Kappija-21 Adakan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga bagi Warga Rusunawa Pondok Bambu

Jakarta - Skrinews,
Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang Abad 21 (Kappija-21) melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan bagi warga penghuni Rusunawa Pondok Bambu, Jl. H. Dogol, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, bertempat di ruang pertemuan warga rusunawa tersebut, Sabtu (20/10/2018). Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Kappija-21 dan JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LBPI NU). Bentuk kegiatan adalah penjelasan program, diskusi, dan praktek mengelola sampah.

Hadir sebagai fasilitator kegiatan yang dibuka secara resmi oleh perwakilan JICA, Mr. Ando Hisao, beberapa pengurus Kappija-21, Mulyono Loji dan Yusron, dan pengurus LPBI NU, Bapak Wahid dan Bung Lukman. Hadir juga pada kesempatan itu, Wilson Lalengke, salah satu alumni program JICA yang didaulat untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan sampah di Jepang dan Eropa, serta strategi penerapannya di Indonesia.

Tidak kurang dari 30 perwakilan warga Rusunawa Pondok Bambu mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Para peserta yang kebanyakan ibu-ibu dengan sangat serius mengikuti penjelasan dan praktek membuat kompos dari sampah rumah tangga mereka sendiri.

Dalam pemaparannya, Wilson Lalengke yang lebih dikenal sebagai Ketua Umum PPWI ini, menekankan pentingnya pembudayaan mengelola sampah pribadi masing-masing individu di rumah masing-masing dan dimanapun berada. "Kunci utama dalam mencapai keberhasilan mengelola sampah adalah membiasakan setiap anggota keluarga di rumah untuk dapat mengelola sampahnya masing-masing, budayakan mengatur sampah individu masing-masing, baik di rumah maupun dimanapun berada," urai lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Mr. Ando Hisao, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga sangat penting dilakukan sendiri oleh warga masyarakat sendiri di tempat kediaman masing-masing. "Kita perlu mengelola sampah kita di tempat kediaman keluarga masing-masing. Ini penting agar persoalan sampah di Jakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia, dapat ditanggulangi secara bersama," jelas Mr. Ando dalam bahasa Indonesia yang lancar.

Senada dengan itu, Mulyono Loji, Presiden Kappija-21, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa sampah sudah saatnya dilihat sebagai berkah, bukan bencana. Oleh karena itu, sampah mesti dikelola dengan baik di rumah-rumah masing-masing," kata Mulyono.

Sebagaimana diketahui, setiap hari warga Jakarta yang jumlahnya sekitar 9-10 juta orang menghasilkan 6.000 ton sampah. "Ini artinya setiap orang Jakarta menghasilkan 0,8 kg sampah setiap harinya," ujar Wahid, yang merupakan Direktur LPBI NU ketika memberikan sambutannya di awal acara.

Kemampuan Pemerintah DKI Jakarta, sambung Wahid, hanya mampu mengelola 40-50 persen sampah kota Jakarta. "Itu sebabnya, masih banyak terlihat sampah berserakan di hampir semua tempat di Jakarta, pemerintah belum mampu mengelola sampah warganya," imbuh Wahid.

Selain pengelolaan sampah organik (kompos), juga diperkenalkan teknik pengelolaan sampah anorganik yang didaur-ulang menjadi bahan atau alat-alat rumah tangga lainnya. Materi pengelolaan sampah daur ulang itu disampaikan oleh Ms. Juwairiyah dari Bank Sampah Nasional (BSN).

Seusai mengikuti kegiatan, setiap peserta diberikan sertifikat kepesertaan sosialisasi program pengelolaan sampah rumah tangga dimaksud. Kegiatan tersebut rencananya akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. (APL/Red).

RESES II SERAP ASPIRASI

Skrinews - Jakarta,
Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah propinsi DKI jakarta, Dr. Drs. H.E. SYAHRIAL. MM,
KETUA KOMISI E DPRD DKI JAKARTA dari fraksi PDI PERJUANGAN mengadakan Reses di hadiri beberapa pejabat dari unsur Kecamatan dan Kelurahan Kramat Jati dan turut hadir ketua rw 011 Kel/Kec Kramat Jati Bapak Drs Hadiyar dan di dampingi selaku bimas kramat jati Bapak Iptu Suwardi, dan tokoh tokoh masyarakat dan membahas tentang bantuan lampu penerangan di sepanjang Jl Inspeksi kali cipinang sampai balai warga 2 Rw 011 dan bantuan bagi lansia yag diatas 60 tahun akan di bantu Rp 600.000/ Bulan itupun bagi yang tidak mampu, dan pengurus mesjid akan di umrahkan bagi yang tidak mampu, dan banyak lagi bantuan bantuan yang lain. Itu dari hasil pertemuan, pada hari selasa 22 mei 2018 hari ini.

Nurhadi

Negara Terharu Biru, PATRIOT GARUDA NUSANTARA ( PGN ) Hadir Untuk Pemersatu Bangsa

Skrinews - Jakerta,
 Setelah pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) DKI selesai,ternyata kondisi negara tidak beranjak, banyak tokoh menerapkan resep syria untuk memenangkan jagonya dengan memanfaatkan isu agama dan SARA yang sedemikian kental. Para kongso yang mengelus jago aduannya sedemikian semangat didlam perebutan kekuasaan di level propinsi ini. Pilkada yang biasanya lancar dan mulus mulus saja, menjadi hingar bingar dengan serentetan demo kode buntut,dengan angka angka yang berseri seri. Bahkan cenderung menggiring masyarakat yang tidak bersinggungan untuk ikut ikutan bertandang ke ibukota dengan alasan safari ayat. Duh.

       Mereka lupa kondisi yang buruk terhadap kohesifitas ness bangsa ini dapat mengguncang semangat persatuan dan sendi sendi kebangsaan. Setelah selesaipun masih nampak luka dan bekasnya,sehingga urusan yang seharusnya selesai ditingkat Mendagri, atau menteri dalam negeri, tak kunjung reda,sehingga Presiden ikut ngomong agar bangsa ini kembali on the form.

      Isu dan berita hoax juga masih bersliweran tidak karu karuan, rakyat di bawah seperti terfragmentasi menjadi pembela ulama dan pembela ahok. Padahal ini mDalah sederhana.perebutan gubernur itu biasa, dan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Namun semua pohak jadi melihat kejadian ini sebagai peluang untuk menggerus lawan dan memicu motivasi lanjutan.apa itu ?
   
Makar tersembunyi
      Makar tersembunyi. Kelompok yang selama ini ke ewa karena kalah tarung dalam pilpres, kelompok yang kecewa karena tidak dilibatkan dalam kabinet jokowi,kelompok yang tidak suka kepada partainya masing masing karena kalah dalam musdanas atau mukernas,kelompok kelompok yang di butu negara karena ketahuan korupsi dan membawa kabur uang rakyat,kelompok yang sekarang nyaman karen membawa kabur 17.000 trilyun uang rakyat,kelompok yang jadi sasaran tax amnesty dan banyak kelompok penjual negara yang bersatu dengan negara asing memanfaatkan gerbang kotak pandora Ahok untuk menjadi pintu masuk.
      Maka seharusnya pilkada yang berlangsung mulus dan tinggal menunggu pelantikan kini menjadi membara di lapis bawah. Berbagai skenario lenghancuran indonesia menjadi semakin nampak sosoknya. Saya bersama ki Utomo Darmadi sesepuh TNI,sekaligus adik Pahlawan PETA  Supriyadi, juga ki Hadhori Yunus  mantan ketua keluarga besar Marhen,ki Sunardi, dan ki Jendral TNI PURN Tyasno Sudarto, 15 tahun lalu sudah menengarai hal ini. Bahkan pendowo limo itu membentuk GRN,atau gerakan revolusi Nurani, yang akan mengangkat gerbong NKRI dari kufur ke rel syukur.

     Karena tanpa nurani bNgsa ini di revolusi, keutuhan negeri ini akan cidera bahkan hancur,apalagi pihak asing sebenarnya sudah membuat skenario indonesia ini akan di pecah menjadi 5 sampai 17 negara.

      Berbagai cara sudah di upayakan,termasuk berhasil mengamandemen UUD 45, meluluhlantakan MPR Dan menjadikan indonesia menjadi negara berserikat,dan konfederasi lewat otonomi daerah yang ke blabasen.kepala daerah menjadi raja raja kecil,yang tidak ada rentang kendalinya,karena sama sama terpilih langsung,sehingg gubernur hanya jadi "enthung" , alias kepompong ,dia tidak mampu mengendalikan kepemimpinan kabupaten kota.

       Akibatnya korupsi terjadi dimana mana , dari 844 Kabupaten Kota, hampir separuhnya terjerat korupsi. Bupati dan Walikota tinggal di sel sel penjara.maka karena kelemahan hukum dan aturan juga, ada kabupaten dan kota dikendalikan oleh Bupati dan Walikota yang tinggal di penjara..sungguh menyedihkan.

      Kondisi inilah yang menyebabkan pertahanan nasional menjadi rapuh,muncul kawan lawan yang menelikung pemimpin pemerintahan. Kelompok sakit hati ini kemudian memanfaatkan kerapuhan kohesifitas ness atau persatuan  bangsa dengan memanfaatkan gerbang A Hok. Karena tujuannya bukan menguasai dan memenangkan Pilkada, saja , tetapi menggeret Jokowi untuk lengser, maka isu perpecahan ini tak kunjung reda. Malah makin menjadi.

      Hancur atau luhur
      Maka muncul tawaran negeri ini mau hancur atau malah disengkake ing aluhur.kalau ingin hancur ya silahkan menggunakan cara cara tidak peduli merawat taman sari bangsa.membiarkan gerakan sparatis agama untuk melakukan operasi sebebas bebasnya,toh mereka sudah menyusupi tubuh TNI,POLRI,bahkan di jajaran Kabinet Jokowi,sampai ke eseleon tertinggi di kementrian kementrian. Tinggal selangkah selesai.

      Tetapi kalau menghendaki bangs ini menjadi luhur di mata dunia dan mampu melaksanakan amanat penderitaan rakyat,maka mas Jokowi harus merubah gaya kepemimpinan.tidak memberikan toleransi kepada kelompok yang tidak toleran.ini negara bangsa maka harus ditangani dengan manajemen bangsa,bukan dengan cara  cara agama.

      Amanat rakyat,dan kedaulatan rakyat yang dititipkan   kepada Mas Jokowi harus dimanfaatkan sebaik baiknya untuk memberangus gerakan sparatis agama ini.jika menghendaki skenario syria tidak terjadi disini. Mas Jokowi boleh tidak rukun dengan Daeng Yusuf Kalla, tetapi dalam mensikapi kondisi bangsa saat ini harus satu kata.jangan terpecah.karena saran akhirnya bukan sekedar penggulingan Jokowi JK.
      Kelompok organesasi yang di biayai asing dan negara negara tertentu ini tidak ouas hanya menggulingkan Jokowi, tetapi target utamanya adalah membagi kue Indonesia ini menjadi negara negara kecil sesuai kepentingan dan hasrat atas kekayaan bangsa ini. Mereka menggunakan strategi cantik " amuba,"membelah diri sendiri. Daerah daerah yang di menjadi incaran negara asing itu di biarkan membelah diri, mereka hanya menyediakan sarana dan dengan memanfaatkan katalisator pemicunya adalah kelompok in toleran dan sparatis agama.

      Strategi AMUBA Ini pol paling efektif dan efesien dalam menghancurkan negara di belahan dunia. Cepat tepat sasaran dan murah. Karena tanpa peluru satupun lepas indonesia sudah berhaburan sendiri.

       Amerika bisa mendapat kan kue freport tanpa membagi saham dan perang, Cina  dan Eropa juga Turki demikian juga. Karena apa. Karrna pemimpin kurang berani dan kurang tegas menangani kelompok sempalan yang memanfaatkan agama. Ketidak tegasan dan ketidak adilan ini menimbulkan kemarahan daerah. Indonesia itu sesuai pasal 29 UUD 45 , memberikan pemenuhan hak azasi manusia,hak yang paling azasi adalah dilindungi mengamplikasikan iman dan peribadatan sesuai agama dannkepercayaan masing masing. Tetapi Pilkada DKI telah menjudment bahwa yang selain ISLAM adalah kafir. Dan pemerintah diam saja,kalau tidak boleh disebut bingung atau tidak faham mengelola negara. Atau takut ?
      Kebimbangan pemerintah melindungi rakyat inilah melahirkan kemarahan. Ini Indonesia Bung, ini negara bangsa bukan negara agama, maka tidak boleh seseorang atau kelompok mengkafir kafirkan sesama warga bangsa yang beda agama atau memeluk agama yang di lindungi negara. Kalau ajaran tertentu mengatakan dan menganggap kafir yang bukan seagama,itupun tidak boleh mengungkapkannya di ruang bebas dan terbuka,hanya boleh mengungkapkan di ruang tertutup saja.
      Kondisi lepas kendali inilah membuat daerah tertentu terpicu untuk menuntut keadilan perlakuan di negaranya sendiri, maka daerah dipicu emosi kedaerahan akan memisahkan diri sendiri sendiri..tunggu saja kalau semua daerah merasa tidak dilindungi negara dan ketika di kafir kafirkan negara diam saja alias kalah dengan kelompok preman agama semangat persatuan yang di tanam para pendiri bangsa ini akan lumer dan cenderung melakukan pertahanan diri sendiri .Jadi.. tanpa diserang sudah pecah sendiri.

 Maka sebagai warga bangsa kami PGN ( PATRIOT GARUDA NUSANTARA) YANG LAHIR DI TENGAH kondisi DARURAT berihktiar semampunya, menyadarkan setiap elemen bangsa untuk tetap di jalur syukur,dan mewarisi kemerdekaan ini dengan sabar dan sareh. Menjelaskan ke setiap pelosok daerah tentang PBNU yaitu Pancasila Bhineka tunggal Ika, Nkri dan Undang undang dasar 45...

       Salah satu kegiatan diantaranya dalam arwah jamak menjelang puasa,kami besik kubur di daerah karang mojo boyolali. Semua camat dan Kapolsek,kepala desa dan Dan Ramil, ikut melakukan kegiatan ini,meski kelompok radikal HTI,FPUI,FPI DAN GNF MUI serta MTA yang semua bersumber di aliran wahabi men sesat sesat dan men musryrik musyrikan kami,padahal dasarnya dangkal....

      Silahkan mas Jokowi,  njenengan renungkan. Kami tetap setia di belakangmu ...tetapi kalau engkau diam saja, kami akan jalan di depan mu memberi contoh bagaimana menyelamatkan bangsa dan negeri ini, bersama TNI dan Polri serta kaum marhen dan Nahdliyin...
Sumber: Dr. KH Nuril Arifin Husein MBA

By. Jerry Patty

PSM (Petugas Sosial Masyarakat) Adakan Munggahan Di Kramat Jati

Skrinews - Jakarta,
petugas sosial masarakat atau PSM tingkat kecamatan kramat jati mengadakan acara munggahaan  dikecamatan kramat jati lantai 3 yang dihadiri oleh ibu sora selaku kasatlak sosial kecamatan kramat jati.ibu asih kasatlak olahraga.ibu umi kasatlak bina marga dan para staf kecamatan kramatjati serta petugas sosial masyarakat sekecamatan kramat jati. dalam hal ini ibu sora menyampaikan permohonan maaf sebelum memasukin bulan ramadhan serta menginginkan talisilaturohim tetap berjalan dan tetap semangat untuk terjun dan bersosial terhadap masyarakat. himbauan ibu sora tersebut membuat para PSM bersemangat untuk lebih giat menanganin berbagai permasalahaan sosial yg ada dimasyarakat khususnya kecamatan kramat jati. (Nurhadi)

Pernyataan Sikap Oleh Pembina PATRIOT GARUDA NUSANTARA dan ALIANSI RAKYAT MENDUKUNG DEMOKRASI

Skrinews - Jakarta,
Aksi Mendukung Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu anti terorisme oleh Patriot Garuda Nusantara (PGN) Dan Aliansi Rakyat Mendukung Demokrasi (ARMED) Terkait Aksi Terorisme yang Terjadi di Indonesia yang di pimpin langsung KH Nuril Arifin Husein, MBA. Rabu 16 Mei 2018 Taman Pandang ISTANA.

Dalam pernyataan sikap nya Sungguh Biadab, Keterlaluan yang menembus am-bang batas nalar, Adalah ungkapan kata yang tepat di tujukan kepada para Teroris.

Mereka sudah meninggalkan nilai nilai kemanusiaan.. Jiwa ke binatangan nya menyeruak menembus batas batas pergaulan antar manusia.

Mereka sungguh tidak layak lagi di labelisasi sebagai orang yang  ber agama. Mereka ini PKI Arab yang jauh lebih sadis dan biadab di banding PKI asal Sovyet dan Cina.


Setelah peristiwa penyanderaan dan pembunuhan memilukan Mako Brimob , kini muncul tragedi berdarah lagi di Riau, Ngagel Surabaya. Bom meledak di Gereja Katholik Bunda Tak Tercela, dan peristiwa pengeboman di Mapolrestabes Surabaya, jatuh korban


 Saya secara pribadi dan  sebagai ketua Dpp.Forkhagama (Forum Keadilan dan Hak Azasi Umat Beragama ) merasa terluka dan prihatin. Sebagai anggota Dewan Khos pendekar Pagar Nusa dan Pembina PGN (Patriot Garuda Nusantara) dan ARMED (Aliansi Rakyat Mendukung Demokrasi) Kami mohon maaf dan sungguh kami berduka dan ikut berbela sungkawa atas jatuhnya korban yang tidak bersalah dan berdosa.


Seraya memohon pihak berwajib turun tangan. Kami juga, ( anak anak PGN)  siap terjun ke lapangan membentuk team investigasi. Jika diperlukan pihak ke polisian dan TNI , kami siap  siaga sepenuhnya..


Dengan ini kami dari ARMED PGN menyatakan Mendukung penuh Bapak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu Anti Terorisme tanpa MENUNGGU lebih lama pengesahan UU Anti Terorisme oleh DPR RI. Mendesak MPR membuat TAP anti khilafah untuk memperkuat TAP MPR no XVII/MPR/1998 mengenai Pancasila sebagai satu satunya dasar negara dan Ideologi negara. Mendesak DPR segera mengesahkan UU anti terorisme. Mendesak Kapolri untuk segera melakukan penangkapan untuk di proses secara hukum terhadap para individu yang anti terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI serta UUD 45.


By. Jerry Patty

Operator Pompa Air Kramat Jati Memberi Santunan Kepada Anak yatim Di Rw 011

Dalam acara operator pompa kramat jati mengadakan silahturohim bersama tokoh masyarakat Rw 011 yang dihadiri ketua LMK,RW,RT, dan tokoh agama dalam kesempatan ini para operator memberikan santunan kepada anak yatim piyatu dan menghimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah karena di  jakarta ini tidak hanya  air banjir saja, banjir sampah itu tiap hari malah lebih berbahaya, jangka panjangnya dibanding air, air sudah kami tangani untuk kita sedot dgn pompa ujar bapak agil dlm kesempatan memberikan sambutan tapi sampah yang tiap hari membanjirin jakarta jauh lebih bahaya karena sampah biang banjirnya dari usia dini harus ditanam rasa membuang sampah pada tempatnya  dengan slogan bersama kami bisa semua bersemangat untuk mengatasi banjir di wilayah Rw 011 kramat jati.( Nurhadi)

Marah-marah di Pekarangan Rumah Tetangga, WNA Dilaporkan ke Polres Jakbar

Jakarta - Skrinews,

Seorang Ibu rumah, Dessy Hussein (37), warga Perumahan Daan Mogot Baru, Cluster Tampak Siring, Jalan Tampak Siring No 18 Kalideres, Jakarta Barat, melaporkan Warga Negara Korea yang yang bekerja di sebuah tempat Karaoke dan juga tetangga ke Kepolisian Resort Jakarta Barat, karena diduga merusak pekarangan rumah dengan cara menggedor-gedor pintu garasi dan pintu rumah hingga masuk ke dalam rumah, Jumat malam (11/5/2018).

Dalam Laporan No LP.686/V/2018/PMJ/ Resto Jakarta Barat dibuat oleh Briptu Firman M Nur Dalimunthe dan ditandatangani Kanit SPK Ajun Komisaris Sumiar.

Dalam laporannya, Dessy menyebutkan warga Korsel yang beristrikan Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Suryani ini telah merusak pintu gerbang, daun pintu utama, gerendel gorden, pot bunga dan membanting tempat sampah serta beban psikologis kepada anak.

"Kalau dihitung kerugian materi tidak banyak, tetapi kerugian non materi sangat besar. Anak saya dimaki dibentak yang menyebabkan trauma psikis yang luar biasa," kata Dessy usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Barat, Jum'at. (12/5/2018).

Menurut penuturan Dessy, warga Korea Selatan itu merasa terganggu akibat renovasi rumahnya. Sebelum merombak rumahnya, ia telah melaporkan ke Ketua RT setempat.
Juga menyampaikan izin ke pemilik rumah sebelah kanannya. "Saya memang tidak izin ke tetangga sebelah kiri karena mereka tidak pernah keluar rumah. Berkali-kali warga Korea itu komplain, merasa terganggu. Lantas mereka minta kerja para tukang dimulai jam 10.00 WIB. Saya penuhi permintaan mereka," ucap Dessy.

Sementara dikatakan Ajun Komisaris Sumiar dalam pelaporan tersebut, warga Korsel yang merusak pintu gerbang, pintu utama, gordeng, membanting tempat sampah dan memaki anak di kenakan Pasal pengerusakan (pasal 406) KUHP. (Red).

Presiden Minta Anak-anak Manfaatkan Waktu Luang Untuk Bermain di Luar Ruangan

Skrinews - Jakarta,
"Pak Jokowi main yuk. Bu Iriana main yuk," ajak sejumlah anak yang memanggil keduanya di depan Istana Merdeka.

Jumat sore, 4 Mei 2018, halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, diramaikan oleh ratusan anak-anak yang datang dari seluruh Indonesia. Acara dengan tajuk #JamMainKita yang diinisiasi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) digelar di sana.

Sore itu, halaman tengah Istana disulap menjadi sebuah arena bermain dan berkumpul bagi anak-anak Indonesia. Pepohonan yang berada di sekeliling halaman itu menjadikan tempat bermain bagi anak-anak semakin asri dan nyaman.

Sesaat setelah Presiden dan Ibu Negara hadir menerima ajakan anak-anak, sorak sorai dan tepuk tangan meriah membahana.

Keduanya kemudian menyaksikan seni tari yang dibawakan oleh sejumlah anak yang datang dari Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Setelahnya persembahan lagu-lagu Nusantara didendangkan oleh sejumlah anak dari "Voice of Indonesia".

Di acara tersebut, Kepala Negara sempat memberikan nasihat kepada anak-anak Indonesia. Presiden berpesan agar anak-anak giat belajar, taat beribadah, dan rajin berolahraga.

"Coba anak-anak olahraganya apa? Futsal? Mana yang senang jalan sehat? Ada yang senang renang? Ada yang senang badminton? Siapa yang senang sepak bola?" tanya Presiden.

Selain itu, ia juga mendorong anak-anak untuk meluangkan waktu bersenang-senang menikmati permainan tradisional bersama teman-teman sebaya di luar ruangan saat senggang.

"Jangan lupa anak-anak kalau ada waktu baik sore hari, hari Sabtu atau Minggu, juga harus selalu bermain di luar ruangan. Jangan main _handphone_ terus," ujar Presiden.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo mengajak anak-anak untuk bermain kuda lumping bersama dengan Ibu Negara dan sejumlah jajaran Kabinet Kerja. Presiden dan Ibu Iriana tampak berada di baris terdepan dengan diiringi musik dan dipandu oleh Ketua LPAI Seto Mulyadi.

Keceriaan anak-anak semakin bertambah dengan adanya permainan-permainan tradisional yang sudah dipersiapkan di arena bermain. Engklek, gobag sodor, dan egrang merupakan beberapa di antaranya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham.

Jakarta, 4 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Komunitas Forum Warga Tambora (FWT) Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Jembatan Besi

Skrinews.
JAKARTA - Kebakaran yang menghanguskan puluhan unit rumah warga tepatnya di wilayah RT.006, 007, 009 RW.03, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/4/2018) sekira pukul 18.45 WIB tersebut, mengundang keprihatinan banyak kalangan.

Salah satunya adalah Komunitas Forum Warga Tambora (FWT) yang dikomandoi Samuti bersama rekan-rekan langsung mendatangi lokasi untuk berbagi bersama korban kebakaran di Jembatan Besi.

Informasi yang diterima Redaksi, puluhan anggota Komunitas Forum Warga Tambora berangkat dari Pos RW.02, Kelurahan Jembatan Lima menuju korban kebakaran di Jembatan besi, pada Selasa (24/4/2018) sekira pukul 16.30 WIB.

Adapun bantuan korban kebakaran yang disampaikan berupa Mie Instan 5 dus, Aqua Gelas 15 dus, pakaian layak pakai satu kantong plastik, uang tunai 1.000.000 (satu juta rupiah). Bantuan diserahterimakan oleh salah satu staff RW.03, di Posko Utama Dinas Sosial (Dinsos)

Dalam kesempatannya, Ketua Komunitas Forum Warga Tambora (FWT), Samuti menyampaikan, bahwa FWT yang belum lama ini berdiri, dirasa perlu berbagi bantuan pasca musibah kebakaran, terlebih rasa empati kita terhadap korban agar kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita.

“Kita juga adalah bagian dari masyarakat Kecamatan Tambora, tentunya kita semua berusaha menjadikan FWT yang penuh dengan rasa kepedulian guna membantu masyarakat yang dilanda bencana dan musibah yang perlu dengan segera diberikan pertolongan dan bantuan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pemberian bantuan korban kebakaran berlangsung dengan lancar dan sukses, tampak hadir pula Ketua RW.02 Kelurahan Jembatan Lima, Chaerul Anwar bersama anggota Komunitas FWT lainnya. (rls/tis)

Berjuang Demi Keadilan Yang Pantang Menyerah Akhirnya Berhasil

Skrinews.
Jakarta - Terkait Pembagian Hak Waris yang melibatkan Adik dan Kakak, Perkara perdata No.320/pdt.G/PN.jkt.jak-bar. Yang ditangani oleh Kuasa Hukum JJ Amstrong Sembiring,SH.MH.

 Perkara Perdata yang berjalan 6thn ini sangat ironi sekali, Setelah melalui proses-proses yang berjalan dari tahun 2012 hingga 2018.

  Pengacara Senior, JJ Amstrong Sembiring juga berusaha melakukan gugatan Uji Materi terhadap "Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Pengganti Undang-undang bagi para pihak", sebagai kuasa Hukum dari ahli waris Haryanti Sutanto dan Victorina Arif.

 Dalam gugatan tersebut ada empat akta yang di uji materikan di Mahkamah Konstitusi, yakni Akta Persetujuan dan Kuasa nomor 6, 7, 8, dan 9.

 Menurut Amstrong, uji materi ini dilakukan karena ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Undang-undang bagi para pihak itu, khususnya nomor 8, dianggap bertentangan dengan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Kliennya.

 “Bahwa setiap warga negara hak Konstitusionalnya dilindungi oleh UUD 1945 untuk memiliki harta benda sebagai hak milik pribadi atas semua barang dan harta benda dari Orang tua Kandung atau warisan.” jelas Amstrong.

 Perjuangan yang penuh diupayakan oleh Kuasa Hukum Amstrong, hingga pernah terjadi insident didalam persidangan PN Jak-Bar, Pengacara Senior ini sampai memecahkan gelas ke wajahnya karena tidak terima atas putusan yang diduga kuat ada keganjalan pada saat sidang di tahun 2015, juga dengan kejanggalan surat kasasi yang penuh coretan kotor yang mengangkangi MK dalam etika penulisan hukum acara peradilan, tegas Amstrong

 Dengan berjalanya waktu dan Sampai terjadinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan kembali No.214PK/Pdt/2017 pada tgl.15/6/17 dengan putusan, Menolak permohonan peninjauan kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, Menghukum Pemohon peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,-. Tutur Amstrong

 Lanjut Amstrong, Bahwa berdasarkan pasal 196 HIR, Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putisan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan baik dengan lisan,maupun dengam surat kepada ketua Pengadilan Negeri yang yersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari, Tegas Amstrong Sembiring.

 Begitu lama berjuang demi mendapatkan Hak, dengan penuh kesabaran setelah melewati berbagai macam proses-proses Hukum dilalui, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.

Dan dalam Hal bila dilihat dan di cerna dari segi logika bahwa dengan kekalahan di PN, PT juga Kasasi kalah dan setelah lanjut pengajuan PK Perdata yang diajukan dari pihak penggugat ditolak.

 Sesuai ketentuan MK bahwa PK Perdata hanya bisa dilakukan sekali, Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan untuk perkara di luar perkara pidana, termasuk perkara perdata yang dimohonkan Pemohon, pemberlakuan PK tetap perlu dibatasi, Hal tersebut didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

 Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai.

  Selanjutnya JJ Amstrong Sembiring,SH.MH merupakan Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amstrong Sembiring, SH, MH & Rekan Jln. Tebet Barat Raya No 28 Jakarta Selatan.

 Mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien yang bernama  Haryanti Sutanto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI disingkat TERMOHON semula PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT (Terlampir), adapun isi pokok berkas permohonan eksekusi yang diajukan ke PN Jak-Bar, (16/4/18).

 Bahwa klien kami pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 Bahwa adapun objek perkara  dalam Perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar adalah sebagai berikut, Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan Boedel Harta Waris masih dikuasai oleh TERGUGAT berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian dan jam rolex aseli, televisi atau barang elektronika, perabotan perkakas rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada PENGGUGAT, maka kami ajukan permohonan provisi, sebagai berikut : Memerintahkan TERGUGAT membuka data secara detail mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris yang dikuasai secara penuh berupa, Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/   Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910.

 Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m2 (enam sembilan tujuh meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058   yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai “Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A”),

 Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT, Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan.

 Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti   sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp.17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama.
 
 Dan memerintahkan juga TERGUGAT untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
b.Memerintahkan TERGUGAT untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara detail dan akuntabel sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan TERGUGAT menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh TERGUGAT selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya.
c.Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin TERGUGAT akan memulihkan dengan segera hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan TERGUGAT ditambah dengan tanggungan penuh selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun.
d. Memerintahkan TERGUGAT membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga TERGUGAT memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan TERGUGAT memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan nilai diperhitungkan membuat PENGGUGAT hidup lebih dari keadaan sebelumnya.
e. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh TERGUGAT berupa mobil, perhiasan cincin, kalung,giwang, jam rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan Almarhumah Soeprapti sehingga TERGUGAT dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
f. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris agar PENGGUGAT mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya.
 g. Memerintahkan TERGUGAT jika menggelapkan sebagian Boedel Harta Waris yang bukan haknya, maka TERGUGAT bersedia demi tegaknya hukum dan majelis hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap TERGUGAT yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.
 
 Bahwa sehubungan telah diputuskannya Perkara Perdata No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar tanggal 29-01-2014 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16-10-2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1525 K/Pdt/2015 tanggal  27- 10-2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali  No. 214 PK/Pdt/2017  tanggal 15-06-2017.

 Adapun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali  No. 214  PK/Pdt/2017 yang amarnya berbunyi mengadili: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

 Bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.” 

 Bahwa kemudian, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Berdasarkan Pasal 197 HIR).

 Untuk ini kami bermohon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan Eksekusi  terhadap putusan No 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(Awd)

TEMU PPWI – BIRO UMUM SETPRES RI

SKRINEWS
KOPI, Jakarta - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI), diwakili oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke, dan Sekretaris III, Maya Agustin, berkesempatan bersilahturahmi dengan Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden Republik Indonesia, H. Yudhi Wijayanto di kantornya, di Gedung Sekretariat Presiden, Jl. Merdeka Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 April 2018. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, disamping untuk menjalin tali silahturahmi, juga dimaksudkan untuk berbagi pemikiran serta menyampaikan usulan dan aspirasi dari para warga pewarta kepada Pemerintah, terutama terkait dengan peran negara dalam pengelolaan informasi, pemberitaan, dan media masa di tanah air.

Temu silahturahmi di Kamis siang yang cerah tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Banyak hal yang mengemuka selama diskusi, antara lain tentang keberadaan pewarta warga dan perannya dalam mengembangkan sistim jurnalisme rakyat yang penting bagi perkembangan peradaban bangsa selama ini. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PPWI menjelaskan tentang organisasi PPWI yang lahir sebagai respon atas munculnya genre baru di dunia jurnalistik yang memberi ruang kepada setiap warga masyarakat menjadi wartawan warga. Di sela-sela pemaparan tentang organisasi, Wilson juga menyerahkan buku profil organisasi PPWI, profil Koran Online Pewarta Indonesia dan PPWI Media Group, serta Media Kit Harian Online Kabar Indonesia yang berpusat di Belanda.

Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan tulus hati, PPWI menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang amat tinggi kepada Yth. Bapak Yudhi Wijayanto, Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan menerima kunjungan ini, bersilahturahmi, bertukar pikiran, berdiskusi dan berbagi ide bersama dalam banyak hal, terutama terkait informasi, komunikasi, publikasi, dan media massa demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas infomasi.

Semoga pertemuan pada Kamis siang, 12 April 2018, dari pukul 12.30 s/d 14.00 WIB boleh menjadi awal yang baik dalam menjalin komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah sebagai representasi kekuasaan negara dengan PPWI, salah satu elemen rakyat di bangsa ini.

Pembangunan negara Indonesia tercinta mutlak berjalan beriringan dengan program pencerdasan setiap warga negara melalui asupan informasi yang berkualitas, yakni informasi yang benar, faktual, aktual, inspratif, optimistik, dan mengandung nilai moral yang tinggi. Kiranya beberapa ide yang berkembang dalam pertemuan ini dapat menjadi wacana dan bahasan ke masa depan dalam rangka mencapai Kejayaan Indonesia yang dicita-citakan, Amin… Bravo Biro Umum Setneg RI…!!!

_Keterangan foto: Ketum PPWI, Wilson Lalengke (kanan) bersama Sekretaris III PPWI, Maya Agustin (kiri) berfoto bersama Bapak H. Yudhi Wijayanto di ruang kerja Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden RI usai temu silahturahmi, Kamis, 12 April 2018_

AMPG GELAR DISKUSI BAHAS GENERASI MILENIAL DALAM PEMILU 2019

Skrinews - Jakarta, Sayap pemuda  Golkar, AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) menggelar diskusi terbuka membahas partisipasi generasi millennial dalam pemilu tahun 2019 nanti. Diskusi yang bertajuk Generasi Millenial Dalam Pemilu 2019 ini diadakan di Cafe Monviet, Mall FX Jakarta Selatan (6/4/2018).

Dalam diskusi tersebut hadir Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari. Anggota KPU tersebut menganggap bahwa Generasi Millenial di Indonesia memiliki semangat inklusif yang lebih tinggi daripada generasi sebelummnya.

"Gaya yg cocok untuk generasi milenial dalam berpolitik yakni dengan cara _political inclusion_ , merangkul segala macam latar belakang, ras, suku, agama. Politik inklusif menjadi cara atau metode strategis untuk berpatisipasi dalam berpolitik, demokrasi, dan pemilu karena dengan begitu akan banyak kawan, dengan banyak kawan maka banyak pula sumber daya, sehingga ketika memainkan peran politik di level masyarakat politik, langkah-langkahnya akan menjadi lebih ringan."

Sejalan dengan Hasyim, pengamat politik Voxpop Center Pangi S Chaniago menganggap bahwa pola pikir Generasi Millenial lebih terbuka dan populis. Hobi dan komunitas menjadi cara mereka melihat sesuatu yang baru.

"Generasi Millennial itu tidak dangkal, namun populis. Maka dari itu pendekatan terhadap generasi milenial cukup berbeda. Cara millennial menentukan pilihan pun tidak dari awal kampanye, melainkan mendekati Masa akhir kampanye."

Menurut Pangi, jika partai ingin masuk dan mendapatkan kepercayaan dari Generasi Millenial, maka Partai harus menjadi Generasi Millenial itu sendiri, bukan hanya sekedar dekat dengan mereka.

"Kalau Golkar ingin mendapatkan kepercayaan mereka (Generasi Millenial) maka AMPG harus masuk ke ranah hobi dan kegemaran mereka. Maka dari itu AMPG dengan anggotanya yg milenial, bisa diharapkan masuk lebih leluasa ke dalam ceruk milenial selaku potensi suara terbesar"

Belakangan keberadaan dan peran generasi millennial dalam menentukan arah Demokrasi di Indonesia menjadi krusial dalam perkembangan perpolitik di Indonesia. Kesadaran politik generasi millenial yang berjumlah cukup banyak  di Indonesia menjadi penentu strategis arah politik nasional jelang 2019 ini.

Perlu diketahui Isu millenial menjadi penting bagi Partai Golkar mengingat tingginya jumlah generasi milenial usia 19 - 35 tahun yang menjadi calon pemilih potensial di tahun 2019 yang mencapai 52% dari daftar pemilih tetap atau hampir mendekati angka 100 juta.

Golkar melalui sayap kepemudaan AMPG hadir menjadi organisasi bagi anak muda di Indonesia. Kepengurusan baru AMPG 2018 - 2019 memiliki visi untuk bisa mendekatkan dan mendapatkan kepercayaan para pemilih muda, terutama Generasi Millenial jelang tahun 2019 ini terhadap Partai Golkar.

By...Bemby/jerry

Diskusi perhimpunan Indonesia Tionghoa " ANCAMAN HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA "

Skrinews - Jakarta,
di era abad 21 ini kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan teknologi informasi ( internet ) membawa manusia menuju zaman yang serba mudah dan saling koneksi satu sama lain di seluruh dunia seakan-akan tanpa batas ( globalisasi/deteritorialisasi ) dalam membeli kebutuhan primer, sekunder sampai tersier, manusia zaman sekarang cukup menyalakan komputer, lalu terhubung dengan internet dan bisa membeli barang-barang kebutuhannya dengan sangat mudah. Beberapa tahun lalu terakhir ini bahkan cukup melalui satu buah smartphone atau HP pintar.

Beberapa tahun terakhir ini lahirlah fenomena sosial media seperti Facebook, Twitter, Instragram,path, Snapchat dll. Sosial ini menghubungkan orang di seluruh dunia dengan sangat mudah kita bisa saling berkomunikasi menulis artikel mengunduh foto mengunduh video mengungkap pendapat bertukar informasi mendapat berita dalam waktu hitungan detik sampai berbisnis berdagang secara online bahkan sampai mencari jodoh.

Revolusi komunikasi yang terjadi di dunia ini mempunyai manfaat yang luar biasa tetapi di sisi lain belakangan kita bisa melihat dan merasakan akses negatifnya ada fenomena HOAX ( berita bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ) serta speech of hate ( ujaran kebencian ) membuat polarisasi yang luar biasa di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Sosial media yang tadinya sifatnya untuk silaturahmi dan untuk bergembira, sekarang menjadi senjata ampuh untuk mengadu domba masyarakat dengan HOAX dan ujaran kebencian untuk berbagai kepentingan baik bisnis maupun politik yang tadinya berteman menjadi bermusuhan,saling curiga, menjaga jarak,saling tidak percaya, sentimen suku, Agam dan ras ( SARA ) menjadi hal yang sering didengungkan lagi. Ideologi-ideologi radikal dari luar juga dapat masuk dengan mudah ke Indonesia.

Fenomenal ini mulai terasa ketika di mulainya pilkada DKI JAKARTA 2017. HOAX dan ujaran kebencian betul-betul di mainkan di sosial media apalagi ketika terdapat momen sebuah event politik di satu negara seperti Indonesia, Amerika dan juga negara-negara Eropa sosial media menjadi senjata ampuh untuk membelah dan mengadu domba masyarakat.

Jika di biarkan terus menerus dan tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas oleh aparat bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Benturan horizontal di akar rumput   (masyarakat bawah) dapat terjadi dengan mudah karena kondisi heterogenitas masyarakat Indonesia, isu-isu SARA dapat memancing dengan mudah benturan tersebut apalagi sebentar lagi akan di gelar pilkada 2018 di 171 kabupaten,kota provinsi dan pilpres serta pileg 2019 yang di gelar serentak.bukan benturan saja ancaman disintegrasi dan separatis juga semakin menguat karena HOAX dan ujaran kebencian membuat masyarakat menjadi intoleran satu sama lain dan membuat berjarak kepada pribadi-pribadi yang berbeda suku, agama,ras, pilihan politik sampai ideologi.

Penegakan hukum yang tegas adalah satu satunya jalan yanvg ampuh untuk menjaga kondusifitas Negara jika kelompok-kelompok kecil yang radikal ataupun orang yang mencari uang dari menjual jasa HOAX ataupun ujaran kebencian di sosial media tidak cepat di tangkap maka disintegrasi ataupun benturan di grass root cepat atau lambat tidak dapat dihindarkan. Penangkapan yang dilakukan POLRI kepada kelompok-kelompok seperti MCA ataupun Saracen sudah tepat harus tegas dan cepat karena masih banyak di ku sana kelompok-kelompok seperti itu...


By. Jerry

Persada Indonesia Membentuk Komunsur-unsur Satgas Anti Perdagangan Orang

Skrinews - JAKARTA, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si menyetujui usulan Perhimpunan Satu Darah (Persada) Indonesia untuk membentuk sebuah Komite Nasional Satuan Tugas yang menangani secara khusus kasus-kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat, di kantor Kementerian Jl.Hery Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jumat (23/03/18) Menteri Hanif didampingi Dirjen Binapenta Hery Sudarmanto beserta jajaran kementerian mengatakan kepada 10 delegasi Persada Indonesia bahwa pemerintah memerlukan kerja sama Persada Indonesia untuk mengatasi kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia.

Kesepuluh delegasi itu adalah; Yohanes Gore Ketua Persada Indonesia, Yons Ebit Sekjen Persada, Muchtar Pakpahan dari SBSI, Vincent Wangge Ketua Umum FMIG, Gaby Goa Padma Indonesia, Roy Watu Kompak NTT, Ine Aliansi Warga Jakarta, Yosep Daok FKPP NTT Banten, Ida Bakri SBSI dan Yohanes Kedati dari Garda NTT.

Saat pertemuan tersebut, Ketua Umum Persada Indonesia, Yohanes Gore mengusulkan solusi konkrit untuk mengatasi perdagangan manusai dengan membentuk badan khusus Komite Nasional Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia. Komite ini akan menjadi mitra pemerintah. Dalam komite ini terdapat empat (4) unsur yaitu; Pemerintah, Apindo, Serikat Buruh dan Persada Indonesia. Komite ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga kedutaan-kedutaan Negara tujuan TKI.

Menanggapi itu, Menteri Hanif menyambut baik dan menyatakan sangat setuju dengan usulan itu. Dia mengatakan pemerintah saat ini sedang fokus membuat undang-undang turunan dari UU SBMI No. 18 tahun 2017.

"Undang-undang itu membahas soal pelatihan dan peranan pemerintah", ungkapnya.

Terkait sejumlah kasus perdagangan manusia di NTT, dirinya mengakui bahwa pemerintah belum maksimal disebabkan ada beberapa regulasi yang berbeda dan tidak sinkron antara pusat dan daerah.

"Itu butuh kerjasama semua pihak, karena itu saya setuju untuk pembentukan komite nasional. Silakan dilanjutkan ke Dirjen Binapenta", ujarnya.

Merespon arahan Menteri Hanif, dalam kesempatan itu Dirjen Binapenta Hery Sudarmanto langsung mengajak delegasi Persada Indonesia untuk melakukan pertemuan lanjutan yang akan diadakan Senin, 26/03/18 di kantor Kementerian untuk membahas mekanisme dan hal-hal teknis terkait pembentukan Komite Nasional Satgas Anti Perdagangan Orang.

Dikesempatan yang sama, Hery Sudarmanto juga meminta enam (6) perwakilan Persada Indonesia untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur-unsur Disnakertrans Provinsi NTT yang akan diselenggarakan di Kupang bulan April mendatang.
(Netty)

KOPI DARAT(KOPDAR) KWK PERERAT TALI SILATURAHMI WARGA KUNINGAN

SKRINEWS - Jakarta,
Komunitas Wargi Kuningan (KWK) Minggu, 25-3-2018  menyelenggarakan acara kopi darat (KOPDAR)  yang bertempat di pantai Legon Ancol dan dihadiri oleh 200 an anggota KWK dari berbagai korwil KWK seperti Karawang, Bekasi,  Jakpus,  Jaksel,  Jaktim,  Jakbar,  dan Kuningan.

 Dalam acara tersebut yang dihadiri langsung oleh ketua umum KWK Didi sutardi S.pd,
Sekjen KWK Muhammad saefullah, bendahara umum Idi Sarhidi dan juga beberapa pengurus pusat KWK
Mengukuhkan korwil Jakarta utara dan melantik Komarudin (35) Sebagai Ketua Korwil Jakarta utara

 Dalam sambutannya,  Ketua Umum KWK mengharapkan dengan adanya KWK, agar kita semua dapat memberikan konstribusi untuk warga Kuningan di perantauan maupun warga Kuningan yang ada di Daerah,  untuk peduli dan berperan aktif membantu meringankan penderitaan dalam berbagai hal  kepada saudara saudara kita yang terkena bencana,sakit,kecelakaan atau pun meninggal dunia 

Acara Kopdar berlangsung cukup meriah, penuh  kehangatan dengan nuansa kekeluargaan dan keakraban sesama anggota KWK yang begitu kental,
dalam kesempatan tersebut Didi sutardi S,pd sekaligus memperkenalkan produk e-money KWK,yang bekerja sama dengan salah satu bank swasta, yang mana e- money KWK ini bisa di gunakan untuk berbagai macam alat pembayaran. seperti pembayaran tol,commuter line,halte trans jakarta dan pembayaran lainnya.

Bagi anggota KWK yang sudah mempunya KTA bisa dengan mudah untuk memiliki e- money KWK dengan cara mengirimkan photo bebas dan uang pembayaran sebesar RP 130.000 sudah termasuk saldo RP 30.000,
untuk memperoleh e- money pemohon bisa melalui sekretariat KWK atau anggota yang ditunjuk khusus dan bagi yang sudah memiliki e-money untuk mengetahui saldo yang tersisa bisa di akses via smartphone yang sudah mensuport  NFC.

Hal senada juga si ungkapkan oleh Didi Rasadi ketua Korwil Jakarta Barat pada kesempatan sebelumnya pada acara kopdar KWK Jakbar di Rumah susun angke di bilangan Jakarta Barat beberapa waktu lalu, memaparkan tentang koperasi KWK yang kian tumbuh berkembang pesat dan antusias anggota KWK semakin bertambah,
Di usia yang sudah tidak muda lagi Didi Rasadi begitu bersemangat  dalam mengadakan  berbagai rangkaian kegiatan bersama KWK.
(Matt /edt JS)

Presiden: Tularkan Kerukunan di Indonesia kepada Dunia

Skrinews - Jakarta,
Presiden Joko Widodo mendorong para musisi nasional untuk membuat sebuah visi dan peta jalan mengenai arah dan bagaimana industri musik di Indonesia akan berkembang. Hal itu disampaikannya saat menerima sejumlah musisi nasional dan panitia Konferensi Musik Nasional di Istana Merdeka, Senin, 22 Maret 2018.

"Saya sebetulnya ke depan itu mengimpikan bagaimana strategi besar kebudayaan kita, lebih khusus lagi di bidang musik, ada visi misalnya ada visi 2050 dan visi 2100. Ini sudah mulai dirancang sejak mulai sekarang," kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden mendorong agar visi dan peta jalan dimaksud dapat difokuskan ke dalam sejumlah tahap beserta target-targetnya. Seperti misalnya fokus yang hendak dicapai dalam lima tahun pertama dan seterusnya.

"Menurut saya, ini akan lebih memberikan sebuah hasil yang lebih konkret. Entah masalah yang berkaitan dengan tata kelola atau yang lainnya. Mungkin 5 tahun pertama misalnya kita hanya garap masalah tata kelola saja, kita gerakkan di masalah itu saja. Di 5 tahun kedua masalah perlindungan," ujarnya memberi contoh.

Menurutnya, target dan peta jalan yang jelas seperti itu akan memberikan kemudahan baik bagi pemerintah dan para pelaku di industri musik itu sendiri mengenai arah dan tujuan industri musik nasional. Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menerima segala masukan-masukan yang ditujukan untuk mendukung perkembangan musik nasional.

"Saya sendiri juga memerlukan masukan-masukan untuk ke depannya. Jangan sampai misalnya setiap ganti presiden kita masih berkutat di urusan masalah properti kekayaan intelektual. Jadi (dalam peta jalan) pemerintah sendiri diberikan target oleh pelaku-pelaku seperti memberikan payung (hukum) bagi para musisi," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir di antaranya Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Glenn Fredly selaku ketua panitia Konferensi Musik Nasional 2018, Abdee Negara, Bunga Citra Lestari, Sheryl Sheinafia, Erwin Gutawa, dan sejumlah musisi serta para pelaku industri musik Tanah Air.

Triawan Munaf mengatakan bahwa kedatangan para musisi ini untuk melaporkan kepada Presiden tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Musik Nasional. Tahun ini juga secara khusus diadakan Konfrensi Musik Indonesia yang pertama di kota Ambon.

"Kenapa dipilih kota Ambon? Karena Ambon sudah beberapa tahun ini dicita-citakan sebagai kota musik pertama Unesco atau kota musik dunia pertama di Indonesia. Semua potensi ada di sana. Hanya saja ada fasilitas-fasilitas yang perlu direalisasikan bekerjasama dengan berbagai stakeholder," kata Triawan.

Triawan melanjutkan kondisi musik di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Kesejahteraan musisi, pencipta, masih jauh dari harapan. Selain itu, pelanggaran hak cipta belum ditindak dengan baik. Oleh karena itu, senada dengan Presiden, ke depannya akan disusun langkah-langkah kongkret untuk kebaikan musik nasional.

"Tidak saja seremonial tapi lebih ke bekerja, sehingga musik Indonesia ada perencanaan yang baik. Inilah yang akan kita lakukan ke depannya," lanjutnya.

Sementara itu Glenn Fredly mengatakan Konferensi Musik Indonesia adalah momen bersejarah bagi musik Indonesia. Dalam konferensi tersebut ada tiga aspek besar yang dibahas, yaitu musik dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan sebagai alat ketahanan kebudayaan.

"Dalam pertemuan dengan pak Presiden kami menyapaikan rekomendasi yang dihasilkan konfrensi musik selama tiga hari. Presiden sangat terbuka sekali. Dan beliau justru meminta input dan masukan untuk perkembangan ekosistem Indonesia," ujar musisi asal Ambon ini.

Jakarta, 22 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
"Kita harus menularkan pengalaman berharga umat Islam Indonesia kepada dunia dalam menjaga kerukunan, dalam menjaga persatuan, dalam menjaga perdamaian di bumi Allah SWT." Begitu pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat bersilaturahim dengan peserta Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Hadits Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su'ud tingkat ASEAN dan Pasifik ke-10 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 22 Maret 2018.

Hal tersebut, menurut Presiden, dikarenakan Indonesia sekarang ini terus menjadi panutan banyak negara dalam mengelola kemajemukan. Indonesia memiliki 714 suku, lebih dari 1.100 bahasa daerah, tetapi bisa tetap rukun dan bersatu.

Pelaksanaan musabaqah sendiri menurut Presiden hendaknya tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan acara biasa karena musabaqah adalah wahana untuk memacu pengembangan tilawah, hafalan, serta pendalaman isi Al-Quran.

"Sebagai umat muslim kita harus selalu mengingat bahwa Al-Quran diturunkan kepada kita untuk menjadi pedoman. Pedoman yang harus kita baca, kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menempuh jalan yang diridoi Allah, jalan yang penuh cinta damai, saling tolong menolong dan penuh persatuan," katanya.

Presiden juga mengingatkan kepada seluruh qori/qoriah, hafiz/hafizah, mufasir/mufasirah agar terus mensyiarkan dan mengamalkan ajaran Al-Quran di luar acara ini.

"Kita semua harus membangun kemanusiaan yang adil yang beradab, tidak membentak anak yatim, peduli pada fakir miskin, cinta saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, serta menyayangi seluruh kehidupan di bumi Allah ini. Supaya seluruh Indonesia, seluruh Asia, dan seluruh dunia benar-benar melihat dan merasakan Islam sebagai agama yang _rahmatan lil alamin_," lanjutnya.

Dalam penutup sambutannya, Presiden mengatakan agar setiap acara musabaqah Al-Quran dan hadits ini dapat terasa jejaknya manfaatnya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Selain itu, Presiden juga berpesan agar umat Islam tidak mudah terjebak fitnah dan hasutan kebencian.

Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jakarta, 22 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Dorong Musisi Buat Visi dan Peta Jalan Musik Nasional

Skrinews - Jakarta,
Presiden Joko Widodo mendorong para musisi nasional untuk membuat sebuah visi dan peta jalan mengenai arah dan bagaimana industri musik di Indonesia akan berkembang. Hal itu disampaikannya saat menerima sejumlah musisi nasional dan panitia Konferensi Musik Nasional di Istana Merdeka, Senin, 22 Maret 2018.

"Saya sebetulnya ke depan itu mengimpikan bagaimana strategi besar kebudayaan kita, lebih khusus lagi di bidang musik, ada visi misalnya ada visi 2050 dan visi 2100. Ini sudah mulai dirancang sejak mulai sekarang," kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden mendorong agar visi dan peta jalan dimaksud dapat difokuskan ke dalam sejumlah tahap beserta target-targetnya. Seperti misalnya fokus yang hendak dicapai dalam lima tahun pertama dan seterusnya.

"Menurut saya, ini akan lebih memberikan sebuah hasil yang lebih konkret. Entah masalah yang berkaitan dengan tata kelola atau yang lainnya. Mungkin 5 tahun pertama misalnya kita hanya garap masalah tata kelola saja, kita gerakkan di masalah itu saja. Di 5 tahun kedua masalah perlindungan," ujarnya memberi contoh.

Menurutnya, target dan peta jalan yang jelas seperti itu akan memberikan kemudahan baik bagi pemerintah dan para pelaku di industri musik itu sendiri mengenai arah dan tujuan industri musik nasional. Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menerima segala masukan-masukan yang ditujukan untuk mendukung perkembangan musik nasional.

"Saya sendiri juga memerlukan masukan-masukan untuk ke depannya. Jangan sampai misalnya setiap ganti presiden kita masih berkutat di urusan masalah properti kekayaan intelektual. Jadi (dalam peta jalan) pemerintah sendiri diberikan target oleh pelaku-pelaku seperti memberikan payung (hukum) bagi para musisi," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir di antaranya Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Glenn Fredly selaku ketua panitia Konferensi Musik Nasional 2018, Abdee Negara, Bunga Citra Lestari, Sheryl Sheinafia, Erwin Gutawa, dan sejumlah musisi serta para pelaku industri musik Tanah Air.

Triawan Munaf mengatakan bahwa kedatangan para musisi ini untuk melaporkan kepada Presiden tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Musik Nasional. Tahun ini juga secara khusus diadakan Konfrensi Musik Indonesia yang pertama di kota Ambon.

"Kenapa dipilih kota Ambon? Karena Ambon sudah beberapa tahun ini dicita-citakan sebagai kota musik pertama Unesco atau kota musik dunia pertama di Indonesia. Semua potensi ada di sana. Hanya saja ada fasilitas-fasilitas yang perlu direalisasikan bekerjasama dengan berbagai stakeholder," kata Triawan.

Triawan melanjutkan kondisi musik di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Kesejahteraan musisi, pencipta, masih jauh dari harapan. Selain itu, pelanggaran hak cipta belum ditindak dengan baik. Oleh karena itu, senada dengan Presiden, ke depannya akan disusun langkah-langkah kongkret untuk kebaikan musik nasional.

"Tidak saja seremonial tapi lebih ke bekerja, sehingga musik Indonesia ada perencanaan yang baik. Inilah yang akan kita lakukan ke depannya," lanjutnya.

Sementara itu Glenn Fredly mengatakan Konferensi Musik Indonesia adalah momen bersejarah bagi musik Indonesia. Dalam konferensi tersebut ada tiga aspek besar yang dibahas, yaitu musik dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan sebagai alat ketahanan kebudayaan.

"Dalam pertemuan dengan pak Presiden kami menyapaikan rekomendasi yang dihasilkan konfrensi musik selama tiga hari. Presiden sangat terbuka sekali. Dan beliau justru meminta input dan masukan untuk perkembangan ekosistem Indonesia," ujar musisi asal Ambon ini.

Jakarta, 22 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden: Demokrasi Harus Sejahterakan Rakyat

Skrinews - Jakarta,
Sebagai pelaku utama dalam demokrasi, partai politik dan politisi harus menunjukkan bukti bahwa demokrasi harus menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu, 21 Maret 2018.

"Kita harus membuat demokrasi yang selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi rakyat, untuk mengatasi kemiskinan, untuk pemerataan kesejahteraan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya saing bangsa," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa proses pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu juga tidak boleh menginterupsi program-program pembangunan.

"Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi khususnya pilkada di tahun 2018 beserta pileg dan pilpres tahun 2019, tidak boleh mengganggu mementum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan," lanjutnya.

Menurutnya kontestasi pilkada, pileg dan pilpres harus menjunjung tinggi etika dan tata krama. Kontestasi harus saling menghargai dan menghormati dan tidak saling mencemooh.

"Perbedaan jangan mengganggu persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa. Sekali lagi, harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Kita tidak saling menghujat dan mencemooh, tidak pula menyebar berita bohong dan ujaran kebencian," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga mengatakan pentingnya kritikan dalam sebuah demokrasi dan pembangunan. Kritik yang berbasis data dan mencari solusi bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

"Kalau yang salah ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Bedakan kritik dengan fitnah. Kritik dengan nyinyir beda lagi," kata Presiden.

Oleh karena itu Presiden mengajak Partai Perindo serta seluruh parpol dan politisi untuk memfokuskan pada adu program dan prestasi dalam pilkada, pileg, serta pilpres 2019 nanti. Adu program dalam hal menyejahterakan rakyat, meningkatkan ekonomi, menjaga persatuan bangsa, hingga membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita membuat demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan kebebasan politik yang santun, yang konstruktif sesuai dengan adat istiadat bangsa kita Indonesia," katanya.

Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar serta Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Jakarta, 21 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Ketua Umum PPWI Minta Polri Tidak Alergi Terhadap Kritik

Skrinews - KOPI, JAKARTA - Terkait penjemputan paksa 2 orang jurnalis Jon Roi Tua Purba dan Lindung Sibaban dari Media Online oleh Kepolisian Daerah Sumut pada (6/3/2018) lalu, Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA ikut memberikan statemen atas kasus tersebut.

Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Polri tidak boleh resisten terhadap kritik jika ingin tetap dihormati dan disegani rakyat pejabat tidak semestinya berlindung di balik argumentasi "pencemaran nama baik" terhadap sikap dan perilaku mereka walaupun hanya dalam bentuk dugaan-dugaan publik.

"Ingat, kalian dibayar mahal oleh rakyat, sehingga segala gerak-gerik anda sudah seharusnya terbuka untuk menjadi obyek perhatian rakyat setiap saat, tanpa jeda sedetikpun," ungkap Ketua Umum Nasional PPWI Wilson Lalengke kepada wartawan melalui press relisnya hari ini, Minggu (11/3/2018) di Jakarta.

Sambung alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu, kalau tidak mau jadi perhatian publik yaa jangan berada di posisi yang dibayar rakyat itu dong. Pulang kampung saja jadi petani, menyatu bersama kita rakyat biasa dan balik memperhatikan dan mengkritisi para pejabat yang kita bayar hidupnya itu.

Wilson menjelaskan, arogansi oknum Kapolda Sumut yang menjemput paksa warga akibat pemberitaan di Medan itu akan menjadi catatan buruk para pekerja media massa terhadap polri secara keseluruhan. Bintang dua masih alergi kritik?

"Tanggalkan saja bintang duanya itu boss, tidak berbanding lurus dengan kondisi kedewasaan seorang pejabat pengayom masyarakat," pungkas Wilson yang juga merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Penjemputan paksa itu berkaitan dengan pemberitaan yang membuat Kapolda Sumut Irjen Pol.Paulus Waterpauw merasa dicemarkan nama baiknya.

Dua Jurnalis yakni Jon Roi Tua Purba dijemput paksa di kediamannya untuk diperiksa atas berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan.

Termasuk rekannya Lindung Silaban yang juga dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 wib, dan diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com.

Editor:Awd

Wilson Lalengke: Bintang dua masih alergi kritik? Tanggalkan saja boss!

JAKARTA, Skrinews.com — Pejabat Polri tidak boleh resisten terhadap kritik jika ingin tetap dihormati dan disegani rakyat. Pejabat tidak semestinya berlindung di balik argumentasi “pencemaran nama baik” terhadap pemberitaan tentang sikap dan perilaku mereka  walaupun hanya dalam bentuk dugaan-dugaan publik.

Ketua Umum Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan hal tersebut dalam siaran persnya, hari ini. 

Wilson mengingatkan, pejabat Polri dibayar mahal oleh rakyat, sehingga segala gerak-gerik mereka sudah seharusnya terbuka untuk menjadi obyek perhatian rakyat setiap saat, tanpa jeda sedetikpun.

“Pejabat Polri, kalau tidak mau jadi perhatian publik, yaa jangan berada di posisi yang dibayar rakyat itu dong! Pulang kampung saja jadi petani, menyatu bersama kita rakyat biasa dan balik memperhatikan dan mengkritisi para pejabat yang kita bayar hidupnya itu!,” kecamnya pedas.

Arogansi oknum pejabat Polda Sumut yang menjemput paksa warga akibat pemberitaan di Medan, tekan Wilson, akan menjadi catatan buruk para pekerja media massa terhadap Polri secara keseluruhan.

“Bintang dua masih alergi kritik? Tanggalkan saja bintang duanya itu boss! Tidak berbanding lurus dengan kondisi kedewasaan seorang pejabat pengayom masyarakat!,” kecamnya makin pedas.

Editor:Awd