PERUNDINGAN QATAR-PAKISTAN MASUKI TAHAP PENENTU.

Jakarta - Suaraindonesia1, Upaya diplomatik Qatar dan Pakistan memasuki babak penting setelah kedua pihak menyepakati peta jalan menuju perjanjian final dalam waktu 60 hari.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah tercapainya pemahaman awal pekan lalu. Kedua negara membentuk Komite Tingkat Tinggi untuk menyusun kerangka penyelesaian berbagai isu strategis, sementara pembahasan teknis terus berjalan guna memastikan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan.

Perundingan ini mendapat perhatian internasional karena berkaitan dengan stabilitas Timur Tengah, terutama keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz dan keberlangsungan gencatan senjata di Lebanon.

Seorang diplomat Amerika Serikat menyebut pembahasan saat ini berfokus pada penyelarasan sikap terkait pembukaan kembali Selat Hormuz serta penguatan sistem pemantauan agar gencatan senjata di Lebanon tetap berjalan.

Selat Hormuz memiliki peran penting bagi ekonomi global karena menjadi jalur utama perdagangan energi dunia. Gangguan keamanan di kawasan itu berpotensi memengaruhi harga minyak, rantai pasok, dan stabilitas ekonomi internasional.

Untuk mengurangi risiko konflik, para mediator mendorong pembentukan jalur komunikasi langsung antaraktor kawasan guna mencegah kesalahpahaman dan menjaga keamanan pelayaran komersial.

Selain isu maritim, stabilitas Lebanon juga menjadi perhatian utama. Para pihak berupaya memperkuat mekanisme komunikasi dan pengawasan agar konflik tidak kembali meningkat.

Kesepakatan roadmap 60 hari menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih terbuka. Namun, keberhasilan akhir tetap bergantung pada kemampuan para pihak menerjemahkan kesepakatan politik menjadi langkah nyata di lapangan.

Dua bulan ke depan akan menjadi ujian penting bagi diplomasi kawasan. Hasil perundingan ini akan menjadi indikator arah stabilitas Timur Tengah sekaligus memengaruhi kepastian perdagangan dan energi global.

Parade Militer Kelompok Separatis Azawad di Aljazair Picu Ketegangan Baru dan Sorotan Internasional

Aljazair — Suaraindonesia1, Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial baru-baru ini memperlihatkan parade militer prajurit dari Front Pembebasan Azawad (Front de Libération de l’Azawad – FLA) di wilayah Bordj Badji Mokhtar, Aljazair bagian selatan. Berdasarkan laporan dari La Revue d’Afrique, parade publik yang menampilkan konvoi kendaraan taktis dan pengibaran bendera kelompok tersebut secara resmi mengonfirmasi keberadaan basis militer mereka di dalam wilayah kedaulatan Aljazair.

Bordj Badji Mokhtar merupakan kota sekaligus provinsi Aljazair yang terletak tepat di perbatasan sensitif dengan Mali bagian utara. Wilayah perbatasan ini secara historis memang kerap menjadi jalur lintas batas dan tempat perlindungan bagi berbagai kelompok bersenjata yang bergerak di antara kedua negara.

Parade terbuka ini memicu spekulasi geopolitik yang tajam. Menurut analisis La Revue d’Afrique, kemunculan ALF secara terang-terangan di ruang publik menjadi bukti adanya bentuk pembiaran serta dukungan terselubung dari Pemerintah Aljazair terhadap gerakan separatisme tersebut. Momentum ini dinilai kontradiktif, mengingat Aljazair baru-baru ini menyatakan secara terbuka untuk melepas dukungannya terhadap ide dan perjuangan kemerdekaan Sahara (Republik Demokratik Arab Sahrawi – SADR).

Gerakan FLA sendiri dibentuk pada akhir tahun 2024 sebagai wadah yang menyatukan beberapa koalisi separatis Tuareg. Kelompok ini belakangan gencar mengintensifkan serangan ofensif mereka terhadap militer Mali dan pasukan pembantu dari Rusia, bahkan sempat mengklaim keberhasilan merebut beberapa kota strategis seperti Kidal. Akibat aktivitas lintas batas ini, hubungan diplomatik antara Aljazair dan Bamako (Mali) berada dalam titik terendah, terutama setelah junta militer Mali secara sepihak memutus perjanjian damai yang sebelumnya diinisiasi melalui Proses Algiers.

*Persisma: Jaga Stabilitas dan Hindari Opini Menyesatkan*

Dinamika keamanan di wilayah Afrika Utara dan Sahara ini memantik perhatian serius dari komunitas internasional di Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangan kritis serta harapannya agar pergolakan di wilayah perbatasan Aljazair tidak berimbas negatif pada proses perdamaian di kawasan sekitarnya.

"Kami mengamati dengan cermat perkembangan situasi keamanan di Afrika Utara. Kami sangat berharap agar resolusi konflik dan proses penyelesaian masalah di wilayah Sahara Maroko yang saat ini sudah berjalan ke arah positif, tidak terganggu oleh pergerakan-pergerakan militer atau manuver politik yang dapat memprovokasi keadaan," ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Senin, 01 Juni 2026.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga memperingatkan bahaya dari propaganda digital yang sengaja memanfaatkan ketidakstabilan regional untuk membentuk opini keliru di mata dunia. Oleh karena itu, kata Wilson Lalengke, semua pihak harus menahan diri agar tidak menciptakan opini yang menyesatkan (misguided opinions) di tengah masyarakat regional maupun internasional.

“Penyelesaian masalah secara damai, bermartabat, dan menghormati kedaulatan wilayah murni harus menjadi komitmen bersama. Hal ini sangat krusial demi memastikan kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat luas, baik bagi warga di Sahara Maroko, maupun bagi kelangsungan hubungan baik antara bangsa Maroko dan bangsa Aljazair sendiri," tegas tokoh pers terkemuka di Indonesia tersebut.

Melalui komitmen perdamaian yang kokoh, Persisma berharap wilayah Sahara dapat terbebas dari ancaman geopolitik kelompok separatis, sehingga stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Afrika Utara dapat terjaga demi kemakmuran bersama. (TIM/Red)

Refleksi Kemanusiaan Idul Adha: King Mohammed VI Berikan Pengampunan Kerajaan bagi Suporter Sepak Bola Senegal

Rabat – Suaraindonesia1, Menjelang momentum suci perayaan Hari Raya Idul Adha, Kerajaan Maroko kembali menunjukkan diplomasi kemanusiaan yang menyentuh hati di panggung Afrika. Yang Mulia King Mohammed VI secara resmi memutuskan untuk memberikan Pengampunan Kerajaan (Royal Pardon) atas dasar kemanusiaan kepada sejumlah suporter sepak bola asal Senegal.

Berdasarkan rilis resmi dari Istana Kerajaan (Royal Office) pada Sabtu, 23 Mei 2026, para suporter Senegal yang menerima pengampunan tersebut sebelumnya telah divonis bersalah atas beberapa pelanggaran hukum yang mereka lakukan selama berlangsungnya kompetisi akbar Piala Afrika (Africa Cup of Nations). Turnamen bergengsi se-Asean Afrika tersebut diselenggarakan di Maroko mulai tanggal 21 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026 lalu.

Melalui keputusan luhur ini, King Mohammed VI kembali membuktikan betapa dalamnya akar persahabatan, persaudaraan historis, serta kerja sama strategis yang mengikat kuat Kerajaan Maroko dengan Republik Senegal. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai utama identitas bangsa Maroko, yang menjunjung tinggi sifat pemaaf, kemurahan hati, kebajikan, serta semangat toleransi yang tinggi antar-bangsa.

Bersamaan dengan pemberian ampunan di momen Idul Adha Al Moubarak ini, King Mohammed VI juga menyampaikan ucapan selamat dan doa tulus kepada saudaranya, Yang Mulia Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye, beserta jajaran otoritas dan seluruh rakyat Senegal.

*Keadilan Restoratif dan Sifat Bijaksana Pemimpin Dunia*

Kebijakan humanis dari Raja Maroko ini mendapat apresiasi mendalam dari tanah air. Wilson Lalengke selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), memberikan catatan penting mengenai signifikansi tindakan sang Raja dari sudut pandang hukum dan sosiologi global. Menurutnya, keputusan King Mohammed VI untuk memberikan pengampunan bagi para suporter Senegal ini adalah contoh konkret dari penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di tingkat tertinggi pemerintahan.

“Raja tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi sebagai seorang bapak bangsa yang mengedepankan kebijaksanaan, toleransi, dan kemanusiaan di atas kekakuan hukum formal," ungkap Wilson Lalengke di Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menyoroti bagaimana insiden pelanggaran dalam sepak bola sering kali dipicu oleh euforia sesaat di lapangan. Pemberian ampunan ini dinilai menjadi ruang koreksi diri yang luar biasa bagi para suporter terkait.

"Persisma melihat bahwa langkah diplomasi kultural ini mempertegas posisi Maroko sebagai episentrum perdamaian dan stabilitas di Afrika. Nilai pemaaf dan kemurahan hati yang ditunjukkan jelang Idul Adha ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh dunia, bahwa olahraga dan diplomasi harus menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Langkah luhur ini selayaknya menjadi inspirasi bagi para pemimpin dunia lainnya dalam menyelesaikan konflik dan riak-riak sosial demi menjaga persaudaraan antar-bangsa yang abadi," pungkas tokoh pers nasional tersebut. (PERSISMA/Red)

Putin Berpotensi Bertemu Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei Tahun Ini

Teheran – Suaraindonesia1, Presiden Rusia Vladimir Putin berpeluang menggelar pertemuan langsung pertama dengan pemimpin baru Iran Mojtaba Khamenei pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali, yang menyebut pertemuan itu kemungkinan berlangsung dalam agenda Caspian Summit di Tehran (13/3).

Menurut Jalali, tanggal penyelenggaraan KTT negara-negara kawasan Laut Kaspia tersebut sudah ditetapkan dan dijadwalkan berlangsung tahun ini.

“Jika KTT itu terlaksana, seperti biasanya para pemimpin negara akan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela acara,” ujarnya.

Pertemuan ini berpotensi menjadi kontak tatap muka pertama antara Putin dan Mojtaba Khamenei sejak perubahan kepemimpinan di Iran, sekaligus menandai penguatan hubungan strategis antara Moskow dan Teheran di tengah dinamika geopolitik global.

Belgia Tegaskan Dukungan terhadap Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Rabat – Suaraindonesia1, Kerajaan Belgia kembali menegaskan dukungannya yang tetap dan konsisten terhadap Inisiatif Otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko, yang dianggap sebagai dasar paling layak, serius, kredibel, dan realistis untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan saling diterima atas sengketa regional Sahara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, pada Senin, 02 Maret 2026. Prévot menegaskan bahwa posisi Belgia ini sejalan dengan Deklarasi Bersama yang ditandatangani di Brussels pada 23 Oktober 2025, dan mencerminkan pengakuan atas pentingnya isu Sahara bagi eksistensi dan kesatuan nasional Kerajaan Maroko.

Dalam pernyataannya, Prévot menekankan bahwa Belgia akan bertindak sesuai dengan posisi tersebut, baik di tingkat diplomatik maupun ekonomi. Ia menyatakan bahwa posisi Belgia sejalan dengan hukum internasional, dan akan diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, termasuk kunjungan resmi Duta Besar Belgia di Rabat ke wilayah Sahara dalam waktu dekat.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan mendukung berbagai inisiatif ekonomi, seperti kunjungan perusahaan Belgia dan penyelenggaraan pameran dagang oleh tiga badan regional. Belgia juga menegaskan bahwa Konsulat Jenderal Belgia di Rabat memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Kerajaan Maroko, termasuk Sahara, tanpa adanya pembatasan regional.

Kunjungan Prévot mencerminkan momentum positif dalam hubungan bilateral Maroko–Belgia, yang ditandai oleh dialog politik yang rutin dan keinginan bersama untuk memperdalam kemitraan strategis berdasarkan saling menghormati dan kesamaan pandangan dalam isu-isu penting.

Langkah Belgia ini memperkuat posisi Maroko di panggung internasional, sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan sah adalah solusi yang semakin diterima oleh komunitas global. Dukungan ini juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara kedua negara.

Menanggapi perkembangan ini, Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyampaikan dukungan penuh terhadap pertemuan dan komitmen Belgia tersebut. “Kami menyambut baik langkah Belgia yang mendukung otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko. Ini adalah bentuk keberanian diplomatik yang berpihak pada stabilitas dan keadilan regional. Persisma mendukung penuh kerja sama ekonomi dan diplomatik yang akan memperkuat perdamaian dan pembangunan di kawasan Sahara,” ujar Wilson Lalengke, Selasa, 03 Maret 2026 dari Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan seperti ini harus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menyikapi konflik regional: mengedepankan solusi politik yang realistis dan menghormati kedaulatan negara. Secara filosofis, dukungan terhadap otonomi di bawah kedaulatan sah mencerminkan prinsip-prinsip penting.

Dukungan Belgia terhadap otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko adalah langkah penting menuju penyelesaian damai dan berkelanjutan atas sengketa regional. Komitmen diplomatik dan ekonomi yang menyertainya menunjukkan keseriusan Belgia dalam memperkuat stabilitas dan pembangunan kawasan.

Komentar Wilson Lalengke sebagai Presiden Persisma menegaskan bahwa dukungan internasional terhadap solusi realistis seperti ini adalah bentuk solidaritas global yang patut diapresiasi. Dengan pendekatan yang berlandaskan keadilan, kedaulatan, dan kerja sama, dunia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih damai dan bermartabat. (PERSISMA/Red)

Berpidato di PBB, Wilson Lalengke Serukan Aksi Segera untuk Akhiri Krisis Kemanusiaan di Kamp Pengungsi Tindouf

New York — Suaraindonesia1, Aktivis hak asasi manusia dan jurnalis Indonesia, Wilson Lalengke, menyampaikan pidato yang menyentuh hati di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu, 08 Oktober 2025. Dalam pidatonya, dia mendesak masyarakat internasional untuk segera melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kamp-kamp pengungsi Tindouf di wilayah Aljazair.

Berbicara di hadapan Komite Keempat Majelis Umum PBB, yang secara resmi dikenal sebagai Komite Khusus Politik dan Dekolonisasi, Wilson Lalengke menyoroti penderitaan rakyat Sahrawi, yang telah lama menderita di bawah kendali Front Polisario. Pidatonya berfokus pada laporan eksekusi di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan sistemik di dalam kamp-kamp tersebut.

“Keheningan suara masyarakat international yang menyelimuti penderitaan masyarakat Sahrawi harus diakhiri,” tegas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, dan menambahkan, “Kita harus memastikan perlindungan mereka yang tidak berdaya.”

Mewakili organisasi jurnalis warga Indonesia (Persatuan Pewarta Warga Indonesia - PPWI), Wilson Lalengke mengajukan petisi resmi yang menyerukan tiga hal, yakni investigasi independen yang dipimpin PBB, memproses hukum semua pelaku yang terlibat, dan perlindungan bagi pengungsi yang tidak berdaya. Lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University (Inggris) itu menggugat kepedulian komunitas international dengan sebuah pernyataan keras: "Diam berarti terlibat membiarkan tragedi kemanusiaan itu terjadi!" 

Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas persoalan geopilitik Sahara Maroko yang belum terselesaikan dan dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Wilson Lalengke menekankan bahwa masyarakat Sahrawi, penduduk asli Sahara Maroko, telah mengalami pengungsian dan pengabaian selama puluhan tahun, diperburuk oleh kebuntuan politik dan terbatasnya akses pengawasan internasional.

Sidang komite, yang diadakan di Ruang Konferensi 4 di Markas Besar PBB, dihadiri oleh para diplomat, perwakilan masyarakat sipil, dan pengamat media. Pidato Wilson Lalengke merupakan salah satu dari sejumlah petisioner yang diajukan selama tiga hari, masing-masing dibatasi hingga tiga menit dan didukung oleh layanan penerjemahan langsung.

Mengakhiri pidatonya, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa hukum international harus diterapkan dimanapun, termasuk di tempat paling terpencil di gurun Sahara. "Populasi pengungsi di Kamp Tindoef berhak atas keadilan, martabat dan harga diri, serta bebas dari rasa takut," tegas Ketua Umum PPWI itu menutup pidatonya. (TIM/Red)

Rekaman video pidato Wilson Lalengke bersama petisioner lainnya dapat disimak di UN Web TV pada tautan ini: https://webtv.un.org/en/asset/k1f/k1fhhj3nq9

Konklaf Pemilihan Paus Baru Berlangsung dari 7 hingga 8 Mei 2025

SUARAINDONESIA1.COM --- Konklaf pemilihan Paus Baru telah dimulai pada tanggal 7 Mei hingga 8 Mei 2025. Proses pemilihan ini dihadiri oleh 133 Kardinal dari 71 negara yang berkumpul di Vatikan untuk memilih Paus Baru yang akan memimpin Gereja Katolik di seluruh dunia.

Proses Pemilihan yang Intensif

Dalam dua hari ini, para Kardinal akan melakukan proses pemilihan yang intensif untuk menentukan Paus Baru yang akan membawa harapan baru bagi Gereja dan Umat Katolik di seluruh dunia. Paus Baru ini diharapkan dapat memimpin Gereja Katolik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia saat ini.

Pemilihan Paus Baru ini diharapkan dapat membawa pesan damai, kasih, dan harapan bagi umat manusia. Dunia Katolik dan masyarakat internasional menunggu dengan antusias hasil dari Konklaf ini, berharap bahwa Paus Baru dapat membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia.

Dunia Katolik dan masyarakat internasional menantikan hasil dari Konklaf ini dengan penuh harapan dan doa, semoga Paus Baru dapat membawa arah yang tepat bagi Gereja Katolik dan umat manusia di seluruh dunia.

**** Eman Ledu ***

(. SUARAINDONESIA1 COM ).

Paus Baru Dipilih dalam Konklaf yang Terselenggara pada 7 Mei 2025.

SUARAINDONESIA1.COM--  Konklaf, atau pemilihan Paus, telah terselenggara pada tanggal 7 Mei 2025, sesuai dengan syarat-syarat pemilihan yang telah ditetapkan. Proses pemilihan ini dilakukan oleh para kardinal yang berkumpul di Vatikan untuk memilih Paus baru.

Proses pemilihan Paus ini dilakukan dengan sangat sakral dan penuh doa. Para kardinal berkumpul di Kapel Sistina untuk melakukan pemilihan, yang berlangsung dalam beberapa putaran hingga diperoleh calon yang mendapatkan dua pertiga suara.

Pemilihan Paus baru ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi Gereja Katolik di seluruh dunia. Paus baru akan memimpin Gereja Katolik dan memberikan arahannya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia saat ini.

Dunia Katolik dan masyarakat internasional menunggu dengan antusias hasil dari konklaf ini. Paus baru diharapkan dapat membawa pesan damai, kasih, dan harapan bagi umat manusia.

**** Eman Ledu ****

( SUARAINDONESIA1.COM ).

Pemindahan Jenazah Paus Fransiskus dari Kapel Santa Marta ke Basilika St. Petrus.

SUARAINDONESIA1.COM --- Jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari Kapel Santa Marta ke Basilika St. Petrus pada 21 April 2025, sebagai bagian dari prosesi pemakaman yang khidmat. Ribuan orang berkumpul di Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus yang telah meninggal.

Prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus dipimpin oleh pejabat tinggi Vatikan, dengan dihadiri oleh para uskup, imam, dan pejabat pemerintah dari berbagai negara. Jenazah Paus Fransiskus dibawa dengan kereta jenazah yang dihiasi dengan bunga dan lilin, sementara ribuan orang berbaris di sepanjang jalan untuk memberikan penghormatan.

Setelah jenazah Paus Fransiskus tiba di Basilika St. Petrus, prosesi pemakaman akan dilanjutkan dengan misa requiem yang dipimpin oleh Kardinal yang ditunjuk oleh Vatikan. Ribuan orang diharapkan hadir dalam misa requiem untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus.

Kematian Paus Fransiskus telah menimbulkan reaksi duka dari seluruh dunia, dengan banyak pemimpin negara dan organisasi internasional memberikan ucapan belasungkawa kepada Vatikan dan umat Katolik di seluruh dunia.

Dengan demikian, prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari Kapel Santa Marta ke Basilika St. Petrus merupakan momen penting dalam penghormatan terakhir kepada Paus yang telah meninggal.

**** Eman Ledu ****

( SUARAINDONESIA1.COM ).

PAUS FRANSISKUS, Pemimpin Umat Katolik Wafat Di Usia 88 Tahun, Umat Katolik Berduka.

SUARINDOMEDIA1 COM – Kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, wafat pada Senin Paskah, 21 April 2025, dalam usia 88 tahun.

Kabar tersebut disampaikan secara resmi melalui pernyataan video Kardinal Kevin Farrell, camerlengo, yang bertanggung jawab atas urusan Gereja selama kekosongan Tahta Suci.

“Pada pukul 07.35 pagi ini, Uskup Roma, Fransiskus, telah kembali ke rumah Bapa,” ujar Kardinal Farrell.

Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, terpilih sebagai Paus ke-266 pada 13 Maret 2013.

Dia mencatat sejarah sebagai Paus pertama dari Amerika Latin dan juga Paus pertama dari ordo Jesuit. Kepemimpinannya selama lebih dari satu dekade dipenuhi  semangat reformasi.

Dikenal dengan kesederhanaannya, Fransiskus memilih tinggal di Casa Santa Marta di dalam kompleks Vatikan, menetap di Istana Apostolik yang menjadi kediaman resmi para Paus terdahulu.

Sikapnya yang rendah hati dan dekat dengan umat membuatnya dicintai, baik oleh kalangan Katolik maupun masyarakat dunia secara luas.

Sepanjang masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus dikenal aktif memperjuangkan hak-hak kaum tertindas, menyerukan keadilan sosial, dan memperkuat pesan inklusivitas dalam ajaran Gereja.

Dia juga berupaya menyelesaikan berbagai konflik internal dalam tubuh Gereja Katolik serta membangun dialog lintas agama di tengah dunia yang terpolarisasi.

Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Ribuan pesan belasungkawa dari para pemimpin agama, kepala negara, dan masyarakat internasional yang menghormati dedikasi beliau dalam membangun perdamaian dan kemanusiaan.

Prosesi penghormatan terakhir dan upacara pemakaman akan digelar di Basilika Santo Petrus, Vatikan, dengan ribuan peziarah diperkirakan akan hadir memberikan penghormatan terakhir.

***** Eman Ledu *****

( SUARAINDONESIA1.COM ).

Tim K9 Polri yang Tergabung dalam Tim INASAR 1 Berhasil Temukan Korban dalam Operasi Kemanusiaan di Myanmar

Myanmar, 2 April 2025 – Suaraindinesia1, Tim K9 INASAR 1 yang tergabung dalam Operasi Kemanusiaan Myanmar 2025 berhasil menemukan satu korban dalam pencarian yang dilakukan pada Selasa, 2 April 2025. Operasi pencarian yang dilaksanakan di dua lokasi perumahan warga di Naypyidaw ini melibatkan empat personel Polri dan dua anjing pelacak K9.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu setempat, saat tim K9 mempersiapkan diri dan mengikuti apel sebelum berangkat menuju lokasi pencarian. Lokasi pertama yang mereka tuju adalah Site I, di mana anjing pelacak K9 Walet berhasil menemukan satu titik sumber bau yang diduga berasal dari korban. “Setelah K9 Walet menemukan titik bau di Site I, kami segera melakukan eksekusi dan berhasil menemukan satu korban perempuan yang sudah meninggal dunia,” jelas Iptu Erasmus, K9 Officer yang tergabung dalam tim tersebut. 

Setelah berhasil mengeksekusi pencarian di Site I, tim K9 melanjutkan pencarian ke lokasi kedua, Site II, sekitar pukul 14.00 waktu Myanmar. Di sini, K9 Walet kembali menunjukkan hasil yang positif dengan menemukan titik bau yang diduga berasal dari korban lain. “Kami langsung menginformasikan temuan ini kepada tim penyelamat INASAR untuk segera melakukan evakuasi di lokasi tersebut,” tambah Iptu Erasmus.

Tim K9 INASAR 1 terdiri dari empat personel Polri yang terdiri dari Iptu Erasmus sebagai K9 Officer, Aipda M. Sahid dan Bripka Hasan Musa sebagai handler K-9, serta Aipda Triyo Arbi yang bertugas sebagai veterinarian K-9. Dua anjing pelacak yang turut serta dalam pencarian ini, K9 Gizi dan K9 Walet, keduanya dalam kondisi sehat dan siap melanjutkan pencarian.

Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara sahabat, serta bukti nyata dari peran serta Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional. Tim K9 INASAR 1 akan terus melanjutkan pencarian untuk memberikan pertolongan kepada korban yang masih terjebak dan memastikan bantuan yang maksimal dapat diberikan.

Reporter Hasim Salugani

Kereta Super Cepat ‘Al Boraq’ Masuk Daftar 6 Kereta Pilihan untuk Pranko PBB dalam Merayakan Hari Transportasi Dunia

Rabat - Suaraindonesia1, Kereta super cepat (high-speed train) ‘Al Boraq’ yang dioperasikan oleh perusahaan kereta api nasional Maroko dipilih oleh Kantor Pos Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPA - United Nations Postal Administration) untuk menjadi salah satu dari enam prangko kereta super cepat dalam rangka memperingati Hari Transportasi Berkelanjutan Sedunia. Pemilihan 6 kereta untuk prangko pengiriman surat-menyurat oleh Kantor Pos PBB tersebut ditetapkan pada hari Rabu, 27 November 2024, kemarin.

Enam prangko yang diterbitkan tahun ini menampilkan kereta cepat Amtrak Acela dari Amerika Serikat, JR Shinkansen dari Jepang, Al Boraq dari Maroko, Fuxing dari Tiongkok, INOUI dari Prancis, dan ICE dari Jerman.

Pilihan ‘Al Boraq’ oleh UNPA didasarkan pada jenisnya yang unik di Afrika yang menghubungkan kota Tangier yang terkenal ke Casablanca melalui ibu kota Rabat dalam waktu 2 jam 10 menit. Setiap tahun, PBB memperingati dan mengingatkan peran penting sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua. Hal itu dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan meningkatkan kerja sama dan perdagangan internasional antar-negara.

*Tentang UNPA*

Untuk pengiriman surat-surat di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya lembaga ini melalui United Nations Post Administration (UNPA) yang diizinkan untuk menerbitkan prangko, meskipun PBB adalah sebuah organisasi dan bukan sebuah negara atau wilayah. Pada tahun 1951, sebuah kesepakatan dicapai dengan otoritas pos Amerika Serikat yang mengizinkan PBB menerbitkan prangko dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk digunakan secara eksklusif di Markas Besar PBB di New York. Kesepakatan serupa dengan Pemerintah Swiss dilakukan tahun 1968 dan dengan otoritas Austria pada tahun 1979.

Saat ini, Kantor Pos PBB atau UNPA adalah satu-satunya otoritas pos yang menerbitkan prangko dalam tiga mata uang yang berbeda: dolar AS, franc Swiss, dan euro. Prangko tersebut dapat digunakan untuk ongkos kirim jika digunakan pada surat yang dikirim dari kantor PBB di New York, Jenewa, atau Wina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan prangko definitif dan prangko peringatan. Biasanya, enam edisi peringatan baru dirilis secara bersamaan setiap tahun di New York, Jenewa, dan Wina, dan tetap dijual selama 12 bulan. Pada akhir periode tersebut, prangko peringatan yang tidak terjual akan dimusnahkan, dan prangko yang terjual habis tidak akan pernah dicetak ulang. Sementera itu, prangko definitif memiliki periode penjualan yang tidak terbatas dan dapat dicetak ulang dalam denominasi yang diperlukan untuk kebutuhan pos umum.

Prangko dirancang untuk menggambarkan tujuan dan pencapaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tema yang digambarkan pada prangko PBB tidak biasa karena mencakup berbagai isu dan masalah global. Hal itu, bersama dengan kualitas uang kertas dari prosedur pencetakan dan keamanan, membuat prangko Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat populer di kalangan filatelis di seluruh dunia. (PERSISMA/Red)

BREAKING NEWS: Atas Perintah Raja Maroko, Putra Mahkota Moulay El Hassan Sambut Presiden Tiongkok di Casablanca

Casablanca – Suaraindonesia1, Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI, memerintahkan putranya, Yang Mulia Putra Mahkota Moulay El Hassan menyambut dan menerima Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Xi Jinping, yang sedang dalam kunjungan singkat ke Kerajaan Maroko, Kamis malam, 21 November 2024, di Casablanca. Setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Mohammed V di Casablanca, Kepala Negara Tiongkok itu terlihat disambut oleh Moulay El Hassan.

Selanjutnya, YM Xi Jinping disambut oleh Kepala Pemerintahan, Aziz Akhannouch, sebelum meninjau satu detasemen Pengawal Kerajaan yang memberikan penghormatan kepada tamu negara tersebut.

Bersama Putra Mahkota Kerajaan Maroko, Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian disambut oleh Wali Wilayah Casablanca-Settat, Gubernur Provinsi Casablanca, Mohamed Mhidia, Ketua Dewan Regional Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, Gubernur Provinsi Nouaceur, Jalal Benhayoun, Ketua Dewan Regional Nouaceur, Mohammed Salmani, dan Wali Kotamadya Nouaceur, Abdelaziz Radi.

Selain itu, Putra Mahkota Maroko Moulay El Hassan dan tamu kehormatannya Xi Jinping juga disambut oleh Li Changlin, Duta Besar Tiongkok untuk Maroko, Zhou Zhicheng, Menteri Penasihat di Kedutaan Besar Tiongkok, Xia Kelin, Atase Militer di Kedutaan Besar Tiongkok, dan Zheng Wei, dan Penasihat Ekonomi dan Komersial di Kedutaan Besar Tiongkok.

Di pintu masuk ruang tunggu VVIP bandara, Kepala Negara Tiongkok, yang didampingi oleh beberapa delegasi, antara lain anggota Komite Tetap Biro Politik dan Direktur Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT), Cai Qi; anggota Biro Politik Komite Sentral PKT dan Direktur Kantor Komisi Pusat Urusan Luar Negeri, Wang Yi; dan Wakil Menteri Luar Negeri, Hua Chunying, diundang ke upacara adat persembahan susu dan kurma.

Setelah istirahat sejenak di ruang tunggu VVIP, dilakukan prosesi resmi menuju kediaman atau tempat menginap Presiden Tiongkok itu di Casablanca yang merupakan ibu kota ekonomi Kerajaan Maroko.

Kunjungan ini mencerminkan ikatan persahabatan, kerja sama, dan solidaritas yang kuat antara masyarakat Maroko dan Tiongkok. Hal itu dapat terbangun berkat komitmen bersama Raja Maroko, King Mohammed VI, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk memajukan kemitraan strategis Tiongkok-Maroko, yang diresmikan selama kunjungan bersejarah Raja Maroko ke Beijing pada Mei 2016.

Sementara itu, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke menyambut gembira atas perkembangan hubungan Kerajaan Maroko dengan berbagai negara yang terjalin beberapa waktu ini. “Saya sangat mendukung dan menyambut baik atas hasil yang dicapai oleh Raja Maroko, King Mohammed VI, dalam membangun hubungan kerja sama yang baik dan kuat dengan negara-negara di semua belahan dunia. Dalam tahun 2024 ini saja, tidak kurang dari 20-an MoU kerja sama, baik bilateral maupun multilateral yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kerajaan Maroko dengan pemerintahan negara sahabat,” ungkap pria yang berkesempatan mengunjungi Maroko tahun 2015 lalu untuk melihat dari dekat pelaksanaan program pembangunan di wilayah Sahara Maroko. (PERSISMA/Red)

AS Sampaikan Penghargaan kepada Raja Maroko atas Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Washington - Suaraindonesia1, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyampaikan “rasa terima kasih” Amerika Serikat kepada Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI atas kontribusi kemanusiaan Maroko di Gaza. Antony juga sekaligus menekankan pentingnya dukungan Maroko terhadap usulan Presiden Amerika Serikat, Joseph R. Biden, untuk mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menjamin pembebasan semua sandera.

“Menteri Antony Blinken menyampaikan rasa terima kasihnya kepada King Mohammed VI atas kontribusi kemanusiaan Maroko di Gaza,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Washington pada hari Senin, 3 Juni 2024, setelah percakapan telepon antara Antony Blinken dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita.

Menteri Luar Negeri AS juga menekankan pentingnya dukungan Maroko terhadap usulan Presiden Biden sebagai “cara membangun kawasan Timur Tengah yang lebih terintegrasi, damai dan stabil”, kata Juru Bicara tersebut.

“Sekretaris menggarisbawahi bahwa usulan tersebut akan sangat bermanfaat bagi warga Palestina dan Israel, memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, memungkinkan kembalinya para pengungsi ke daerah-daerah di seluruh Gaza, dan memungkinkan dimulainya upaya rekonstruksi internasional,” tambah pernyataan itu.

Selama percakapan ini, kedua pejabat “sepakat tentang pentingnya terus berkoordinasi erat untuk memajukan perdamaian dan keamanan di kawasan”, kata sumber yang sama.

Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Al Quds, telah memberikan Instruksi Tertingginya untuk mengerahkan operasi bantuan pangan kemanusiaan melalui darat untuk penduduk Palestina di Gaza dan Kota Suci Al Quds.

Maroko adalah negara pertama yang menggunakan jalur darat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung kepada penerima manfaat sejak pecahnya pertikaian bersenjata di Jalur Gaza. Operasi kemanusiaan berskala besar yang memberikan manfaat bagi penduduk Palestina ini menegaskan komitmen dan kepedulian King Mohammed VI terhadap perjuangan Palestina.

Kerajaan Maroko juga menekankan pentingnya proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Joseph R. Biden, yang bertujuan untuk mendorong gencatan senjata yang langgeng di Gaza, akses terhadap bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, pemulangan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, dan rekonstruksi daerah-daerah yang hancur.

“Kerajaan Maroko berharap berbagai pihak terkait akan mematuhi inisiatif ini dan berkomitmen untuk melaksanakan berbagai tahapannya,” kata Nasser Bourita. (PERSISMA/Red)

Tuntaskan Krisis Sahara Barat, Parlemen Inggris Dukung Proposal Otonomi Khusus Usulan Maroko

London, UK – Suaraindonesia1, Sejumlah Anggota Parlemen Inggris menyampaikan dukungan mereka atas proposal yang diusulkan Pemerintah Kerajaan Maroko dalam menuntaskan persoalan konflik Sahara Barat yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Maroko mengusulkan untuk menerapkan kebijakan Pemerintahan Otonomi Khusus kepada Sahara Barat dalam wilayah kedaulatan Maroko. Proposal Pemerintah Maroko ini dipandang sebagai satu-satunya solusi terbaik dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah sekitar, sekaligus menjaga stabilitas regional Afrika Utara, seluruh Afrika, Timur Tengah, dan dunia secara permanen.

Dukungan Parlemen Inggris tersebut diketahui berdasarkan surat resmi dari Sekretariat Negara Kerajaan Inggris di London yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri negara itu yang ditandatangani oleh 31 anggota Parlemen. Berikut ini isi lengkap surat bertanggal 23 Mei 2024 dimaksud yang diterjemahkan dari surat aslinya yang dikirimkan ke redaksi media di tanah air, Sabtu, 25 Mei 2024.

------

Rt Hon. Lord Cameron of Chipping Norton

Secretary of State, FCDO

King Charles Street 

London, UK 

SW1

23 Mei 2024

Menteri Luar Negeri yang terhormat,

Dalam konteks hubungan internasional dan stabilitas geopolitik, hanya sedikit wilayah yang memiliki peluang penting untuk memberikan pengaruh positif dan saling menguntungkan seperti Sahara Barat di Maroko. Di tengah gejolak besar yang kita saksikan secara global, kini menjadi semakin penting bagi Inggris untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang stabil dan berpikiran sama untuk meningkatkan stabilitas regional dan keamanan internasional. Maroko merupakan negara terpenting di antara negara-negara mitra ini, dan merupakan sekutu strategis utama di Afrika Utara, dengan nilai-nilai dan perspektif bersama yang penting bagi kedua negara.

Eskalasi yang berbahaya dan dampak bencana dari konflik di Timur Tengah telah meningkatkan penyebaran terorisme dan ekstremisme, memberikan peluang bagi milisi yang bermusuhan untuk memperluas jangkauan ideologis dan pengaruh mereka di luar perbatasan mereka sendiri. Selain itu, meningkatnya ketidakstabilan di Sahel menciptakan kekosongan yang menimbulkan risiko besar menyebarkan ketidakstabilan dan pengaruh buruk, sehingga menimbulkan ancaman fragmentasi lebih lanjut dan indoktrinasi ekstremis.

Wilayah Sahara Barat menawarkan peluang yang menjanjikan bagi kemajuan dan stabilitas; namun hal ini dapat menjadi beresiko jika kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan pragmatis. Seharusnya tidak ada ruang untuk separatisme atau perpecahan lebih lanjut. Sebaliknya, kita harus memperkuat keterlibatan proaktif Maroko dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Upaya-upaya yang dilakukan negara ini tidak hanya berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat aliansi yang penting untuk menjamin perdamaian dan kesejahteraan di seluruh Afrika dan Timur Tengah, namun juga sebagai bagian dari arsitektur keamanan global yang mengatasi tantangan seperti radikalisasi, terorisme, dan krisis migrasi.

Selain itu, kawasan Sahara Barat mempunyai potensi untuk meningkatkan peluang energi secara signifikan, mengamankan rantai pasokan, dan memungkinkan akses ke pasar baru. Saat ini, pembangunan infrastruktur strategis, seperti pelabuhan yang mengesankan di Dakhla, memperlihatkan signifikansi ekonomi dan geopolitik kawasan tersebut. Kemajuan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan berkelanjutan, namun juga menandakan kawasan itu sebagai pusat inovasi dan kerja sama internasional di Afrika. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ini, diperlukan dukungan dari lembaga keuangan kita, seperti UKEF dan BII. Pendekatan serupa juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Perancis. Hal ini juga sejalan dengan perjanjian dagang kita dengan Maroko yang mencakup Sahara Barat dan telah disahkan oleh Pengadilan Tinggi tahun lalu.

Beberapa dari kami berkesempatan mengunjungi Maroko, termasuk Sahara Barat, dan mendapatkan wawasan berharga dan membuka mata mengenai potensi dan peluang besar yang ada, baik bagi masyarakat lokal maupun Inggris. Kami telah terlibat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin lokal, perwakilan masyarakat sipil, dan organisasi hak asasi manusia, untuk mendapatkan perspektif dari berbagai sisi mengenai tantangan dan prospek di kawasan tersebut.

Pengamatan kami, ditambah dengan wawasan dari para sarjana terkemuka seperti Profesor Marc Weller – Ketua Hukum Internasional dan Kajian Konstitusi Internasional Universitas Cambridge – mengenai kerangka hukum internasional, memperkuat keyakinan kami bahwa Inggris harus memberikan dukungan proaktif terhadap Rencana Otonomi Maroko. Dukungan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dan komitmen internasional kami, dukungan ini tidak akan mengkompromikan posisi kami di Teritori Seberang Laut Kerjaan Inggris, dan pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap perdamaian di wilayah penting itu.

Inisiatif Otonomi Khusus yang diusulkan oleh Maroko untuk Sahara Barat, diimbangi dengan penghormatan terhadap tradisi lokal dan aspirasi demokrasi, menawarkan jalan yang memungkinkan menuju perdamaian dan stabilitas abadi. Dengan dukungan luas dari sekutu Barat kita dan lebih dari 80 negara di seluruh dunia, inisiatif ini dipandang sebagai jalan paling praktis dan pragmatis menuju stabilitas, dan menekankan bahwa inilah saatnya untuk bergerak secara cepat dan tepat.

Dukungan atas rencana tersebut, yang pada akhirnya merupakan satu-satunya solusi realistis, menggarisbawahi komitmen global untuk menyelesaikan masalah ini. Dukungan kolektif yang diberikan menandakan kesiapan di antara mitra internasional untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional, sehingga memperkuat peran penting Inisiatif Otonomi Khusus dalam memajukan upaya perdamaian regional.

Saat ini, kita mempunyai kesempatan untuk mengadopsi pendekatan yang realistis dan pragmatis. Penting bagi para pemimpin kita untuk menyadari bahwa mengikuti contoh yang dilakukan oleh sejumlah sekutu utama kita adalah tindakan yang tepat. Bersikap netral atau mengupayakan penyelesaian alternatif hanya akan melanggengkan status quo yang berbahaya dan membahayakan keamanan kawasan.

Dialog strategis Inggris-Maroko mendatang akan memberikan kesempatan unik bagi Inggris untuk mendefinisikan kembali peran dan pengaruhnya di kawasan. Maroko layak mendapatkan dukungan penuh dan tegas dari kami; ini adalah tanggung jawab kita, dan keamanan kawasan sangat menuntut hal tersebut.

Salam hormat,

1. The Rt. Hon Sir Liam Fox MP

2. Lord Udny-Lister

3. Daniel Kawczynski MP

4. Lord Hannan

5. Mark Garnier MP

6. Heather Wheeler MP

7. Rehman Christi MP

8. The Rt. Hon Sir Brandon Lewis MP

9. Anthony Mangnall MP

10. Lord Arbuthnot

11. Royston Smith MP

12. Baroness Neville-Jones

13. Lord Maude

14. Lord Polak

15. Lord Mendelsohn

16. Lord Bellingham

17. Flick Drummond MP

18. Paul Scully MP

19. Lord Mott

20. Lord Goddard

21. Lord Kilclooney

22. Gary Sambrook MP

23. Kevin Foster MP

24. Lord Mann

25. Lord Pickles

26. Lord Brennan

27. Baroness Finn

28. Lord Elliot

29. Lord Swire

30. Baroness Uddin

31. Fabian Hamilton MP

-------

Untuk pengetahuan bersama, konflik di wilayah yang dulunya dikenal sebagai Sahara Spanyol ini mulai muncul ketika daerah itu ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Spanyol pada tahun 1975. Maroko sebagai pemilik awal wilayah tersebut selama berabad-abad sebelum dijajah Spanyol harus berhadapan dengan separatis Front Polisario yang pro-kemerdekaan di Sahara Barat.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterlibatan negara tetangganya, antara lain Aljazair di sebelah timur dan Mauritania di bagian selatan, yang memberikan dukungan kepada para pejuang separatis Polisario. Aljazair bahkan memberikan tempat di wilayahnya bagi sejumlah pejuang Polisario untuk mendirikan kamp pengungsian dan mendapatkan dukungan dana dari beberapa badan internasional. (TIM/Red)

_Sumber: Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA)_

PPWI Mesir Akan Selenggarakan Diklat Jurnalistik Pewarta Ekonomi di Kairo

Cairo – Suaraindonesia1, Perwakilan Persatuan Pewarta Warga Indonesia di Mesir (PPWI Representative of Egypt) dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik khusus bagi pewarta ekonomi. Diklat ini diselenggarakan bekerjasama dengan Institut Kualifikasi Nasional Mesir (BNSP-nya Mesir) dan disyahkan oleh Kementerian Luar Negeri negara piramida tersebut.

Selain itu, Dewan Pengurus Nasional PPWI di Jakarta juga ikut mengakreditasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ini. Mitra konsorsium PPWI, yakni Firsts Union Association, yang berpusat di Lebanon menyatakan mendukung penuh kegiatan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PPWI Nasional urusan Internasional, Dr. Abdul Rahman Salem Dabboussi, setelah menerima laporan dari PPWI Representative of Egypt, Senin, 6 Mei 2024. “For the first time in Egypt and the Arab world, PPWI Representative of Egypt will soon start the first diploma in Economic Media accredited by the National Institute of Quality and attested by the Ministry of Foreign Affairs, as well as a certificate accredited by the Indonesian Citizen Journalists Association,” jelas Dabboussi dalam laporannya kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Dabboussi dari rekan Perwakilan PPWI Mesir, Mohamed Sayed Mohamed Sayed dan Ahmed Eissa Bedir, diklat dimaksud akan berlangsung selama 1 minggu. Kepada setiap peserta yang lulus akan diberikan sertifikat professional bidang pewarta ekonomi yang dilisensi oleh Nasional Institute of Quality of Egypt.

Merespon hal ini, Ketua Umum PPWI menyambut baik dan merasa gembira atas pergerakan PPWI Internasional yang sangat progresif di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, khususnya di Mesir. “Ketika saya diminta persetujuan atas program ini, dengan serta merta saya katakan bahwa PPWI Nasional di Jakarta sangat mendukung upaya pencerdasan masyarakat di setiap sudut dunia ini, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Jikapun diperlukan pelatih jurnalistik dari Indonesia kita siap berangkatkan tenaga trainer professional yang diperlukan,” ujar trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota masyarakat, termasuk TNI, Polri, PNS, LSM, ormas, mahasiswa, buruh, dan wartawan itu, Selasa, 7 Mei 2024.

Dewan Pengurus Nasional PPWI, tambah tokoh pers nasional ini, senantiasa berharap agar eksistensi organisasi yang mewadahi setiap orang untuk berkecimpung di bidang jurnalisme tanpa meninggalkan pekerjaan pokoknya itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat di belahan dunia manapun. “Semoga kehadiran PPWI yang kini sudah memiliki perwakilan di 22 negara di luar Indonesia bisa memberikan manfaat maksimal bagi setiap orang dimanapun dia berada, dari bangsa manapun dia berasal,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini senang. (APL/Red)

Belgia: Inisiatif Otonomi di Sahara Maroko adalah Pondasi Terbaik untuk Solusi bagi Semua Pihak

Rabat – Suaraindonesia1, Pemerintah Belgia menilai bahwa inisiatif otonomi di Sahara Maroko sebagai “upaya serius dan kredibel dari Pemerintahan Kerajaan Maroko dan merupakan dasar terbaik untuk solusi yang dapat diterima oleh semua pihak”. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kerajaan Maroko mengajukan status otonomi khusus bagi wilayah Maroko di bagian selatan yang dikenal dengan nama Sahara Maroko.

Posisi Pemerintah Belgia itu diungkapkan dalam deklarasi bersama yang diputuskan dan disampaikan pada pertemuan ke-3 Komisi Kemitraan Tinggi Maroko-Belgia yang berlangsung di Rabat pada Senin, 15 April 204 kemarin. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin bersama oleh Kepala Pemerintahan Maroko, Aziz Akhannouch, dan Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo.

Dalam konteks ini, De Croo menegaskan kembali “dukungan awal Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama oleh para pihak”. Demikian isi Deklarasi Bersama tersebut.

Pada kesempatan yang sama, kedua pihak menyepakati “eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2703 (tahun 2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan langgeng, solusi politik abadi berdasarkan kompromi”, tambah pernyataan itu. Dari pertemuan kedua pemerintahan itu terlihat bahwa kedua negara tetap pada komitmen bersama untuk mendukung program otonomi khusus yang diterapkan oleh Pemerintah Maroko atas wilayah kedaulatannya di Sahara Maroko. (PERSISMA/Red)

_Note: PERSISMA = Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Association of Indonesian Sahara Moroccan Brotherhood)_

Belgium: The Autonomy Initiative in the Moroccan Sahara is the Best Foundation for a Solution for All Parties

Rabat – Suaraindonesia1, The Belgian Government considers the autonomy initiative in the Moroccan Sahara to be “a serious and credible effort of the Royal Moroccan Government and is the best basis for a solution acceptable to all parties”. As is known, in 2007, the Royal Moroccan Government proposed special autonomy status for the southern region of Morocco known as the Moroccan Sahara.

The position of the Belgian Government was expressed in a joint declaration which was decided and presented at the 3rd meeting of the Moroccan-Belgian High Partnership Commission which took place in Rabat on Monday, 15 April 204. The high-level meeting was co-chaired by the Head of Government of Morocco, Aziz Akhannouch, and the Prime Minister of Belgium, Alexander De Croo.

In this context, De Croo reiterated Belgium's “initial support for a UN-led process for a political solution that is just, lasting and mutually acceptable to the parties”. That is stated in the Joint Declaration.

On the same occasion, both parties agreed on the "exclusivity of the UN in the political process and reaffirmed their support for UN Security Council Resolution Number 2703 (of 2023), which notes the roles and responsibilities of the parties in seeking a realistic and lasting solution, a lasting political solution based on compromise,” the statement added. From the meeting between the two governments, it was clear that the two countries remained committed to supporting the special autonomy program implemented by the Moroccan Government over its sovereign territory in the Moroccan Sahara. (PERSISMA/Ed)

_Note: PERSISMA = Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Association of Indonesian Sahara Moroccan Brotherhood)_

Raja Maroko Instruksikan Pengiriman Bantuan Darurat ke Palestina

Rabat – Suaraindonesia1, Raja Maroko, YM King Mohammed VI, telah memberikan instruksi sangat penting dan segera kepada jajaran pemerintahannya untuk megirimkan bantuan darurat kemanusiaan ke Palestina. Bantuan ini harus segera disampaikan untuk membantu warga Palestina yang terdampak serangan brutal Israel atas negeri itu.

Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Maroko kepada media ini melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta. “Raja YM Mohammed VI, yang adalah Presiden Komite Al-Quds, telah memberikan instruksinya yang sangat penting dan segera untuk pengiriman bantuan kemanusiaan darurat kepada penduduk Palestina, sebagaimana yang disampaikan oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Ekspatriat Maroko pada hari Senin, 23 Oktober 2023.” Demikian dikutip dari pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu, 25 Oktober 2023.

Bantuan yang dikirimkan tersebut, lanjut pernyataan itu, antara lain berupa bahan makanan, peralatan medis dan obat-obatan, serta air bersih. “Bantuan ini mencakup sejumlah besar bahan makanan, pasokan medis, dan air, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian,” tulis Kedubes Maroko dalam press release itu.

Sementara, untuk strategi pengiriman, pihak berwenang Kerajaan Maroko akan berkoordinasi dengan pemerintahan terkait di wilayah perbatasan Palestina. Cara pengiriman bantuan darurat ini, demikian dikutip dari pernyatan pers yang sama, akan ditentukan melalui koordinasi dengan otoritas Mesir dan Palestina.

Keputusan penting Pemerintah Kerajaan Maroko ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Raja Maroko YM King Mohammed VI terhadap perjuangan Palestina. Demikian kalimat penutup dari pernyataan tersebut. (PERSISMA/Red)

_Sumber: Press release Kedubes Maroko di Jakarta_

Situasi Gaza Memburuk, Maroko Serukan Diadakannya Pertemuan Darurat Dewan Liga Arab

Rabat – Suaraindonesia1, Kondisi Jalur Gaza di Timur Tengah kembali memanas dan cenderung semakin memburuk. Hal itu terjadi akibat serangan Hamas ke Israel baru-baru ini. Serangan tersebut akhirnya disusul dengan serang balasan oleh Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan lebih 200 orang warga Palestina.

Sehubungan dengan situasi tersebut, Pemerintah Kerajaan Maroko menyerukan diadakannya pertemua antar pemimpin negara-negara Liga Arab. Atas instruksi Raja Maroko, YM King Mohammed VI, Menteri Luar Negeri Maroko yang merupakan ketua sesi saat ini di Dewan Liga Negara-negara Arab di tingkat menteri, menyerukan pertemuan darurat Dewan Liga Arab di tingkat menteri luar negeri.

Pertemuan darurat tersebut dimaksudkan untuk konsultasi dan koordinasi mengenai memburuknya situasi di Jalur Gaza dan pecahnya aksi militer yang menargetkan warga sipil. “Pertemuan darurat ini juga menjadi wahana mencari cara untuk menghentikan eskalasi berbahaya ini,” kata Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita.

Konsultasi intensif sedang dilakukan untuk pertemuan yang akan diadakan minggu ini di markas besar Liga Negara-negara Arab di Kairo, tambah kementerian itu dalam sebuah pernyataan. (PERSISMA/Red)

_Sumber: Kementerian Luar Negeri Maroko_