"PENCANANGAN GERAKAN TANAM CABE TINGKAT KECAMATAN, OLEH Hj. Marliza H. M. Tauhid, DI KELURAHAN MARIKURUBU"

TERNATE-suaraindonesia1.com, Kegiatan Pencanangan "Gerakan Tanam Cabe"  (GERTAM CABE) Tingkat Kecamatan berlangsung di lingkungan RT. 07 Kelurahan Marikurubu pada Minggu sore (12 Juli 2026) dibuka langsung oleh Ibu Wali Kota Ternate Hj. Marliza H. M. Tauhid, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Kelurahan di Kota Ternate .

Pada saat kegiatan masing-masing Ketua PKK dan warga Kelurahan mengikuti zoom dari Kelurahan masing-masing dan menyiapkan lahan/media tanam serta bibit cabe dan saat pencanangan oleh Ketua PKK Kota Ternate, masing-masing Ketua PKK bersama  warga di Kelurahan juga menanam secara serentak.

Dalam sambutannya yang berlansung secara daring, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Hj. Marliza H. M. Tauhid, mengajak warga Kelurahan di Kota Ternate untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam Rica, karena Gerakan menanam rica di pekarangan ini  dapat memberi manfaat langsung bagi warga terutama  untuk menekan pengeluaran dapur, mengendalikan inflasi harga pangan akibat lonjakan permintaan, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga.

"GERTAM" atau Gerakan Tanam Rica ini merupakan salah satu Program Nasional Tim Penggerak PKK yang diteruskan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggearak PKK Kabupaten Kota, Tim Penggerak PKK Kelurahan sampai ke tingkat Dasawisma" ungkap Hj. Marliza H. M. Tauhid,.

Kegiatan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut dihadiri juga oleh Camat Kota Ternate Tengah  Fahmi Basa Amin, S.H. , Ketua TP-PKK Kecamatan Kota Ternate Tengah, Lurah Kelurahan Marikurubu H. Halil Umar,  Ketua dan pengurus TP-PKK Kelurahan Marikurubu, Ketua RT/RW Kelurahan Marikurubu, Ibu-Ibu Dasawisma Kelurahan Marikurubu serta Mahasiswa Peserta KKN Universitas Khairun Ternate.

(Sonya Mingkid)

DUKUNG KETAHANAN PANGAN, POLRES TERNATE LAKSANAKAN PANEN RAYA JAGUNG KWARTAL II TAHUN 2026 DI KELURAHAN MARIKURUBU"

 

TERNATE-Suaraindonesia1.com- Bertempat di Kelurahan Marikurubu RT. 07 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Sabtu (16-05-2026), Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., bersama pejabat dan  jajaran Polres Kota Ternate, Lurah Kelurahan Marikurubu H. Halil Umar, staf Kelurahan Marikurubu dan Warga petani secara bersama-sama melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kwartal II tahun 2026, di lokasi lahan Pangan Polres Ternate.

Tidak hanya di Ternate, Panen Raya jagung serentak ini juga dilaksanakan oleh jajaran Polda diseluruh daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi  Drs. Listyo Sigit Prabowo secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.

Acara lewat Zoom Meting ini diawali dengan sambutan dari Kapolri, Jenderal Polisi  Drs. Listyo Sigit Prabowo, dan dilanjutkan pada  agenda utama, yaitu arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto sekaligus meresmikan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG PolrI.

" Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistim pertanian jagung secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan juga memastiakan penyerapan hasil panen'" ungakap Kapolri dalam sambutannya.

Adapun acara dimulai serentak setelah prosesi penekanan tombol sirine oleh Presiden Republik Indonesai H. Prabowo Subianto sebagai tanda pembukaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polres Ternate dalam menyukseskan program swasembada pangan Nasional, dan kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas pertanian, khusunya jagung, demi kesejahteraan bersama" ungakap Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., 

Acara yang dimulai sejak siang itu berjalan dengan aman lancar penuh kebersamaan dan berakhir pada sore hari 16.00 WIT.

(Liputan : SONYA MINGKID)

"GELAR RESES, JAMRUD Hi. WAHAB SIAP PERJUANGKAN ASPIRASI WARGA KELURAHAN MARIKURUBU"

TERNATE, Suaraindonesia1.com - Kegiatan Reses masa persidangan II Tahun sidang 2025-2026 Daerah Pemilihan I, (Kota Ternate dan Halmahera Barat) bersama Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

JAMRUD Hi. WAHAB digelar di Kantor Kelurahan Marikurubu Kota Ternate Tengah pada Rabu malam, (13 Mei 2026).

Kegiatan Reses ini dihadiri oleh Lurah Marikurubu Hi. Halil Umar, staf Kelurahan, Ketua PKK Kelurahan Marikurubu, RT, RW, tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda dan Masyarakat Kelurahan Marikurubu.

Dalam sambutannya Lurah Kelurahan Marikurubu menyampaikan kepada warga agar memanfaatkan kesempatan reses ini, untuk menyampaikan saran, pendapat dan permintaan agar bisa diteruskan dan bisa direalisasikan. 

"Ini kesempatan yang baik, apa yang warga butuhkan agar disampaikan , kalo tahun ini belum, insya Allah mengkin ditahun-tahun kedepan akan bisa dipenuhi, di Kelurahan Marikurubu saat ini yang paling urgen adalah saluaran air yang sudah sangat lama tidak ada perbaikan, begitu juga dengan lapangan bola kaki dan Masjid "Nurul Yakin" Kelurahan Marikurubu yang masih membutuhkan dana untuk pembangunan kembali, kita berharap lewat kesempatan ini semua aspirasi ini bisa diserap dan bisa bantu diperjuangkan, ungkap Hi. Halil Umar"

Sementara itu, dari warga masyarakat berharap agar infrastruktur jalan dan usulan kelanjutan pembuatan jembatan penghubung antar Kelurahan yang sudah sangat lama disampaikan agar menjadi perhatian serius dari Anggota DPRD dari Partai PAN untuk bisa segera disuarakan agar bisa direalisasi. 

Adapun usulan dan permintaan dari Ketua PKK Kelurahan Marikurubu Julfa Teapon yaitu  terkait pengadaan kelengkapan mwubeler Posyandu berupa Meja dan Kursi yang mana Kelurahan Marikurubu saat ini memiliki 4 Posyandu 

namun fasilitas meubeler-nya sudah tidak layak untuk digunakan.

Menanggapi semua saran, usulan dan permintaan dari warga Kelurahan Marikurubu, anggota senat dari Partai PAN ini merespon bahwa terkait  infrastruktur Talud, Jalan dan Jembatan semuanya sudah dicatat dan menjadi bahan pokok pikiran untuk dibawa pada Rapat Hasil Tim Reses untuk selanjutnya  dibahas bersama pemerintah.

" Saya tidak menjanjikan sesuatu, tapi insya Allah saya akan berupaya untuk memperjuangkan aspirasi dari warga Kelurahan Marikurubu semaksimal mungkin, walaupun belum semua bisa dijawab, tapi paling tidak harus ada yang terjawab dan bisa direalisasi, " ungkap Jamrud Hi. Wahab.

Kegiatan Reses diakhiri dengan doa bersama.

(SONYA MINGKID)

Raja dan Sultan, Pemimpin Adat, Tokoh Etnis-Suku, Tokoh Agama-Masyarakat Bersatu di Ternate: Deklarasi Kebangsaan untuk Indonesia Emas 2045

Ternate — Suaraindonesia1, Di tengah gema Hari Sumpah Pemuda, Forum Keberagaman Nusantara (FKN) mengukir sejarah dengan menggelar Deklarasi Kebangsaan di Kedaton Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Senin, 27 Oktober 2025. Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan jiwa untuk memperteguh persatuan, mengokohkan toleransi, dan membangkitkan keberagaman sebagai denyut nadi identitas bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Deklarasi ini dipimpin oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina FKN, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Ibu Hj. Wury Estu Handayani. Hadir pula Sultan Ternate, Sultan Hidayatullah Mudaffar Syah; Ketua Umum FKN, Tuanku Alamsyah Arif Ramansyah Marbun; perwakilan Gubernur Maluku Utara, Ibu Ir. Sri Hariyanti Hatari; Forkopimda Maluku Utara, serta para Sultan, Raja, tokoh adat, agama, masyarakat, dan pemuda dari seluruh Nusantara. Kehadiran mereka mencerminkan kebulatan tekad untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dari Ternate, mercusuar persaudaraan Nusantara, kita nyalakan api persatuan untuk menyatukan anak bangsa, dari Sabang hingga Merauke!” tegas Sultan Hidayatullah Mudaffar Syah dengan penuh kharisma.

*FKN: Tonggak Keberagaman, Pilar Indonesia Emas*

FKN, yang pertama kali diperkenalkan melalui soft launching di Medan pada 11 Mei 2024 dan diluncurkan secara nasional di Istana Wakil Presiden pada 25 Juli 2024, berakar dari Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara di Medan, 19 Oktober 2023. Forum ini hadir dengan visi besar: Indonesia Maju, Indonesia Tangguh.

Melalui Deklarasi Kebangsaan yang diwarnai penampilan seni lintas budaya, dialog kebangsaan, dan komitmen bersama, FKN menegaskan misinya untuk menjaga warisan budaya, memperkuat harmoni sosial, dan mengukuhkan Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa. “Dengan semangat ‘Beragam, Bersatu, Berdaya untuk Indonesia Raya,’ FKN bukan hanya menjaga keberagaman, tetapi mengobarkan semangat persatuan yang tak tergoyahkan. Pancasila adalah lentera menuju Indonesia Emas,” ujar Tuanku Alamsyah Arif Ramansyah Marbun, Ketua Umum FKN.

*Keberagaman sebagai Jembatan, Bukan Dinding Pemisah*

Deklarasi ini mendapat dukungan penuh dari seluruh kesultanan di Indonesia, khususnya Kesultanan Ternate, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kehadiran para pemimpin adat dan tokoh bangsa menjadi bukti nyata bahwa keberagaman adalah jembatan emas menuju bangsa yang kokoh, bukan dinding pemisah.

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan, “Pengorbanan para pendiri bangsa adalah fondasi Indonesia. Menjaga keberagaman dan keutuhan bangsa adalah amanah suci. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai mercusuar dunia!”

*Seruan untuk Indonesia Jaya*

FKN mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan tak terkalahkan. Dengan semangat persatuan, Indonesia diajak melangkah menuju masa depan yang damai, adil, dan sejahtera.

*Dari Ternate, Nusantara bersatu, Indonesia jaya!*

BKKBN Malut Gencar Intensifikasi Program KB di Kepulauan Sula

SANANA, SUARAINDONESIA1 – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus menggencarkan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 17 Oktober 2025.

 

Kabupaten Kepulauan Sula menjadi fokus utama dalam kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Wilayah Khusus.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hi. M. Saleh Marasabessy, perwakilan Forkompimda, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Mardia Umasngadji, serta Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kepulauan Sula.

 

Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Victor Palimbong, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan capaian program KB modern, menurunkan angka unmet need, serta mempercepat penurunan angka stunting dan kematian ibu.

 

"Kabupaten Kepulauan Sula menjadi salah satu dari 208 kabupaten/kota prioritas dalam rencana strategis BKKBN tahun 2025-2029. Penetapan ini didasarkan pada angka kesertaan KB yang masih rendah dan angka unmet need yang tinggi di wilayah ini," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Victor Palimbong menjelaskan bahwa BKKBN menyadari tantangan geografis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan KB di Kepulauan Sula. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai mitra kerja, termasuk organisasi pendidikan, kepemudaan, perempuan, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, sangatlah penting.

 

"Kami berharap, dengan adanya kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB ini, masyarakat Kepulauan Sula dapat merasakan manfaat yang seluas-luasnya," pungkasnya. (NA/red).

Misteri Bantuan Rumah di Sula: Nama Penerima Meninggal Dihapus, Keluarga Tuntut Penjelasan

SANANA, SUARAINDONESIA1 – Keluarga Almarhum Kamal Tabaika di Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, merasa bingung dan kecewa setelah nama almarhum dihapus dari daftar penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2025. 

Padahal, keluarga tersebut telah melalui berbagai tahapan survei dan persiapan, namun tiba-tiba bantuan yang dijanjikan itu hilang tanpa alasan yang jelas.

 

Program BSPS, yang merupakan bantuan pemerintah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Program ini juga mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri.

 

Rani Tabaika, putri almarhum, menceritakan bahwa awalnya seorang warga bernama Ka Jab Kemhai meminta dokumen KTP dan KK almarhum ayahnya dengan alasan untuk pengurusan bantuan rehabilitasi rumah. 

"Ka Jab mengatakan bahwa ada keluarga kami di Ternate, atas nama Hardi Kemhai, yang membantu memasukkan nama almarhum papa sebagai penerima bantuan. Saya bersyukur waktu itu, karena masih ada keluarga yang peduli,” ujarnya. Kepada Wartawan, Jumat, (17/10/2025).

 

Rani menjelaskan bahwaSetelah itu, tim dari Sanana yang dipimpin oleh Ahmad Basahona melakukan survei dan mendokumentasikan kondisi rumah, tim survei bahkan menanyakan apakah ibunya memiliki anak laki-laki yang bisa membantu pelaksanaan program rehabilitasi rumah jika terealisasi.

 

Lebih lanjut Rani mengatakan bahwa, Namun, kejanggalan mulai terasa saat rapat ketiga yang diadakan di gedung desa. Rani tidak menemukan nama almarhum ayahnya dalam daftar penerima bantuan. 

"Saya langsung bertanya kepada salah satu koordinator, Muhammad Naipon. Namun, jawabannya tidak memuaskan. Mereka bilang nama papa saya tidak lolos dari pusat karena sudah meninggal. Saya bingung, karena dari awal mereka tahu papa sudah meninggal, tetapi tetap datang survei dan mengukur rumah. Kenapa baru sekarang dibilang tidak lolos?,” tegasnya.

 

Rani juga menyoroti adanya dua wajah baru yang muncul pada rapat ketiga, yang sebelumnya tidak pernah ikut rapat atau survei. Ia menduga ada pergantian nama secara sepihak. 

"Saya curiga ada pergantian nama secara sepihak. Karena selain papa saya, ada juga satu warga bernama Masni, suami dari Eta Murni, yang mengundurkan diri, dan tiba-tiba muncul dua nama baru. Kami merasa dirugikan sekali,” bebernya.

 

Rani juga menyayangkan sikap Kepala Desa yang hadir dalam rapat namun tidak memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap warganya yang merasa keberatan atas keputusan tersebut. Rani berharap ada penjelasan yang transparan dan kejelasan mengenai hak masyarakat untuk menerima bantuan. 

"Kalau benar nama ayah saya tidak lolos, seharusnya dari awal diberitahu, bukan setelah semua proses selesai. Ini menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan,” tutupnya.(Fan/red)

 

Penulis : Sarfan Teapon

Editor    : Noho Ahmad

Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Kepulauan Sula Mengkhawatirkan, Dinas PPPA Sasar Sekolah untuk Pencegahan

SULA MALAKU UTARA, Suaraindonesia1 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kepulauan Sula mencatat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga September 2025. 

Data ini meliputi kasus kekerasan seksual, fisik, penganiayaan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

 

Plt, Kepala Dinas PPPA Kepulauan Sula Siti Farida,  melalu Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak  Nur Sarastri, menyampaikan bahwa tingginya angka kekarasan perempuan dan anak di tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

 "Sejak awal tahun, kami menerima 16 pengaduan. Ini mencakup berbagai jenis kekerasan yang sangat memprihatinkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

 

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahawa Sebagai langkah preventif, pihaknya mengintensifkan sosialisasi dan edukasi, untuk tahun ini difokuskan kepada kalangan anak sekolah, berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih menyasar ke masyarakat desa.

 

"Melihat tren korban yang banyak berasal dari usia sekolah, kami memfokuskan sosialisasi di lingkungan sekolah dua bulan lalu kami sudah melaksanakan kegiatan ini di Kecamatan Sulabesi Tengah, dan minggu ini rencananya akan diadakan di Sanana Utara."jelasnya

 

Nur Sarastri menegaskan bahwa sosialisasi dan edukasi merupakan program rutin tahunan Dinas PPPA setempat, Sasaran kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.

 "Kami terus berupaya menekan angka kekerasan ini dengan berbagai cara, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih terarah," pungkasnya. (Fan/red).

Tindak Lanjuti Kunjungan Bupati, BPBPK Maluku Utara Gelar Rakor Cipta Karya di Kepulauan Sula

SULA, MALUKU UTARA - SuraIndonesia1.com, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Kegiatan Bidang Cipta Karya di Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (1/10/2025). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H., ke kantor BPBPK pada 24 September 2025 lalu.

 

Rapat penting ini berlangsung di Ruang Rapat Istana Dad Hia Ted Sua, dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si, Sekretaris Daerah Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, S.H., M.E., serta perwakilan dari BPBPK Maluku Utara.

 

Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, menjelaskan bahwa rapat ini membahas empat agenda utama yang krusial bagi pembangunan di Kepulauan Sula.

 "Rapat ini sangat penting untuk memastikan program-program Cipta Karya berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.

 

Lebih lanjut Basaludin menjelaskan, Adapun agenda yang dibahas meliputi: Pembahasan Readiness Criteria (RC) Bidang Cipta Karya, Koordinasi pemantauan dan evaluasi kelembagaan sanitasi dan air minum Tahun 2025, Koordinasi pemantauan infrastruktur sanitasi dan air minum terbangun,​ Koordinasi pemutakhiran satu data (data SIMSPAM, SI INSAN, dan SIMBG).

 

"Selain itu, rapat tersebut juga melibatkan pejabat/staf dari berbagai OPD terkait, seperti Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula, Bidang Persampahan LHKP Kabupaten Kepulauan Sula, serta PDAM Kepulauan Sula,"ungkapnya.

 Ia berharap Rapat koordinasi ini dapat mempercepat realisasi program-program Cipta Karya di Kabupaten Kepulauan Sula, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Kami berharap, dengan koordinasi yang baik antara BPBPK dan Pemda Kepulauan Sula, program-program pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien," tambahnya,  (NA/red).

BPBPK Maluku Utara Gelar Rakor Cipta Karya di Kepulauan Sula, Tindak Lanjuti Kunjungan Bupati

SULA, MALUKU UTARA – SuaraIndonesia1.com, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Bidang Cipta Karya di Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H., ke Kantor BPBPK Maluku Utara pada 24 September 2025 lalu.

Rakor berlangsung di Ruang Rapat Istana Dad Hia Ted Sua dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Wakil Bupati Kepulauan Sula, Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si., Sekretaris Daerah, Muhlis Soamole, S.H., M.E., serta perwakilan dari BPBPK Maluku Utara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi wadah penting dalam memastikan program-program Cipta Karya berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Sula.

“Rapat ini sangat penting untuk memastikan program-program Cipta Karya berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkap 

Dalam kesempatan tersebut, Basiludin memaparkan bahwa ada empat agenda utama yang dibahas dalam rakor, yaitu.

1. Pembahasan Readiness Criteria (RC) Bidang Cipta Karya

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan program pembangunan sebelum pelaksanaan di lapangan.

2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi kelembagaan sanitasi dan air minum Tahun 2025

Evaluasi ini menjadi dasar dalam mengukur kinerja serta memperkuat kelembagaan pengelolaan sanitasi dan air minum.

3. Koordinasi pemantauan infrastruktur sanitasi dan air minum yang telah terbangun

Pemerintah memastikan seluruh infrastruktur yang ada dapat difungsikan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Koordinasi pemutakhiran satu data (data SIMSPAM, SI-INSAN, dan SIMBG)

Pemutakhiran data menjadi prioritas agar kebijakan pembangunan berbasis pada data tunggal yang valid dan terintegrasi.

Selain jajaran pimpinan daerah dan perwakilan BPBPK, rapat juga melibatkan pejabat dan staf dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (LHKP), serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepulauan Sula.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi berbagai program pembangunan bidang Cipta Karya.

Lebih lanjut, Basiludin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum percepatan realisasi program-program infrastruktur, khususnya di sektor sanitasi, air minum, persampahan, serta penataan kawasan permukiman.

“Kami berharap, dengan koordinasi yang baik antara BPBPK dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, program-program pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya rakor ini, Pemkab Kepulauan Sula bersama BPBPK Maluku Utara menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,  (NA/red).

Pernah Dipimpin Dadan Hindayana, Kampus Ini Tersangkut Kasus Dana Hibah Pemda Halmahera Barat

Halmahera Barat - Suaraindonesia1, Kontroversi yang berkembang seputar Yayasan STPK (Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan) Banau, di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, telah menimbulkan ketidakpastian atas masa depan lembaga pendidikan pertanian itu. Sengketa yang meletus awal tahun 2025 ini berpusat pada legalitas akta yayasan dan keputusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk membekukan dana hibah.

Berita terkait di sini: STPK Banau Milik Perorangan, Pemda Halmahera Barat Enggan Beri Hibah Lagi (https://www.tandaseru.com/2025/01/31/stpk-banau-milik-perorangan-pemda-halmahera-barat-enggan-beri-hibah-lagi/)

STPK Banau, yang dikelola oleh Yayasan STPK Banau, telah lama bergantung pada hibah tahunan dari pemerintah daerah setempat untuk mempertahankan operasionalnya. Namun, pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengumumkan rencana untuk menghentikan pendanaan setelah menemukan bahwa akta yayasan diduga dipegang oleh perorangan, bukan badan publik.

Lembaga pendidikan STPK Banau ini pernah diketuai Dadan Hindayana selama 8 tahun sebelum dia diangkat Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustus 2024. Bahkan, dari situs resmi STPK, disebutkan bahwa dosen ahli serangga IPB itu telah terlibat dalam urusan lembaga STPK sejak pendiriannya tahun 2008, di masa Bupati Halmahera Barat, Namto Hui Boba.

*Berita terkait di sini: Profile & Sejarah Kampus - STPK Banau Halmahera Barat (https://www.stpk-banau.ac.id/profil/profile-sejarah-kampus/)*

“Kita tidak bisa terus-menerus mengalokasikan dana publik untuk yayasan swasta,” kata Bupati Halmahera Barat, James Uang, beberapa waktu lalu terkait kebijakan penghentian dana hibah ke Yayasan STPK sambil menambahkan, “Ini masalah tanggung jawab hukum dan etika.”

Keputusan tersebut langsung memicu reaksi keras dari mahasiswa yang menggelar protes menuntut transparansi dan dukungan berkelanjutan. Para demonstran menyebutkan gaji dosen yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan dan memperingatkan bahwa pembekuan tersebut dapat menyebabkan penutupan kampus.

“Kampus ini adalah masa depan kita,” kata seorang pemimpin mahasiswa dalam sebuah demonstrasi lalu di depan kantor bupati.

Orator demonstrasi menambahkan bahwa Kampus STKP merupakan pilar pertanian di Halmahera Barat. “Jika STPK Banau kolaps, bukan hanya pendidikan kita yang dipertaruhkan, tetapi juga pembangunan pertanian di wilayah ini," tambahnya.

DPRD Halmahera Barat mengadakan dengar pendapat publik pada bulan Januari 2025 untuk membahas masalah ini, tetapi ketegangan meningkat ketika yayasan dan pemerintah kabupaten tidak mengirimkan perwakilan. Para anggota DPRD sejak itu menyerukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Maluku Utara untuk menyelidiki status hukum dan praktik keuangan yayasan.

Hingga September, nasib STPK Banau masih belum jelas. Beberapa tokoh masyarakat mendesak pemerintah untuk mengambil alih yayasan demi melestarikan kampus, sementara yang lain berpendapat bahwa proses hukum harus didahulukan.

“Ini ujian kepemimpinan. Kita harus menemukan solusi yang melindungi mahasiswa dan menegakkan hukum," kata seorang tokoh masyarakat yang minta namanya disamarkan.

Dari sumber lain diketahui bahwa kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemda Halmahera Barat di Yayasan STPK Banau ini telah berproses pidana di pengadilan. Bendahara Yayasan itu, yang disebut-sebut berinisial A, telah dipenjarakan. Sementara, dalam perkara tersebut, Dadan Hindayana hanya diposisikan sebagai saksi atas kasus bernuansa korupsi yang telah berlangsung 18 tahun tersebut.

Menanggapi informasi tersebut, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, dari Jakarta menyampaikan keprihatinan mendalam dan berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah bersih-bersih di BGN agar orang-orang bermasalah tidak diberi peluang mengemplang dana APBN yang adalah hasil keringat rakyat se-Indonesia. "Jika kasus dugaan korupsi di Yayasan STPK itu benar adanya, semestinya pimpinan BGN Dadan Hindayana patut ditersangkakan sebagai bagian dari mafia korupsi dana hibah Pemda Halmahera Barat itu. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap Kepala BGN dan jaringannya di lembaga tersebut, dan jangan beri peluang mengelola anggaran APBN, itu sangat berbahaya," ujar Wilson Lalengke, Sabtu, 26 September 2025. (TIM/Red)

Menyongsong Hari Tani 2025, Ini Pesan IMM Sula Ke Pemerintah Daerah

SULA, MALUKU UTARA, Suaraindonesia1 - Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Prabowo Sibela merasa prihatin dengan rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja tani di Kabupaten Kepulauan Sula. Selain membuat produktivitas dan kualitas pertanian tidak optimal, hal ini juga membuat daerah ini mengalami ketergantungan terhadap pasokan impor.

“Kita ini juga tidak prihatin dengan mengimpor besar-besaran dari luar daerah padahal kita ini daerah agraris,” Ucapnya

Menurutnya, Kepulauan Sula seharusnya swasembada dan bebas dari impor bahan pangan. Pasalnya, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki lahan yang sangat luas dan subur. Tidak terwujudnya swasembada, kata dia menandakan ada yang salah dalam roda pertanian di daerah ini

“Saya kira pemerintah harus serius dalam pengadaan pangan untuk masyarakat. Kita punya siswa-siswi kejuruan pertanian di beberapa sekolah dan juga punya mahasiswa, sekaligus alumni lulusan sarjana pertanian, itu coba dimintai advice-nya bagaimana cara intensifikasi pangan, melipatgandakan panen lewat inovasi dan penelitian,” ujarnya.

Di lain hal, Prabowo juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petani. Karena itu, dia berharap pemerintah melakukan subsidi kesejahteraan dengan cara membeli hasil panen petani dengan harga mahal, lalu menjualnya secara murah kepada masyarakat. Hal ini dinilai akan memberi stimulus pada petani untuk giat memberikan yang terbaik dalam program intensifikasi pertanian.

“Tidak seperti sekarang, petani itu di desa merasa rugi karena ketika panen tiba harganya murah, dibeli juga murah. Sehingga mereka tidak semangat. Termasuk banyak tenaga-tenaga pertanian angkatan muda yang tidak mau bertani. Mereka pindah ke kota jadi buruh, bekerja di perusahaan-perusahan pertambangan sehingga ini merugikan masa depan pangan kita,” ungkapnya.

“Karena itu perlu rangsangan yang positif termasuk pada generasi muda sehingga mereka mau bekerja bertani karena menguntungkan. Kalau tidak, ya akan terjadi ketergantungan dan kita akan jadi pengimpor yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat besar,” imbuhnya

Terakhir, untuk mengembangkan kembali pertanian di Kabupaten Kepulauan Sula, Prabowo berharap pemerintah bersikap tegas dalam mensukseskan setiap program pemerintah pusat menyangkut swasembada pangan. (Red).

Kasus Pemerkosaan Anak Tak Kunjung Usai, IMM Sula: Kapolres Harus Bertanggung Jawab!

SULA, MALUKU UTARA, Suaraidonesia1 – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula menuntut pertanggungjawaban Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh. Hartanto, atas lambatnya penanganan kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kecamatan Mangoli Tengah. Kasus yang dilaporkan sejak 10 Juli 2025 ini, hingga kini belum membuahkan hasil, dengan pelaku masih buron.

 

Ketua Umum PC IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengecam keras kinerja aparat kepolisian yang dinilai lamban dan tidak serius dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan, Kapolres sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di wilayah tersebut harus bertanggung jawab atas mandeknya penanganan kasus ini.

 

"Percepatan pencarian keberadaan pelaku ini harus diprioritaskan demi integritas lembaga kepolisian, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Sula," tegas Prabowo.pada Juma't, (19/9/2025).

 

Prabowo mengatakan, bahwa sudah lebih dari dua bulan kasus tersebut berjalan, namun belum ada perkembangan signifikan dari pihak kepolisian. Ia mempertanyakan komitmen Kapolres dalam menuntaskan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat.

 

"Kami melihat belum ada progres yang signifikan dari aparat kepolisian. Ini sangat mengecewakan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada polisi untuk memberikan rasa aman dan keadilan," ujarnya.

 

Prabowo juga mengancam akan mengambil langkah lebih tegas jika kasus ini terus berlarut-larut. Prabowo mengatakan, pihaknya akan mendesak Kapolda Maluku Utara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Kepulauan Sula jika kasus ini tidak segera diselesaikan.

 

"Jika kasus ini tidak segera mendapatkan titik terang, maka kami secara kelembagaan akan mendesak Kapolda Maluku Utara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Kepulauan Sula," pungkasnya.

 

Lebih lanjut Prabowo menambahkan, Lambatnya penanganan kasus pemerkosaan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran akan impunitas bagi pelaku kejahatan. 

"Untuk itu Saya berharap agar pihak kepolisian segera bertindak cepat dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi korban," tutupnya. (NA/red).

Penulis : Noho Ahmad.

Tragedi di Kepulauan Sula: Remaja Tewas Tertembak Senapan Angin Saat Berburu.

SULA MALUKU UTARA, Suaraindonesia1.com- Sebuah insiden tragis terjadi di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ketika seorang remaja laki-laki berinisial UA (16) tewas akibat terkena tembakan senapan angin oleh rekannya sendiri, DU (17).

 

Kapolsek Mangoli Timur, IPDA Ibrahim Yusuf, saat dikonfirmasi, membenarkan terjadinya peristiwa tragis tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian itu bermula sekitar pukul 12.00 WIT. ketika UA dan DU pergi ke kebun untuk berburu burung dengan menggunakan senapan angin. Saat hujan mulai turun, mereka memutuskan untuk berteduh di sebuah para-para.

 

"Saat berteduh itulah, mereka merasa senapan angin yang dibawa pelurunya tidak berjalan lurus. Keduanya kemudian berinisiatif untuk menyetel ulang senjata tersebut," ungkapnya Kepada Wartawan, Rabu, (17/9/2025).

 

Ia juga menambahka, bahwa  malapetaka itu  terjadi ketika senapan tersebut belum terisi peluru secara sempurna. DU secara tidak sengaja mengarahkan senapan ke arah UA dan langsung menarik pelatuk. Peluru senapan angin tersebut sehingga  mengenai tepat di bagian dahi UA.

 

"Akibat luka tembak tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian," ujar IPDA Ibrahim Yusuf.

 

Lebih lanjut, Kapolsek mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku, DU, dan membawanya ke Mapolsek Mangoli Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

 

"Pelaku sudah kita amankan dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif. Kami juga telah berkoordinasi dengan tokoh agama setempat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dampak dari kejadian ini," pungkasnya. (NA/red).

 

Penulis : Noho Ahmad.

PMII Kepulauan Sula dan Polres Jalin Silaturahmi: Kolaborasi untuk Generasi Muda Sadar Hukum dan Peduli Sesama.

SULA MALUKU UTARA Suaraindonesia1 – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kepulauan Sula menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi positif dengan berbagai pihak. Terbaru, mereka menggelar audiensi dengan Polres Kepulauan Sula, berlansung di Mapolres setempat, pada Selasa (19/8/2025),  

Ketua Cabang PMII Kepulauan Sula, Namrudin Umasugi, beserta jajaran pengurus disambut hangat oleh Kapolres AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K., beserta staf. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan program-program PMII yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, PMII memaparkan sejumlah program unggulan yang siap dikolaborasikan dengan Polres, antara lain: Edukasi Hukum dan Narkoba: Upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bahaya narkoba di kalangan generasi muda. Literasi Digital: Program peningkatan pemahaman tentang keamanan digital dan pencegahan kejahatan siber, Serta Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

Dalam Silaturahmi tersebut, Ketua PC PMI Sula, Namrudin Umasugi menekankan bahwa PMII ingin menjadi mitra strategis Polres dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas.

 

"Kami berharap Polres dapat mendukung program-program kami, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan mahasiswa dan masyarakat," ungkapnya.

 

Kapolres AKBP Kodrat Muh Hartanto menyambut baik tawaran kolaborasi dari PMII. Ia menyatakan bahwa Polres siap mendukung penuh setiap program positif yang diinisiasi oleh organisasi mahasiswa tersebut.

 

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif PMII. Program-program yang ditawarkan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini," ujar Kapolres.

 

Sebagai bentuk keseriusan, PMII Cabang Sula menyerahkan berkas resmi kepada Polres Kepulauan Sula sebagai landasan untuk memperkuat sinergi ke depan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program-program kolaborasi yang telah disepakati. (NA/red).

Viral! Akun WhatsApp Hina Adat Kabau Pantai, Pemuda Ancam; Bakal Tempuh Jalur Hukum

SULA MALUKU UTARA,Suaraindonesia1 – Pemuda Desa Kabau Pantai Mengutuk Keras tindakan pengguna WhatsApp bernama Naihamsanana. yang diduga menghina adat  Masyarakat Desa setempat, melalui percakapan di grup Watsapp" Membangun Negeri", pada 13 Agustus 2025 lalu.

 Desa Kabau Pantai, yang terletak di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, dikenal dengan kuatnya nilai-nilai adat dan budaya. Kepercayaan terhadap leluhur yang mendiami Danau Tahaga Kabau telah diwariskan secara turun temurun.

 

Akan tetapi Pada 13 Agustus 2025, Naihamsanana, melalui percakapan di grup WhatsApp "Membangun Negeri", melontarkan kata-kata yang dianggap menghina adat istiadat masyarakat Desa Kabau Pantai. Komentar tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai kecaman dari masyarakat serta pemuda desa.

 

"Hentikan cerita tak berguna, cerita karang-karang, cerita yang kontra kemanusiaan, cerita sumber yang tak jelas, cerita manusia tak unggul agama. Jika buaya Kabau banyak membawa mudarat dan kesengsaraan alam sekitar khusus manusia, basmi saja, tembak mati dan jual atau tangkap massal dan dijual untuk dikonsumsi dagingnya," tulis Naihamsanana.

 

Ketua Pemuda Desa Kabau Pantai, Ecan Buamona, mengecam keras komentar tersebut. Menurutnya, komentar Naihamsanana tidak menghargai adat istiadat masyarakat yang telah lama dijaga dari generasi ke generasi. Adat tersebut sangat disakralkan oleh masyarakat setempat.

 

"Adat dan budaya kita berbeda-beda. Adat kami ya adat kami. Kepercayaan kami terhadap leluhur yang ada di danau (telaga) Kabau sudah ada sejak turun temurun sampai sekarang, jadi jangan pernah ganggu," tegas Ecan.

 

Ecan menganggap komentar tersebut melanggar hukum adat desa. Menurutnya, seseorang yang menghina atau merendahkan adat atau budaya di depan umum dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP atau Pasal 310 KUHP jika perbuatan tersebut mencemarkan nama baik.

 

Ecan mendesak Naihamsanana untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Desa Kabau Pantai. 

"Saya memberi waktu selama 2 hari. Jika tidak meminta maaf, kami akan menindak ke jalur hukum," ancamnya. (NA/red)

Penulis : Noho Ahmad

Rotasi Jabatan di Polres Kepulauan Sula: Penyegaran Organisasi dan Harapan Baru

SULA MALUKU UTARA, Suaraindonesia1 - Sejumlah perwira di jajaran Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, mengalami rotasi jabatan yang bertujuan untuk menjaga dinamika operasional dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi. 

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di halaman Mako Polres Kepulauan Sula pada Rabu (13/8/2025), dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh Hartanto.

 

Mutasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dalam tubuh Polri, dengan harapan dapat membawa semangat baru dan inovasi dalam pelaksanaan tugas. 

Beberapa posisi strategis mengalami perubahan, termasuk Kabag OPS, Kasi Humas, Kasat Samapta, Kasat Binmas, dan Kapolsek Sanana, Berikut adalah daftar perwira yang mengalami rotasi:

 

 Kompol Musliadi M: Dari Kabag OPS Polres Kepulauan Sula menjadi Pama Bid Dokkes Polda Maluku Utara, AKP Ruslan Lutia: Dari Kasat Samapta Polres Kepulauan menjadi Kabag OPS Polres Kepulauan Sula, Ipda Rizal Polpoke: Dari Kasi Humas Polres Kepulauan Sula menjadi Ps. Kanit Hartib 3 Subdit Provos Bid Propam Polda Maluku Utara, Ipda Amir Usman: Dari Kapolsubsektor Ternate Tengah Polsek Ternate Utara menjadi Kasi Humas Polres Kepulauan Sula,Iptu Jarwadi Rumakuwaur: Dari Ps. Kasat Samapta Polres Halmahera Timur menjadi Kasat Samapta Polres Kepulauan Sula, Iptu Mulyadi Husaleka: Dari Kapolsek Mangoli Timur menjadi Kasat Binmas Polres Kepulauan Sula, AKP Muslim Umabaihi: Dari Kasat Binmas Polres Kepulauan Sula menjadi Kapolsek Sanana.

-AKP Junaidi Sawal: Dari Kapolsek Sanana akan mengikuti Sespima di Lembang Bandung.

 

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh Hartanto Dalam sambutannya,menjelaskan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri. 

"Mutasi ini bertujuan untuk menjaga dinamika operasional dan penyegaran proses manajerial organisasi," ujarnya.

 

Kapolres juga menambahkan, "Dengan adanya mutasi jabatan ini, diharapkan kontinuitas terhadap pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif dan terjadi peningkatan kualitas kinerja kesatuan, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional."

 

Kapolres, menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap jabatan yang diemban.

"Jabatan yang disandang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, organisasi Polri, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, harus dilaksanakan secara profesional, proposional, dan obyektif sesuai dengan kode etik profesi dan moralitas yang tinggi sehingga memenuhi harapan masyarakat," tegasnya.

 

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan ucapan selamat kepada para perwira yang mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas baru. 

"Atas nama pimpinan Polres Kepulauan Sula beserta seluruh staf dan Bhayangkari, saya mengucapkan selamat datang dan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada saudara untuk mengemban tugas yang baru di Polres Kepulauan Sula. Saya yakin dan percaya dengan bekal pengalaman yang telah saudara miliki pada penugasan jabatan sebelumnya, saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan Polri dan harapan masyarakat," pungkasnya.

 

"Dengan adanya rotasi ini, diharapkan Polres Kepulauan Sula dapat terus meningkatkan pelayanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukumnya,"tutupnya. (NA/red)

Penulis : Noho Ahmad

Nenek di Kepulauan Sula Diterkam Buaya Saat ke Jamban di Dekat Talaga

SULA MALUKU UTARA, Suaraindonesia1  - Kabar duka menyelimuti Desa Kabau, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Seorang nenek bernama Nurbadi Panikfat (60 tahun) menjadi korban serangan buaya saat sedang buang air kecil di sekitar Talaga Kabau pada Minggu (10/8) pagi.

 

Menurut keterangan Danpos Unit Siaga SAR Sanana, Rizki Rifandi, kejadian tragis ini terjadi sekitar pukul 06.10 WIT. Korban keluar rumah untuk menuju jamban yang berada di dekat telaga.

 

"Warga sekitar rumah korban sempat mendengar jeritan sekitar pukul 06.20 WIT. Namun, saat dicek, hanya terlihat seekor buaya yang berjalan masuk ke dalam air," ungkap Rizki.

 

Rizki menambahkan, upaya pencarian dan penyisiran segera dilakukan di sekitar lokasi kejadian. "Setelah dilakukan upaya pencarian, korban belum juga ditemukan dan diduga sementara diterkam buaya. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian ini ke USS Sanana dan meminta bantuan SAR," jelasnya.

 

Tim Rescue USS Sanana langsung diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 14.10 WIT dengan membawa peralatan lengkap, termasuk rescue carrier, rubber boat, dan peralatan pendukung lainnya. Mereka berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk Polsek Sulabesi Barat, Babinsa Desa Kabau, masyarakat, dan keluarga korban untuk memulai operasi pencarian.

 

"Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan korban. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap keberadaan buaya di sekitar wilayah perairan," pungkas Rizki.

Silaturahmi PMII dan GPM: Membangun Toleransi dan Persaudaraan Antarumat Beragama

 Sula, Maluku Utara Suaraindonesia1 - Dalam upaya memperkuat tali silaturahmi dan meningkatkan toleransi antara umat beragama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kepulauan Sula melakukan kunjungan ke Kediaman Ibu Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) di Sanana pada Senin, 4 Agustus 2025.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Pendeta Jenny Unawekla, selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Sanana. Dalam sambutannya, Pendeta Jenny menyampaikan rasa hormatnya kepada pengurus PMII  yang telah berkenan hadir di rumah dinasnya.

"Rasa hormat saya kepada Saudara-saudara Muslim dari PMII Cabang Kepulauan Sula yang sudah turut hadir dalam undangan secara pribadi di rumah dinas saya," ungkap Pendeta Jenny.

Pendeta Jenny juga menyampaikan bahwa GPM Sanana selalu menjunjung tinggi toleransi dalam umat beragama. 

"Pertemuan ini akan selalu berlanjut, dan nanti jika ada perayaan hari-hari besar di agama kami, kami harap tidak sungkan-sungkan untuk bisa hadir dan turut meriahkan. Meskipun secara penduduk kami minoritas, tapi persoalan toleransi dalam umat beragama kami selalu junjung tinggi," kata  Jenny.

Sementara Ketua Cabang PMII Kepulauan Sula, Namrudin Anwar Umasugi, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka. 

"Ini merupakan suatu kehormatan yang besar bagi kami, karena telah diundang secara pribadi oleh Ibu Pendeta,"ujarnya.

Namrudin juga berharap agar pertemuan silaturahmi ini tidak hanya menjadi momen satu kali, tetapi dapat berlanjut dan memperkuat hubungan persaudaraan antarumat beragama. 

"Semoga pertemuan silaturahmi yang dibangun tidak hanya sampai di sini, namun akan selalu berlanjut, dan harapannya hubungan persaudaraan antarumat beragama akan selalu erat," harapnya.

Lebi lanjut Ia menabahkan Kunjungan silaturahmi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam membangun toleransi dan persaudaraan antarumat beragama. 

"Dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati, diharapkan hubungan antarumat beragama di Kepulauan Sula dapat semakin harmonis dan damai," pungkasnya.

Reporter ; Noho Ahmad

Polisi Tetapkan Tersangka Pelaku Pemerkosa Nenek di Kepulauan Sula

SANANA, Suaraindonesia1.com – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula menetapkan MK (37), alias Duwi, sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang nenek berusia 70 tahun.

Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Mangoli Selatan pada Senin, 28 Juli 2025, pukul 21.00 WIT di rumah korban.

 

"Tersangka sudah kami tetapkan  sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan," ungka KBO Reskrim Polres Sula, IPDA Deny Wibowo, Senin (4/8/2025).

 

IPDA Deny Wibowo menjelaskan,  MK dijerat dengan Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.  Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara tahap I untuk di kirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

"Tahap penyidikan sudah selesai, tinggal melengkapi administrasi. Setelah lengkap, berkas akan dikirim ke JPU," tambah IPDA Deny.

 

Berdasarkan keterangan polisi, kronologi kejadian bermula saat korban selesai mandi dan masih mengenakan handuk. Tersangka kemudian masuk ke rumah korban secara diam-diam.  Saat korban hendak ke kamar untuk berpakaian, tersangka langsung menyekap mulut korban dan mendorongnya ke dinding sebelum akhirnya memperkosa korban di tempat tidur.

 

"Tersangka mengikuti korban ke kamar, lalu menyekap mulut dan mendorong korban ke dinding sebelum melakukan perbuatan bejatnya," jelas IPDA Deny Wibowo mengutip keterangan saksi dan hasil penyidikan.

 

Polisi memastikan akan terus berupaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan memberikan keadilan bagi korban.  Kasus ini juga menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dalam upaya melindungi kelompok rentan dari kekerasan seksual.

Santriwan dan Santriwati Al-Qahar Khatam Al-Qur'an, Momentum Membangun Masyarakat Islami.

 Sula Maluku Utara, Suaraindonesia1, - Asisten III Bidang Administrasi, Umum dan Kepegawaian Setda Kabupaten Kepulauan Sula, H. Zaidun S.Pd., M.Pd, mewakili Bupati Kepulauan Sula, menghadiri acara Khataman Al-Qur’an di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, pada Sabtu (02/08/2025) malam.

Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Hj, Fifian Adeningsi Mus, Dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Asiten III  Hi. Zaidun, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian santriwan dan santriwati Al Qahar yang telah khatam membaca Al-Qur’an. 

"Saya pribadi merasa bersyukur, sekaligus bangga atas capaian santriwan dan santriwati Al Qahar dalam mempelajari bacaan Al-Qur’an, sehingga malam ini dinyatakan khatam," ungkapnya.

Selain itu Bupati  juga berpesan kepada santriwan dan santriwati Al-Qahar untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 

"Pesan saya kepada santriwan/santriwati Al-Qahar setelah mampu membaca, mampu memahami. Berikutnya ialah mampu menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari hari, kapanpun dan dimanapun tempatnya*," pungkasnya.

"Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam masyarakat Desa Fatce," tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kasat Binmas Polres Kepulauan Sula AKP. Muslim Umabaihi, Guru Besar TP Al-Qahar Kepulauan Sula Ahmad Tuhulele, Pj Kepala Desa Fatce diwakili Ketua RT 04 Udin Gelamona, tokoh agama, dan masyarakat Desa Fatce.