SULA, MALUKU UTARA – SuaraIndonesia1.com, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Bidang Cipta Karya di Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H., ke Kantor BPBPK Maluku Utara pada 24 September 2025 lalu.
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Istana Dad Hia Ted Sua dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Wakil Bupati Kepulauan Sula, Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si., Sekretaris Daerah, Muhlis Soamole, S.H., M.E., serta perwakilan dari BPBPK Maluku Utara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi wadah penting dalam memastikan program-program Cipta Karya berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Sula.
“Rapat ini sangat penting untuk memastikan program-program Cipta Karya berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkap
Dalam kesempatan tersebut, Basiludin memaparkan bahwa ada empat agenda utama yang dibahas dalam rakor, yaitu.
1. Pembahasan Readiness Criteria (RC) Bidang Cipta Karya
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan program pembangunan sebelum pelaksanaan di lapangan.
2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi kelembagaan sanitasi dan air minum Tahun 2025
Evaluasi ini menjadi dasar dalam mengukur kinerja serta memperkuat kelembagaan pengelolaan sanitasi dan air minum.
3. Koordinasi pemantauan infrastruktur sanitasi dan air minum yang telah terbangun
Pemerintah memastikan seluruh infrastruktur yang ada dapat difungsikan secara optimal dan berkelanjutan.
4. Koordinasi pemutakhiran satu data (data SIMSPAM, SI-INSAN, dan SIMBG)
Pemutakhiran data menjadi prioritas agar kebijakan pembangunan berbasis pada data tunggal yang valid dan terintegrasi.
Selain jajaran pimpinan daerah dan perwakilan BPBPK, rapat juga melibatkan pejabat dan staf dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (LHKP), serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepulauan Sula.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi berbagai program pembangunan bidang Cipta Karya.
Lebih lanjut, Basiludin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum percepatan realisasi program-program infrastruktur, khususnya di sektor sanitasi, air minum, persampahan, serta penataan kawasan permukiman.
“Kami berharap, dengan koordinasi yang baik antara BPBPK dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, program-program pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Dengan terselenggaranya rakor ini, Pemkab Kepulauan Sula bersama BPBPK Maluku Utara menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan, (NA/red).
