Hampir 3 Tahun Lampu Jalan Mati, Warga Yipilo Bertanya: Pemerintah Desa ke Mana?

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com — Kondisi lampu penerangan jalan di Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, kembali menjadi sorotan. Sejumlah lampu penerangan disebut telah lama padam dan hingga kini belum mendapat penanganan yang jelas.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah ruas jalan desa menjadi gelap pada malam hari. Warga menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut fasilitas penerangan, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas setelah malam hari.

Keresahan itu disampaikan Aldin Karim, yang meminta pemerintah desa memberikan perhatian serius terhadap kondisi penerangan jalan di wilayah tersebut.

Menurut Aldin, persoalan lampu jalan padam telah berlangsung cukup lama, bahkan disebut terjadi sejak 2024 hingga 2026.

"Ini bukan soal gengsi. Ini soal keselamatan warga. Sudah hampir tiga tahun lampu jalan padam, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas," ujar Aldin Karim.

Ia mengatakan, kondisi jalan yang minim penerangan membuat warga harus lebih berhati-hati saat bepergian pada malam hari. Pengendara, ibu-ibu yang pulang ke rumah, anak-anak, remaja maupun masyarakat lainnya disebut harus melintasi sejumlah ruas jalan dalam kondisi gelap.

Menurutnya, minimnya penerangan juga dapat membuat jarak pandang pengendara terbatas sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Aldin pun mempertanyakan sampai kapan persoalan tersebut akan dibiarkan tanpa kejelasan.

"Apakah harus menunggu ada korban dulu baru lampu jalan diperbaiki?" tegasnya.

Aldin mengaku memahami apabila pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut semestinya tidak menjadi alasan untuk membiarkan persoalan yang telah disampaikan masyarakat tanpa penjelasan.

Ia meminta Pemerintah Desa Yipilo terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi lampu jalan, termasuk penyebab kerusakan dan langkah yang akan ditempuh untuk memperbaikinya.

"Kalau memang rusak, sampaikan kepada masyarakat dan segera diperbaiki. Kalau memang membutuhkan gotong royong, ajak masyarakat. Jangan didiamkan seolah-olah tidak ada masalah," katanya.

Aldin juga meminta pemerintah desa tidak hanya hadir ketika ada kegiatan atau acara, tetapi juga memberikan perhatian terhadap persoalan sehari-hari yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Menurutnya, penerangan jalan merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan warga, terutama bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas.

Rep: JO

Lapas Pohuwato Gelar Razia Gabungan Cegah Gangguan Keamanan

Suaraindonesia1 , Pohuwato – Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato menggelar kegiatan razia penggeledahan gabungan dan tes urine. Senin (21/09/2026)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut atas perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam menjaga iklim kondusif serta keandalan keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas IIB Pohuwato membangun sinergi dan bekerja sama langsung dengan TNI, POLRI, serta BNN Kabupaten Pohuwato.

Petugas gabungan menyisir serta memeriksa setiap sudut kamar hunian warga binaan secara cermat, teliti, dan terukur, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas tidak menemukan adanya telepon genggam maupun narkoba di dalam blok dan kamar hunian. Kendati demikian, sejumlah barang yang tidak semestinya berada di dalam kamar berhasil ditemukan dan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Selain penggeledahan blok, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 11 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seluruhnya dinyatakan negatif dari penyalahgunaan zat terlarang

Kepala Lapas Kelas IIB Pohuwato memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran dan warga binaan untuk selalu menjaga integritas, mematuhi tata tertib, serta tidak merusak kondusivitas yang sudah terbangun. Kalapas menekankan bahwa kolaborasi lintas instansi ini merupakan komitmen nyata untuk menyapu bersih segala bentuk potensi gangguan keamanan. Melalui sinergi berkelanjutan bersama TNI, POLRI, dan BNNK Pohuwato, diharapkan Lapas Kelas IIB Pohuwato tetap konsisten bersih dari Handphone, Pungli, dan Narkoba (Halinar). (*)

DANA BUMDES PUNCAK JAYA DISOROT, KEJARI POHUWATO DIDESAK BERTINDAK

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com — Polemik pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, terus menjadi sorotan publik.

Setelah sebelumnya mendesak Inspektorat Kabupaten Pohuwato melakukan audit terhadap pengelolaan dana BUMDes, aktivis mahasiswa Ghyfari Irza kini melayangkan desakan lebih keras kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato.

Ghyfari meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Puncak Jaya serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana BUMDes. Menurutnya, munculnya polemik mengenai penggunaan dana tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kejari Pohuwato jangan hanya diam melihat persoalan yang terus menjadi sorotan publik. Panggil dan periksa pihak yang bertanggung jawab, kemudian buka fakta sebenarnya kepada masyarakat,” tegas Ghyfari.

Ia menegaskan, desakan tersebut bukan bentuk vonis terhadap pihak tertentu. Pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan apakah pengelolaan dana BUMDes telah berjalan sesuai aturan atau terdapat dugaan penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti.

Ghyfari juga meminta Inspektorat tidak berhenti pada pemeriksaan administratif apabila dalam proses audit ditemukan indikasi kerugian keuangan negara ataupun pelanggaran lainnya. Menurutnya, uang yang dikelola melalui BUMDes berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, transparansi dan pertanggungjawaban tidak boleh sekadar menjadi formalitas di atas kertas.

“Kalau memang pengelolaannya benar, buktikan dengan audit dan dokumen yang transparan. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, jangan ada pembiaran. Proses sesuai hukum,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum dalam merespons persoalan tersebut. Sebab, semakin lama dugaan tersebut dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang bagi munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Bagi Ghyfari, persoalan ini sederhana: audit, periksa, buka fakta, dan tindak jika ditemukan pelanggaran.

Kini bola berada di tangan Kejari Pohuwato dan Inspektorat Kabupaten Pohuwato. Masyarakat menunggu apakah desakan tersebut akan dijawab dengan langkah konkret atau kembali berakhir sebatas pemeriksaan administratif tanpa kejelasan kepada publik.

Jangan sampai uang yang seharusnya kembali untuk kepentingan masyarakat justru menjadi sumber pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban.

Rep: JO

Grand Final Kapolres Cup 2026: PNM FC Vs Panjura FC, Laga Puncak Digelar Kamis Sore

POHUWATO –  Suaraindonesia1, Turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 resmi ditutup dengan pertandingan grand final antara PNM FC dan Panjura FC. Laga puncak ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, pukul 16.00 WITA, di Lapangan Polres Pohuwato.

Sejak beberapa pekan lalu, turnamen yang diikuti oleh tim-tim dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pohuwato ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan bakat sepak bola usia muda serta wadah silaturahmi antarwarga.

Kapolres Pohuwato, AKBP H. Busroni, S.I.K., MH, menyampaikan bahwa kegiatan ini sengaja dibuka untuk umum sebagai hiburan sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Kami ingin Kapolres Cup tidak sekadar pertandingan. Ini adalah sarana membangun kebersamaan. Masyarakat dapat datang, menonton bersama, dan menikmati suasana sportif,” ujar Kapolres di Mapolres Pohuwato, Rabu (26/8/2026).

Antusiasme masyarakat terbilang tinggi sejak babak penyisihan. Tribun Lapangan Polres Pohuwato selalu dipenuhi penonton dari berbagai kalangan. Untuk grand final, panitia menyiapkan berbagai kegiatan pendukung, seperti bazar UMKM, doorprize, serta pengamanan ketat guna menjaga kondisi tetap kondusif.

Kedua tim finalis menyatakan kesiapan tampil maksimal. Pelatih PNM FC mengandalkan kekompakan tim, sementara Panjura FC optimistis membawa pulang trofi juara.

Kick-off pertandingan akan berlangsung tepat pukul 16.00 WITA. Polres Pohuwato mengimbau masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban, tidak membawa benda berbahaya, dan turut menciptakan suasana pertandingan yang aman serta nyaman.

Piala Kapolres Cup 2026 dan uang pembinaan akan diserahkan langsung oleh Kapolres Pohuwato usai pertandingan.

WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL KORPORASI? Membaca Persinggungan DPRD, KUD, dan Industri Tambang di Pohuwato

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Persoalan pertambangan di Kabupaten Pohuwato bukan perkara yang baru muncul hari ini. Konflik lahan, aktivitas pertambangan, kompensasi masyarakat, persoalan lingkungan, hingga hubungan antara masyarakat, koperasi dan perusahaan telah berulang kali menjadi perhatian publik. Pada 2023, konflik pertambangan bahkan mencapai titik serius dan berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pertambangan di Pohuwato bukan hanya berbicara tentang investasi dan ekonomi, tetapi juga menyangkut ruang hidup, kepentingan masyarakat, hukum dan tata kelola.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara KUD Dharma Tani dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) patut dilihat secara terbuka. Idris Kadji tercatat sebagai Ketua KUD Dharma Tani periode 2023–2028, dan pemberitaan pemerintah daerah maupun media lokal pada 2025–2026 masih menyebutnya dalam posisi tersebut. Sementara itu, persoalan penyertaan modal dan kepemilikan saham KUD Dharma Tani pada PT PETS juga masih menjadi salah satu isu yang dipersoalkan dalam rekomendasi Badan Pengawas KUD pada RAT 2026.

Fakta-fakta tersebut tentu bukan dasar untuk menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Tetapi ketika seorang pejabat publik sekaligus berada dalam struktur koperasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan tambang, publik memiliki alasan yang kuat untuk meminta penjelasan.

"Ketika seorang wakil rakyat berada di dalam struktur koperasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan tambang, bagaimana publik memastikan fungsi representasi dan pengawasannya tetap independen?" tanya Apriyanto Umar, S.H., Sekretaris PMII Kabupaten Pohuwato.

Menurut Apriyanto, pertanyaan tersebut penting karena anggota DPRD menerima mandat dari masyarakat untuk menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara koperasi memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya dan perusahaan memiliki kepentingan korporasi. Ketika ruang politik, koperasi dan korporasi memiliki irisan, publik berhak mengetahui bagaimana batas-batas kepentingan tersebut dijaga.

Dari sisi hukum, persoalan ini tentu harus ditempatkan secara hati-hati. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur larangan bagi anggota DPRD kabupaten/kota melakukan pekerjaan lain yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. Namun, apakah suatu posisi tertentu masuk dalam ketentuan tersebut harus diuji berdasarkan fakta konkret dan melalui mekanisme lembaga yang berwenang.

Karena itu, kita tidak sedang menjatuhkan vonis hukum. Tetapi hukum bukan satu-satunya ukuran dalam menilai seorang pejabat publik. Ada pula etika, kepatutan dan kepercayaan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian menjadi lebih sederhana, tetapi jauh lebih serius:

Bagaimana seorang wakil rakyat memastikan dirinya tetap independen ketika berada dalam lingkungan yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor pertambangan? Bagaimana jika suatu kebijakan pemerintah menyentuh kepentingan perusahaan? Bagaimana jika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan korporasi? Bagaimana fungsi pengawasan dijalankan? Dan ketika kepentingan tersebut berada pada titik yang berseberangan, kepada siapa keberpihakan seorang wakil rakyat harus diberikan?

"Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang. Ini soal standar etika pejabat publik. Kalau memang tidak ada konflik kepentingan dan seluruh posisi tersebut sesuai dengan ketentuan, maka jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan meminta rakyat percaya tanpa memberikan alasan untuk percaya," ujar Apriyanto.

Di sinilah persoalan sebenarnya berada. Publik membutuhkan kejelasan sikap. Jika mandat sebagai wakil rakyat adalah prioritas utama, maka keberpihakan kepada masyarakat harus terlihat dalam sikap, keputusan dan keberanian menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Namun jika kepentingan korporasi justru menjadi posisi yang ingin dipertahankan, maka publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih keras:

Apakah mandat sebagai wakil rakyat masih dapat dijalankan secara optimal ketika terdapat persinggungan kepentingan yang begitu dekat dengan dunia usaha pertambangan?

Pertanyaan ini bukan ajakan untuk mengadili seseorang di ruang publik. Ini adalah pertanyaan etik yang harus dijawab secara terbuka.

Sebab seorang wakil rakyat pada akhirnya harus mampu menunjukkan keberpihakannya. Tetap berdiri sebagai wakil masyarakat dan memastikan mandat DPRD dijalankan secara independen, atau mempertahankan kepentingan dalam lingkaran korporasi dengan konsekuensi bahwa publik berhak mempertanyakan independensinya sebagai wakil rakyat. Sebab tidak mungkin kepentingan masyarakat dan kepentingan korporasi selalu berjalan searah. Akan ada titik ketika keduanya berhadapan.

Dan ketika titik itu datang, masyarakat berhak tahu: "Di sisi mana wakil rakyat berdiri?"

Karena itu, Badan Kehormatan DPRD dan lembaga terkait patut membuka ruang pemeriksaan apabila terdapat persoalan etik maupun potensi konflik kepentingan. Jika memang tidak ada persoalan, jelaskan. Jika seluruhnya sesuai aturan, buka dasar hukumnya. Dan jika ada potensi benturan kepentingan, jelaskan pula bagaimana independensi dijaga.

Sebab transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang merasa dirinya bersih. Justru transparansi adalah cara paling sederhana untuk membuktikan bahwa mandat rakyat tidak sedang berjalan beriringan dengan kepentingan lain.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang satu nama. Ini tentang standar yang ingin kita bangun di Pohuwato. Apakah jabatan publik benar-benar menjadi ruang pengabdian? Atau justru berpotensi menjadi ruang bertemunya kepentingan politik dan korporasi?

Masyarakat tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya berkata: "Percayalah kepada kami." Masyarakat membutuhkan wakil yang mampu menjawab dengan sikap: "Ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan korporasi, saya berdiri di mana?" Karena mandat rakyat bukan sekadar kursi. Ia adalah amanah. Dan amanah menuntut keberpihakan.

Apriyanto Umar, S.H.

Sekretaris PMII Kabupaten Pohuwato

Rep: JO

Mahasiswa KKD Tematik XXX UMGO Bangun Budaya Literasi melalui Pojok Literasi Bergambar di SDN 11 Randangan

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Upaya meningkatkan budaya literasi di kalangan anak usia sekolah terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Melalui program Kuliah Kerja Dakwah (KKD) Tematik Angkatan XXX, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) menghadirkan Pojok Literasi Bergambar di SDN 11 Randangan, Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Senin (13/7/2026).

Program tersebut dirancang sebagai ruang belajar yang mendorong siswa untuk membaca, berimajinasi, menulis, dan berani mengemukakan gagasannya. Dengan memanfaatkan media gambar sebagai sarana pembelajaran, mahasiswa berupaya menghadirkan pengalaman literasi yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di jenjang sekolah dasar.

Kegiatan diawali dengan pengenalan program kepada para siswa, dilanjutkan dengan pembagian media bergambar yang menjadi bahan utama dalam menyusun cerita sederhana. Setelah menuangkan ide dalam bentuk tulisan, setiap siswa diberikan kesempatan membacakan hasil karyanya di hadapan teman-teman sekelas. Untuk menjaga suasana belajar tetap menyenangkan, mahasiswa juga menghadirkan permainan edukatif (ice breaking), memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berpartisipasi, serta mengakhiri kegiatan dengan pembagian makanan ringan sebagai bentuk apresiasi.

Selain itu, mahasiswa KKD Tematik XXX UMGO juga melaksanakan kegiatan membaca bersama. Siswa diberikan kebebasan memilih buku sesuai tingkat kemampuan membaca masing-masing, kemudian didampingi untuk memahami isi bacaan sebelum diminta menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Sementara bagi siswa yang masih berada pada tahap awal membaca, mahasiswa memberikan pendampingan secara intensif melalui media visual agar proses belajar berlangsung lebih mudah dan menyenangkan.

Koordinator Desa (Kordes) KKD Tematik XXX UMGO Desa Motolohu Selatan, Samsul Bahrun, mengatakan bahwa literasi tidak boleh dipahami sebatas kemampuan mengeja dan membaca teks, tetapi harus menjadi fondasi dalam membangun cara berpikir, kreativitas, dan karakter anak sejak dini.

"Kami meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pembelajar yang hebat ketika diberikan ruang yang tepat. Karena itu, Pojok Literasi Bergambar kami rancang bukan hanya sebagai sudut baca, tetapi sebagai ruang tumbuh bagi imajinasi, keberanian, dan daya pikir siswa. Anak-anak perlu dibiasakan untuk bertanya, mengamati, menulis, dan menyampaikan pendapatnya, sebab dari proses itulah lahir generasi yang kritis, kreatif, dan mampu menjawab tantangan masa depan," ujar Samsul.

Ia menambahkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penguatan budaya literasi di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik, tetapi juga dari tumbuhnya rasa ingin tahu, kebiasaan membaca, serta kemampuan anak mengolah informasi menjadi gagasan yang bermanfaat.

"Melalui program ini kami ingin meninggalkan sesuatu yang dapat terus dimanfaatkan oleh sekolah setelah masa KKD berakhir. Harapan kami, Pojok Literasi Bergambar tidak hanya menjadi simbol kegiatan mahasiswa, tetapi benar-benar menjadi ruang belajar yang hidup, tempat lahirnya kebiasaan membaca, berdiskusi, dan berkarya. Ketika budaya literasi tumbuh, sesungguhnya kita sedang menanam investasi jangka panjang untuk masa depan desa dan bangsa," katanya.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme siswa terlihat dari partisipasi aktif dalam setiap sesi pembelajaran. Mereka tidak hanya menunjukkan semangat saat membaca dan menulis, tetapi juga tampil percaya diri ketika membacakan hasil cerita di depan kelas. Respons positif tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang kreatif mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar.

Melalui program Pojok Literasi Bergambar, Mahasiswa KKD Tematik XXX Universitas Muhammadiyah Gorontalo berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Desa Motolohu Selatan. Kolaborasi antara mahasiswa, pihak sekolah, dan masyarakat diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan, sehingga sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar membaca, tetapi juga menjadi ruang yang menumbuhkan generasi pembelajar yang kritis, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman.

Rep: JO

Koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP) Kembali Lakukan Penyaluran Dana Plasma di 5 Desa Binaan Sekaligus Bentuk Unit Usaha

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP) mulai menyalurkan dana plasma kepada para anggotanya yang tersebar di lima desa binaan. Penyaluran untuk periode April, Mei, dan Juni tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 1–3 Juli.

Lima desa yang menjadi lokasi penyaluran meliputi Desa Tahele, Desa Bukit Tingki, Desa Dambalo, Desa Tunas Harapan, dan Desa Telaga. Sebanyak 979 anggota koperasi menerima dana plasma sebesar Rp400.000/Orang.

Proses penyaluran berlangsung secara tertib dan turut disaksikan oleh pemerintah desa di masing-masing wilayah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana plasma.

Penasehat Koperasi Bukit Sawit Popayato, Herdiyansyah Maranya, mengatakan bahwa penyaluran dana plasma merupakan komitmen koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh anggota.

"Melalui penyaluran dana plasma ini, kami berharap manfaat dari pengelolaan kebun plasma benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota. Koperasi akan terus berkomitmen menjaga transparansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain melakukan penyaluran dana plasma, Koperasi BSP juga mengambil langkah strategis dengan membentuk sejumlah unit usaha koperasi sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Pembentukan unit usaha tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi koperasi sekaligus membuka peluang usaha bagi para anggota.

“Unit usaha yang dibentuk nantinya akan bergerak di berbagai sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar. Dengan adanya diversifikasi usaha, koperasi diharapkan tidak hanya bergantung pada hasil plasma, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui penyaluran dana plasma dan pengembangan unit usaha tersebut, Koperasi Bukit Sawit Popayato berharap dapat terus meningkatkan peran koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan kesejahteraan anggota di lima desa binaan. (JO)

Bupati Saipul Lepas Jalan Sehat Hari Bhayangkara ke-80, Ucapkan Selamat kepada Jajaran Polri

Suaraindonesia1, Pohuwato - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, digelar kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam pada Minggu (28/06/2026). Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Bupati didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan rute dimulai dari halaman Mapolres Pohuwato menuju kawasan Blok Plan perkantoran dan kembali finis di titik keberangkatan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel Kepolisian Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Pohuwato. Ia menilai momen peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya milik institusi kepolisian, melainkan juga ajang memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, modern, dan semakin dicintai masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada seluruh warga,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya jalan sehat yang mampu menghadirkan suasana kebersamaan dan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar perayaan, yakni menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa persatuan.

“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat di Kabupaten Pohuwato terjalin dengan sangat baik. Kebersamaan inilah yang harus terus kita jaga demi terciptanya daerah yang aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Ia berharap ke depannya Polres Pohuwato dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung jalannya pembangunan, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lancar.

Turut hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan antara lain Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato Arif Ronaldi, Dandim 1313/Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, perwakilan lembaga perbankan, para asisten pimpinan daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta Aparatur Sipil Negara.

Hadir pula Ketua PIAD Erna Giasi, Ketua Bhayangkari Cabang Pohuwato Ny. Khosi Busroni, Ketua TP PKK Pohuwato yang diwakili Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pohuwato Ny. Suriyati Iskandar Datau, serta ratusan warga masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan.

Setelah pelaksanaan jalan sehat, rangkaian acara dilanjutkan dengan senam Zumba bersama dan pengundian puluhan hadiah hiburan. Puncak kemeriahan adalah pengundian hadiah utama berupa paket perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah yang disambut antusias oleh seluruh peserta.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Pohuwato bersama Ketua Bhayangkari Cabang Pohuwato, yang kemudian diserahkan kepada Bupati Saipul A. Mbuinga. Acara ditutup dengan peninjauan pasar murah dan pangan murah yang disediakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM serta Dinas Pangan Pohuwato.

(Abd)

Bupati Pohuwato: Arahan Presiden Jadi Semangat Kembangkan Sektor Pangan Daerah

Suaraindonesia1, Pohuwato - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026. Acara yang mempertemukan pelaku usaha pertanian dan perikanan dari seluruh penjuru Indonesia ini digelar di halaman GORR David-Tony, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (24/06/2026). Turut hadir mewakili Kabupaten Pohuwato, Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua TP-PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, serta Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali.

Kedatangan Presiden menjadi momen puncak dari rangkaian kegiatan nasional yang melibatkan petani, nelayan, tenaga penyuluh, dan pelaku utama di sektor pertanian serta kelautan. Presiden tiba di lokasi disambut langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, didampingi sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta sejumlah menteri dan pimpinan organisasi petani nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa gembira dapat hadir di tengah para petani dan nelayan. Ia menyebut keikutsertaannya pada PENAS kali ini merupakan yang pertama sebagai Kepala Negara, meskipun sebelumnya sudah sering terlibat dalam kegiatan serupa saat masih aktif di organisasi petani.

Presiden juga mengungkapkan rasa syukur atas kemajuan produksi pangan dalam negeri. Menurutnya, peningkatan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

“Saya merasa bersyukur karena kita semakin mendekati swasembada pangan. Produksi beras, jagung, dan berbagai komoditas pangan terus meningkat, bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah bangsa, dan ini adalah hasil kerja keras saudara-saudara sekalian. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh keluarga besar petani dan nelayan Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ke depan pembangunan di sektor pertanian dan perikanan harus terus ditingkatkan, baik melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi yang tepat guna, maupun pengolahan hasil panen agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan pelakunya.

Usai acara, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terselenggaranya kegiatan ini yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.

“Alhamdulillah, PENAS XVII di Gorontalo berlangsung sukses dan mendapat perhatian langsung dari Bapak Presiden. Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo, termasuk Kabupaten Pohuwato yang sejak awal mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini dengan mengikutsertakan kontingen petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian selama rangkaian kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, arahan yang disampaikan Presiden menjadi motivasi kuat bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Pohuwato memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Saat ini kami sedang menjalankan program cetak sawah kurang lebih 5.000 hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis Pohuwato dapat menjadi salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pohuwato saat ini tercatat sebagai daerah penghasil jagung terbesar di Gorontalo. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil panen, memberikan pendampingan kepada petani, menyediakan sarana produksi, serta memperluas akses pasar.

“Pesan Presiden agar sektor pertanian dan perikanan terus diperkuat tentu menjadi semangat bagi kami. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” tutup Bupati Saipul.

(Abd)