Presiden Joko Widodo mendorong para musisi nasional untuk membuat sebuah visi dan peta jalan mengenai arah dan bagaimana industri musik di Indonesia akan berkembang. Hal itu disampaikannya saat menerima sejumlah musisi nasional dan panitia Konferensi Musik Nasional di Istana Merdeka, Senin, 22 Maret 2018.
"Saya sebetulnya ke depan itu mengimpikan bagaimana strategi besar kebudayaan kita, lebih khusus lagi di bidang musik, ada visi misalnya ada visi 2050 dan visi 2100. Ini sudah mulai dirancang sejak mulai sekarang," kata Presiden dalam sambutannya.
Presiden mendorong agar visi dan peta jalan dimaksud dapat difokuskan ke dalam sejumlah tahap beserta target-targetnya. Seperti misalnya fokus yang hendak dicapai dalam lima tahun pertama dan seterusnya.
"Menurut saya, ini akan lebih memberikan sebuah hasil yang lebih konkret. Entah masalah yang berkaitan dengan tata kelola atau yang lainnya. Mungkin 5 tahun pertama misalnya kita hanya garap masalah tata kelola saja, kita gerakkan di masalah itu saja. Di 5 tahun kedua masalah perlindungan," ujarnya memberi contoh.
Menurutnya, target dan peta jalan yang jelas seperti itu akan memberikan kemudahan baik bagi pemerintah dan para pelaku di industri musik itu sendiri mengenai arah dan tujuan industri musik nasional. Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menerima segala masukan-masukan yang ditujukan untuk mendukung perkembangan musik nasional.
"Saya sendiri juga memerlukan masukan-masukan untuk ke depannya. Jangan sampai misalnya setiap ganti presiden kita masih berkutat di urusan masalah properti kekayaan intelektual. Jadi (dalam peta jalan) pemerintah sendiri diberikan target oleh pelaku-pelaku seperti memberikan payung (hukum) bagi para musisi," tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir di antaranya Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Glenn Fredly selaku ketua panitia Konferensi Musik Nasional 2018, Abdee Negara, Bunga Citra Lestari, Sheryl Sheinafia, Erwin Gutawa, dan sejumlah musisi serta para pelaku industri musik Tanah Air.
Triawan Munaf mengatakan bahwa kedatangan para musisi ini untuk melaporkan kepada Presiden tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Musik Nasional. Tahun ini juga secara khusus diadakan Konfrensi Musik Indonesia yang pertama di kota Ambon.
"Kenapa dipilih kota Ambon? Karena Ambon sudah beberapa tahun ini dicita-citakan sebagai kota musik pertama Unesco atau kota musik dunia pertama di Indonesia. Semua potensi ada di sana. Hanya saja ada fasilitas-fasilitas yang perlu direalisasikan bekerjasama dengan berbagai stakeholder," kata Triawan.
Triawan melanjutkan kondisi musik di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Kesejahteraan musisi, pencipta, masih jauh dari harapan. Selain itu, pelanggaran hak cipta belum ditindak dengan baik. Oleh karena itu, senada dengan Presiden, ke depannya akan disusun langkah-langkah kongkret untuk kebaikan musik nasional.
"Tidak saja seremonial tapi lebih ke bekerja, sehingga musik Indonesia ada perencanaan yang baik. Inilah yang akan kita lakukan ke depannya," lanjutnya.
Sementara itu Glenn Fredly mengatakan Konferensi Musik Indonesia adalah momen bersejarah bagi musik Indonesia. Dalam konferensi tersebut ada tiga aspek besar yang dibahas, yaitu musik dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan sebagai alat ketahanan kebudayaan.
"Dalam pertemuan dengan pak Presiden kami menyapaikan rekomendasi yang dihasilkan konfrensi musik selama tiga hari. Presiden sangat terbuka sekali. Dan beliau justru meminta input dan masukan untuk perkembangan ekosistem Indonesia," ujar musisi asal Ambon ini.
Jakarta, 22 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
"Kita harus menularkan pengalaman berharga umat Islam Indonesia kepada dunia dalam menjaga kerukunan, dalam menjaga persatuan, dalam menjaga perdamaian di bumi Allah SWT." Begitu pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat bersilaturahim dengan peserta Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Hadits Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su'ud tingkat ASEAN dan Pasifik ke-10 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 22 Maret 2018.
Hal tersebut, menurut Presiden, dikarenakan Indonesia sekarang ini terus menjadi panutan banyak negara dalam mengelola kemajemukan. Indonesia memiliki 714 suku, lebih dari 1.100 bahasa daerah, tetapi bisa tetap rukun dan bersatu.
Pelaksanaan musabaqah sendiri menurut Presiden hendaknya tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan acara biasa karena musabaqah adalah wahana untuk memacu pengembangan tilawah, hafalan, serta pendalaman isi Al-Quran.
"Sebagai umat muslim kita harus selalu mengingat bahwa Al-Quran diturunkan kepada kita untuk menjadi pedoman. Pedoman yang harus kita baca, kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menempuh jalan yang diridoi Allah, jalan yang penuh cinta damai, saling tolong menolong dan penuh persatuan," katanya.
Presiden juga mengingatkan kepada seluruh qori/qoriah, hafiz/hafizah, mufasir/mufasirah agar terus mensyiarkan dan mengamalkan ajaran Al-Quran di luar acara ini.
"Kita semua harus membangun kemanusiaan yang adil yang beradab, tidak membentak anak yatim, peduli pada fakir miskin, cinta saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, serta menyayangi seluruh kehidupan di bumi Allah ini. Supaya seluruh Indonesia, seluruh Asia, dan seluruh dunia benar-benar melihat dan merasakan Islam sebagai agama yang _rahmatan lil alamin_," lanjutnya.
Dalam penutup sambutannya, Presiden mengatakan agar setiap acara musabaqah Al-Quran dan hadits ini dapat terasa jejaknya manfaatnya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Selain itu, Presiden juga berpesan agar umat Islam tidak mudah terjebak fitnah dan hasutan kebencian.
Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Jakarta, 22 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
