesia1, Pengurus Pusat Hapkido Indonesia (PP HI) sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) III Hapkido Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, pada Sabtu (17/10/2026).

Munas III ini dihadiri oleh 24 Pengurus Daerah (Pengda) dari total 30 Pengda yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Tingkat kehadiran yang tinggi tersebut menegaskan soliditas serta komitmen bersama seluruh jajaran pengurus dalam memajukan olahraga seni bela diri Hapkido di Tanah Air.

Munas dibuka secara resmi oleh Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto, mewakili Ketua Umum KONI Pusat. Dalam sambutannya, KONI Pusat menyambut baik pelaksanaan Munas III ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan profesionalisme organisasi olahraga nasional.

Eko Budi juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, yang mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Hapkido Indonesia IX di Lampung pada 26–27 September 2026 lalu, serta capaian prestasi internasional pada ajang 3rd Asian Hapkido Championships di Hong Kong (14–15 Agustus 2026) dengan raihan 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Pendiri sekaligus Guru Besar Hapkido Indonesia, Grand Master V. Yoyok Suryadi, turut menyampaikan sambutan tertulis dari Presiden Hapkido Dunia (World Hapkido Martial Arts Federation / WHMAF). Presiden WHMAF memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kemajuan Hapkido di Indonesia. Yoyok mengungkapkan bahwa suasana dinamis, harmonis, penuh kekeluargaan, dan keakraban di antara para ketua pengda menjadi kunci utama kelancaran Munas III ini.

"Semangat kebersamaan ini bertujuan untuk memajukan Hapkido sekaligus menjadikannya sebagai model pembinaan olahraga dan pembentukan karakter yang kuat dengan kultur yang ramah, nyaman, namun tetap profesional dalam meraih prestasi," kata Yoyok.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP HI, GBPH H. Prabukusumo, S.Psi., menekankan pentingnya kemandirian organisasi.

"Dalam kemandirian dan keterbatasan, Hapkido Indonesia mampu terus-menerus mengikuti dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan sukses. Hal ini membuktikan keseriusan kita bersama dalam membangun dan membina prestasi demi kejayaan olahraga Indonesia," tegas sosok yang akrab disapa Gusti Prabu tersebut.

Tetapkan Aturan Tegas dan Terpilih Aklamasi

Munas III Hapkido Indonesia berhasil menyepakati dan menetapkan sejumlah keputusan penting, khususnya terkait penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Beberapa poin krusial yang ditetapkan meliputi:Penegakan sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, Pengaturan etika komunikasi dan media sosial guna menjaga integritas serta nama baik organisasi, serta Pengadopsian aturan KONI Pusat terkait larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi untuk memastikan fokus, profesionalisme, dan efektivitas tata kelola Hapkido Indonesia sebagai anggota KONI Pusat.

Puncak agenda Munas terjadi pada sidang pleno yang dipimpin oleh Agus Hidayatulloh, Tiorina Tona Simamora, Vincent Suriadinata, dan Zahirsyah Oemardy. Sidang tersebut secara aklamasi menetapkan kembali GBPH H. Prabukusumo, S.Psi. sebagai Ketua Umum PP HI periode 2026–2030.

Usai penetapan tersebut, Gusti Prabu menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas kepercayaan serta amanah yang kembali diberikan oleh para pengurus daerah dan seluruh insan Hapkido di Indonesia untuk menahkodai organisasi empat tahun ke depan. (VS)

DPD Hanura Gelar Rakorda, Perkuat Barisan; H. Ekwan Ahmad Optimis Menuju Pemilu 2029

GORONTALO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bertekad membangkitkan kembali kejayaan partai di Provinsi Gorontalo. Langkah ini diwujudkan melalui pengokohan konsolidasi internal serta perbaikan struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, saat menghadiri Rapat Konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura pada Senin (19/10/2026). Acara yang berlangsung di Gorontalo ini turut dihadiri Ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo, H. Ekwan Ahmad, beserta jajaran utusan DPP, yaitu Phil Hanurani Prajanto, Yosi Indra Pramana, Ratna Luntungan Tobing, dan Indah Sri Rejeki.

Dalam sambutannya, Patrice Rio Capella menegaskan pentingnya semangat baru untuk mendorong kebangkitan Hanura, yang salah satunya ditandai dengan pembaruan logo partai. Ia menambahkan bahwa kesiapan menuju Pemilu 2029 perlu dirancang lebih awal melalui kerja nyata, langkah-langkah strategis, dan penguatan kelembagaan di semua lini.

Rapat konsolidasi ini dirancang sebagai sarana sinergi antara DPP dan DPD Hanura dalam mempererat kebersamaan internal, memetakan potensi serta peta politik daerah, sekaligus menyusun taktik politik demi menyongsong agenda Pemilu 2029.

Melalui pembenahan struktur hingga ke tingkat PAC serta penetapan target perolehan kursi DPRD di setiap DPC, kader Hanura di Gorontalo diimbau mematangkan persiapan sejak dini agar mampu memenangkan kontestasi politik mendatang. Optimisme pun ditegaskan, sejalan dengan komitmen H. Ekwan Ahmad dalam memperkuat barisan Hanura Gorontalo menuju Pemilu 2029.

(Rep: Nandar)

Sambut HUT Humas Polri Ke-75,Bidhumas Polda Papua Barat Gelar Bakti Sosial dan Sosialisasi HIV/Aids di Pondok Pesantren Hidayatullah

Manokwari, suaraindonesia1.com, Senin (19/10),– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-75 tahun 2026, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial dan sosialisasi kesehatan terkait HIV/AIDS kepada santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Hidayatullah. (18/10/26)

Kegiatan yang bertema “Polisi Bersama Masyarakat,Menjaga Reputasi Polri” ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung dunia pendidikan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan lingkungan pendidikan keagamaan.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Bidhumas Polda Papua Barat menyalurkan bantuan berupa 75 paket pendidikan dan 50 paket sembako kepada para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatullah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan pendidikan serta kebutuhan pokok para santri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain penyaluran bantuan sosial, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi mengenai HIV/AIDS. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para santri mengenai HIV/AIDS, mulai dari cara penularan, langkah-langkah pencegahan, hingga pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat.

Melalui edukasi ini, para santri diharapkan dapat memahami informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru, serta turut menghindari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Trihadi Kuncahyo, A.Md., S.E., menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan sosialisasi HIV/AIDS ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Humas Polri ke-75.

Beliau menegaskan bahwa peringatan HUT Humas Polri tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat peran kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk hadir secara langsung melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bantuan paket pendidikan dan sembako yang diberikan dapat bermanfaat bagi para santri, sementara sosialisasi HIV/AIDS dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan,” 

Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya dengan lingkungan pondok pesantren, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan gotong royong.

Peringatan HUT Humas Polri ke-75 tahun 2026 juga menjadi momentum bagi jajaran Bidhumas Polda Papua Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, membangun komunikasi yang positif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Melalui kegiatan bakti sosial dan sosialisasi kesehatan ini, Bidhumas Polda Papua Barat berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik melalui bantuan yang disalurkan maupun melalui edukasi yang bermanfaat bagi generasi muda. (cr)

TURUN LANGSUNG DI TENGAH MASYARAKAT! GTI APRESIASI KAPOLDA SULUT DAN KAPOLRESTA MANADO KAWAL DISTRIBUSI BBM

MANADO – Suaraindonesia1, Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI) menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolresta Manado atas perhatian dan langkah nyata dalam memantau langsung pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado.

Langkah turun langsung ke lapangan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam merespons kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif di tengah persoalan distribusi BBM.

Ketua Umum DPP LSM GTI, Fikri Alkatiri, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan kepolisian dalam melakukan pemantauan langsung merupakan langkah positif yang menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, BBM memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi, transportasi, perdagangan, serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi membutuhkan perhatian serius dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak terkait.

“Kami dari LSM GTI memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara dan Bapak Kapolresta Manado yang telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan distribusi BBM dengan turun langsung melakukan pemantauan di lapangan. Ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi,” ujar Fikri Alkatiri.

Ia menilai, keterlibatan langsung pimpinan kepolisian memberikan pesan penting bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan pengawasan serius.

GTI berharap langkah tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antara kepolisian, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga kelancaran pasokan serta distribusi BBM di Sulawesi Utara.

Selain itu, pemantauan secara berkelanjutan diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan distribusi, mengantisipasi praktik penimbunan, serta memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kehadiran pimpinan di lapangan merupakan bentuk perhatian yang penting bagi masyarakat. Kami berharap langkah Kapolda Sulut dan Kapolresta Manado ini terus berlanjut sehingga pengawasan distribusi BBM semakin optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, GTI menegaskan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi kepentingan masyarakat.

GTI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pengawasan distribusi BBM serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan setiap upaya positif dalam menjaga kelancaran distribusi BBM patut mendapatkan dukungan,” tutup Fikri Alkatiri.

LSM GTI: Apresiasi untuk pengabdian, dukungan untuk pengawasan, dan komitmen bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.

ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM APRESIASI SINERGI PERTAMINA DAN POLDA SULUT, DISTRIBUSI BBM DI MANADO KEMBALI NORMAL DALAM TIGA HARI

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Utara mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pertamina bersama jajaran Polda Sulawesi Utara, melalui Direktorat Intelkam Polda Sulut dan Unit Intel Polresta Manado, disebut melakukan koordinasi dan pengawasan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta mengawal distribusi BBM kepada masyarakat.

Dalam upaya penanganan tersebut, pihak Pertamina melalui Agus selaku SBM dan Apri selaku Officer, bersama unsur kepolisian, melakukan koordinasi guna mendukung kelancaran penyaluran BBM. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang membutuhkan kepastian ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Kerja sama dan koordinasi lintas institusi tersebut mendapat perhatian serta apresiasi dari masyarakat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kondisi distribusi BBM berangsur kembali normal dalam waktu tiga hari.

Pihak Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat selama terjadinya gangguan ketersediaan BBM. Permohonan maaf tersebut diharapkan menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan distribusi BBM berjalan lebih baik ke depannya.

Apresiasi turut disampaikan terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, YSK, dalam menyikapi persoalan yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, Fikri Alkatiri, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina, Polda Sulawesi Utara, Direktorat Intelkam Polda Sulut, Unit Intel Polresta Manado, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas koordinasi dan upaya yang dilakukan dalam membantu pemulihan distribusi BBM.

Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari warga.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkoordinasi dan bekerja mengawal distribusi BBM. Harapan masyarakat sederhana, yakni ketersediaan BBM yang lancar, pelayanan yang baik, dan tidak terjadi lagi kelangkaan yang mengganggu aktivitas warga,” ujar Fikri.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan pihak terkait.

Menurut Fikri, fungsi kontrol sosial bukan semata-mata untuk menyampaikan keluhan atau kritik, melainkan juga mendorong lahirnya solusi konkret, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.

Ke depan, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum berharap Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat terkait dapat memperkuat langkah antisipasi, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terjadi kendala penyaluran BBM.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini menjadi evaluasi bersama. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, harus ada respons, koordinasi, dan solusi. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” tutup Fikri Alkatiri.

ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM

Peduli, Mengawasi, dan Mengawal Kepentingan Masyarakat.

DEWAN PEMBINA DPP GARDA TIMUR INDONESIA UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA KODAM XIII/MERDEKA

Manado, Sulawesi Utara — Suaraindonesia1, Dewan Pembina Pusat (DPP) Garda Timur Indonesia, Bapak Herdy Maluegha, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Kodam XIII/Merdeka, dari Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, S.H., M.H.

Atas nama keluarga besar Garda Timur Indonesia, Bapak Herdy Maluegha menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., atas pengabdian dan dedikasinya selama mengemban amanah sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Semoga segala pengabdian yang telah diberikan menjadi bagian dari kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, S.H., M.H., kami mengucapkan selamat bertugas dan selamat mengemban amanah sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Besar harapan kami, di bawah kepemimpinan beliau, Kodam XIII/Merdeka semakin profesional, humanis, solid, serta terus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Garda Timur Indonesia memandang TNI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Hubungan antara TNI dan masyarakat bukan sekadar hubungan kelembagaan, melainkan ikatan kebersamaan yang dibangun atas dasar pengabdian, kepercayaan, dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen terhadap kepentingan rakyat, Garda Timur Indonesia juga memandang Kodam XIII/Merdeka sebagai mitra strategis dalam membangun sinergi positif antara masyarakat dan TNI. Semangat ini sejalan dengan semboyan “TNI Lahir dari Rakyat, Bersama Rakyat, dan Berjuang untuk Rakyat.”

Kami berharap kepemimpinan Pangdam XIII/Merdeka yang baru dapat semakin memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat.

Garda Timur Indonesia siap menjadi bagian dari elemen masyarakat yang mendukung terciptanya suasana aman, damai, dan kondusif, sekaligus tetap menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan secara bertanggung jawab demi kepentingan rakyat dan kemajuan daerah.

Sekali lagi, selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, S.H., M.H., atas amanah baru sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hormat kami,

HERDY MALUEGHA

Dewan Pembina Pusat (DPP)

GARDA TIMUR INDONESIA

“TNI Kuat Bersama Rakyat, Rakyat Kuat Bersama TNI. Bersinergi untuk Indonesia yang Aman, Damai, dan Bermartabat.”

Dari Lapangan Olahraga hingga Isu Pertanian: Kenapa Alim Rasyid Mantap Rebut Kursi BPD Iloheluma?

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com — Panggung demokrasi tingkat desa di Kabupaten Pohuwato kembali diramaikan oleh hadirnya figur-figur pembaharu yang siap membawa energi positif. Kali ini, sorotan tertuju pada Alim Rasyid, seorang pemuda asal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, yang secara resmi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai kandidat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Iloheluma.

Lahir pada tahun 1997, Alim dikenal sebagai representasi kaum muda yang energik, visioner, dan memiliki rekam jejak mudah berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat—mulai dari para sesepuh desa, pegiat olahraga, hingga para pelaku ekonomi kerakyatan. Desa Iloheluma sendiri merupakan wilayah agraris yang kaya akan potensi hasil bumi, di mana sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari sektor pertanian seperti jagung, kelapa, dan cabai, serta didukung oleh denyut nadi UMKM lokal.

Keputusan Alim untuk terjun ke bursa pemilihan BPD bukan tanpa alasan. Perjalanannya berinteraksi langsung dengan warga, mulai dari mendampingi aktivitas kepemudaan dan olahraga hingga mendengar keluh kesah di sentra-sentra pertanian, menumbuhkan tekad kuat di dalam dirinya untuk menghadirkan perubahan nyata dari dalam sistem pemerintahan desa.

Saat ditemui, Alim menyampaikan komitmen mendalamnya untuk mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya bagi kemajuan Desa Iloheluma. Ia menegaskan bahwa pencalonannya adalah bentuk panggilan nurani untuk menjadi penyambung lidah masyarakat yang selama ini mendambakan representasi yang aktif dan responsif.

"Kami siap berkandidat di BPD Desa Iloheluma. Tentu, kami telah menyiapkan telinga dan hati untuk mendengarkan serta merasakan segala bentuk aspirasi masyarakat Desa Iloheluma—mulai dari dinamika dan tantangan yang dihadapi petani jagung, kelapa, dan cabai, asa para pelaku UMKM yang ingin naik kelas, hingga wadah pengembangan potensi pemuda khususnya melalui bidang olahraga," ujar Alim dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, pemuda berusia 29 tahun ini menyadari bahwa tantangan pembangunan desa ke depan menuntut kolaborasi lintas generasi. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjembatani berbagai kebutuhan warga, baik dalam pengawalan kebijakan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas hasil tani, perluasan pasar UMKM, maupun penyediaan ruang ekspresi dan fasilitas penunjang bagi kreativitas pemuda.

"Dengan usia yang terbilang muda ini, kami ingin membuktikan bahwa energi dan inovasi kaum muda bisa diselaraskan dengan kearifan lokal serta pengalaman para orang tua di desa. Kami ingin BPD ke depan benar-benar hadir sebagai mitra strategis pemerintah desa yang aktif, solutif, dan tidak berjarak dengan warga," tambahnya.

Dengan mengusung semangat kebersamaan, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak, langkah Alim Rasyid dalam memperebutkan kursi BPD Iloheluma diyakini mampu membawa angin segar serta harapan baru bagi terwujudnya Desa Iloheluma yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera.

Rep: JO

FAJAR WARTABONE TEGASKAN SIKAP, MINTA ADHAN DAMBEA PERJELAS ISU DUGAAN PEMERASAN PENAMBANG

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Tokoh penambang Fajar Wartabone melontarkan kritik tegas terhadap berkembangnya informasi mengenai dugaan pemerasan terhadap penambang yang disebut telah diadukan kepada Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. Di sela-sela pertemuan bersama sejumlah tokoh penambang, Fajar mempertanyakan dasar informasi tersebut sekaligus meminta kejelasan mengenai kapasitas dan kontribusi Adhan dalam persoalan pertambangan yang berada di luar wilayah administratif Kota Gorontalo.

Bagi Fajar, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang menyampaikan pernyataan, melainkan juga soal kejelasan fakta, konteks, dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik. Ia menilai, ketika dugaan pemerasan telah menjadi pembicaraan, masyarakat berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, bukan dibiarkan bertanya-tanya mengenai sumber pengaduan tersebut.

"Pertanyaan saya sederhana: siapa penambang yang dimaksud? Kalau memang ada yang mengadukan dugaan pemerasan kepada Pak Adhan Dambea, mohon diperjelas persoalannya. Jangan sampai informasi sudah berkembang ke mana-mana, sementara masyarakat penambang sendiri tidak mendapatkan kejelasan mengenai siapa yang dimaksud dan apa yang sebenarnya terjadi," tegas Fajar.

Ia juga mempertanyakan dalam kapasitas apa Adhan Dambea membawa persoalan tersebut ke ruang publik, mengingat lokasi pertambangan yang dibicarakan bukan berada di wilayah administratif Kota Gorontalo.

"Pak Adhan adalah Wali Kota Gorontalo. Sementara persoalan tambang yang sedang dibicarakan ini berada di luar wilayah administratif Kota Gorontalo. Jadi, wajar kalau masyarakat bertanya: apa kapasitas beliau dalam persoalan ini, apa dasar informasi yang disampaikan, dan apa kontribusi konkret yang telah diberikan untuk menyelesaikan persoalan penambang di wilayah tersebut?" ujarnya.

Fajar menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang siapa pun memberikan perhatian terhadap persoalan pertambangan. Namun, menurutnya, perhatian terhadap suatu persoalan harus dibarengi dengan informasi yang jelas dan pemahaman yang utuh mengenai kondisi di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa dugaan pemerasan merupakan persoalan serius. Karena itu, penyampaiannya tidak boleh menimbulkan kesan bahwa tuduhan tersebut telah terbukti sebelum fakta-faktanya diperiksa. Pengaduan, dugaan, dan fakta yang telah terverifikasi merupakan hal berbeda yang harus ditempatkan secara tepat.

Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh penambang, Fajar menyatakan bahwa dirinya tidak mendengar adanya penyampaian mengenai pengaduan dugaan pemerasan sebagaimana informasi yang berkembang. Namun, ia menegaskan bahwa keterangannya terbatas pada apa yang diketahui dalam pertemuan tersebut dan bukan kesimpulan bahwa tidak mungkin ada pengaduan yang disampaikan melalui jalur lain.

"Jangan kemudian keterangan yang belum jelas dipahami sebagai gambaran seluruh masyarakat penambang. Kami berbicara berdasarkan apa yang kami ketahui. Kalau memang ada pihak yang mengadu, silakan jelaskan duduk persoalannya. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi kami juga tidak ingin informasi yang belum utuh berkembang menjadi persepsi yang merugikan masyarakat," lanjutnya.

Fajar meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan yang memancing perhatian publik, tetapi disertai penjelasan yang memadai. Ia berharap Adhan dapat memberikan klarifikasi mengenai konteks pengaduan, tanpa harus membuka identitas pribadi pengadu secara serampangan apabila terdapat alasan yang sah untuk melindunginya.

Menurut Fajar, masyarakat penambang tidak seharusnya menjadi objek pembicaraan tanpa memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang menyangkut nama dan kehidupan mereka. Kritik, katanya, merupakan hal yang wajar, tetapi informasi yang disampaikan kepada publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak sedang mencari musuh dan tidak sedang membangun pertentangan. Tetapi jangan anggap pertanyaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak penting. Kalau ada pengaduan, jelaskan apa persoalannya. Kalau ada dugaan, jangan disampaikan seolah-olah sudah menjadi fakta. Dan kalau berbicara tentang persoalan tambang di daerah lain, masyarakat juga berhak mempertanyakan dasar informasi dan kontribusi nyata yang diberikan," tegas Fajar.

Ia menutup pernyataannya dengan meminta agar polemik tersebut dijawab melalui kejelasan informasi, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi yang merugikan berbagai pihak.

"Yang kami tuntut adalah kejelasan dan tanggung jawab atas informasi yang beredar. Jangan biarkan masyarakat penambang terus bertanya-tanya. Persoalan ini harus ditempatkan secara benar, berdasarkan fakta, bukan asumsi. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar pernyataan seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan kepada publik," tutupnya.

Rep: JO

Karya Terbaik Lahir dari Pemikiran Sendiri

Oleh: Coach Andre Hariyanto, Master Trainer AR Learning Center dan Penulis Buku Mutiara Hikmah

MALANG, SuaraIndonesia1.com — Menjadi penulis, jurnalis, dan wartawan yang kompeten tidak cukup hanya dengan menghasilkan tulisan yang menarik dan enak dibaca. Kompetensi sejati harus dibangun melalui kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, serta integritas dalam setiap proses berkarya.

Menurut saya, karya terbaik adalah karya yang lahir dari kemampuan, pemahaman, pengalaman, dan pemikiran sendiri. Setiap penulis harus berani menunjukkan kualitas dirinya melalui tulisan yang orisinal, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi Tidak Dibangun dari Kebiasaan Menyalin

Kebiasaan melakukan copy paste tanpa mencantumkan sumber atau mengakui karya orang lain sebagai hasil karya sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan integritas dan etika penulisan. Seorang penulis profesional seharusnya mampu mengolah informasi, memahami persoalan, melakukan verifikasi, serta menyampaikan gagasan dengan bahasanya sendiri.

Dalam dunia jurnalistik, kejujuran bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab profesi. Wartawan dituntut untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Karena itu, proses menghasilkan karya harus menjadi bagian dari pembelajaran. Jangan hanya mengejar hasil akhir, tetapi pahami pula bagaimana sebuah tulisan disusun, informasi diperoleh, fakta diperiksa, dan kesimpulan dirumuskan.

AI Boleh Menjadi Alat Bantu, Bukan Pengganti Kemampuan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk penulisan. Namun, penggunaannya perlu disertai sikap kritis, kejujuran, dan tanggung jawab.

Menurut pandangan saya, penulis, jurnalis, dan wartawan perlu mengutamakan kemampuan berpikir serta keterampilan menulis secara mandiri. AI sebaiknya tidak dijadikan jalan pintas untuk menggantikan proses belajar, pemahaman materi, maupun kemampuan peserta dalam membuktikan kompetensinya.

Dalam pelatihan, pendidikan, dan ujian kompetensi, peserta harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila tugas mensyaratkan karya mandiri tanpa bantuan AI atau pihak lain, ketentuan tersebut wajib dipatuhi. Tujuannya agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan peserta yang sesungguhnya.

Penggunaan teknologi tidak selalu salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang menggunakannya secara tidak jujur, melanggar ketentuan, atau mengakui hasil pekerjaan pihak lain sebagai kemampuan pribadi.

Integritas Adalah Bukti Kompetensi Sejati

Kompetensi tidak semata-mata dibuktikan melalui sertifikat, gelar, atau pengakuan. Kompetensi juga terlihat dari kemampuan seseorang menghasilkan karya berkualitas, memahami apa yang ditulis, menjelaskan proses pembuatannya, dan mempertanggungjawabkan isi karyanya.

Seorang penulis yang kompeten tidak takut menunjukkan hasil pemikirannya sendiri. Ia bersedia belajar dari kesalahan, menerima kritik, memperbaiki tulisan, dan terus meningkatkan keterampilannya.

Begitu pula seorang jurnalis dan wartawan. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui banyaknya berita yang diterbitkan, tetapi juga melalui akurasi informasi, independensi, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, serta keberanian menjaga kebenaran.

Oleh sebab itu, marilah membangun budaya berkarya yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Hargai karya orang lain, cantumkan sumber ketika menggunakan referensi, serta patuhi aturan dalam setiap proses pendidikan dan pelatihan.

Karya terbaik bukan sekadar tulisan yang terlihat sempurna, melainkan karya yang dihasilkan melalui proses yang jujur, pemikiran yang matang, dan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan hanya ingin terlihat kompeten. Teruslah belajar, berlatih, dan buktikan kompetensi melalui karya nyata.

Rep: JO

PARKIR TANPA KARCIS DI PANYABUNGAN, AKTIVIS HMI SOROT TATA KELOLA DISHUB: JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT GELAP!

Aktivis HMI mendorong pemeriksaan dugaan pungutan parkir di tepi jalan umum dan kawasan Alun-Alun Kota Panyabungan. Transparansi tarif, karcis, dan setoran PAD harus dibuka kepada publik.

MANDAILING NATAL, SuaraIndonesia1.com — Dugaan penarikan uang parkir tanpa karcis oleh oknum beratribut Dinas Perhubungan (Dishub) di sejumlah titik Kota Panyabungan, termasuk di tepi jalan umum, Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah dan kawasan Alun-Alun Kota Panyabungan, perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mhd Muslimin Pulungan, mendorong Dishub Madina segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pemungutan parkir, legalitas petugas, penerapan tarif resmi, serta pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat setiap hari membayar parkir, tetapi tidak mendapatkan bukti pembayaran yang jelas. Kalau pungutannya resmi, tunjukkan dasar hukumnya, jelaskan tarifnya, berikan bukti pembayarannya, dan pastikan uangnya masuk melalui mekanisme yang benar. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya ke mana uang mereka bermuara," demikian pernyataan yang dapat disampaikan Muslimin.

Menurutnya, persoalan parkir bukan sekadar urusan recehan di pinggir jalan. Ini menyangkut disiplin pelayanan publik, transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Jangan anggap persoalan ini sepele hanya karena nominalnya kecil. Kalau sistemnya tidak transparan, masyarakat berhak meminta penjelasan. Pemerintah jangan cuma hadir lewat seragam dan atribut, tetapi harus hadir melalui pelayanan yang tertib, legal, dan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Muslimin menilai, dugaan tersebut perlu dijawab dengan pemeriksaan faktual, bukan saling lempar tanggung jawab. Dishub Madina harus memastikan apakah petugas di lapangan memiliki surat penugasan, apakah lokasi yang dipungut memang merupakan titik parkir resmi, serta apakah tarif dan prosedur pembayaran telah dijalankan sesuai ketentuan.

Secara regulasi, pengelolaan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Karena itu, Muslimin mendorong Dishub bersama Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap titik-titik parkir yang dikeluhkan masyarakat. Pemeriksaan perlu mencakup pendataan petugas, penetapan tarif, ketersediaan karcis atau bukti pembayaran yang sah, hingga pencocokan penerimaan dengan setoran daerah.

Ia juga mendorong pemerintah daerah membuka informasi mengenai titik parkir resmi, tarif yang berlaku, mekanisme pembayaran, dan kanal pengaduan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan serupa tidak berulang dan pengelolaan parkir menjadi bagian dari pembenahan pelayanan publik yang terukur.

"Madina tidak akan maju kalau urusan kecil yang bersentuhan langsung dengan rakyat saja tidak dibenahi. Pembangunan bukan cuma soal proyek besar dan angka dalam laporan anggaran. Pembangunan juga soal bagaimana pemerintah memastikan setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat memiliki dasar, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Muslimin menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan pungutan di luar ketentuan atau penyimpangan dalam penyetoran penerimaan, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai aturan. Namun, kesimpulan mengenai pungutan liar, kebocoran PAD, ataupun tindak pidana harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan.

BAGI MUSLIMIN, PEMBENAHAN PARKIR ADALAH UJIAN SEDERHANA TATA KELOLA PEMERINTAHAN.

"Jangan tunggu masalah ini membesar baru sibuk bertindak. Tertibkan sistemnya, awasi petugasnya, buka informasinya, dan pastikan hak masyarakat terlindungi. Seragam dinas harus menjadi simbol pelayanan, bukan alasan bagi siapa pun untuk luput dari pengawasan," tutupnya.

Rep: JO

Minggu Kasih, Kapolres Sarolangun dan Polsek Jajaran Hadir Jaga Toleransi serta Kerukunan Umat Beragama

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Polres Sarolangun bersama Polsek jajaran terus memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan Minggu Kasih. Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman, nyaman, dan kondusif.

Pada Minggu (18/10/2026), Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., turun langsung melaksanakan kegiatan Minggu Kasih di Gereja HKBP, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang diikuti sekitar 100 jemaat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Sarolangun Kompol Sumarno Berutu, S.H., Kabag Ops Kompol Angga Luvyanto, M.H., Kakan Kesbangpol Hudri, M.Pd.I., para pejabat utama Polres Sarolangun, personel Polwan, serta personel Polres dan Polsek Sarolangun.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama personel melakukan pengecekan lingkungan gereja, memantau akses keluar-masuk jemaat, mengawasi arus lalu lintas, serta berkomunikasi dengan pengurus gereja dan jemaat guna menyerap informasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Sarolangun menegaskan bahwa Polri berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan.

“Kami ingin memastikan setiap masyarakat dapat beribadah dengan tenang, aman, dan khusyuk. Bagi kami, menjaga keamanan bukan hanya mencegah gangguan, tetapi juga memastikan setiap orang merasa dihormati, dilindungi, dan mendapatkan hak yang sama dalam menjalankan ibadah,” tegas Kapolres.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun persatuan dan kehidupan yang harmonis.

“Jangan biarkan perbedaan menjadi sekat di antara kita. Mari saling menghormati, saling menjaga, dan memperkuat persaudaraan. Keamanan dan kedamaian bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan kepedulian serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Kapolres menambahkan, Polres Sarolangun bersama Polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan serupa di wilayah masing-masing sebagai upaya mempererat silaturahmi, membangun komunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan potensi gangguan keamanan melalui layanan Call Center Polri 110.

“Polri hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat. Jika mengetahui atau mengalami gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan 110. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman,” imbaunya.

Selain itu, Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), merusak lingkungan, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Pengamanan kegiatan ibadah di Gereja HKBP dilaksanakan oleh personel Polwan Polres Sarolangun bersama personel Polsek Sarolangun. Hingga kegiatan berakhir sekitar pukul 11.40 WIB, situasi terpantau aman dan kondusif, serta tidak ditemukan kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

Melalui kegiatan Minggu Kasih, Polres Sarolangun dan Polsek jajaran menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, merawat toleransi, memperkuat persaudaraan, serta mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang aman, damai, dan harmonis.

Catatan Humas: Kutipan langsung dalam naskah ini merupakan rumusan redaksional berdasarkan laporan kegiatan dan perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan sebagai pernyataan verbatim Kapolres.

Chandra

Gerak Cepat Unit Reskrim Polsek Limun berkolaborasi Dgn Tim Opsnal Macan Pseko Polres Sarolangun, Terduga Pelaku Penggelapan Motor Berinisial R. Ditangkap di Sumsel

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN –  Unit Res Polsek Limun bersama Opsnal Reskrim Macan Pseko berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan sepeda motor Honda Beat Street milik warga Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Seorang pria berinisial R. berhasil diamankan pada Sabtu (17/10/2026) di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/X/2026/Polsek Limun/Polres Sarolangun/Polda Jambi, tanggal 9 Oktober 2026.

Peristiwa dugaan penggelapan itu terjadi pada Selasa, 22 September 2026, sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Korban sekaligus pelapor, Irjan Suhadi, kehilangan sepeda motor Honda Beat Street setelah kendaraan tersebut dipinjam dan tidak kunjung dikembalikan.

Berdasarkan kronologis dalam laporan, korban mendapat informasi dari istrinya bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Yogi untuk mengantar temannya ke Desa Pulau Pandan. Dalam perjalanan, kendaraan itu kemudian dipinjam oleh seorang pria berinisial R.dengan alasan hendak mengambil sesuatu. Namun, setelah ditunggu, sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan. Upaya menghubungi yang bersangkutan juga tidak membuahkan hasil karena nomor teleponnya sudah tidak aktif.

Korban bersama keluarganya sempat melakukan pencarian di sekitar kampung dan mendatangi rumah yang bersangkutan, tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Limun untuk ditindaklanjuti.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika Tim Opsnal Macan Pseko Satreskrim Polres Sarolangun yang dipimpin Katim Opsnal AIPTU Soul Mambe Siagian bersama Unit Reskrim Polsek Limun memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan R. Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 486 KUHP tentang penggelapan. Penyidik selanjutnya melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasat reskrim polres Sarolangun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat meminjamkan kendaraan kepada orang lain, meskipun telah dikenal. Pastikan identitas dan tujuan peminjaman jelas serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui dugaan tindak pidana.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 secara gratis untuk melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun meminta bantuan kepolisian.

Polres Sarolangun berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Chandra

Denny Henrry Bonai Apresiasi Antusiasme 600 Peserta Fun Run Alumni SMAN 1 Serui Angkatan 2007.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Ketua DPR Papua (DPRP), Denny Henrry Bonai, S.T., M.M., mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam kegiatan Fun Run yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Serui angkatan 2007. 

Sabtu, 17 oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju dua dekade atau 20 tahun perjalanan alumni yang akan diperingati pada 2027 mendatang.

Kegiatan Fun Run tersebut diikuti sekitar 600 peserta. Jumlah ini dinilai masih berpotensi meningkat hingga 1.000 peserta apabila pendaftaran tidak ditutup lebih awal karena keterbatasan persiapan medali dan kaus peserta.

Denny Henrry Bonai, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Serui angkatan 2007, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan menuju dua dekade alumni telah dimulai sejak 2025 hingga 2026.

Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya family gathering, lomba futsal, dukungan terhadap berbagai festival, serta kegiatan kebersamaan pada momentum Natal dan Lebaran.Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh alumni dan panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut.

“Teman-teman alumni luar biasa dalam memberikan dukungan. Ketua panitia juga bekerja sangat baik, bahkan sudah beberapa hari ini bekerja keras mempersiapkan kegiatan. Karena itu, saya menilai pelaksanaan Fun Run hari ini berjalan sukses,” ujar Denny.

Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme besar terhadap kegiatan olahraga bersama. Oleh karena itu, ia berencana membicarakan kembali pelaksanaan Fun Run berikutnya bersama ketua panitia untuk digelar pada Desember 2026.

 Sementara itu, tanggal pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.

Denny menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut bukan sekadar perlombaan untuk menentukan pemenang, melainkan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan.

“Ini bukan soal lari saja, tetapi bagaimana kita mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Bukan soal siapa yang juara, melainkan bagaimana kita bergerak bersama, sehat bersama, dan bahagia bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Angki Fauzan, mengatakan bahwa kegiatan Fun Run merupakan bagian dari rangkaian perayaan dua dekade alumni SMAN 1 Serui angkatan 2007. 

Pada 2026, pihaknya telah melaksanakan dua kegiatan, yakni lomba futsal dan Fun Run.

Ia menilai pelaksanaan Fun Run mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme peserta menjadi motivasi bagi panitia untuk terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kegiatan hari ini cukup ramai dan mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat. Saya berharap kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang terlibat,” kata Angki.

Menanggapi rencana pelaksanaan Fun Run kembali pada Desember mendatang, Angki menjelaskan bahwa panitia akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai konsep, waktu, dan teknis pelaksanaannya agar kegiatan berikutnya dapat dipersiapkan secara lebih matang.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Denny Henrry Bonai serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak awal rangkaian kegiatan hingga pelaksanaan Fun Run.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni.

Melalui rangkaian kegiatan menuju dua dekade ini, alumni SMAN 1 Serui angkatan 2007 diharapkan dapat terus mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, mendukung UMKM lokal, serta mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat melalui olahraga bersama.  (ELVINO)

Raih Juara 3 Fun Run, Try Yanerapa Ayorbaba Sebut Olahraga Bangun Semangat dan Jaga Kesehatan

SERUI-Suaraindonesia1.com. Peserta Fun Run, Try Yanerapa Ayorbaba, yang berhasil meraih juara 3, menilai kegiatan lari sehat yang diselenggarakan oleh Alumni SMA Negeri 1 Serui angkatan 2007 tersebut sebagai kegiatan positif yang mampu membangun semangat, menjaga kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Sabtu, 17 oktober 2026.

Try Yanerapa Ayorbaba mengatakan, kegiatan Fun Run bukan semata-mata tentang meraih juara, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan kebugaran tubuh dan menumbuhkan semangat berolahraga.

“Menurut saya, kegiatan seperti ini sangat positif. Kegiatan ini bukan semata-mata untuk meraih juara, tetapi juga untuk membangun semangat, menjaga kesehatan, dan mendorong kita agar lebih giat berolahraga,” ujarnya.

Ia mengaku senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan manfaat bagi peserta, baik dari sisi kesehatan maupun motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan diri.

Meski demikian, Try menyampaikan masukan kepada panitia agar pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, fasilitas air minum dapat disediakan lebih dekat dengan peserta di sepanjang rute lari.

Menurutnya, ketersediaan air minum sangat penting, terutama ketika peserta harus berlari dalam kondisi cuaca panas, sehingga mereka dapat menjaga kebutuhan cairan tubuh selama mengikuti kegiatan.

“Jika memungkinkan, ke depannya air minum dapat disediakan lebih dekat dengan peserta di sepanjang rute lari. Apalagi saat cuaca panas, peserta membutuhkan air minum agar tidak mengalami kekeringan di tenggorokan,” katanya.

Try juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan mantan atlet yang pernah menjalani pembinaan di Sentra Sari Mimika. Ia mengaku sempat berhenti bertanding selama satu tahun akibat mengalami cedera pada kedua pergelangan kaki.

Melalui keikutsertaannya dalam Fun Run, ia ingin kembali melatih ketahanan fisik sekaligus mengukur kemampuan tubuhnya setelah mengalami cedera. Ia pun berharap dapat kembali mengikuti pertandingan pada tahun depan.

“Kegiatan ini menjadi salah satu kesempatan bagi saya untuk menguji kemampuan dan mempersiapkan diri. Saya juga masih memiliki keinginan untuk kembali bertanding pada tahun depan,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan olahraga seperti Fun Run dapat terus dilaksanakan karena memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membangun kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan semangat berolahraga.

Try menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mempererat kebersamaan serta memotivasi peserta agar tetap aktif dan menjaga kesehatan melalui olahraga. ( ELVINO)