Sepanjang 2025 Pengunjung Menurun Nyaris 30%, Ulun Danu Beratan Perkuat Daya Tarik Budaya dan Spiritualitas Tahun Baru 2026

Bali, Bedugul, suaraindonesja1.com

Pura Ulun Danu Beratan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu ikon spiritual, budaya, dan pariwisata terpenting di Bali melalui gelaran Cultural Festival Ulun Danu Beratan & The Blooms Bali yang berlangsung sejak 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Festival ini menjadi penutup tahun yang sarat makna sekaligus pembuka harapan baru di awal Tahun Baru 2026.

Terletak di tepi barat Danau Beratan, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, kompleks Pura Ulun Danu Beratan dikenal unik karena salah satu pelinggihnya, Pura Lingga Petak, berdiri anggun di tengah danau. Keindahan alam pegunungan, udara sejuk Bedugul, serta pantulan pura di permukaan air menjadikan kawasan ini kerap dijuluki sebagai “pura terapung”.

Secara historis, Pura Ulun Danu Beratan memiliki keterkaitan erat dengan Kerajaan Mengwi, sebagaimana tercatat dalam Babad Mengwi. Keberadaannya diyakini telah ada sebelum pembangunan Pura Taman Ayun sekitar tahun 1634 Masehi. Pura ini didedikasikan untuk pemujaan Dewi Danu, dewi air dan kesuburan, serta Dewa Wisnu, sekaligus menjadi pusat spiritual penting bagi sistem irigasi tradisional Bali, Subak, yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia.

Menariknya, kompleks suci ini juga mencerminkan harmoni antarumat beragama. Selain pelinggih Hindu, terdapat Stupa Buddha sebagai simbol toleransi, serta keberadaan Masjid Al Hidayah (Masjid Candi Kuning) yang tidak jauh dari area pura, menegaskan Bali sebagai ruang hidup budaya yang inklusif.

Festival Budaya sebagai Daya Tarik Wisata Berkualitas

Dalam festival budaya akhir tahun ini, pengunjung disuguhi beragam pertunjukan seni tradisional Bali, antara lain Gong Kembar, Tari Barong, dan Festival Tari Kecak. Pementasan digelar hingga malam hari dan mencapai puncak keramaian saat pergantian tahun, 31 Desember 2025 menuju 1 Januari 2026.

Suwarya, selaku Humas DTW Ulun Danu Beratan, menjelaskan bahwa festival ini bukan sekadar hiburan, melainkan upaya nyata menjaga keberlanjutan budaya Bali.

“Festival seni budaya ini adalah agenda rutin kami setiap tahun, khususnya di bulan Desember. Yang tampil adalah penari dan penabuh dari desa-desa sekitar, lebih dari 20 desa. Kami memang lebih memprioritaskan generasi muda agar mereka belajar, tampil, dan mencintai budayanya sendiri. Di desa-desa itu sudah ada sanggar, ada guru tari, bahkan ada yang mendatangkan pelatih dari luar. Ini proses regenerasi budaya,” ujar Suwarya. Kamis, (1/1/2026) siang.

Ia menambahkan, wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya mencari keindahan alam, tetapi juga pengalaman budaya yang autentik.

“Wisatawan ke Bali itu ingin melihat tradisi yang hidup, bukan sekadar tontonan. Mereka datang ke pura, lalu bisa langsung menyaksikan bagaimana budaya itu dijalankan. Festival ini menjadi ruang pertemuan antara ritual, seni, dan pariwisata yang beretika,” tambahnya.

Strategi Bertahan di Tengah Penurunan Kunjungan

Suwarya juga mengakui bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi penurunan minat perjalanan wisata sekitar 30 persen, dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari isu ekonomi hingga bencana alam di sejumlah daerah seperti banjir di beberapa rute perjalanan wisata.

Namun demikian, para pelaku usaha dan pengelola DTW Ulun Danu Beratan memilih untuk tidak menyerah.

“Kami menyadari ada penurunan kunjungan, tetapi kami tidak berhenti berinovasi. Festival budaya, pelayanan yang lebih baik, dan promosi yang tepat menjadi strategi kami. Justru di saat seperti ini, kualitas pengalaman wisata harus ditingkatkan,” tegasnya.

Peran Protokol dan Marketing dalam Momentum Tahun Baru

Sementara itu, Seri, yang bertugas sebagai MC protokol acara sekaligus bagian dari tim marketing, menyebut bahwa momentum Tahun Baru 2026 dimanfaatkan sebagai ajang promosi budaya yang elegan.

“Acara ini dikemas dengan alur yang rapi dan komunikatif. Kami ingin pengunjung memahami bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar pertunjukan, tetapi warisan budaya. Dari narasi MC, tata panggung, hingga jadwal tampil, semua diarahkan untuk memberi kesan mendalam,” jelas Seri.

Ia menambahkan, strategi marketing dilakukan secara humanis dan berbasis budaya, bukan sekadar promosi komersial.

“Marketing kami bukan hard selling. Penari, penabuh, dan suasana pura itu sendiri menjadi media promosi. Ketika wisatawan merekam, membagikan, dan menceritakan pengalamannya, di situlah nilai pemasaran budaya bekerja secara alami,” ujarnya.

Pusat Spiritualitas dan Simbol Nasional

Pura Ulun Danu Beratan juga memiliki nilai simbolik nasional. Keindahannya diabadikan sebagai gambar utama pada uang kertas Rp50.000 edisi 2016, menegaskan posisi pura ini sebagai representasi spiritualitas dan keindahan Indonesia.

Di kawasan ini tidak terdapat makam dalam arti kuburan umum. Area yang sering disalahartikan sebagai makam sejatinya adalah Pura Prajapati, tempat pemujaan Bhatari Durga, serta pelinggih lain yang bersifat sakral.

Selain upacara harian, Pura Ulun Danu Beratan memiliki Piodalan dua kali setahun berdasarkan kalender Pawukon Bali (210 hari), serta upacara besar seperti Pakelem yang digelar lima tahunan dan Mapag Toya saat Purnama Sasih Kepitu.

Harapan Tahun Baru 2026

Memasuki tahun 2026, pengelola berharap sinergi antara budaya, spiritualitas, dan pariwisata berkelanjutan dapat terus terjaga.

Festival budaya di Ulun Danu Beratan tidak hanya menjadi penanda pergantian tahun, tetapi juga simbol keteguhan Bali dalam menjaga jati diri di tengah dinamika zaman—bahwa di balik danau yang tenang dan kabut pegunungan Bedugul, budaya Bali terus hidup, tumbuh, dan menyambut dunia dengan kearifan.

Report, Jp

Yorindo, APKOMINDO Bali, dan APTIKNAS Dorong Transformasi Digital Rumah Sakit dengan Fondasi Regulasi, Infrastruktur, dan AI yang Aman

Bali – Suaraindonesia1, Setelah sukses menggelar Hospital Technology Day 2025 di Jakarta yang mendapat apresiasi luas dari industri kesehatan dan teknologi, inisiatif strategis untuk mempercepat transformasi digital kesehatan kini berlanjut ke Pulau Dewata. Yorindo Communication, bekerja sama dengan DPD APKOMINDO Bali dan APTIKNAS, sukses menyelenggarakan roadshow bertajuk “AI Driven Hospital: Menuju Hospital 5.0 yang Aman dan Efisien”.

Acara yang digelar di Harris Convention Center Denpasar pada 4 Desember 2025 ini dihadiri oleh lebih dari 150 pelaku kunci industri kesehatan, meliputi jajaran direksi, komisaris, manajemen, dan tim IT dari berbagai rumah sakit di Bali dan sekitarnya. Turut hadir sejumlah tokoh penting seperti Selvianti Joenoes, SH., MH (Ketua DPD PERATIN Bali) dan Ni Made Sari (Direktur PT Masterdata Bali), yang memperkaya diskusi dengan perspektif hukum dan bisnis teknologi.

Roadshow ini dirancang sebagai respons langsung atas percepatan adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan, sekaligus menjawab tantangan kompleks yang dihadapi rumah sakit dalam menyiapkan fondasi yang kokoh untuk lompatan teknologi tersebut.

Dalam sambutan pembukanya, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), Ketua Umum APTIKNAS dan Ketua Umum APKOMINDO, menyampaikan pesan tegas dan visioner. “Kita tidak punya waktu lagi untuk ragu. Gelombang Artificial Intelligence (AI) tidak akan menunggu kesiapan kita. Pertanyaan utamanya kini telah bergeser dari ‘perlu atau tidak’ menjadi ‘BAGAIMANA’ rumah sakit menyiapkan fondasi yang kuat agar transformasi ini berjalan aman, patuh regulasi, dan mampu memanfaatkan peluang besar dari AI,” tegas Hoky.

Ia menekankan bahwa transformasi digital kesehatan bukan sekadar tren, melainkan sebuah keharusan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan daya saing institusi kesehatan di era digital.

Tiga Pilar Regulasi sebagai Kompas Utama

Sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN sekaligus pimpinan asosiasi teknologi terkemuka di Indonesia, Hoky memaparkan kerangka “Tiga Pilar Regulasi” yang harus menjadi panduan setiap rumah sakit sebelum melangkah ke adopsi AI:

1. Fondasi Regulasi & Hukum: Pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 (yang mewajibkan digitalisasi dan Rekam Medis Elektronik/RME), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) No. 24 Tahun 2022 (yang menetapkan data kesehatan sebagai data sensitif dengan sanksi berat), serta kewajiban integrasi dengan platform SATUSEHAT dari Kementerian Kesehatan. “AI tidak akan berfungsi optimal, bahkan bisa menjadi bumerang hukum, jika dibangun di atas fondasi tata kelola dan kepatuhan yang rapuh,” paparnya.

2. Peran Strategis APTIKNAS & APKOMINDO: “Kami berperan sebagai jembatan penghubung yang mempertemukan regulator, industri teknologi, dan rumah sakit. APTIKNAS, dengan lebih dari 2.000 anggota, memastikan solusi digital yang ditawarkan bukan hanya canggih, tetapi juga compliant dengan regulasi dan siap diimplementasikan. Sementara, APKOMINDO menjamin kekuatan fondasi fisik, mulai dari infrastruktur komputasi, server, perangkat jaringan, hingga perangkat keras pendukung lainnya yang andal dan terstandarisasi,” jelas Hoky.

3. Strategi Implementasi Nyata: Untuk mewujudkan Hospital 5.0 yang operasional dan aman, Hoky mengajukan tiga langkah konkret: AI Readiness Assessment (audit menyeluruh untuk mengukur kesiapan rumah sakit), standarisasi vendor dan teknologi (termasuk rekomendasi produk dari anggota APKOMINDO dan APTIKNAS yang teruji), serta ecosystem building yang berkelanjutan melalui kolaborasi erat semua pemangku kepentingan.

Perspektif Regulator: Digitalisasi adalah Kewajiban dan Kebutuhan

Sesi panel pertama menghadirkan dr. I Gusti Agung Ngurah Anom, MARS, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Bali, yang memberikan perspektif regulator. Ia menegaskan bahwa transformasi digital sudah menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan. “Regulasi sudah jelas dan ada tenggat waktunya. Namun, lebih dari sekadar mematuhi aturan, digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pada akhirnya kualitas pelayanan kepada pasien,” ujar dr. Anom. Ia menyambut baik kolaborasi antar-asosiasi ini sebagai pendampingan yang dibutuhkan rumah sakit dalam transisi yang kompleks.

Dukungan Infrastruktur Kritis dari APKOMINDO Bali

Menyoroti aspek fundamental transformasi digital, Widyan Prasetyo, Plt. Ketua DPD APKOMINDO Bali, dalam sambutannya menekankan bahwa teknologi canggih seperti AI memerlukan infrastruktur pendukung yang tangguh. “Kolaborasi kami dengan penyedia seperti Fibernet dalam roadshow ‘AI Driven Hospital: Menuju Hospital 5.0 yang Aman dan Efisien’ ini menghadirkan solusi koneksi fiber optic murni yang cepat, stabil, dan berlatensi rendah. Ini adalah kebutuhan kritis untuk operasional rumah sakit modern yang sangat bergantung pada akses data medis real-time, sistem rekam medis elektronik, komunikasi antar-unit, hingga layanan telemedicine,” ujarnya.

Widyan menambahkan bahwa pemanfaatan Data Center sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi data digital yang vital juga sangat penting. Data Center mendukung Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan memastikan data pasien aman, dapat diakses secara real-time oleh tenaga medis untuk diagnosis cepat, serta menjaga sistem tetap online 24/7. “Infrastruktur seperti ini mengintegrasikan berbagai aplikasi kesehatan, mendukung telemedicine, dan memungkinkan analisis data untuk pengambilan keputusan strategis serta kepatuhan regulasi. Pada intinya, infrastruktur jaringan berstandar enterprise dengan pemantauan 24/7 dan uptime tinggi adalah prasyarat non-negosiasi untuk memastikan kelancaran layanan kesehatan,” jelasnya.

Ia menegaskan, “Tanpa fondasi infrastruktur yang andal, investasi pada sistem AI yang mahal tidak akan memberikan hasil optimal dan justru berpotensi mengganggu kontinuitas layanan.”

Solusi Keamanan Siber: Fondasi yang Harus Dibangun Lebih Dahulu

Pada sesi panel kedua yang membahas Integrasi dan Cybersecurity, Irvan Abdurachman (Security Presales Manager SANGFOR) menjawab kegelisahan banyak peserta mengenai kesiapan keamanan siber. “Banyak rumah sakit bertanya: haruskah kami berinvestasi besar dalam AI sementara infrastruktur jaringan dan keamanan siber masih lemah? 

Jawabannya adalah: bangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Konektivitas yang stabil, redundansi, dan sistem keamanan siber berlapis, seperti firewall, endpoint protection, dan data loss prevention adalah prasyarat mutlak sebelum melompat ke AI. Tanpa ini, risiko kebocoran data pasien yang sangat sensitif akan sangat tinggi,” jelas Irvan.

Demo Interaktif Buktikan AI Dapat Diakses dan Praktis

Puncak acara adalah sesi demo interaktif “Bikin Aplikasi 5 Menit” yang dipandu oleh MAXY Academy. Andy Febrico Bintoro (Co-Founder & CTO MAXY Academy) secara langsung mendemonstrasikan bagaimana platform low-code/no-code berbasis AI dapat digunakan oleh rumah sakit untuk membuat alat bantu administrasi, pelacakan inventori, atau dashboard pemantauan pasien dengan cepat dan mudah.

 “Demo hari ini membuktikan bahwa AI bukan lagi teknologi yang hanya bisa diakses oleh raksasa teknologi dengan anggaran besar. Dengan pelatihan dan alat yang tepat, rumah sakit dapat memulai dengan use-case sederhana yang langsung memberikan dampak nyata pada efisiensi operasional,” kata Andy.

Pameran dan Business Matching: Jembatan antara Kebutuhan dan Solusi

Di area ekshibisi, sejumlah vendor teknologi terkemuka anggota APTIKNAS dan APKOMINDO memamerkan solusi terkini mereka. Peserta mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam business matching dan konsultasi langsung mengenai kebutuhan spesifik mereka, mulai dari solusi cloud dan keamanan siber, infrastruktur jaringan, hingga perangkat medis terkoneksi Internet of Things (IoT). Interaksi ini memungkinkan terjalinnya kemitraan strategis antara penyedia teknologi dan rumah sakit.

Kolaborasi Segitiga: Kunci Keberhasilan Transformasi Digital Kesehatan

Acara ini secara gamblang menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital kesehatan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi segitiga yang solid antara:

1. Penyedia Teknologi (APTIKNAS & Vendor): Menyediakan solusi yang inovatif, teruji, dan sesuai regulasi.

2. Penyedia Infrastruktur & Perangkat Keras (APKOMINDO): Memastikan ketersediaan dan keandalan fondasi fisik sistem digital.

3. Fasilitator Hukum & Regulasi (PERATIN dan Asosiasi): Memastikan seluruh proses berjalan dalam koridor hukum yang melindungi hak pasien dan institusi.

Sebagai bukti komitmen berkelanjutan dalam mendorong transformasi digital kesehatan nasional, roadshow “AI Driven Hospital” akan melanjutkan perjalanannya ke kota-kota lain di Indonesia. Yolanda Roring dari Yorindo Communication selaku penyelenggara menyatakan, “Kami akan segera melanjutkan perjalanan roadshow ini ke Yogyakarta pada 20 Januari 2026. Rangkaian acara ini diharapkan dapat menjadi katalisator terciptanya peta jalan digitalisasi kesehatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.”

Dalam kesempatan yang sama, Yolanda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra sponsor yang mendukung suksesnya roadshow di Bali, yaitu Fibernet (penyedia infrastruktur jaringan), SANGFOR (pakar keamanan siber), dan MAXY Academy (mitra pelatihan dan solusi AI). Kolaborasi strategis ini mencerminkan sinergi ekosistem yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya Hospital 5.0 di Indonesia.

FISIP Unwar-Zagreb Gelar Seminar Bahas Dampak Media Digital dan AI

Denpasar,– Suaraindonesia1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa bekerja sama dengan University of Zagreb, Kroasia, menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Digital Media, AI, and Propaganda: Perspectives from the Global South.” Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 13 Oktober 2025, di Auditorium Sri Ajnadewi, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari kedua universitas, yaitu Prof. Lidija Eret, Ph.D. dan Prof. Hrvoje Cvijanović dari Faculty of Political Science, University of Zagreb, serta Ni Putu Dinda Kalpika Putri, S.A.P., M.AP. dan I Putu Adi Permana Putra, S.A.P., M.AP. dari FISIP Universitas Warmadewa.

Seminar ini dimoderatori Anastacia Patricia Novlina Nurak, S.IP., M.IP., dosen FISIP Universitas Warmadewa.

Seminar tersebut menjadi ruang akademik bagi para peserta untuk berbagi wawasan dan pandangan mengenai perkembangan media digital serta kecerdasan buatan (AI) dalam konteks komunikasi global, khususnya di kawasan Global South. Melalui seminar ini, peserta diharapkan dapat memahami dinamika media digital serta dampaknya terhadap pembentukan opini publik dan praktik propaganda di era modern.

Dekan FISIP Universitas Warmadewa, yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, dan Riset (BARPK), Dra. Lilik Antarini, M.Erg., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kerja sama internasional antara Universitas Warmadewa dan University of Zagreb. Ia menegaskan bahwa kehadiran para profesor dari University of Zagreb menjadi simbol persahabatan dan kolaborasi akademik yang semakin kuat antara kedua institusi.

Dalam sambutannya, beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program Mobilitas Erasmus+. “Program ini menjadi wadah bagi universitas-universitas dari berbagai belahan dunia untuk saling belajar, berbagi gagasan, dan memperkuat hubungan akademik antara kawasan Eropa dan Global South,” ungkapnya.

Selain itu, pihak FISIP Universitas Warmadewa menilai bahwa tema seminar tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingat media digital dan kecerdasan buatan kini berperan besar dalam membentuk cara masyarakat mengakses informasi dan membangun opini publik. Perubahan ini dinilai membawa tantangan baru berupa maraknya propaganda dan disinformasi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik, dan demokrasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk memahami pentingnya peningkatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi derasnya arus informasi. FISIP Universitas Warmadewa menekankan perlunya menjaga integritas informasi publik serta mengaitkan wacana global dengan konteks lokal, khususnya di Indonesia.

Pihak fakultas berharap seminar ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Universitas Warmadewa dan University of Zagreb, baik dalam bentuk penelitian bersama, pertukaran mahasiswa, maupun pengembangan program akademik di masa mendatang.

"Pemaparan tentang AI sebagai akselerator propaganda sangat mencerahkan. Saya jadi paham bagaimana algoritma digital membantu framing politik. Poin krusialnya adalah fokus pada 'Perspectives from the Global South' yang relevan dengan konteks disinformasi di Indonesia," ujar Bagus salah satu peserta. Red

LLDikti Wilayah VIII Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Bali - Suaraindonesia1, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII secara resmi meluncurkan program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kamis, (8/5/2025) di Aula Bima, Kantor LLDikti Wilayah VIII, Denpasar, Bali.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen LLDikti Wilayah VIII dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

Dalam sambutannya, Kepala LLDikti Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, menekankan pencanangan Zona Integritas bukan hanya seremonial, tetapi merupakan langkah awal perubahan menyeluruh dalam pola pikir dan budaya kerja birokrasi di lingkungan LLDikti Wilayah VIII. 

“Kita harus menjadi role model pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemutaran video profil layanan LLDikti Wilayah VIII, penampilan tari penyambutan, serta pembacaan deklarasi ZI-WBK oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII diikuti oleh seluruh pegawai LLDikti Wilayah VIII. 

Simbol komitmen kuat seluruh pegawai terhadap integritas ditunjukkan melalui penandatanganan Komitmen ZI-WBK dan Pakta Integritas oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII bersama-sama dengan perwakilan dari seluruh tim kerja.

Momen pencanangan ini turut dimeriahkan dengan pemutaran syair “Melati Kutus” yang menjadi simbol semangat dan jargon internal LLDikti Wilayah VIII dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas.

Dengan pencanangan ini, LLDikti Wilayah VIII berharap dapat menjadi institusi yang tidak hanya memberikan layanan prima kepada masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Peluncuran program ini dihadiri langsung seluruh pegawai LLDikti Wilayah VIII dan perguruan tinggi swasta wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu turut hadir Sekretariat Jenderal Kemendiktisaintek yang diwakili Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemendiktisaintek, perwakilan dari KPK RI, Gubernur Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Prov. Bali, Panglima Komando Daerah Militer Kodam IX Udayana, Ombudsman Prov. Bali, PMI, Balai Bahasa Prov. Bali, BLH APIK, APTISI Bali dan NTB, SPI LLDikti Wilayah VIII, serta para pimpinan LLDikti Wilayah VIII terdahulu. ***

Gugatan CV Bali Marine Service Tidak Dapat Diterima, Justru Terbukti Lakukan Wanprestasi

Bali - Suaraindonesia1, PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) akhirnya bisa bernafas lega setelah lolos dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dituduh melakukan tindakan pengusiran atas ruangan kantor yang telah disewa oleh CV Bali Marine Service (CV BMS). 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor 1094/Pdt.G/2024/PN.Sby menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Kuasa Hukum PT PPI, Vincent Suriadinata membenarkan isi putusan tersebut, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada (09/05/2025).  

Pengacara sukses lulusan S2 Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa selama ini tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh CV BMS terhadap PT PPI tidak benar. 

Diberitakan sebelumnya, CV BMS menempati kantor yang disewa dari PT PPI di Bali untuk jangka waktu selama dua tahun. Namun, sebelum masa sewanya berakhir, PT PPI malah meminta CV BMS mengosongkan tempat tersebut dan pindah ke ruangan lain. 

CV BMS mengaku mengalami kerugian materiil hingga Rp 12 miliar, termasuk gangguan operasional terhadap 70 kapal yacht yang dikelola perusahaan. Selain itu, perusahaan kehilangan kepercayaan dari pelanggan internasional akibat ketidakstabilan operasional. Tak hanya itu, ada pula Laporan Polisi yang dilayangkan oleh CV BMS terhadap PT PPI.

Padahal, menurut Vincent, perpindahan lokasi kantor tersebut sudah disepakati bersama kedua belah pihak yang tertuang pada Berita Acara dan telah ditandatangani oleh pihak CV BMS. “Bahkan Laporan Polisi di Ditpolairud Polda Bali terhadap klien kami juga tidak terbukti. Perkaranya sudah dihentikan sejak 10 Oktober 2024 karena ternyata tidak ditemukan peristiwa pidana,” terang Vincent.

Sebaliknya, dalam Putusan Perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN.Sby, Fiona Magdalena Yapsawaky selaku Sekutu Aktif CV BMS malah terbukti melakukan tindakan Wanprestasi terhadap PT PPI. 

Dalam memutus Perkara tersebut, lanjut Vincent, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Tergugat (Fiona Magdalena Yapsawaky) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT PPI). Hal ini dikarenakan Fiona Magdalena Yapsawaky masih memiliki kewajiban pembayaran atas sewa ruang kantor, listrik dan surcharge serta tagihan kapal. 

“Fiona Magdalena Yapsawaky dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 194.340.436,- kepada PT PPI dan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap,” kata Vincent mengutip isi putusan.

Dengan adanya 2 Putusan Pengadilan tersebut, Vincent menyampaikan agar pihak CV BMS menghormati Putusan dan segera melaksanakan kewajibannya kepada PT PPI. “Kami menghimbau agar CV BMS segera melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Klien Kami. Selain itu Kami meminta agar pihak CV BMS khususnya Ibu Fiona tidak lagi menyebarkan berita yang tidak berdasar yang justru mempermalukan pihaknya sendiri,” tutupnya.

Komjen Fadil Imran Pantau Kesiapan Satgas Tindak dan Satgas Walrolakir Amankan KTT IAF ke-2

Suaraindonesia1, Bali - Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan KTT IAF ke-2 di Bali, Kabaharkam Polri selaku Kaops Puri Agung II Komjen Fadil Imran memantau langsung kerja personel di pos komando taktis (poskotis) Satgas Tindak dan Satgas Walrolakir, Sabtu (31/8/2024).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini didampingi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Kasatgas Humas. Dalam kesempatan tersebut, Fadil sempat bertanya-tanya kepada personel Brimob di Poskotis Satgas Tindak.

Dari posko tersebut, Alumni Akpol 1991 ini kemudian kunjungi Poskotis Satgas Pengawalan, Rute, Patroli dan Parkir (Walrolakir). Fadil mendapatkan penjelasan dari Kasatgas Walrolakir Brigjen Raden Slamet Santoso mengenai upaya-upaya yang dilakukan dari kepolisian lalulintas demi kelancaran pelaksanaan pengamanan KTT IAF ke-2.

Brigjen Trunoyudo mengatakan, bahwa Operasi Puri Agung II dalam rangka pengamanan KTT IAF dan HLF MSP sedang berlangsung. Untuk itu, kunjungan KaOps ke masing-masing poskotis untuk mengetahui bahwa seluruh personil dari masing-masing satgas sudah mengetahui dan memahami tugasnya.

"Kaops Puri Agung II tadi telah mengecek kesiapan personel di Poskotis Satgas Tindak dan Satgas Walrolakir. Jadi para personel yang bertugas dalam pengamanan ini harus sudah mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing," kata Trunoyudo.

Ia menambahkan, bahwa saat ini sudah masuk tahap pelaksanaan operasi pengamanan. Para tamu VVIP-VIP dan delegasi saat ini sudah mulai berdatangan dan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian.

"Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jimbaran dan Bali atas kesabaran, keikhlasan dan toleransi-nya, sehingga perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar," kata Trunoyudo. (Red-si1)

Bagai Penculik Profesional, Sekelompok Oknum Polairud Bali Minta Tebusan 90 Juta

Denpasar - Suaraindonesia1, Seorang Warga bernama Agus Suardiasa Alias Agus Bule yang berdomisili di Perum Puri Persada No. 6, Jalan Raya Blumbungan Gerih, Dusun Blumbungan, Kelurahan Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, ditangkap dan ditahan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Bali, pada Selasa (27/2/2024). Penangkapan dan penahanan yang bersangkutan diduga karena melakukan pelanggaran peraturan terkait Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

Kasus ini menarik perhatian publik, bukan saja karena proses penangkapan yang sangat tidak prosedural dan janggal, tapi juga karena ada indikasi kuat adanya tindak pidana pemerasan terhadap keluarga tersangka dengan modus meminta uang tebusan Rp. 90 juta oleh gerombolan oknum Polairud Polda Bali. Seperti yang dikatakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang mengasosiasikan perilaku para oknum polisi itu sebagai kelompok penculik.

“Jika informasi itu benar, para polisi Polairud itu tidak ada bedanya dengan kelompok penculik dan penyandra warga, yang kemudian menghubungi keluarganya meminta uang tebusan agar para sandra dilepaskan. Memalukan sekali gerombolan oknum polisi di Bali itu,” ujar Wilson Lalengke kepada media ini, Senin, 25 Maret 2024.

Perlu diketahui bahwa Agus Sudiarsa ditahan bersama 2 orang rekannya yang ditangkap terlebih dahulu terkait perkara yang sama. Pria asal Jembrana ini mendatangi Polairud ketika mendengar informasi bahwa rekannya ditangkap dan ditahan oleh oknum polisi di unit yang semestinya menangani kamtibmas di wilayah perairan dan udara tersebut. Sesampainya di kantor Polairud, Agus Sudiarsa langsung ditahan.

Kepada keluarganya, dia menceritakan bahwa selama ditahan di Polairud dari tanggal 27 Februari 2024, dirinya belum disidik oleh Polairud. Selama dalam masa penahanan, pihak penyidik Polairud meminta uang negosiasi alias uang tebusan sebesar Rp. 30 juga per kepala, sehingga jumlah uang yang harus disediakan oleh Agus Sudiarsa dan 2 rekannya sebesar Rp. 90 juta. Janji polisi-polisi itu, ketiga tersangka akan dibebaskan setelah uang tebusan diberikan.

"Pak, kalau ingin keluar, Agus Suardiasa dan kawan-kawan sediakan uang 30 juta rupiah per kepala, nanti akan kami bantu untuk dibebaskan. Sekarang ada uang, sekarang keluar, dengan catatan ada penjamin dan surat jaminan," tutur Agus Sudiarsa menirukan perkataan penyidik, bernama Sigit dan Agung Bagus, kepada keluarganya yang berdomisili di Jembrana, Bali.

Terkait dengan kasus tersebut, Wilson Lalengke, yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, meminta perhatian Pimpinan Polri untuk dengan serius mengevaluasi dan memberikan pembinaan terhadap anak buahnya agar tidak menjadi penjahat berbaju aparat bertameng undang-undang. Menurutnya, aparat polisi belakangan ini semakin terpuruk citranya karena perilaku kriminal yang dipertontonkan oleh begitu banyak anggota korps wereng coklat itu. Jika tidak mampu membenahi mentalitas anggotanya, dia menyarankan Kapolri agar mundur saja dari tampuk kepemimpinan lembaga yang dibiayai rakyat itu.

“Pak Kapolri, sebaiknya Anda mengundurkan diri saja jika tidak mampu membina anggota agar berperilaku sebagaimana layaknya seorang Polisi, yang diwajibkan oleh negara untuk melayani, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Yang terjadi selama Anda menjabat, malah sebaliknya, begitu banyak anggota di korps baju coklat ini yang jadi kriminal. Semua bentuk dan jenis tindak kriminal sudah dilakukan oleh ratusan ribu oknum polisi dimana-mana,” cetus Wilson Lalengke sambil menyebutkan beragam kasus yang melibatkan polisi, dari KDRT, pemerkosaan, pencurian, perampokan, penipuan, tambang illegal, suap-menyuap, pemalsuan dokumen, rekayasa kasus, hingga bandar narkobaskala internasional Jenderal Teddy Minahasa, dan pembunuhan oleh Jenderal Sambo.

Lebih parahnya lagi, tambah tokoh pers nasional yang dikenal getol membela warga terzolimi itu, laporan masyarakat ke Divisi Propam terkait perilaku kriminal oknum anggota Polri diabaikan begitu saja. “Jangankan laporan warga jelata, laporan pengaduan ke Propam oleh anggota Polisi saja tidak ditindak-lanjuti sebagaimana mestinya. Contohnya, kasus Polwan Rusmini di Lampung yang dizolimi oleh polisi-polisi di Polres Lampung Selatan, 8 tahun gaji si polwan ini diembat oleh gerombolan baju coklat itu, hingga hari ini hasilnya nol koma nol. Sudah parah sekali kondisi perpolisian di negeri ini,” tutur Wilson Lalengke sedih.

Kembali ke kasus yang menimpa warga Jembrana, Bali, Agus Sudiarsa, berdasarkan informasi yang diterima dari keluarga tersangka, sejatinya peristiwa penangkapan tersebut berawal dari aktivitas teman Agus Suardiasa yang bernama I Gede Yogi Mahendra asal Desa Baluk, Negara, Jembrana. Hari itu, Jumat,16 Februari 2024, I Gede Yogi Mahendra membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 19 jerigen, masing-masing berisi 35 liter. BBM tersebut diangkut menggunakan Mobil Stesen Suzuki Cary warna hitam, hendak dikirim ke beberapa POM Mini yang berada di kawasan Denpasar.

Di perjalanan, yang bersangkutan langsung ditangkap oleh Ditpolairud di kawasan Jalan Raya Mambal, Banjar Agung Desa Bhuwana, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali, pada, Jumat (16/2/2024) itu. Setelah ditangkap, I Gede Yogi Mahendra menghubungi temannya yang biasa diajak dalam pengiriman BBM, bernama I Kadek Sudiantara, memberi kabar bahwa dirinya ditangkap oleh Ditpolairud Benoa Bali.

Temannya yang berasal dari Desa Baluk, Negara, Jembrana, itu pun datang ke Polairud Bali hendak membesuk temannya. Namun, tiba di kantor Polairud dimaksud I Kadek Sudiantara langsung ditangkap dan ditahan oleh Polairud Bali.

Peristiwa tersebut tidak berhenti di situ saja. Kedua orang yang ditahan ini selanjutnya menghubungi Agus Suardiasa alias Agus Bule hendak memberi kabar bahwa mereka ditangkap dan ditahan oleh Ditpolairud Bali. Dengan maksud memastikan dan menjenguk rekannya itu, Agus Suardiasa pun bergegas menuju Ditpolairud Polda Bali di Denpasar. Dia pun langsung ditangkap dan ditahan juga, padahal saat itu Agus Suardiarsa sedang merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Beradasarkan keterangan yang didapatkan media ini, diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Ditpolairud tersebut terkesan janggal dan bertendensi pemerasan. Dari kronologi dan SOP penangkapan sangat jelas tidak sesuai peraturan yang ada. Surat penangkapan dan penahanan Agus Sudiarsa diterbitkan 2 hari setelah penahanan yang bersangkutan, diduga kuat karena keluarga tidak menyanggupi uang tebusan yang dimintakan oleh para oknum terduga kriminal berbaju polisi biru dongker itu.

Agus Suardiasa alias Agus Bule ditangkap saat membesuk dua rekannya, I Gede Yogi Mahendra dan I Kadek Sudiantara, di Polairud Benoa. Terkait tindak pidana BBM yang disangkakan semestinya melibatkan berbagai pihak, karena Agus Sudiarsa bekerja atas perintah boss-nya yang adalah Manejer Pompa Bensin, yaitu SPBU No 54.803.15 Denpasar. Status Agus Suardiasa dalam kegiatan yang diduga melanggar UU Minerba itu hanyalah sebagai anak buah dari Manejer Pompa SPBU 54. 803.15 Sibang Kaja Denpasar Utara tersebut.

Keanehan yang diperlihatkan para oknum Polairud di Bali itu bertambah memalukan. Penyidikan terhadap Agus Sudiarsa dan kawan-kawannya baru dilakukan pada 18 Maret 2024. Mengapa? Kuat dugaan, setelah permintaan uang tebusan Rp. 90 juta tidak juga kunjung terpenuhi walaupun sudah diterbitkan surat penangkapan dan penahanan ditambah waktu penahanan sudah berlalu 20 hari, maka para polisi itu dilanda kebingungan dan resah.

Akhirnya, masa penahanan diperpanjang selama 40 hari kedepan, yaitu dimulai 18 Maret s/d 26 April 2024, oleh Polairud. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Dalam ketidakberdayaannya, Agus Sudiarsa menyampaikan ke penyidik Polairud, “Pak, kami tidak punya uang, segera saja cepat diproses saya ini pak secara hukum dan segera dikirim ke kejaksaan.”

Dalam keterangan yang diperoleh dari keluarga tersangka, Agus Suardiasa berani melakukan pekerjaan membawa dan mengecerkan BBM jenis Pertalite ke beberapa POM Mini selama ini karena atas dasar perintah manajer SPBU, Pande Darmawiguna. Agus Suardiasa diberikan kode Barcode untuk memudahkan dalam pengambilan BBM di SPBU 54.803.15 Sibang Kaja Denpasar Utara.

Kegiatan yang diduga illegal itu juga di-back-up oleh oknum-oknum aparat keamanan berbaju Polisi, dari tingkat Polsek hingga Polda. Penjualan BBM jenis Pertalite ke POM Mini tersebut diatur oleh Manager SPBU Pande Darmawiguna, termasuk mengamankan gerombolan oknum aparat keamanannya. Oknum-oknum Polda Bali, Polairud Benoa, Polres Badung dan Polsek Abiansemal mendapat jatah upeti bulanan masing-masing sebesar Rp1,5 juta. Dana upeti bulanan itu diberikan ke Polda Bali melalui Unit 1; Polairud Benoa melalui Intel, Agung, dan Dek Bing, Buser; Polres Badung melalu Unit Tipiter; dan Polsek Abiansemal melalui Kanit Buser yang dikenal dengan nama panggilan Ajik Landung dan Kanit Intel bernama panggilan Pak Oka.

Keluarga ketiga korban penyalahgunaan kewenangan oleh jajaran oknum Polairud Polda Bali berharap kepada Divisi Propam Polri agar turun ke lapangan dan memeriksa semua yang terlibat dalam kasus BBM tersebut. Demi keadilan dan penegaan hukum yang benar, semua harus diusut sampai tuntas, terutama karena ada oknum Polsek Abiansemal dan Polres Badung, serta Polda dan Polairud yang terlibat.

“Kami berharap agar aparat juga menangkap serta menyidik semua pihak yang terlibat termasuk Manager SPBU sebagai otak dan bos besar yang diduga berada di balik upaya kriminalisasi dengan menumbalkan anak buahnya sendiri. Saya memohon kepada Kadiv Propam Polri untuk segera turun tangan terkait para pihak di lingkungan Polda Bali yang terlibat dalam kasus ini,” pinta keluarga Agus Sudiarsa, yang tidak ingin namanya dimediakan.

Pada akhir pernyataannya, Wilson Lalengke mendorong Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar proaktif dalam memantau dan membenahi lembaga Polri sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan. “Saya sangat berharap, pihak eksternal Polri, seperti Kompolnas, seharusnya proaktif memantau, mengevaluasi, dan membenahi institusi Polri agar dapat melaksanakan fungsi utamanya dengan baik dan benar. Oknum-oknum anggota Polri yang brengsek dan bermutasi menjadi kriminal berpistol, sebaiknya dipangkas saja. Jangan dipelihara, yang akhirnya jadi virus covid mematikan berwujud manusia berseragam di negara ini,” tegas Presiden Persisma itu. (APL/Red)

Martinus Jaha Bara S.Ap: CEO Portal Sumba Kupas Peran Media Dalam Mengontrol Pemilu 2024!

Suaraindonesia1. Bali - Martinus Jaha Bara,S.Ap, CEO PT PSS, Media Portal Sumba Peran Media Dalam Mengontrol Pemilu di tahun 2024, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Media massa memegang peran krusial dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi dialog politik. 

Pasalnya, Pemilu 2024 yang akan datang, menempatkan media sebagai penjaga demokrasi, memberikan tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat membuat keputusan yang bijak. Artikel ini akan mengulas peran media dalam mengontrol Pemilu 2024.

Penyampaian Informasi yang Akurat

Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Dalam konteks Pemilu, ini mencakup memberikan laporan yang obyektif mengenai kandidat, partai politik, dan isu-isu yang relevan. Media harus menjadi penjaga kebenaran, memeriksa fakta dengan teliti, dan tidak terjebak dalam sensationalisme.

Pendidikan Pemilih, Media memainkan peran penting dalam pendidikan pemilih. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai platform dan visi kandidat, serta implikasi dari kebijakan-kebijakan yang diusulkan. Dengan memberikan informasi yang mudah dicerna dan mendalam, media membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Mengawasi Proses Pemilu, Media juga bertugas mengawasi proses pemilu itu sendiri. Ini melibatkan pemantauan tahapan pemilu, melaporkan potensi pelanggaran atau kecurangan, dan memberikan liputan langsung selama hari pemungutan suara. Dengan mengawasi jalannya pemilu, media membantu memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan.

Mendorong Partisipasi Pemilih, Media memiliki peran dalam mendorong partisipasi pemilih. Kampanye publik, debat kandidat, dan pemberitaan yang menginspirasi dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. 

Dengan menciptakan kesadaran akan pentingnya hak suara, media membantu membangun masyarakat yang terlibat dalam urusan politik.

Menyuarakan Pluralisme, Media juga perlu menjadi wadah bagi beragam pandangan politik. Pluralisme dalam media memberikan ruang untuk diskusi dan pertukaran ide, menciptakan landasan untuk demokrasi yang sehat. 

Melalui pemberitaan yang inklusif, media membantu masyarakat memahami keragaman pandangan yang ada dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang luas.

Dalam Pemilu 2024, media memegang peran sentral dalam mengontrol dan membentuk jalannya demokrasi. Dengan menyampaikan informasi yang akurat, mendidik pemilih, mengawasi proses pemilu, mendorong partisipasi, dan menyuarakan pluralisme, media menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai demokrasi. 

Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara media, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan transparan, adil, dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh,"Tegas Martinus Jaha Bara S.Ap, CEO PT PSS Media Portal Sumba.

Polri: Pengamanan KTT AIS Forum 2023 Berjalan Aman dan Lancar

Suaraindonesia1, Bali - Asops Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca memastikan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 yang digelar di Bali sejauh ini berjalan aman dan lancar. Menurutnya, semua kegiatan pengamanan dan peserta KTT mulai dari kedatangan delegasi sampai ke hotel dan venue sudah sesuai rencana.

"Sampai hari ke tiga operasi kondisi keamanan dan ketertiban masih aman dan baik. Semua kegiatan pengamanan dan peserta KTT itu sudah berlangsung tertib aman dan lancar, mulai dari kedatangan delegasi dari bandara sampai ke hotel dan venue," kata Verdianto di Command Center 91, Bali, Rabu (11/10/2023).

Verdianto mengatakan, Polri dalam pengamanan KTT AIS Forum 2023 menggelar Operasi dengan sandi Tribrata Agung 2023. Perencanaan operasi ini sudah dilakukan selama 2 bulan.

"Kemudian kita rapatkan semua dan kita latihkan, kita gelar dan sekarang pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian," katanya.

Adapun terkait pengamanan, Verdianto selaku Karendalops Operasi Tribrata Agung 2023 menjelaskan dibagi menjadi 4 ring. Ring 1 yang berada di venue pada pengamanan kepala negara atau VVIP menjadi tugas Paspampres dan TNI. Namun, untuk pengamanan VIP atau setingkat menteri akan menjadi tugas Polri.

Kemudian di ring dua ada jalur walrolakir. Personel Polri akan mengamankan sepanjang jalur yang akan dilewati tamu VVIP dan VIP dari bandara ke penginapan maupun venue.

"Di ring 3 dan 4 adalah kawasan utama yaitu Nusa Dua, Kuta, Sanur dan untuk kawasan penyangga di Pelabuhan. Inilah fokus kita untuk mengamankan," katanya.

Dalam Operasi Tribrata Agung, Polri telah menyiapkan Command Center yang bisa memantau semua pergerakan tamu negara. Mulai dari kedatangan di bandara, tempat penginapan, venue dan objek wisata yang kemungkinan dikunjungi delegasi.

"Command Center juga memantau personel kita yang melakukan pengawalan baik di kendaraan roda dua maupun roda empat. Itu bisa kita lihat secara live," katanya.

Lebih lanjut, Verdianto menuturkan, pola pengamanan KTT AIS Forum 2023 sama seperti penyelenggaraan KTT G20 dan KTT ASEAN. Adapun tantangan pengamanan yakni adanya kegiatan tamu negara yang tidak direncanakan.

"Seperti kemarin tamu negara ke objek wisata. Ini kadang kala mempunyai tantangan sendiri namun kita sudah punya antisipasi pada saat perencanaan operasi bagaimana tamu negara akan berkunjung tiba-tiba ke objek wisata. Apa pola pengamanan kita. Karena ini dadakan dan tidak masuk jadwal. Kita sampaikan ke command center bahwa ada kunjungan. Jadi personel kita di objek sudah siap dengan alat komunikasi. Kita kendalikan jadi personel kita sudah siap mengamankan tamu negara," ucapnya.

Verdianto juga menuturkan, pengamanan KTT  AIS Forum 2023 melibatkan pecalang dan warga lokal Bali. Ia sudah mengimbau agar bisa menyambut tamu negara dengan baik.

"Dengan adanya kegiatan ini masyarakat Bali menerima dampak positif sehingga perputaran roda ekonomi bagus," katanya.

Red,Suaraindonesia1

Menkumham Ajak Pelaku Bisnis Sinergi dengan Pemerintah Perangi Perdagangan Orang

Sanur,Suaraindonesia1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak para pelaku bisnis untuk bersinergi bersama pemerintah memerangi perdagangan orang. Hal ini disampaikan Menkumham saat memberikan sambutan pada Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency Sanur, Bali, Kamis (10/08/2023).

"Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang," ujar Yasonna di hadapan para peserta GABF yang merupakan young technopreneurs.

Lebih lanjut Menkumham menyampaikan, banyakmya praktek bisnis yang tidak etis mendorong indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.

"Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum," lanjutnya.

Di akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional. Di sisi lain, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global. Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, di dukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia. 

"Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya," tandas Yasonna.

Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari  timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana  sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota. (Feroza)

Narahubung : 

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 

Hantor Situmorang 08128081440

Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru

Denpasar -  SuaraIdonesia1, Setelah disahkan menjadi Undang-Undang (UU), upaya pemerintah untuk melakukan reformasi hukum pidana nasional belum selesai. Pemerintah perlu mempersiapkan keberlakuan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 ini, utamanya dalam menyamakan persepsi aparat penegak hukum (APH).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut peran APH sangat penting didalam praktik penegakan hukum, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP.

“Penyamaan pandangan dan pemahaman APH menjadi penting artinya, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP dalam praktik penegakan hukum,” kata Yasonna dalam Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Rabu (09/08/2023).

Sosialisasi UU KUHP yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagi APH di seluruh Indonesia ini sangat penting artinya didalam menyikapi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan UU KUHP.

“Tentunya (ini) merupakan kontribusi yang positif, yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa, khususnya akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana,” kata Laoly di The Trans Resort Bali.

Yasonna mengatakan upaya ini bukan tanpa alasan, yaitu agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan UU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Perbedaan pandangan, pendapat, dan pemahaman tidak hanya terjadi kepada APH. Jauh sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan ini bahkan sudah dimulai, yaitu antara pihak yang mendukung dengan pihak yang menentang disahkannya UU KUHP. Perbedaan ini antara lain meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), pidana mati, dan tindak pidana khusus.

“Perjalanan pembentukan UU KUHP tidak selalu berjalan lancar. Pro dan kontra diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi internasional,” kata Yasonna.

Sebelum dilakukan sosialisasi ini, Kemenkumham telah sukses menyelenggarakan diskusi dan dialog publik pada tahun 2021 dan 2022 untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum pidana nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan diselenggarakannya Kumham Goes to Campus dan dilanjutkan dengan Seminar Nasional 

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Ia menyebut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah produk hukum yang sangat kompleks karena mengandung karakteristik pembaharuan, cita hukum, nilai, asas, dan semangat yang pada banyak hal berbeda dengan KUHP warisan kolonial.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Hukum dan HAM atas keteguhannya, kesabarannya, serta dinamika yang luar biasa ketika proses pembentukan UU (KUHP ini). Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diharapkan menjadi pondasi bangunan sistem hukum pidana nasional di Indonesia," ucap Koster.

Sebelumnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Asep Mulyana menyampaikan UU KUHP merupakan kulminasi dari perjuangan keras masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya.

"Pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh APH dapat memahami, mengimplementasikan, serta menyebarluaskan materi muatan UU KUHP sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP. Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 ini," ucap Asep.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Kemenkumham, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, advokat, hakim, Organisasi Bantu Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Kemenkumham, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, advokat, hakim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi, baik secara luring maupun daring.

Narahubung

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Hantor Situmorang

08128081440

Majelis Hidayatul Ahyar Al-Qodiri PPWI Jembrana Lakukan Wisata Religi ke Jawa Timur

Jembrana – Suaraindonesia1, Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Jembrana Ahmad Muhtarom memberangkatkan rombongan Bidang Keagamaan Majelis PPWI Hidayatul Ahyar Al-Qodiri PPWI untuk melakukan perjalanan wisata religi berziarah ke makam para wali dan mengikuti Manaqib Akbar Syeh Abdul Kodir Jailani di Ponpes Al-Qodiri Jember, Jawa Timur, Kamis (13/7/2023) lalu. Rombongan Wisata religi tersebut terdiri dari pengurus dan anggota di dua kecamatan yaitu Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali.

Salah satu program DPC PPWI Jembrana melalui bidang keagamaan dan sosial adalah membentuk dan mengembangkan Majelis Hidayatul Ahyar Al-Qodiri PPWI. Bentuk kegiatan Majelis ini antara lain melakukan Wisata Religi, seperti yang dilakukan baru-baru ini ke Jawa Timur.

Ketua DPC PPWI Jembrana menjelaskan bahwa PPWI dalam tugasnya bukan hanya sebagai sosial kontrol pemerintah atau hubungan sinergitas, atau hanya sebagai wartawan (citizen journalist warga) saja, tetapi juga bagaimana mengisi Kemerdekaan Bangsa Indonesia melalui Organisasi Sosial PPWI dengan mengembangkan Progam Bidang Keagamaan dan Kehidupan Sosial di masyarakat. “Sehingga hari ini DPC PPWI Kabupaten Jembrana melaksanakan progam bidang keagamaan yang telah dicanangkan yaitu Wisata Religi ke Jatim,” jelas Ahmad Muhtarom.

Adapun rute perjalanan Wisata Religi ke Jawa Timur tersebut sebagai berikut:

1. Rute pertama berziarah ke makam Almarhum KH. Abdul Kadir Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara.

2. Rute kedua berziarah ke makam Almarhum KH. Muhammad Imron Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya.

3. Rute ketiga berziarah ke makam Syeh Datuk Maulana Malik Ibrahim, Banyuwangi.

4. Rute keempat berziarah ke makam Almarhum KHR. As’ad Syamsul Arifin sebagai Pahlawan Nasional, Sukorejo-Situbondo Jatim.

5. Rute kelima menuju ke Ponpes Al-Qodiri mengikuti Manaqib Akbar Syeh Abdul Qodir Jailani Jum’at Legi di Kabupaten Jember Jatim.

“Wisata Religi tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para ulama karena peran ulama sebagai pewaris Nabi. Adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga karena peran perjuangan para ulama dalam Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sudah sangat jelas dalam perjuangan ulama terkait Kemerdekaan Republik Indonesia melawan penjajahan dan perjuangan, serta dalam pendidikan agama dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pondok pesantren, dengan demikian tanpa ada ulama dalam perjuangannya, maka tidak ada kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Ketua DPC PPWI Jembrana Ahmad Muhtarom.

Ketua DPC PPWI Jembrana Ahmad Muhtarom menuturkan bahwa dalam perjalanan Wisata Religi tersebut ia juga mengikuti Manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al-Qodiri Jember di bawah asuhan KH. Ahmad Muzakki Syah. “Dalam Manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani yang saya ikuti tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh Subhanahu Wata’alah melalui Dzikir Manaqib Syeh Abdul Qodir Jaelani untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wata’allah serta menambah wawasan ilmu pengetahuan agama,” tutur Ahmad Muhtarom.

Ahmad Muhtarom menjelaskan bahwa perjalanan rombongan Majelis PPWI Hidayatul Ahyar dalam Wisata Religi tersebut akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali tepatnya pada malam Jum’at Legi ke Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember. “Rombongan Wisata Religi ini tidak dipungut biaya alias gratis dan insyaAllah tiga bulan yang akan datang kita akan melakukan wisata religi lagi,” jelas Ahmad Muhtarom.

Salah satu dari rombongan wisata religi yang merupakan pengasuh Ponpes Al-Khoirot Ustad Fathul Bari mengapresiasi atas progam DPC PPWI Jembrana yang sudah dijalankan yang penuh inovasi. “Saya mengakui tentang perjuangannya untuk umat, memang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan PPWI jaya selalu dan sukses,” ucap Ustad Fathul Bari.

Ustad Fathul Bari menjelaskan bahwa di dalam Wisata Religi berziarah ke makam para wali dan mengikuti Manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani tersebut ada keutamaan dan banyak hal yang didapat yang terkandung didalamnya. Di antaranya sebagai berikut:

1. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wata’ala.

2. Mendapat Barokah dan Karomah para wali.

3. Mendapat syafa’at Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

4. Mendapat ridho Alloh Subhanahu Wata’ala.

Itulah keutamaan berziarah ke makam para wali dan mengikuti dzikir manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani. “Saya berharap kepada anggota Majelis untuk istiqomah mengikuti Wisata Religi yang dilaksanakan DPC PPWI Jembrana ini sekaligus mengikuti dzikir manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al-Qodiri Jember, karena banyak keutamaannya,” harap Ustad Fathul Bari.

Hal senada juga disampaikan Ustad Jaenal Abidin selaku Sekretaris Majelis Ta’lim PPWI Hidayatul Ahyar A-Qodiri, perjalanan Wisata Religi tersebut sudah menjadi progam inovasi unggulan Ketua DPC PPWI Jembrana. Menurutnya hal tersebut bagian progam yang digagas. Bagian progam DPC PPWI Bidang Keagamaan di Majelis Hidayatul Ahyar Al-Qodiri ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan beras dan uang kepada anggota Majelis yang meninggal dunia.

2. Membesuk dan memberi bantuan uang kepada anggota Majelis yang mengalami sakit dan mendoakan melalui dzikir manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani agar penyakit yang diderita cepat sembuh dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wata’ala.

3. Wisata Religi.

Demikian uraian singkat yang diprogamkan Ketua DPC PPWI Jembrana yang disampaikan Sekretaris Majelis Ta’lim Hidayatul Ahyar Al-Qodiri Ustad Jaenal Abidin yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A) Salemadeg Tabanan Bali. Ustad Jaenal Abidin menambahkan bahwa Majelis Ta’lim PPWI Hidayatul Ahyar Al-Qodiri tersebut yang dipimpin oleh Ketua DPC PPWI Jembrana Ahmad Muhtarom sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan dunia dan akhirat.

“Semoga apa yang telah dilakukan Majelis ini bisa membawa perubahan bagi anggota Majelis dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (AM/Red)

Kop Surat PWI Jembrana Beralamat di Kompleks Kantor Bupati, Wilson Lalengke: Segera Investigasi! Kuat Dugaan Terindikasi KKN

Jembrana - Suaraindonesia1, Terkait beredarnya surat undangan pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jembrana dengan kop surat beralamat di Kompleks Pemkab ke sejumlah pejabat dan lembaga di lingkungan Kabupaten Jembrana, hal tersebut dikomentari dan dikecam berbagai pihak. Salah satu Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang getol membela masyarakat terzolimi bersuara keras tentang surat undangan tersebut.

"Kantor Bupati Jembrana itu adalah fasilitas resmi pemerintah yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia karena pembangunannya dibiayai dari uang rakyat secara bersama-sama. Jadi, tidak selayaknya Kantor Bupati dijadikan tempat be'ol alias buang hajat bagi organisasi non pemerintah manapun juga. Termasuk organisasi wartawan yang mengklaim dirinya lebih paham dunia pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, tidak boleh mereka berkantor di lingkungan Perkantoran Pemerintah seperti yang terjadi di Jembrana itu," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Rabu, 12 Juli 2023.

Sebagaimana diketahui, surat undangan PWI ke berbagai instansi tersebut menggunakan kop surat organisasi PWI, dengan alamat kantor di Jalan Surapati No. 1 Kompleks Civic Center, Pecangakan, Jembrana, Bali, yang tidak lain adalah alamat Kantor Bupati Jembrana. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan masyarakat, mengapa Kantor Pemerintah bisa 'disewakan' kepada lembaga swasta seperti PWI.

Sehubungan dengan kerancuan tersebut, Wilson Lalengke selaku Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mendesak Pemerintah Kabupaten Jembrana agar menjaga marwah lembaganya dengan tidak membiarkan kantor pemerintahannya menjadi kompleks perkantoran swasta karena ditempati oleh lembaga swasta seperti PWI. "Jika surat berkop organisasi swasta yang menggunakan alamat kantor Bupati Jembrana itu benar adanya maka saya berharap agar diadakan penelusuran dan investigasi serius atas kasus memalukan itu. Siapa dalangnya, apa motifnya dan tujuannya apa. Bisa jadi ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melatar-belakangi kejadian ini yaa," sentil wartawan senior yang amat kritis dalam menyikapi setiap fenomena janggal yang terjadi di masyarakat itu.

Hal yang senada juga disampaikan Ketua DPC PPWI Kabupaten Jembrana Ahmad Muhtarom mengatakan bahwa dari segi persyaratan pendirian sebuah organisasi, baik organisasi sosial, entitas bisnis, organisasi masyarakat, maupun bentuk organisasi lainnya di luar pemerintahan, dapat diduga bahwa PWI Jembrana belum memenuhi syarat karena tidak punya alamat kantor sendiri. "Sesuai SOP di Kesbangpol sebuah organisasi harus memiliki Kantor Sekretariat dan telah diverifikasi faktual di lapangan oleh para pihak terkait. Apabila tidak terpenuhi maka pendaftaran organisasi tersebut tidak atau belum dapat diterima," jelas Ketua DPC PPWI Jembrana, Ahmad Muhtarom, Rabu, 12 Juli 2023.

Ketika dikonfirmasi ke Kaban Kesbangpol Kabupaten Jembrana terkait keberadaan organisasi PWI, yang berdasarkan surat undangan yang beredar, beralamat kantor di Kompleks Kantor Bupati Jembrana, Kaban Kesbangpol Jembrana, I Ketut Eko Susila Artha Permana mengatakan melalui WhatShApp bahwa PWI belum memasukan permohonan pendaftaran dan verifikasi organisasi ke Kesbangpol Jembrana. "Tidak ada permohonan pendaftaran (organisasi PWI - red). Tidak ada verifikasi Bang," jelas Plt Kaban Kesbangpol yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana kepada media ini, Rabu, 12 Juli 2023. (AM/Red)

Pasca Deklarasi Galunggung, Prabowo Didaulat sebagai Bapak Budaya Indonesia oleh Budayawan Bali

Denpasar - Suaraindonesia1, Menyusul Deklarasi Galunggung yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Bapak Budaya Indonesia oleh para budayawan Sunda, Jawa Barat, puluhan budayawan Balipun turut mendaulat Prabowo menjadi Bapak Budaya Indonesia. Acara Deklarasi yang berisi pernyataan sikap para budayawan Bali itu dilaksanakan di Pure, Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu, 20 Mei 2023 kemarin.

Kegiatan deklarasi Prabowo Subianto sebagai Bapak Budaya Indonesia itu dirangkaikan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei yang dilakukan untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Pada deklarasi di Pure tersebut, para budayawan Bali juga mengikuti jejak rekan sejawat mereka, para budayawan Sunda, mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang.

Hadir pada acara deklarasi Budayawan Bali ini antara lain Made Kasta, S.Sos; Wakil Bupati Klungkung, Ir. Ida Cokorda Gd Raka Pemayun; Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi, I Gusti Agung Nyoman Weda, dan lain-lain. Para budayawan tersebut, di bawah koordinator RM Gatra Beny Hartono sebagai Ketua Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih, merupakan para sukarelawan Prawiro Indonesia Provinsi Bali.

Beberapa alasan yang disampaikan para budayawan dalam mengusung Probowo Subianto sebagai Bapak Budaya Indonesia antara lain karena Prabowo telah berhasil membawa harum salah satu budaya tradisional Indonesia yakni Pencak Silat sebagai Budaya Bangsa Indonesia ke kancah internasional. Bahkan, atas upaya Prabowo Subianto, kini Pencak Silat dijadikan Warisan Dunia Tak Benda yang tercatat di Badan Dunia UNESCO.

  

Sementara itu, ada beragam alasan para budayawan Sunda dan Bali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode mendatang, antara lain sebagaimana disampaikan RM Gatra Beny Hartono berikut ini.

Pertama, Prabowo dipandang sebagai pemimpin yang dewasa dalam berpolitik, yang memerintahkan dengan tegas kepada konstituennya agar tidak menjelek-jelekan kompetitornya dalam ajang pilpres di masa lalu. Prabowo juga dinilai sebagai pemimpin pemersatu bangsa yang siap bekerja dengan semua elit politik elemen bangsa di negeri ini.

Kedua, Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang ulet dan tidak kenal menyerah. Dia tercatat sudah 4 kali mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Walaupun ia gagal, tetapi semangatnya untuk terus berupaya menjadi pemimpin nomor 1 di negara ini tetap tinggi, dia masih mau maju demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pribadi yang sudah mapan secara finansial, sosial, dan nama besar, Prabowo dipercaya hanya ingin mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara dalam pencalonan dirinya sebagai kandidat Presiden RI mendatang.

Para budayawan juga berpendapat bahwa Prabowo Subianto adalah negarawan yang cinta tanah air, yang jiwa nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi. Ia juga pemimpin yang berani namun selalu mengedepankan keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya, Prabowo juga memiliki segudang prestasi, yang menjadikan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia sebagai kekuatan yang disegani dunia. Ia juga berhasil mengikis perilaku koruptif di lembaga atau institusi yang dipimpinnya, yakni Kementerian Pertahanan RI.

Dalam pandangan para budayawan di kedua provinsi ini (Jawa Barat dan Bali – red). Prabowo Subianto dinilai sebagai orang yang paling tepat, yang mampu melanjutkan program pembangunan sebagaimana yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan ke masa depan.

Selain mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan negerinya, Prabowo Subianto juga memiliki jaringan di tingkat internasional yang amat mumpuni. Kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa asing dan kepiawaiannya meyakinkan para petinggi dunia menjadi salah satu alasan bagi para budayawan mendorong agar Prabowo Subianto dapat diberikan kepercayaan untuk menjadi RI-1.

Terakhir, namun paling mendasar menurut para deklarator, Prabowo Subianto merupakan pemimpin partai besar yang menjadi pengambil kebijakan tertinggi di partainya. Hal ini memungkinkan Prabowo untuk memutuskan segala sesuatunya tanpa intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, pengambilan keputusan demi kepentingan bangsa dan negara akan menjadi lebih mudah karena tidak harus tergantung atau perlu menunggu arahan dan atau petunjuk serta persetujuan dari pihak tertentu. (TIM/Red)

Kabidhumas Polda Bali Terima Kunjungan Audiensi Ketum PPWI

Denpasar,Suaraindonesia1. Kepolisian Daerah Provinsi Bali menerima kunjungan audiensi Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, di ruang Bidhumas Polda Bali, Denpasar, Selasa, 2 Mei 2023. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.00 wita itu dikemas dalam bentuk acara Ngopi Bareng Jurnalis dengan narasumber Kabidhumas Polda Bali, Satake Bayu, dan Ketum PPWI, Wilson Lalengke.

Pertemuan audiensi ini berlangsung hangat disertai diskusi terkait berbagai hal menyangkut kegiatan jurnalistik dan perkembangan pers di Bali. Hadir dalam acara tersebut, Kabid Humas Polda Bali, KBP Stefanus Satake Bayu Setianto, didampingi Kasubdit Penmas, AKBP Ketut Eka Jaya, dan beberapa staf bidang humas.

Sementara itu, dari pihak media, selain Wilson Lalengke, terlihat juga rekan-rekan wartawan dari sejumlah media dan daerah di Provinsi Bali. Hadir antara lain, wartawan Nasional Xpose dari Gianyar, Kang Chandra, dan jurnalis media Aneka Fakta perwakilan Bali, Netty Herawati.

"Kami bangga dan senang atas kehadiran seorang tokoh media yang banyak dikenal saat ini, Bang Wilson Lalengke, kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau," ucap Satake Bayu mengawali sambutannya dalam pertemuan tersebut.

Perwira Polri penyandang melati tiga itu menambahkan bahwa selama ini kerjasama antara Kepolisian Daerah Bali dengan media-media di Bali sudah berjalan dengan sangat baik. "Kami juga turut bangga dan senang serta apresiasi bahwa Polda Bali sangat menjaga dan memperkuat sinergi dengan para awak media. Kita memang perlu bermitra dengan media untuk memberitakan informasi-informasi penting dan positif serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," lanjutnya. 

Merespon pernyataan Kabidhumas Satake Bayu, di hadapan para awak media, Wilson Lalengke juga mengapresiasi Polda Bali atas penerimaan audiensi yang berjalan dengan baik dan lancar. Momentum seperti ini akan meningkatkan saling pemahaman antara para anggota polisi di Kepolisian Daerah Provinsi Bali dengan kawan-kawan pekerja media.

"Saya ucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari Kabid Humas Polda Bali, Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi yang pertama ini bisa berlanjut, agar dapat bersinergi lebih baik lagi kedepannya, terutama bagaimana kita meningkatkan SDM, baik itu di Polda sendiri, maupun SDM kita di masyarakat," ujar Wilson Lalengke.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu memaparkan tentang hubungan kerjasama yang baik antara kalangan media, khususnya yang tergabung di PPWI, dengan Mabes Polri. Sebagaimana diketahui bahwa sejak 2013 lalu, Divisi Humas Polri telah berkolaborasi dengan PPWI dalam mengembangkan dan meningkatkan SDM Polri melalui pelatihan-pelatihan jurnalistik bagi anggota Polri.

"Sekadar flashback terkait hubungan PPWI dengan Polri, sejak Irjenpol Ronny Sompie sebagai Kadivhumas Polri, kita bekerjasama memberikan pelatihan jurnalistik bagi anggota Polri di berbagai Polda di Indonesia. Kita latih para polisi kita, baik pengemban fungsi humas maupun fungsi pulbaket di lapangan, dalam bidang jurnalistik. Dalam konteks inilah anggota polisi menjadi pewarta warga, melaksanakan fungsi-fungsi jurnalisme tanpa harus menjadi wartawan profesional seperti rekan-rekan wartawan lain di luar sana," jelas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University itu.

Hasilnya, kata Wilson Lalengke, sejak saat itu para staf humas, dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek dan Bhabinkantibmas, dapat membuat dan mempublikasikan berita terkait kegiatan internal Polri dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. "Dampak dari adanya pelatihan yang cukup masif kita lakukan, mulai saat itu secara bertahap kemampuan para polisi kita, khususnya di humas-humas, dalam menulis berita terus meningkat. Mereka sudah mampu membuat release berita, baik tentang kegiatan pimpinan dan anggota Polri maupun peristiwa yang mereka tangani, dengan baik sesuai dengan platform jurnalistik," bebernya menambahkan.

Di sisi lain, kata Wilson Lalengke, kualitas SDM pekerja media di Polri dan kalangan wartawan di Bali perlu terus-menerus ditingkatkan melalui pelatihan dan praktek lapangan. Sebab jika tidak, pengetahuan dan ketrampilan mewarta para jurnalis akan ketinggalan zaman di era teknologi informasi yang terus berkembang maju.

"Saat ini, banyak penulis yang mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligent. Seseorang bisa dengan mudah dan cepat menulis artikel dan berita melalui pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh teknologi artificial intelligent. Jika SDM humas dan wartawan kita tidak di-upgrade, jelas kualitas dan kinerja pekerja media kita akan tertinggal jauh," paparnya.

Untuk itu, tokoh pers nasional itu menyarankan agar diprogramkan kegiatan pelatihan-pelatihan bersama para jurnalis dan pengemban fungsi humas di Polri. "Dalam tahun 2023 ini PPWI menyiapkan program kunjungan studi bagi wartawan pariwisata ke Provinsi Nagano, Jepang. Kita dapat mengikutsertakan kawan-kawan media, termasuk dari kalangan pengemban fungsi pemberitaan di Polri pada kegiatan ini," kata Wilson Lalengke menutup penjelasannya.

Acara Ngopi Bareng Jurnalis Polda Bali dengan kalangan media itu selanjutnya ditutup dengan makan siang bersama di sebuah restoran di Bilangan Renon, Denpasar, Bali. (TIM/Red)