TMMD Tuntas, Warga Rembai Bersama TNI Gotong Royong Siapkan Momen Penutupan

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Menjelang H-1 penutupan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1709/Yawa, suasana kebersamaan terlihat jelas di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen. Satgas TMMD bersama warga setempat bahu-membahu menyiapkan berbagai kelengkapan untuk acara penutupan yang akan segera digelar.Selasa(10/3/2026).

Sejak pagi hari, anggota Satgas TMMD bersama masyarakat terlihat sibuk menata lokasi kegiatan, memasang perlengkapan acara, serta mempersiapkan area peresmian hasil program TMMD. Antusiasme warga begitu tinggi, mereka dengan penuh semangat turut membantu TNI agar acara penutupan dapat berlangsung dengan lancar.

Kebersamaan antara TNI dan masyarakat yang terjalin selama pelaksanaan TMMD menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selama program berlangsung, berbagai pembangunan fisik maupun kegiatan sosial telah memberikan manfaat besar bagi warga Kampung Rembai.

Danpok TMMD, Serka Prayogo, mengatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam program TMMD ke-127 telah tuntas dikerjakan dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan acara penutupan.

“Seluruh pekerjaan sudah selesai, sekarang kami tinggal menunggu penutupan TMMD. Warga sangat ceria dan antusias karena tidak lama lagi mereka akan menikmati hasil pembangunan, termasuk rumah baru yang telah dibangun melalui program ini,” ujar Serka Prayogo.

Warga Kampung Rembai pun mengaku sangat bersyukur atas kehadiran program TMMD yang telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun fasilitas lainnya.

Raih Keberkahan di Bulan Ramadan, Kapolres Merangin Santuni Anak Yatim Saat Buka Puasa Bersama

Suaraindonesia1.com, Merangin  - Jambi. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merangin, menggelar kegiatan buka puasa bersama di Aula Wira Satya Mapolres Merangin, pada Senin (09/03/2026). Kegiatan ini menjadi momen penuh kehangatan dan kepedulian di bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Efendi, S.I.K.,M.H, didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Merangin  Ny. Liliana Kiki, seluruh Pejabat Utama Polres Merangin beserta pengurus Bhayangkari cabang Merangin.

Kehadiran anak-anak yatim, para Purnawirawan dan Warakawuri Polres Merangin dan PHL Polres Merangin menambah makna kebersamaan, sebagai bentuk nyata kepedulian sosial keluarga besar Polres Merangin terhadap masyarakat.

Dalam sambutannya, AKBP Kiki menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus sarana mempererat silaturahmi antara personel Polri, Bhayangkari, dan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih meningkatkan iman dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sekaligus memperkuat kebersamaan dan semakin menumbuhkan nilai empati, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Merangin dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

“Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh personel semakin solid, profesional dalam bertugas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi Polri yang semakin presisi,” tambahnya.

Acara yang diawali dengan pemberian tali asih kepada anak-anak yatim, para Purnawirawan dan Warakawuri Polres Merangin serta PHL Polres Merangin tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian tausiyah singkat oleh Ustadz Baginda Martua Harahap S. Pd. I, dengan tema Ramadan Meningkatkan Iman Takwa dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Baginda juga mengajak seluruh peserta menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum meningkatkan kualitas keimanan, memperkuat ketakwaan, serta memperbaiki diri dan dapat merabah perasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya apapun profesi kita akhirat tujuannya.

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh khidmat dan rasa kebersamaan tersebut diharapkan semakin mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan Doa dan berbuka puasa bersama.

(Bg nasri)

Gubernur Dinilai Tidak Respek terhadap Nasib Penambang Rakyat yang Dibiarkan Sekarat di Tanah Sendiri

POHUWATO, suaraindonesia1.com – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail, dalam menyikapi krisis pertambangan rakyat di wilayah Gorontalo, khususnya Pohuwato. Di tengah kesulitan penjualan emas hasil tambang rakyat yang semakin parah akibat penutupan toko emas dan ancaman pidana dari penegakan hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), gubernur tampak pasif dan tidak mampu melahirkan solusi konkret bagi ribuan penambang yang bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama.

Penertiban PETI terus berlangsung intensif tanpa disertai program legalisasi atau pemberdayaan ekonomi rakyat yang nyata. Ribuan keluarga penambang kini terjebak dalam kemiskinan, tanpa kepastian penghasilan, sementara emas yang mereka gali dari tanah leluhur tak lagi bisa dijual di pasar lokal. Keluhan ini telah mendapat perhatian luas, termasuk dari anggota legislatif, namun respons gubernur terkesan apatis dan kurang berpihak pada rakyat kecil.

Yang lebih memprihatinkan, sikap ini kontras dengan pendekatan terhadap perusahaan tambang besar seperti Proyek Emas Pani (Pani Gold Project/PGP) yang dikelola oleh grup PT Merdeka Copper Gold melalui entitas seperti PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Perusahaan ini telah memulai produksi emas perdana dan mendapat dukungan serta kunjungan resmi dari pemerintah provinsi yang dihadiri langsung oleh Pak Gubernur, sementara penambang rakyat kecil justru ditekan. Bahkan, keterlibatan KUD Dharma Tani dalam kerja sama dengan perusahaan besar ini sering dikritik karena tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat luas, dengan tuduhan tumpang tindih lahan, konflik historis dan legalitas, serta minimnya manfaat bagi penambang tradisional yang telah lama mengelola wilayah tersebut.

"Saya menilai sikap Bapak Gubernur ini tidak respek dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat, karena gagal memanfaatkan kewenangannya untuk secepatnya menghadirkan solusi bagi penambang lokal. Sebaliknya, gubernur seolah membiarkan birokrasi berlarut-larut bagi rakyat kecil, sementara penindakan represif berlanjut tanpa inisiatif membentuk tim khusus yang berpihak pada penambang rakyat. Hal ini memperburuk konflik sosial yang telah berlangsung lama di Gunung Pani dan mengancam stabilitas ekonomi lokal di Gorontalo, khususnya Pohuwato," tegas Abdul Hamid Sukoli.

Menanggapi kondisi tersebut, ia mendesak beberapa langkah konkret sebagai berikut:

1. Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail, segera mengambil sikap tegas dengan membentuk tim khusus untuk legalisasi tambang rakyat, termasuk pendampingan pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, menyediakan mekanisme penjualan emas sementara yang aman secara hukum bagi penambang rakyat, sambil proses perizinan dipercepat.
3. Seluruh stakeholder daerah, termasuk perusahaan tambang dan KUD Dharma Tani, ikut andil untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak seterusnya menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil.

"Pada prinsipnya, kami menolak kebijakan yang menjadikan penambang rakyat sebagai korban semata, menderita di tanah sendiri, karena gagal hadirnya pemerintah untuk menjembatani kepentingan rakyatnya," tutupnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Forum Pemuda Gorontalo: Diduga Ada Pembiaran Pengiriman Batu Hitam Ilegal, Sorotan Tajam ke Kapolres Bone Bolango dan Kapolresta Gorontalo Kota

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Aktivitas pengiriman batu hitam ilegal di wilayah Gorontalo kembali menuai sorotan tajam. Forum Pemuda Gorontalo (FPG) melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Bone Bolango dan Kapolresta Gorontalo Kota, yang dinilai gagal menghentikan pengiriman batu yang berlalu-lalang di Bone Bolango dan Kota Gorontalo, praktik yang diduga telah berlangsung lama dan terorganisir baik.

Koordinator FPG, Zasmin Dalanggo, mengungkapkan bahwa pengiriman batu hitam ilegal bukanlah aktivitas baru. Menurutnya, praktik ini sudah berlangsung cukup lama, berjalan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, bahkan menggunakan mobil dam truk dalam jumlah besar serta dikawal oleh orang-orang yang tidak dikenal.

“Jika aktivitas ini sudah berlangsung lama dengan pengiriman yang cukup besar menggunakan dam truk, maka sangat mungkin ada pihak-pihak besar yang terlibat di belakangnya. Ini bukan kejahatan kecil, ini kejahatan luar biasa,” tegas Zasmin.

FPG mempertanyakan bagaimana mungkin aktivitas sebesar itu tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango dan Polresta Gorontalo Kota. Menurut Zasmin, sangat sulit dipercaya jika pengiriman yang menggunakan kendaraan besar seperti dam truk bisa lolos tanpa diketahui aparat.

“Apakah mereka takut menangkap mafia pengiriman batu hitam tersebut? Ataukah Kapolres dianggap tidak mampu menindak jaringan ini?” ujarnya dengan nada tajam.

Ia bahkan menegaskan bahwa jika aparat kepolisian memang tidak mampu menghentikan praktik ilegal tersebut, maka sebaiknya pimpinan kepolisian di wilayah tersebut mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.

“Kalau memang tidak mampu menahan mafia pengiriman batu hitam, lebih baik mundur saja. Karena itu berarti gagal menegakkan keadilan,” lanjutnya.

Zasmin juga mengklaim pihaknya memiliki bukti kuat terkait aktivitas pengiriman tersebut. Ia menyebutkan bahwa dam truk pengangkut batu hitam bahkan pernah melintas dan berhenti di sekitar polres.

“Saya punya bukti bagaimana dam truk itu melintas di depan salah satu Polres bahkan berhenti di samping Polres. Maka sangat mustahil jika aktivitas itu tidak diketahui,” ungkapnya.

FPG mengaku telah melaporkan dugaan aktivitas pengiriman batu hitam ilegal tersebut ke Polda Gorontalo. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, untuk mengetahui siapa dalang di balik pengiriman batu hitam tersebut.

Forum Pemuda Gorontalo menilai adanya dugaan pembiaran terhadap aktivitas mafia batu hitam yang bebas berlalu-lalang di wilayah hukum Polres Bone Bolango dan Polresta Gorontalo Kota.

Reporter: Jhul-Ohi

Gubernur Dinilai Lindungi Bawahan dan Buta Data Dugaan Korupsi Bansos LP3G 2024

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) mencium gelagat tidak sehat dalam kepemimpinan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Anggota FPKG, Kevin Daniel, secara blak-blakan menilai Gubernur sengaja pasang badan dan melindungi bawahannya dari jeratan dugaan korupsi mark-up harga bansos LP3G tahun 2024.

Kevin Daniel menegaskan bahwa dalih Gubernur yang membatasi penyaluran bansos hanya di tiga kabupaten dengan alasan "kelompok rentan" adalah narasi menyesatkan yang tidak berdasar pada literasi data yang benar.

"Pak Gubernur tampak sedang 'akrobat' kata-kata untuk melindungi Kadis Sosial. Jika alasannya disabilitas dan lansia, kenapa wilayah dengan populasi rentan tertinggi seperti Bone Bolango (16.400 lansia) dan Kota Gorontalo justru dianaktirikan? Ini bukan efisiensi, ini diskriminasi yang dipaksakan untuk menutupi borok mark-up harga beras sebesar Rp3.099/kg yang menjadi temuan BPK," tegas Kevin.

Pencopotan Kadis Sosial Harga Mati

FPKG menganggap bertahannya Kadis Sosial di posisinya saat ini adalah bukti nyata adanya upaya saling lindung di internal Pemprov Gorontalo.

"Kami minta Gubernur berhenti melindungi bawahan yang bermasalah. Segera copot Kadis Sosial! Bertahannya pejabat yang diduga terlibat dalam kerugian negara sebesar Rp712 juta lebih ini hanya akan mencoreng wajah kepemimpinan Gubernur sendiri. Jangan biarkan rakyat menilai Gubernur adalah bagian dari konspirasi mafia bansos ini," tambah Kevin pedas.

Analisis Kriminologi Hukum: Systemic Protection

Dalam tinjauan kriminologi hukum, Kevin Daniel menjelaskan dampak berbahaya dari sikap diamnya Gubernur:

Impunitas Pejabat: Sikap melindungi bawahan menciptakan iklim impunitas, di mana pejabat merasa aman melakukan korupsi karena merasa memiliki perlindungan politik.

Pelanggaran Asas Keadilan: Mengorbankan hak 155 ribu rakyat miskin hanya untuk menyelamatkan satu-dua pejabat adalah pengkhianatan terhadap keadilan distributif.

Manipulasi Kebijakan: Narasi "kelompok rentan" digunakan sebagai alat neutralization untuk mengalihkan isu utama, yaitu penggelapan uang negara melalui metode e-catalogue.

Desakan Kepada Kejati Gorontalo

"Informasi awal sudah di meja Kejaksaan Tinggi. Kami mendesak Kejati segera memanggil Kadis Sosial tanpa menunggu 'restu' dari Gubernur. Jika hukum tidak bergerak, maka publik berhak menduga bahwa ada 'permainan' di tingkat atas," tutup Kevin Daniel.

Reporter: Jhul-Ohi

Fahrul Wahidji "Skakmat" Pernyataan Gubernur: "Pak Gub, Coba Baca Data! Jangan Pakai Dalil Disabilitas dan Lansia Untuk Tutupi Skandal Mark-Up Bansos!"

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, bereaksi keras terhadap pernyataan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang menyebutkan bahwa penyaluran Bansos LP3G hanya difokuskan pada wilayah tertentu berdasarkan jumlah lansia dan disabilitas. Berdasarkan keterangannya di beberapa media, Fahrul menilai pernyataan Gubernur tersebut merupakan upaya "ngeles" dan manipulasi narasi guna menutupi isu krusial mengenai dugaan korupsi mark-up bansos tahun 2024 yang menjadi temuan BPK.

Gubernur Diminta "Buka Mata" Terhadap Data BPS & Dinsos 2024

Menanggapi dalih Gubernur bahwa Kabupaten Gorontalo diprioritaskan karena angka kelompok rentan, Fahrul membeberkan data pembanding dari BPS dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2024 yang justru menunjukkan kontradiksi nyata.

"Pak Gubernur, coba baca lagi data BPS dan dinas Anda sendiri. Jangan asal klaim! Betul Kabupaten Gorontalo tinggi, tapi jangan abaikan Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Gorut. Berdasarkan data, Bone Bolango memiliki 16.400 lansia dan 4.120 penyandang disabilitas, lebih tinggi dari Boalemo dan Pohuwato yang justru dapat jatah bantuan. Kenapa mereka diabaikan?" cecar Fahrul.

Fahrul menambahkan, Kota Gorontalo memiliki 19.200 lansia dan Gorontalo Utara memiliki 3.247 disabilitas. "Jika alasan Gubernur adalah kepadatan populasi rentan, maka Bone Bolango dan Kota Gorontalo seharusnya masuk prioritas utama setelah Kabupaten Gorontalo. Fakta bahwa wilayah ini ditinggalkan membuktikan kebijakan ini tebang pilih dan tidak berdasar pada asas keadilan data!"

Tameng "Kelompok Rentan" untuk Menutupi Dosa Korupsi

FPKG mencium aroma busuk di mana isu disabilitas dan lansia dijadikan tameng untuk meredam kegaduhan temuan LHP BPK 2024-2025 terkait mark-up harga beras sebesar Rp3.099/kg yang membebani negara Rp712.770.000.

"Dugaan kami jelas, narasi penyaluran yang terbatas ini hanya taktik untuk menutupi isu korupsi mark-up bansos kemarin. Mungkin untuk menutupi TGR, atau mungkin karena anggarannya sudah bocor duluan. Jangan sampai hak 24.344 penyandang disabilitas dan 111.400 lansia se-Provinsi Gorontalo dikorbankan demi menyelamatkan oknum-oknum Dinsos yang tersandung masalah hukum," tegas Fahrul.

Tuntutan FPKG

"Kami sudah menyerahkan informasi awal ke Kejaksaan Tinggi. Kami minta Kejati segera memanggil Kadis Sosial. Kami juga minta Gubernur Gusnar Ismail segera mencopot Kadis Sosial dan jajarannya. Jangan biarkan data BPS hanya jadi pajangan sementara rakyat di bawah menderita karena bansosnya dikorupsi mafia beras!" tutup Fahrul Wahidji.

Reporter: Jhul-Ohi

Wabup A. Khafidh Buka Pasar Murah Bersubsidi, Bayar Rp 75 Ribu dapat Paket Rp 125 Ribu

Suaraindonesia1.com, BANGKO - Wakil Bupati Merangin A. Khafidh membuka Pasar Murah Bersubsidi berupa paket sembako di halaman kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Selasa (10/03).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bulog Cabang Merangin (Hamdani), Kadis Peternakan dan Perkebunan (Daryanto) Asisten II (Siahaan) serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh menuturkan bahwa program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi.

Sedikitnya, ada 850 paket sembako senilai Rp125.000 yang berisikan beras 5 kg, gula 1 kg dan minyak 1 kg. Warga cukup membayar Rp75.000 karena pemerintah provinsi Jambi mensubsidi Rp50.000 setiap paket.

Paket tersebut dibagikan kepada  warga di Empat (4) Kelurahan di Kecamatan Bangko. Yakni Kelurahan  Pematang Kandis, Dusun Bangko, Pasar dan Pasar Atas. Kriteria penerima adalah warga kurang mampu.

"Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Saya berharap, program ini tepat sasaran dan tidak ada paket yang dijual kembali," ujar Wabup A. Khafidh.

Trismawati warga Sungai Mas berucap syukur dan menyatakan terimakasih kepada Pemerintah.

"Alhamdulillah, program ini sangat membantu. Terimakasih kepada Pemerintah yang paham betul dengan kebutuhan warganya. Semoga program ini terus berlanjut dan saya dapat terus,* ujarnya sembari melempar tawa.

Hal senada juga diutarakan oleh Supriyanto warga Pematang Kandis.

"Kalau bisa, penyebarannya lebih luas lagi dan tepat sasaran. Alangkah baiknya kalau digratiskan," candanya. (Bg nasri)

Bupati M. Syukur Pererat Sinergi dengan Legislatif

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Suasana di Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin pada Senin (09/03) sore terasa berbeda.

Jika biasanya pertemuan antara eksekutif dan legislatif kental dengan nuansa formalitas dan perdebatan kebijakan, kali ini suasana cair menyelimuti kebersamaan.

Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh dan Sekda Zulhifni, menggelar acara buka puasa bersama pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Merangin.

Kehadiran Ketua DPRD Rivaldi, Waka I Abong Fendi, dan Waka II Fahmi, seolah menegaskan bahwa di balik dinamika politik, ada tali silaturahim yang tetap terjalin erat.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur tak mampu menyembunyikan rasa bahagia. Baginya, buka puasa kali ini bukan hanya rutinitas Ramadan, melainkan momen untuk menyatukan visi dalam membangun Bumi Merangin.

"Membangun negeri ini tentu harus bersama-sama, saling mendukung, dan saling mendoakan. Kita semua punya tujuan yang sama: ingin Merangin lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera, dunia maupun akhirat," ujar Bupati di hadapan para hadirin.

Tak hanya dihadiri jajaran legislatif, acara ini juga diramaikan oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Direktur PDAM dan tamu undangan lainnya.

Meski sarat akan pesan kerja sama membangun daerah, suasana tetap terasa santai dan penuh kebersamaan. Gelak tawa pecah saat Bupati sempat "terlewat" menyapa Direktur PDAM yang turut hadir.

Tak berhenti di situ, Bupati juga sempat melempar candaan ringan menanggapi gurauan ustaz pengisi tausiyah yang ditujukan kepada Ketua DPRD, yang disambut tawa renyah oleh para undangan.

"Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama roda pemerintahan berjalan, atau selama bulan puasa ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," tambahnya dengan nada tulus.

Usai azan Maghrib berkumandang, kebersamaan berlanjut secara khidmat. Bupati bersama seluruh pimpinan DPRD dan tamu undangan melaksanakan sholat Maghrib berjamaah, diikuti dengan makan malam bersama, dan ditutup dengan ibadah sholat Tarawih yang berjalan khusyuk. 

(Bg nasri)

Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama Di Masjid Al Ikhlas SP VII, Kapolres Waropen Ajak Masyarakat Perkuat Silaturahmi dan Jaga Kamtibmas

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadhan, Polres Waropen melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan 1447 H dan Buka Puasa Bersama, yang bertempat di Masjid Al Ikhlas SP VII, Kampung Ruambak Jaya, Distrik Oudate, Senin (09/03/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., serta dihadiri oleh PJU dan Personel Polres Waropen, Personel Yonif TP 860/NSK, serta jamaah Masjid Al Ikhlas SP VII.

Dalam sambutannya, Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama ini merupakan agenda rutin Polres Waropen yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan, sebagai sarana mempererat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

"Melalui momentum bulan suci Ramadhan ini, menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat kebersamaan serta membangun komunikasi yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat." Terangnya

“Kami juga terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat, dan dengan komunikasi yang baik, diharapkan sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Waropen." Tambahnya

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., juga menyerahkan tali asih kepada para santri Masjid Al Ikhlas SP VII sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada generasi muda agar terus semangat dalam menuntut ilmu.

Sementara itu, Takmir Masjid Al Ikhlas SP VII Sdr. Sutarman, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Waropen beserta seluruh jajaran yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan bersilaturahmi bersama masyarakat dalam kegiatan safari ramadhan.

“Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Waropen. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dan membawa keberkahan bagi kita semua.” Ungkapnya

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan tersebut diisi dengan sambutan, penyampaian kultum, pemberian tali asih kepada santri, sesi foto bersama, ramah tamah, hingga buka puasa bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Magrib, makan malam bersama, serta sholat Isya dan Tarawih berjamaah.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta mampu bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Waropen.

Mahasiswa dan Masyarakat Wonosari Laporkan Dugaan Tambang Ilegal di Hutan Sava ke Polda Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga terjadi di kawasan hutan Sava, Kabupaten Boalemo, resmi dilaporkan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat ke Polda Gorontalo. Laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan lingkungan serta ancaman terhadap lahan pertanian dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu tokoh Mahasiswa Wonosari, Rivandi Abdullah, menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam melawan praktik pertambangan ilegal yang dinilai semakin meresahkan.

Menurut Rivandi, aktivitas PETI di kawasan hutan Sava tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem hutan serta mengancam sumber penghidupan masyarakat, khususnya para petani di Wonosari.

“Kami tidak main-main dalam persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Aktivitas ini jelas merusak lingkungan dan mengancam masa depan masyarakat Wonosari. Karena itu kami resmi melaporkan hal tersebut ke Polda Gorontalo dan tentu akan terus mengawal proses ini sampai ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” tegas Rivandi.

Ia juga menambahkan bahwa kawasan hutan Sava merupakan wilayah yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan lingkungan dan pertanian masyarakat sekitar. Jika aktivitas pertambangan ilegal dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Rivandi menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah mahasiswa dan masyarakat akan terus melakukan pengawalan terhadap laporan tersebut agar tidak berhenti hanya pada tahap administrasi.

“Kami akan terus mengawal laporan ini. Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai praktik tambang ilegal terus berlangsung dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Para mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Gorontalo, untuk segera melakukan penyelidikan serta menindak tegas para pelaku pertambangan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Sava Boalemo.

Masyarakat berharap langkah pelaporan ini dapat ditindaklanjuti untuk dilaksanakan penertiban aktivitas PETI di wilayah tersebut, demi menjaga kelestarian lingkungan serta masa depan lahan pertanian masyarakat Wonosari.

Reporter: Jhul-Ohi

GMNI Boalemo Desak Jaksa Agung Copot Kajari Boalemo atas Lambannya Penanganan Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo

Boalemo – Suaraindonesia1,  Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Boalemo mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo. Desakan ini disampaikan menyusul lambannya penanganan dugaan kasus korupsi perjalanan dinas di lingkungan DPRD Boalemo yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas kepada publik.

Ketua DPC GMNI Boalemo, Sahril Anwar Tialo, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius, transparan, dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, lambannya penanganan kasus tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di daerah.

“Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di DPRD Boalemo sudah cukup lama menjadi perhatian publik. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan yang signifikan terkait perkembangan penanganannya. Karena itu kami mendesak Jaksa Agung untuk segera mengevaluasi kinerja Kajari Boalemo,” ujar Sahril.

GMNI Boalemo menilai bahwa penanganan kasus korupsi yang lambat dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah ada pembiaran terhadap praktik korupsi di daerah. Padahal, sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap dugaan tindak pidana korupsi diproses secara profesional dan akuntabel.

Selain itu, GMNI Boalemo juga meminta agar proses hukum terhadap dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan DPRD Boalemo dilakukan secara terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah.

“Jika memang ada pihak-pihak yang terbukti terlibat, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. GMNI Boalemo akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari komitmen gerakan mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di daerah,” tutup Sahril.

Jelang Lebaran 2026, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah

Jakarta - Suaraindonesia1, Menjelang libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar tetap berada di wilayah masing-masing dan menunda perjalanan ke luar negeri.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026.

 

Aturan ini berlaku bagi gubernur, bupati, wali kota, serta wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. 

Dalam surat edaran tersebut, para kepala daerah diminta menunda perjalanan dinas luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026, yakni sejak sepekan sebelum hingga sepekan setelah Lebaran. 

Menurut Tito, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode mudik dan perayaan Lebaran.

 

Kehadiran kepala daerah di wilayahnya dinilai penting agar respons terhadap berbagai kebutuhan masyarakat bisa dilakukan dengan cepat. 

Selain tetap berada di daerah masing-masing, kepala daerah juga diminta fokus pada sejumlah agenda penting, seperti menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta memastikan kelancaran arus mudik. 

Pemerintah juga meminta pemantauan inflasi daerah tetap dilakukan selama periode libur Lebaran, sekaligus memastikan seluruh kegiatan perayaan Idulfitri dapat berjalan aman dan tertib.

Namun, Kemendagri memberikan pengecualian bagi perjalanan yang benar-benar bersifat mendesak, misalnya atas arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan. Agenda perjalanan yang telah dijadwalkan sebelumnya diminta untuk dibatalkan atau dijadwalkan ulang. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan pemerintah daerah dapat merespons berbagai dinamika yang muncul selama momentum Lebaran.

Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Bertambah Jadi 5 Orang

Jakarta - Suaraindonesia1, Jumlah korban tewas akibat longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali bertambah. Hingga Senin (9/3/2026), total korban meninggal dunia tercatat mencapai lima orang. 

Korban terbaru ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 12.05 WIB saat proses pencarian masih berlangsung di area longsoran. Penemuan ini menambah jumlah korban yang sebelumnya dilaporkan meninggal dalam insiden tersebut. 

Peristiwa longsor terjadi di kawasan zona pengelolaan sampah TPST Bantargebang pada Minggu (8/3). Longsoran diduga dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga membuat tumpukan sampah raksasa menjadi tidak stabil dan akhirnya runtuh. 

Saat kejadian, sejumlah orang berada di sekitar lokasi, termasuk pengemudi truk sampah dan pedagang yang beraktivitas di area tersebut. Selain korban meninggal, beberapa orang berhasil selamat, sementara tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap kemungkinan korban lainnya yang masih tertimbun. 

Operasi pencarian melibatkan ratusan personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, serta relawan. Sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi di tengah kondisi tumpukan sampah yang masih labil dan berpotensi longsor susulan. 

TPST Bantargebang merupakan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia yang menampung ribuan ton sampah dari wilayah Jakarta setiap hari, sehingga risiko longsor gunungan sampah kerap menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Manunggal Air TMMD Ke-127 Tuntas, Anak-Anak Kampung Rembai Antusias Coba Bak Air Bersih

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Program Manunggal Air dalam kegiatan TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen akhirnya tuntas dikerjakan. Kehadiran fasilitas air bersih tersebut disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat setempat.

Setelah proses pembangunan bak penampungan serta instalasi jaringan pipa selesai, warga kini sudah dapat menikmati air bersih yang selama ini sangat mereka harapkan. Bahkan, suasana bahagia terlihat dari anak-anak Kampung Rembai yang ikut mencoba menggunakan bak air bersih tersebut dengan penuh antusias.

Satgas TMMD bersama warga sebelumnya bergotong royong menyelesaikan pembangunan sarana air bersih tersebut sebagai salah satu sasaran fisik program TMMD ke-127. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Sukri Horota Salah satu warga Kampung Rembai mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 1709/Yawa, yang telah menghadirkan fasilitas air bersih bagi masyarakat.

“Sekarang dengan adanya bak air dari program TMMD ini kami sangat terbantu. Anak-anak juga senang karena air sudah dekat dengan rumah,” ungkapnya.

Program Manunggal Air ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI melalui program TMMD dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya dalam penyediaan sarana kebutuhan dasar seperti air bersih.

Silaturahmi Akbar HMI dan KAHMI Gorontalo: Launching KAHMI Go TV, Wujud Komitmen Organisasi yang Lebih Solid dan Kontributif

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Suasana kebersamaan dan kehangatan mewarnai acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Gorontalo. Acara yang digelar di Graha Insan Cita KAHMI Gorontalo, Jalan Prof. Lafran Pane No. 1, Kota Gorontalo, pada Minggu, 8 Maret 2026, ini menjadi momentum penting bagi penguatan soliditas dan arah perjuangan organisasi ke depan.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dirangkaikan dengan berbagai agenda strategis organisasi. Penjabaran program kerja yang lebih terarah menjadi fokus utama dalam silaturahmi ini, sekaligus menandai tekad bulat pengurus untuk membawa KAHMI Gorontalo ke arah yang lebih progresif.

Puncak acara ditandai dengan peluncuran sebuah terobosan baru di bidang komunikasi dan informasi, yaitu platform media internal bernama KAHMI Go TV.

Presidium Majelis Wilayah KAHMI Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sinergi dan menyebarluaskan gagasan positif dari lingkungan HMI dan KAHMI.

"Hari ini dilaksanakan juga launching KAHMI Go TV. Upaya ini sebagai bagian dari keinginan kami agar kegiatan-kegiatan KAHMI ke depan lebih solid, lebih terarah, dan lebih memberikan kontribusi, baik kepada sesama anggota HMI KAHMI maupun terhadap daerah," ungkap Prof. Nelson.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh elemen keluarga besar HMI dan KAHMI. Menurutnya, momen buka puasa bersama kali ini menjadi yang terpadat dan paling meriah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, dengan buka bersama ini kita bisa melihat bahwa berbagai elemen hadir. Dan ini mungkin kali pertama buka bersama dengan jumlah peserta terbanyak selama ini. Ini menunjukkan ada semangat bersama untuk ke depan KAHMI Gorontalo lebih eksis, memberikan kontribusi, membangun wacana intelektual, serta memberikan kontribusi bagi daerah," tambahnya.

Acara yang menjadi simpul silaturahmi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pemimpin daerah. Tampak hadir Gubernur Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail; Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu; Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali; serta mantan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Kehadiran para mantan pemimpin daerah dan alumni HMI dari beragam latar belakang profesi turut memperkuat ikatan persaudaraan dan semangat kebersamaan dalam bingkai organisasi.

Dengan diluncurkannya KAHMI Go TV dan menguatnya soliditas yang terlihat dalam acara tersebut, KAHMI Gorontalo optimis dapat terus menjadi garda terdepan dalam melahirkan gagasan intelektual dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Reporter: Jhul-Ohi

Dugaan SD 160 Lubuk Bangkar Tidak Punya Laptop, Terpaksa Ujian di SD Tetangga,

Sarolanggun, SuaraIndonesia1,Com Tanggal,9/3/2026 - SD 160 Lubuk Bangkar, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, diduga tidak memiliki le top lokasi yang strategis sehingga terpaksa melakukan ujian di SD Tetangga, yaitu SD 56, Sungai Baung.

Informasi ini beredar di kalangan masyarakat setempat dan memicu kekecewaan. Menurut sumber, SD 160 Lubuk Bangkar memiliki jumlah siswa yang cukup banyak, namun tidak memiliki fasilitas 

Letop ,.

"Kami sangat kecewa dengan kondisi sekolah kami. Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan sekolah kami dan memberikan fasilitas yang memadai," kata salah satu orang tua siswa. Yang segan di sebut nama nya,

Awak media Telah Kompirmasi Dengan kapsek SD 160 Di Tempat Anak ujian Berlangsung ,

Kapsek me ngatakan, Anak Kami Tahun Lalu Numpang Di SMA Batangasai, Untuk Tahun ini Numpang Di SD 56, Ujar Nya  Kapsek Lubuk Bangkar

Pihak sekolah telah mengkonfirmasi bahwa mereka memang melakukan ujian di SD 56, Sungai Baung karena keterbatasan fasilitas. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami berharap dapat segera mendapatkan solusi dari pemerintah," kata Kepala Sekolah SD 160 Lubuk Bangkar.Iwan,

SD 56, Sungai Baung sendiri telah menerima kedatangan siswa-siswa SD 160, Lubuk Bangkar dengan baik. "Kami siap membantu dan mendukung kegiatan ujian mereka," kata Kepala Sekolah SD 56, Sungai Baung Abunawas,

Penulis Abdulrazak,