BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Slider

latest
randomposts4

SULAWESI UTARA

Sulut/block-7/#E4D932

PAPUA

Papua/block-2/#5351E5

JAKARTA

JAKARTA/block-2/#00A0A2

POHUWATO

Pohuwato/block-1/#235FB6

NUSA TENGGARA

Nusa%20Tenggara/block-2/#0019A2

GORONTALO

Gorontalo/block-2

KESEHATAN

Kesehatan/block-1/#45B623

RIAU

Riau/block-2

SULAWESI SELATAN

Sulsel/block-2/#1200EF

OPINI

Opini/block-7/#990505

KALIMANTAN TIMUR

KALTIM/block-2/#C603AB

ACEH

Aceh/block-2/#C60350

KRIMINAL DAN HAM

Kriminal%20Dan%20Ham/block-5/#FF0000

NASIONAL

Nasional/block-8

DAERAH

Daerah/block-9

EKONOMI

Economy/block-3/#229304

OLAH RAGA

Olah%20Raga/block-5/#FF0000

JABODETABEK

Jabodetabek/block-1

GLOBAL

internasional

Latest Articles

BERKALI-KALI GANTI KAPOLDA, PENYELUNDUPAN BATU HITAM TAK KUNJUNG TUNTAS! RAHMAN PATINGKI PERTANYAKAN KESERIUSAN POLDA GORONTALO


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan penyelundupan batu hitam ilegal di Provinsi Gorontalo kembali menuai kritik keras. Rahman Patingki, Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo, menilai bahwa pergantian pimpinan dan mutasi di tubuh Polda Gorontalo yang selama ini disebut sebagai bagian dari penyegaran institusi belum mampu memberikan jawaban atas persoalan penyelundupan batu hitam yang telah bertahun-tahun menjadi sorotan publik.


Menurut Rahman, berbagai desakan, aksi demonstrasi, dan aspirasi masyarakat seolah tidak mendapatkan penyelesaian yang konkret. Bahkan, dugaan pengiriman batu hitam ilegal dari Gorontalo terus berulang dalam skala besar.


"Sudah berapa kali pergantian Kapolda, sudah berapa kali mutasi dilakukan, tetapi apakah jaringan penyelundupan batu hitam sudah benar-benar dibongkar sampai ke akar-akarnya? Jangan sampai yang berganti hanya pejabatnya, sementara praktik penyelundupannya tetap berjalan. Publik tidak membutuhkan sekadar konferensi pers dan penangkapan, tetapi membutuhkan keberanian mengungkap siapa pemilik, pemodal, penampung, dan aktor utama di balik aktivitas ini," tegas Rahman.

GUDANG DISEGEL, JUMLAH BARANG BUKTI DIPERTANYAKAN


Rahman turut menyoroti penyegelan gudang batu hitam di wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah material yang diamankan diduga mencapai sekitar 3.000 karung. Namun, ia mempertanyakan mengapa barang bukti yang kemudian diperlihatkan kepada publik justru hanya berjumlah ratusan karung dan tidak mencapai separuh dari jumlah awal yang diinformasikan.


"Kalau benar ada sekitar 3.000 karung, lalu berapa jumlah sebenarnya yang disita? Di mana seluruh barang tersebut disimpan? Mengapa jumlah yang diperlihatkan berbeda? Ini harus dijelaskan melalui berita acara penyitaan, inventarisasi, dan dokumentasi resmi. Jangan sampai muncul dugaan penyusutan barang bukti tanpa penjelasan yang transparan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan belum jelasnya identitas pemilik material serta perkembangan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penyegelan gudang tidak boleh berhenti sebagai tindakan simbolis tanpa mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.


PENANGKAPAN 28 OKTOBER DAN PENGIRIMAN HINGGA TANJUNG PRIOK


Sorotan berikutnya tertuju pada pengungkapan satu truk batu hitam oleh Ditpolairud Polda Gorontalo pada 28 Oktober 2026 yang diduga hendak diselundupkan menuju Palu, Sulawesi Tengah.


Dalam peristiwa tersebut, tiga orang diamankan, yakni LB yang diduga sebagai pemilik truk, HH alias Ance yang diduga sebagai koordinator lapangan, serta AD yang diduga sebagai sopir.


Namun, Rahman mempertanyakan tindak lanjut terhadap inisial BH yang diduga berperan sebagai penjamin pengamanan atau pengawalan truk, serta HI yang diduga sebagai pemilik batu hitam tersebut.


"Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang diduga memiliki peran lebih besar tidak pernah mendapatkan penjelasan status hukumnya. Semua harus ditelusuri berdasarkan alat bukti, bukan dibiarkan menjadi pertanyaan publik," tegasnya.

Pada tanggal yang sama, muncul pula informasi penggagalan pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Gorontalo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bagi Rahman, peristiwa tersebut seharusnya menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan dan pemberantasan penyelundupan di Gorontalo.


Bagaimana mungkin pengiriman material yang diduga berasal dari daerah ini masih dapat menembus jalur distribusi hingga ke luar daerah? Apakah pengawasan terhadap gudang, jalur darat, dan pelabuhan sudah berjalan maksimal?


40,6 TON BARANG SITAAN MASUK LELANG, MANA DASAR HUKUMNYA?


Persoalan yang paling disoroti Rahman adalah informasi pelelangan material yang disebut berkaitan dengan barang sitaan Polda Gorontalo.


Berdasarkan informasi pengumuman lelang, material tersebut terdiri atas:


· Batu hitam: 16.813,5 kilogram.

· Batu hijau: 23.854,36 kilogram.

· Total: 40.667,86 kilogram atau sekitar 40,6 ton.

· Nilai limit: Rp60.927.000.

· Uang jaminan: Rp10.000.000.

· Batas akhir penawaran: 11 November 2026 pukul 10.30 WIB.


Rahman mempertanyakan dasar hukum pelelangan tersebut, terlebih karena publik masih membutuhkan kejelasan mengenai status barang, perkembangan perkara, serta pemenuhan prosedur hukum.


Ia merujuk pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kemungkinan pelelangan benda sitaan dalam kondisi tertentu, dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.


"Pertanyaannya, apa dasar hukum pelelangan 40,6 ton material tersebut? Siapa yang mengajukan, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status hukumnya, dan apakah seluruh persyaratan undang-undang sudah dipenuhi? Jangan hanya mengumumkan lelang, tetapi dasar hukum dan dokumennya tidak dijelaskan kepada publik," tegas Rahman.

Ia juga mempertanyakan kewajaran nilai limit Rp60.927.000 untuk material dengan berat sekitar 40,6 ton. Menurutnya, proses penilaian harus dibuka secara transparan, termasuk metode penilaian, kondisi material, dan dasar penetapan harga limit.


Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin melontarkan tuduhan tanpa bukti. Namun, apabila terdapat indikasi penyimpangan prosedur maupun konflik kepentingan, hal tersebut harus diperiksa secara serius.


"Jangan sampai muncul dugaan bahwa barang yang selama ini menjadi bagian dari persoalan penyelundupan justru kembali masuk ke dalam penguasaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap bisnis tersebut. Kami meminta transparansi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat," tambahnya.

RAHMAN DESAK POLDA BERTANGGUNG JAWAB


Atas rentetan persoalan tersebut, Rahman Patingki mendesak Polda Gorontalo untuk:


1. Memperjelas perkembangan hukum penyegelan gudang batu hitam di Suwawa.

2. Membuka data dan dokumen resmi terkait dugaan perbedaan jumlah barang bukti sekitar 3.000 karung dengan jumlah yang diperlihatkan kepada publik.

3. Menjelaskan perkembangan penanganan perkara pengiriman satu truk batu hitam pada 28 Oktober 2026, termasuk penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

4. Mengungkap hasil penelusuran pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Gorontalo dan digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok.

5. Menjelaskan dasar hukum, dokumen, prosedur, serta penetapan nilai limit pelelangan material batu hitam dan batu hijau seberat sekitar 40,6 ton.

6. Melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan barang sitaan maupun proses pelelangan.


Rahman menegaskan bahwa Forum Kaum Pembela Rakyat akan terus mengawal persoalan ini melalui aksi demonstrasi, pelaporan, dan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


Bahkan, pihaknya mempertimbangkan untuk menggugat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses pelelangan tersebut, termasuk menempuh upaya hukum terhadap keputusan atau tindakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


"Jangan sampai hukum hanya tajam kepada orang-orang kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan mereka yang diduga memiliki modal dan jaringan besar. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai semuanya terang. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui keterbukaan. Namun, jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban," tegas Rahman.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa persoalan batu hitam bukan sekadar persoalan penangkapan dan penyitaan, melainkan persoalan keberanian membongkar jaringan hingga ke aktor utamanya.


"RAKYAT TIDAK MEMBUTUHKAN PERGANTIAN PEJABAT YANG BERULANG KALI TANPA PENYELESAIAN. RAKYAT MEMBUTUHKAN PENEGAKAN HUKUM YANG NYATA. JANGAN SAMPAI MAFIA BATU HITAM TERUS BERGERAK, SEMENTARA HUKUM HANYA BERHENTI PADA PENANGKAPAN ORANG-ORANG DI LAPANGAN!"


Rep: JO

Bukan Sekadar Nongkrong, Ketua PETIR DKI Jakarta Bangun Komunikasi dan Soliditas Organisasi


JAKARTA, Suaraindonesia1, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) DKI Jakarta, Onesimus Kilikily, bersama sejumlah jajaran menggelar diskusi ringan dan santai di Warteg Prima Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi, serta bertukar pikiran terkait berbagai hal, khususnya mengenai langkah dan program organisasi ke depan.


Dalam suasana penuh keakraban, diskusi berlangsung santai namun tetap produktif. Kebersamaan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas dan kekompakan seluruh jajaran DPW PETIR DKI Jakarta.


**Onesimus Kilikily mengatakan**, membangun organisasi tidak selalu harus dilakukan melalui pertemuan formal. Menurutnya, diskusi ringan dalam suasana santai juga dapat menjadi sarana untuk bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, serta memperkuat hubungan antarpengurus.


“Melalui kebersamaan seperti ini, kita ingin terus menjaga soliditas dan kekompakan seluruh jajaran DPW PETIR DKI Jakarta. Harapannya, komunikasi tetap terjalin dengan baik dan setiap program organisasi dapat berjalan sesuai tujuan bersama,” ujar Onesimus.


Ia juga berharap kebersamaan dan semangat persaudaraan yang terus dibangun dapat menjadi kekuatan bagi PETIR DKI Jakarta dalam menjalankan roda organisasi serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.


Melalui diskusi dan silaturahmi tersebut, DPW PETIR DKI Jakarta menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kekompakan, dan komunikasi sebagai fondasi dalam membangun organisasi yang solid.


**Bersatu dalam Persaudaraan, Bergerak dalam Kebersamaan.**



PETIR BRAVOOO...BRAVOOO...BRAVOOO untuk Indonesia.


Salam Persaudaraan Tanpa Batas❤️‍🩹🤝🙏




Report, Jp

333 Personil Polres Merangin Siap Amankan Pilkades Serentak 2026, Kapolres Merangin Tegaskan Netralitas dan Cegah Konflik


Suaraindonesia1.com, MERANGIN – Sebanyak 333 personel Polres Merangin mengikuti Apel Pergeseran Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Merangin Tahun 2026, Senin (16/11/2026). Kegiatan berlangsung pukul 10.40 WIB di Lapangan Hijau Mapolres Merangin dan dipimpin langsung Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., sebagai bentuk kesiapan Polri dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.


Apel tersebut turut dihadiri Wakapolres Merangin Kompol Simsal Siahaan, S.A.P., para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, serta para perwira Polres Merangin. Sebanyak 333 personel yang terlibat berasal dari berbagai satuan fungsi, meliputi Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Intelkam, Sat Reskrim, gabungan staf, dan gabungan personel Polsek jajaran yang dipersiapkan untuk melaksanakan pengamanan sesuai dengan wilayah penugasan masing-masing.


Dalam arahannya, Kapolres Merangin menyampaikan bahwa Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin di tingkat desa. Oleh karena itu, perbedaan pilihan dan dukungan terhadap calon kepala desa harus disikapi secara dewasa. Jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan perselisihan, perpecahan, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel harus memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing, menguasai lokasi pengamanan, mengenali karakteristik wilayah, serta membangun koordinasi dengan seluruh unsur terkait. Setiap personel juga diminta menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab serta melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang.


"Saya tegaskan kepada seluruh personel agar menjaga netralitas dan integritas sebagai anggota Polri. Tidak boleh ada yang memihak kepada salah satu calon kepala desa maupun kelompok pendukung tertentu. Kehadiran Polri harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan. Tugas kita adalah mengamankan jalannya demokrasi, bukan menjadi bagian dari kepentingan politik salah satu pihak," tegas AKBP Kiki Firmansyah Effendi.


Selain menjaga netralitas, Kapolres juga menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan langkah preventif dan pendekatan humanis melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. Kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap kemungkinan provokasi, intimidasi, konflik antarpedukung, penyebaran berita bohong (hoaks), serta gangguan lainnya, terlebih pelaksanaan pemungutan suara menggunakan mekanisme elektronik atau e-voting. Apabila ditemukan permasalahan, personel diminta melakukan penanganan secara profesional, proporsional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.


Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat sinergitas dan soliditas bersama TNI, pemerintah daerah, panitia Pilkades, Satpol PP, Linmas, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil kerja sama seluruh unsur yang terlibat. Personel juga diminta menjaga sikap, etika, kedisiplinan, kesehatan, dan keselamatan selama menjalankan tugas.


Sementara itu, Kasi Humas Polres Merangin AKP Sakirman menyampaikan bahwa pengerahan 333 personel tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Merangin dalam memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026.


"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kerukunan masyarakat harus tetap kita jaga. Inilah wujud nyata semangat Polisi Bersama Masyarakat," ungkapnya.


Melalui Apel Pergeseran Pasukan ini, Polres Merangin berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades Se

PEMBUKAAN SIDANG JEMAAT KE-14 GKI ELIM NYANTUI RAYON I, II, DAN III


RANSIKI, Suara Indonesia 1.com — Sidang Jemaat ke-14 Gereja Kristen Injili (GKI) Elim Nyantui Rabut, Klasis Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, resmi dibuka pada Rabu, 11 November 2026, bertempat di Gedung Gereja GKI Elim Nyantui.


Sidang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Sidang, Bapak Penatua Adam Aiba. Pembukaan sidang diawali dengan ibadah pembukaan, doa, dan penyalaan lilin sebagai tanda dibukanya persidangan secara resmi. Suasana pembukaan berlangsung dengan khidmat dan penuh sukacita.


Turut hadir dalam pembukaan sidang tersebut, Ketua Klasis Ransiki, Pendeta Benhur Maniawasi, S.Si., Th., yang hadir selaku Penasehat Sidang.



Hadir pula Ketua Panitia Sidang Jemaat Elim Nyantui, Bapak Yance Mandacan, yang juga merupakan Anggota DPRK Manokwari Selatan.


Adapun peserta sidang hanya terdiri dari unsur-unsur jemaat, Majelis Jemaat, Ketua Sidang, Bendahara, Sekretaris Sidang, serta utusan dari Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.


Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Penatua Adam Aiba selaku Ketua Sidang menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan sehingga Sidang Jemaat ke-14 ini dapat terlaksana. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersidang dengan penuh hikmat, kasih, dan tanggung jawab demi pertumbuhan dan pelayanan jemaat ke depan.


Dalam jalannya sidang, Bapak Yance Mandacan selaku Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-14 menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan sidang. Dalam laporannya, beliau memaparkan secara terbuka pemasukan dan pengeluaran keuangan selama persiapan hingga pelaksanaan sidang, sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada sidang jemaat. Laporan tersebut diterima dan ditanggapi oleh peserta sidang dengan penuh keterbukaan dan kebersamaan.


Sidang juga membahas berbagai permasalahan intern jemaat yang ada. Dalam pembahasan tersebut, Bapak Pendeta Benhur Maniawasi, S.Si., Th. selaku Penasehat Sidang dan Ketua Klasis Ransiki, menanggapi permasalahan tersebut dengan penuh kebijaksanaan.


Dengan penuh tanggung jawab, beliau mengajak seluruh peserta sidang untuk mengutamakan persatuan jemaat, saling mengampuni, dan saling memahami, sehingga setiap permasalahan intern jemaat dapat menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.


Arahan bijaksana tersebut disambut baik oleh seluruh peserta sidang, dan menjadi momentum untuk mempererat persatuan serta kebersamaan dalam Jemaat GKI Elim Nyantui Rabut.


Adapun agenda utama dalam Sidang Jemaat ke-14 ini adalah mengevaluasi program pelayanan yang telah berjalan, serta merumuskan program kerja dan arah pelayanan jemaat untuk tahun pelayanan berikutnya.


Diharapkan melalui Sidang Jemaat ke-14 ini, Jemaat GKI Elim Nyantui Rabut, Rayon I, II, dan III semakin bertumbuh dalam iman, bersatu dalam pelayanan, dan menjadi berkat bagi masyarakat di Ransiki dan sekitarnya.


Ransiki, 11 November 2026

Pewarta: CHREISLY RURU

Media: Suara Indonesia 1.com

Camat Singkut M. Maini, S.Pd.I Bersama Lurah dan Pj Kades Hadiri Prosesi Penganugerahan dan Pengukuhan Gelar Adat Melayu Jambi Kabupaten Sarolangun


Suaraindonesia1. com _ Sarolangun. Camat Singkut M. Maini, S.Pd.I bersama Lurah dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kecamatan Singkut menghadiri Prosesi Penganugerahan dan Pengukuhan Gelar Adat Melayu Jambi Kabupaten Sarolangun. Kegiatan berlangsung pada Sabtu.14/11/2026, mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Kantor Bupati Sarolangun.


Prosesi penganugerahan dan pengukuhan Gelar Adat ini menjadi momentum penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Jambi, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan lembaga adat.


Kehadiran Camat Singkut beserta Lurah dan Pj Kades merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Singkut terhadap pelestarian adat istiadat di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko, Kabupaten Sarolangun.


Camat Singkut, M. Maini, S.Pd.I menyampaikan bahwa Gelar Adat Melayu Jambi bukan hanya prosesi seremonial, tetapi juga wadah untuk menanamkan nilai-nilai adat, sopan santun, kebersamaan, dan gotong royong kepada generasi muda agar tidak tergerus zaman.

"Adat adalah jati diri kita. Melalui Gelar Adat ini, kita perkuat persatuan, kebersamaan, dan silaturahmi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat," ujar M. Maini.


Acara berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Sarolangun, serta tamu undangan lainnya.


Dengan digelarnya prosesi ini, diharapkan adat Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun semakin lestari dan terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.


Djarnawi Kusuma

Ex Korpus BEM Nusantara Dukung Prof Dasco sebagai Wapres, Piawai dan Punya Pengalaman Panjang dalam Kepemimpinan Nasional


BATAM, SuaraIndonesia1.com — Dukungan kepada Profesor Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, pemuda, dan berbagai kelompok aktivis serentak berdatangan. Mereka menilai Prof Dasco layak dijadikan Wakil Presiden dengan berbagai indikator.


Salah satunya datang dari mantan Koordinator Pusat Aliansi BEM Nusantara 2021–2022, Eko Pratama. Ia menilai sosok Prof Dasco yang selama ini selalu menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada DPR dan pemerintah dengan modal pengalaman panjang dalam kepemimpinan nasional sangat layak menduduki kursi Wakil Presiden yang saat ini kosong.


"Beliau sangat piawai dalam menjaga stabilitas politik nasional, selalu hadir di tengah-tengah kebuntuan, tegas dan sejuk di mata publik," ungkap Eko.

"Hal itu sangat bisa kita lihat dari berbagai dinamika publik yang terjadi belakangan ini. Prof Dasco selalu hadir di tengah-tengah persoalan dengan memberikan kepastian dan solusi yang dapat diterima publik, selalu pasang badan dengan keputusannya yang terukur. Mampu melakukan diplomasi lintas partai politik, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, aktivis mahasiswa untuk terciptanya stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian global yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia," tambahnya.

"Prof Dasco adalah figur yang memiliki kemampuan membaca dinamika politik nasional secara cermat. Di tengah kompleksitas persoalan bangsa dan kondisi geopolitik dunia, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecerdasan dalam mengambil keputusan, ketegasan dalam bersikap, serta kemampuan membangun konsolidasi nasional," tegas Eko.

"Kami berharap proses yang akan berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat nantinya diberi kelancaran, dan dapat melahirkan Wakil Presiden yang dapat membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan, mengakselerasi terwujudnya Asta Cita Presiden, stabilitas politik nasional dan bersama-sama rakyat menuju Indonesia adil makmur. Dan saya berharap orang itu adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.," tutup Eko Pratama.

Rep: JO

LATIHAN BERSAMA GORONTALO SHOOTING COMMUNITY (GSC) DI LAPANGAN TEMBAK POLRES KOTA GORONTALO


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komunitas Gorontalo Shooting Community (GSC) melaksanakan kegiatan latihan bersama sekaligus kerja bakti pembersihan areal latihan di Lapangan Tembak Polres Kota Gorontalo. Kegiatan dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 17.00 sore, berlangsung penuh kekompakan, keakraban, serta nuansa persaudaraan yang erat antar seluruh anggota.


Kegiatan ini diwarnai kebersamaan yang hangat. Berbagai latar belakang profesi hadir bergotong-royong: atlet, mekanik, security, guru, sopir, wartawan, pengusaha ponsel, pengusaha stiker, Tentara, tenaga medis, Polisi, dan banyak lainnya. Para pria tangguh olahragawan sniper ini pun turun langsung ke dapur, ikut menumbuk bumbu, membakar ikan, hingga mencuci piring. Meskipun dikenal tangguh di hutan maupun lapangan tembak, mereka juga para kepala keluarga yang mampu membantu pekerjaan rumah tangga layaknya membantu istri di dapur.


Satu momen yang menarik perhatian adalah kehadiran Afik DJ, anak berusia 9 tahun siswa SDN 2 Tilamuta Kelas 3. Anak ini sedang dipersiapkan oleh orang tua serta jajaran komunitas GSC untuk menjadi calon atlet menembak masa depan. Terlihat Afik DJ bersama Sofyan Yubi, atlet GSC yang sudah berulang kali meraih podium di berbagai ajang lomba menembak.


Ketua GSC, Bapak Ardianto Ismail, menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Kota Gorontalo yang telah berkenan meminjamkan Lapangan Tembak Polres Kota Gorontalo sebagai sarana olahraga serta penyaluran bakat menembak bagi anggota GSC. Harapannya, fasilitas ini dapat membantu GSC mencetak atlet-atlet berprestasi hingga mampu meraih juara di kejuaraan tingkat nasional. Tak lupa beliau juga menyampaikan apresiasi kepada PERBAKIN Pengkab, Pengkot, maupun Pengprov atas dukungan penuh terhadap keberadaan organisasi menembak GSC.


Kegiatan ditutup dalam suasana hangat, penuh keakraban, perut terisi, dan semangat yang membara.


SEMANGAT TERUS GSC! TERUS PUPUK KOMPAK DAN PERSAUDARAAN. GSC MAJU BERSAMA PERBAKIN


SALAM OLAHRAGA


Redaktur: FD. Humas GSC (Red/JO)

Sidang Periodik III Jemaat GKI Maranatha Wartawoi, Tetapkan Majelis Terpilih Periode 2027-2032


SERUI-Suaraindonesia1.com. Jemaat GKI Maranatha Wartawoi menggelar Sidang Periodik ke-III dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Sidang ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan sekaligus merumuskan arah pengembangan pelayanan jemaat ke depan.


Kegiatan tersebut dihadiri Badan Pekerja Klasis (BPK) Yapen Timur, yakni Ketua Klasis Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol., Sekretaris Klasis Bpk. N. Luturmas, S.Si.Teol., serta BPPG Bpk. S. Tahapary, S.Pd.


Hadir pula Ketua Jemaat GKI Maranatha Wartawoi, Pdt. M.E. Worumi, S.Si.Teol., selaku pimpinan sidang, bersama seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan rayon dan unsur-unsur pelayanan jemaat.


Sidang Periodik ke-III ini secara resmi dibuka langsung oleh Ketua Klasis Yapen Timur, Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol.


Dalam pelaksanaannya, sidang membahas berbagai agenda penting yang menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi strategis bagi pengembangan serta peningkatan pelayanan jemaat pada masa mendatang. Salah satu keputusan penting dalam sidang tersebut adalah penetapan Majelis Terpilih untuk periode pelayanan 2027–2032.


Usai pelaksanaan sidang, Ketua Klasis Yapen Timur, Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol., menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Jemaat GKI Maranatha Wartawoi atas kerja sama dan kebersamaan yang telah ditunjukkan sehingga sidang dapat berlangsung dengan baik dan sukses.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, seluruh peserta sidang, serta semua pihak yang telah mengambil bagian dan berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.


Dalam pesannya, Ketua Klasis berharap agar seluruh pelayanan di Jemaat GKI Maranatha Wartawoi terus ditingkatkan, baik dari sisi kebersamaan, tanggung jawab maupun komitmen dalam menjalankan tugas panggilan gereja.


Ia menegaskan pentingnya menghidupi tiga tugas utama gereja, yakni Koinonia (bersekutu), Marturia (bersaksi), dan Diakonia (melayani) sebagai landasan dalam membangun kehidupan bergereja yang semakin bertumbuh dan berdampak bagi jemaat maupun masyarakat.


Sidang Periodik ke-III ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan, memperkuat komitmen pelayanan, serta membangun semangat kebersamaan dalam menyongsong periode pelayanan yang baru.


Dengan semangat kebersamaan dan iman, Jemaat GKI Maranatha Wartawoi diharapkan terus bertumbuh dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan.

FBN RI Kembali Kukuhkan Pengurus DKI Jakarta Periode 2025–2030, Teguhkan Komitmen Bela Negara


JAKARTA – Suaraindonesia1, Dewan Pimpinan Pusat Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPP FBN RI) kembali mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FBN RI DKI Jakarta beserta empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota untuk masa bakti 2025–2030. Pengukuhan ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan kembali komitmen bela negara melalui kerja nyata di tengah masyarakat.


Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Shankee Sudirman, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FBN RI, Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, M.M.


Dalam pengukuhan tersebut, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta. Ia didampingi Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., sebagai Sekretaris dan dr. Sitti Sarah Kartika, M.H., sebagai Bendahara.



Pengukuhan juga mencakup empat kepengurusan DPD, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin Rozali, Jakarta Utara oleh Juwanto Bayu Setia, S.Sos., Jakarta Timur oleh Kuntoro Budi Winarko, serta Jakarta Selatan oleh Yeni Fadil.


Ketua Panitia, Totok Sediyantoro, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat struktur organisasi, meneguhkan komitmen pengurus melalui ikrar bela negara dan pakta integritas, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.


Ketua Umum DPP FBN RI, Zainal Abidin Sahabuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Implementasinya tidak harus melalui jalur militer, tetapi dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi, kapasitas, dan tanggung jawab masing-masing.


Ia berharap kepengurusan FBN RI DKI Jakarta mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan kesadaran bela negara sekaligus menjadi barometer penguatan ketahanan nasional di ibu kota.



Sementara itu, Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, menegaskan kesiapannya untuk segera mengonsolidasikan seluruh jajaran dan menggerakkan program organisasi. Menurutnya, tantangan bela negara saat ini membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar slogan maupun kegiatan seremonial.


Andi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda, dunia usaha, serta komunitas masyarakat. Melalui sinergi tersebut, FBN RI DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan program konkret untuk membangun Jakarta yang tangguh, rukun, dan berdaya saing.


Sekretaris DPW FBN RI DKI Jakarta, Totok Sediyantoro, menambahkan bahwa penguatan tata kelola administrasi dan soliditas internal hingga tingkat DPD menjadi prioritas. Langkah tersebut diperlukan agar program edukasi sadar bela negara dapat berjalan terarah, terukur, dan menjangkau masyarakat hingga akar rumput.


Rangkaian pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan DPP FBN RI Nomor 010A/SKEP/DPP-FBNRI/X/2026 oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP FBN RI, Ida Made Sugita, S.Ag., M.Fil.H. Seluruh pengurus kemudian mengikuti pembacaan Ikrar Bela Negara yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP FBN RI.



Prosesi ditutup dengan penyematan pin, pemasangan baret, serta penyerahan bendera pataka organisasi kepada jajaran pengurus.


Dengan pengukuhan kembali untuk masa bakti 2025–2030, FBN RI DKI Jakarta diharapkan semakin solid dan mampu memperluas kontribusinya dalam membangun kesadaran bela negara. Komitmen menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial, dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diwujudkan melalui program dan pengabdian nyata kepada masyarakat. (Tri)

PAHLAWAN ITU TIDAK SELALU DI MONUMEN, KADANG DI PINGGIR JALAN


OPINI — (Catatan kecil sepulang menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan yang digagas IARMI Maharuyung Jabodetabek dan DPK IARMI Jakarta Utara)


JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Sabtu pagi itu, Jakarta Utara terasa masih menyimpan sisa-sisa Hari Pahlawan. Tempatnya di Aula Kantor Walikota Jakarta Utara, saya mewakili Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar menyampaikan sambutan. Di depan saya ada anak-anak yatim yang tersenyum malu-malu saat menerima santunan, ada bingkisan yang dibagikan satu per satu, ada para alumni Menwa yang tergabung dalam IARMI Maharuyung Jabodetabek, IARMI DPK Jakarta Utara, ada mahasiswa yang datang dengan jaket almamaternya, dan ada petugas KPUD yang dengan sabar menjelaskan soal pemilihan umum.


Acara itu sederhana. Tapi justru dikesederhanaan itulah saya merasa Hari Pahlawan menjadi nyata. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Walikota Jakarta Utara, Penggagas dan pelaksana acara Bung Dasril, S.Pd.I, M.Si (Han) selaku Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek, didukung oleh Bung Raden Umar, M.Pd selaku Kaskonas Menwa Indonesia, elemen masyarakat Ketua PMI Jakarta Utara Bang Rizal SE, Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Jakarta Utara Bapak Auliya Dato Rajo Majo Basa, Ketua Umum DPP GMPD (Gerakan Muda Pemerhati Desa) Wahyu Irawan, SPdI, MM, serta ibu-ibu yang biasa disebut emak-emak yang tangguh.


Dalam sambutan, saya menyampaikan hal yang pernah diajarkan oleh guru di sekolah:


"Pahlawan adalah mereka yang berani menegakkan kebenaran, berani berbuat baik, dan berani mencegah kemungkaran. Mereka tidak lahir sebagai pahlawan. Mereka menjadi pahlawan karena berani memilih sikap ketika orang lain memilih diam."

Saya mengajak IARMI, mahasiswa, dan masyarakat untuk meneladani keberanian itu di lingkungan kita masing-masing. Berani menolak tawuran. Berani menolak judi. Berani menolak narkoba. Berani menolak pinjol yang menjerat. Berani mengatakan tidak pada kebatilan, meskipun yang melakukannya adalah teman sendiri, tetangga sendiri, bahkan keluarga sendiri.


Saya melihat hadirin mengangguk. Saya pun merasa sambutan itu berhasil.


Tapi sore harinya, keberanian yang saya sampaikan itu diuji. Bukan di atas panggung, tapi di pinggir jalan.


Di sana saya melihat seorang laki-laki paruh baya dan seorang perempuan sedang memindahkan bensin jenis Pertalite dari tangki sepeda motor ke dalam jerigen. Jerigen itu hampir penuh. Gerak-gerik mereka canggung. Ketika saya melihat, mereka seperti berusaha membuat kegiatan itu tampak wajar, seolah hanya untuk kebutuhan sehari-hari.


Saya tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan Pertalite untuk dijual kembali. Di mata hukum, itu salah. BBM bersubsidi dilarang diperjualbelikan kembali. Ada aturan, ada sanksi.


Tapi di saat itu, lidah saya kelu. Saya tidak berani menegur. Saya tidak berani mengatakan, "Itu melanggar hukum."


Apakah saya munafik? Pagi saya bicara soal keberanian membela kebenaran, sore saya diam melihat kemungkaran di depan mata. Pertanyaan itu menghantui saya sepanjang perjalanan pulang, dan dari kegelisahan itulah tulisan ini lahir, sebagai refleksi Hari Pahlawan yang tidak selesai di panggung.


Saya tidak berani memastikan apakah keduanya suami istri. Tapi jika iya, saya bisa membayangkan percakapan mereka di rumah sebelum berangkat. Mungkin tentang beras yang menipis, tentang uang sekolah anak yang belum lunas, tentang kontrakan yang jatuh tempo. Mereka tidak sedang merencanakan kejahatan besar. Mereka sedang berusaha agar dapur tetap mengepul.


Pemandangan itu bukan pemandangan orang yang ingin kaya mendadak, merusak perekonomian negara, atau menimbun BBM hingga membuat SPBU kosong. Itu pemandangan orang kecil yang sedang mencari celah untuk bertahan hidup. Bahkan bisa jadi, dalam cara mereka yang terbatas, mereka sedang membantu orang lain. Mereka membantu tukang ojek yang kehabisan bensin di tengah malam, membantu nelayan kecil, membantu warga yang jauh dari SPBU dan butuh Pertalite eceran untuk pergi bekerja esok pagi.


Apakah itu membenarkan perbuatan mereka? Secara hukum, tidak. Tapi secara kemanusiaan, kita tidak bisa menutup mata pada alasannya.


Inilah dilema pahlawan zaman sekarang. Dulu, musuh itu jelas: penjajah dengan senjata. Sekarang, musuh itu sering kali adalah kemiskinan, kelaparan, dan sistem yang belum berpihak. Dan "pelanggar hukum" itu sering kali adalah korban dari sistem itu sendiri.


Kita mudah menjadi pahlawan ketika yang kita lawan adalah judi, narkoba, atau tawuran. Karena musuh itu terlihat jahat. Tapi kita menjadi ragu ketika yang kita hadapi adalah ibu dan bapak yang melanggar aturan karena tidak punya pilihan lain. Di situlah keberanian kita diuji, bukan keberanian untuk menghakimi, tapi keberanian untuk memahami.


Lalu, keadilan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah?


Keadilan bukan hanya soal menangkap dan menghukum. Keadilan adalah memastikan tidak ada lagi warga yang terpaksa melanggar hukum hanya untuk makan. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai polisi yang menilang di hilir, tapi absen sebagai pelindung di hulu.


Jika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan kesejahteraan yang merata, maka negara tidak bisa berlaku seolah semua warga sudah hidup dalam kondisi yang sama. Penegakan hukum terhadap penjual Pertalite eceran di pinggir jalan tidak bisa disamakan dengan penegakan hukum terhadap mafia BBM yang menimbun ribuan liter dengan truk tangki. Yang satu mencari makan, yang satu lagi mencari kekuasaan.


Keadilan yang dibutuhkan adalah keadilan yang berlapis. Pertama, tegakkan hukum pada pemain besar yang benar-benar merusak. Kedua, bina dan beri jalan keluar bagi pelaku kecil. Beri mereka akses pada usaha yang legal, beri pelatihan, beri modal mikro, beri lapangan kerja. Jangan hanya disita jerigennya, lalu ditinggalkan tanpa solusi. Karena besok, jerigen itu akan terisi lagi, bukan karena mereka bandel, tapi karena perut tidak bisa diajak menunggu kebijakan.


Pemerintah juga harus berani jujur: selama subsidi masih menjadi satu-satunya cara orang miskin mendapatkan energi murah, selama itu pula akan ada celah untuk diperjualbelikan. Solusinya bukan sekadar melarang, tapi memperbaiki distribusi agar tepat sasaran dan memastikan harga kebutuhan pokok tidak membuat orang kecil harus putar otak setiap hari.


Lalu, bagaimana dengan saya? Apa pemaafan bagi saya yang diam?


Saya harus jujur mengakui, diam saya sore itu bukan karena saya setuju dengan pelanggaran. Diam saya karena saya sadar, saya belum punya hak moral untuk menghakimi sebelum saya memberi solusi. Menegur tanpa memberi jalan keluar hanya akan menambah beban mereka. Pahlawan bukan orang yang paling keras suaranya, tapi orang yang paling tepat sikapnya.


Pemaafan bagi saya adalah dengan tidak berhenti pada rasa bersalah. Rasa bersalah harus berubah menjadi kerja. Jika saya bicara soal keberanian di panggung IARMI, maka keberanian itu harus saya wujudkan dengan memperjuangkan agar IARMI, mahasiswa, dan masyarakat tidak hanya pandai berpidato, tapi juga pandai membuka lapangan kerja, pandai mendampingi UMKM, pandai membantu tetangga yang kesulitan.


Dan pemaafan bagi mereka berdua? Saya percaya, Tuhan Maha Melihat niat. Jika mereka melakukannya bukan karena tamak, tapi karena terdesak, maka yang mereka butuhkan bukan cacian, melainkan uluran tangan. Negara, organisasi, dan kita semua punya tugas untuk mengubah jerigen itu menjadi kios yang legal, mengubah keputusasaan itu menjadi harapan.


Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang mereka yang gugur. Hari Pahlawan adalah tentang keberanian kita hari ini untuk tidak menjadi hakim yang gampang menunjuk, tapi menjadi penolong yang gampang mengulurkan tangan.


Pahlawan zaman dulu merebut kemerdekaan dengan bambu runcing. Pahlawan zaman sekarang merebut keadilan dengan cara memastikan tidak ada lagi bapak dan ibu yang harus memindahkan bensin dari motor ke jerigen demi sesuap nasi.


Dan jika suatu hari saya bertemu lagi dengan mereka, saya berharap saya tidak lagi hanya diam. Saya berharap saya sudah datang dengan membawa solusi, bukan sekadar teguran. Itulah pahlawan yang kita butuhkan hari ini.


Oleh: Dr. Drs. M. Ismael P Sinaga, M.Si

(Waketum IV DPN IARMI)


Rep: JO

BEM SI GORONTALO DESAK POLDA PERIKSA TOMI UMAR, BAWA BUKTI DUGAAN PETI


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak Polda Gorontalo segera menindaklanjuti dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, termasuk memeriksa Tomi Umar yang namanya disebut dalam laporan pengaduan masyarakat.


BEM SI menyatakan memiliki sejumlah bukti dan informasi pendukung terkait dugaan aktivitas PETI tersebut, yang juga disebut berkaitan dengan wilayah Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.


BEM SI meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengendali operasional, pemberi perintah, pengangkut, hingga penampung hasil tambang.


"Kami meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pekerja lapangan. Telusuri siapa pemodal dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut. Jangan sampai pekerja terus berganti, sementara pihak yang diduga berada di belakangnya tidak tersentuh," tegas BEM SI.

Secara khusus, BEM SI mendesak penyidik memeriksa Tomi Umar untuk menguji seluruh bukti dan informasi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatannya. Bantahan melalui klarifikasi internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum.


"Kami tidak meminta aparat langsung menyatakan seseorang bersalah. Kami meminta bukti diuji dan fakta diungkap. Jika ditemukan keterlibatan, proses sesuai hukum tanpa perlakuan istimewa," lanjutnya.

BEM SI juga meminta Polda Gorontalo berkoordinasi dengan Polres Pohuwato serta jajaran kepolisian di Sulawesi Tengah guna menelusuri dugaan keterkaitan aktivitas PETI di kedua wilayah tersebut.


BEM SI menegaskan siap menyerahkan bukti dan informasi pendukung kepada aparat untuk diuji keaslian, sumber, serta relevansinya dalam proses penyelidikan.


BEM SI mendesak Kapolda Gorontalo segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh.


Rep: JO

BEM SI GORONTALO DESAK DPW PKB PERIKSA TOMI UMAR DAN KETUA DPC POHUWATO: BESOK BUKTI DISERAHKAN!


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak DPW PKB Provinsi Gorontalo segera memeriksa anggota DPRD Pohuwato, Tomi Umar, dan Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).


Desakan ini muncul setelah pemberitaan SuaraPost.id yang menyebutkan bahwa Ketua DPC PKB Pohuwato telah meminta klarifikasi kepada Tomi Umar dan yang bersangkutan membantah keterlibatannya. Namun, BEM SI menilai bantahan tersebut tidak cukup tanpa menguji laporan pengaduan masyarakat ARMADA beserta dokumentasi dan bukti pendukung terkait dugaan aktivitas PETI di Molosipat, Popayato Barat, hingga Moutong, Sulawesi Tengah.


Sebagai bentuk keseriusan, besok BEM SI Wilayah Gorontalo akan mendatangi DPW PKB untuk menyerahkan seluruh bukti dan informasi pendukung, sekaligus meminta pemeriksaan resmi terhadap kedua pihak.


“Kami tidak datang membawa tuduhan kosong. Kami punya bukti dan siap menyerahkannya. Jangan hanya mendengar bantahan, tetapi uji juga bukti yang kami bawa. Jika tidak terlibat, buktikan melalui pemeriksaan yang objektif,” tegas BEM SI.

BEM SI juga mengingatkan bahwa AD/ART PKB hasil Muktamar Bali 2024, khususnya Pasal 18, mengatur kewajiban anggota menaati disiplin partai. Karena itu, DPW PKB diminta tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme organisasi apabila ditemukan pelanggaran.


BEM SI menegaskan, pemeriksaan internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum. Aparat penegak hukum tetap harus menelusuri dugaan PETI, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.


Besok bukti kami serahkan. Kini publik menunggu keberanian DPW PKB untuk memeriksa kadernya sendiri secara objektif, tanpa pandang jabatan dan kedudukan.


Rep: JO

BEM SI Gorontalo Desak Polda Usut Ko'Li di Balik Empat Kontainer Batu Hitam yang Disegel di Surabaya


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan perdagangan batu hitam asal Gorontalo kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mendatangi PT Bahari Kurnia Agency dan Polda Gorontalo untuk mendesak keterbukaan manifest pengiriman ke Surabaya per 28 Oktober serta meminta koordinasi dengan Polda Jawa Timur, kini BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak aparat mengungkap pihak yang diduga menjadi pembeli maupun investor di balik pengiriman tersebut.


Desakan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diberitakan News Times pada 3 November 2026, petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan pemeriksaan terhadap empat kontainer di depo peti kemas PT Tanto, Jalan Teluk Kumai Timur, Surabaya, pada 2 November 2026.


Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan karung-karung berisi material berbentuk batu berwarna hitam di dalam kontainer kedua dan ketiga. Sementara kontainer pertama dan keempat dilaporkan berisi botol minuman. Berdasarkan informasi yang dihimpun media tersebut, dua kontainer yang memuat material batu hitam telah disegel petugas.


News Times juga melaporkan bahwa dokumen pengiriman kontainer tersebut diduga perlu dipertanyakan. Meski demikian, dugaan kandungan emas pada material batu hitam belum dapat dipastikan dan masih menunggu pengujian laboratorium.


Perkembangan berikutnya, pada 11 November 2026, News Times memberitakan bahwa Ditreskrimsus Polda Jawa Timur masih mendalami dokumen dan isi empat kontainer tersebut. Artinya, penelusuran terhadap muatan dan administrasi pengiriman masih berlangsung.


Kondisi ini semakin memperkuat alasan BEM SI Wilayah Gorontalo untuk meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pemeriksaan pihak pengiriman, tetapi juga menelusuri asal barang, pemilik, pemodal, pembeli hingga penerima akhir.


Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, mengatakan bahwa salah satu informasi yang perlu didalami penyidik adalah dugaan keterlibatan seseorang berinisial Ko'Li, yang berdasarkan informasi yang diterima pihaknya diduga memiliki hubungan sebagai pembeli atau investor dalam rantai perdagangan batu hitam.


"Sejak awal kami sudah mendatangi PT Bahari Kurnia Agency untuk meminta keterbukaan seluruh manifest pengiriman ke Surabaya per 28 Oktober. Kami juga mendatangi Polda Gorontalo agar berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait dugaan pengamanan empat kontainer tersebut. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berada di balik transaksi ini? Siapa pembelinya dan siapa yang membiayai pengiriman tersebut?" tegas Altio.

Ia menilai, pemeriksaan empat kontainer di Surabaya seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan perdagangan secara menyeluruh, bukan hanya memastikan keberadaan barang dan dokumen pengangkutannya.


"Kalau barang sudah sampai di Surabaya, tentu ada rangkaian transaksi dan pihak-pihak yang perlu ditelusuri. Kami meminta Polda Gorontalo mendalami informasi mengenai Ko'Li. Panggil dan periksa jika terdapat dasar hukum untuk itu. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup dan keterlibatan pidananya terbukti, tindak tegas sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan," ujarnya.

Altio juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin komitmen Polda Gorontalo untuk menelusuri persoalan tersebut berhenti sebatas pernyataan. BEM SI meminta adanya perkembangan konkret, terutama terkait koordinasi dengan Polda Jawa Timur dan penelusuran dokumen manifest pengiriman.


Bahkan, apabila penanganan perkara dinilai berjalan lambat, BEM SI Wilayah Gorontalo menyatakan siap menyerahkan informasi dan dokumentasi yang telah dihimpun, termasuk foto-foto kontainer serta dokumen manifest pengiriman yang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.


"Kalau Polda masih lambat dan tidak menunjukkan keseriusan, kami siap menyerahkan dugaan bukti yang kami miliki, termasuk foto kontainer dan manifest pengiriman. Kami ingin semua petunjuk itu diperiksa dan dicocokkan oleh penyidik. Jangan sampai masyarakat justru lebih aktif menelusuri jejak pengiriman dibandingkan aparat yang memiliki kewenangan," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Altio kembali menantang Polda Gorontalo agar berani mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk siapa pun yang diduga menjadi pemodal maupun pembeli dalam rantai perdagangan batu hitam tersebut.


"Kami tidak meminta polisi menangkap seseorang hanya berdasarkan tuduhan. Tetapi kami meminta setiap informasi ditindaklanjuti secara serius. Jika Ko'Li memang terlibat, buktikan dan proses. Jika alat bukti sudah cukup, jangan ragu melakukan penindakan. Jangan sampai empat kontainer sudah disegel di Surabaya, tetapi siapa pemilik dan pembeli di baliknya justru tidak pernah terungkap," tutup Altio.

BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga asal-usul material, legalitas pengiriman, aliran transaksi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab mendapatkan kejelasan hukum.


Rep: JO