Warga Transmigrasi Air Balui Pertanyakan Lahan Usaha yang Tak Kunjung Diterima Selama 14 Tahun

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan — Suaraindonesia1, Warga transmigrasi di kawasan Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin, mempertanyakan realisasi lahan usaha seluas 2,5 hektare per kepala keluarga yang disebut menjadi hak mereka dalam program transmigrasi. Hingga kini, lebih dari 14 tahun sejak penempatan pada 2011, sebagian warga mengaku belum menerima lahan tersebut.

Warga menyebut telah meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai status lahan usaha tersebut. Namun menurut keterangan mereka, secara administrasi lahan itu disebut sudah diserahkan kepada masyarakat.

“Kami diberitahu bahwa lahan usaha itu sudah diterima oleh masyarakat dan ada datanya,” ujar salah satu warga.

Pernyataan itu menimbulkan kebingungan karena warga mengaku belum pernah menerima lahan tersebut baik secara fisik di lapangan maupun melalui dokumen resmi.

Warga juga menyebut sebagian lahan yang diyakini sebagai bagian dari alokasi transmigrasi telah lama digarap perusahaan perkebunan kelapa sawit sejak awal kedatangan mereka pada 2011. Saat itu, menurut warga, mereka mendapat penjelasan bahwa kebun tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat transmigrasi.

Selain itu, masyarakat menduga terjadi pergeseran titik koordinat lahan permukiman sehingga warga kini menempati lokasi yang sering tergenang air.

Kekhawatiran warga meningkat setelah pada 10 Oktober 2025 ditemukan pengumuman dari Kantor Pertanahan Musi Banyuasin terkait rencana penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PPA seluas 818,63 hektare di Kecamatan Sanga Desa.

Warga menyatakan telah mengajukan nota keberatan resmi kepada Kantor Pertanahan Musi Banyuasin. Namun hingga kini mereka mengaku belum menerima tanggapan resmi, sementara patok-patok HGU disebut mulai terpasang di kawasan perkebunan tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan audit investigatif secara menyeluruh untuk memastikan status lahan transmigrasi di kawasan tersebut.

Hingga siaran pers ini diterbitkan, pihak pemerintah daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, maupun perusahaan yang disebutkan dalam laporan warga belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.

Redaksi yang menerima informasi ini pada 10 Maret 2026 membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang terkait untuk memberikan penjelasan atau tanggapan secara proporsional sesuai dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Ketua DPD PERATIN Sumsel Klarifikasi dan Tegaskan Legalitas PERATIN Sebagai Organisasi Advokat yang Sah

Palembang – Suaraindonesia1, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) Sumatera Selatan, Dr. H. Erryl Prima Putera Agoes, S.H., M.H., secara tegas meluruskan pemberitaan yang meragukan legalitas organisasi. Dalam keterangan persnya, Dr. Erryl menegaskan bahwa pemberitaan tersebut keliru dan tidak berdasarkan fakta.

“PERATIN adalah organisasi advokat yang sah, berbadan hukum, dan telah diakui oleh pemerintah. Klaim yang menyatakan sebaliknya adalah tidak berdasar dan kami koreksi secara tegas,” ujar Dr. Erryl dalam keterangan pers di kantornya, Palembang.

Dr. Erryl memaparkan bukti-bukti konkret pengakuan terhadap PERATIN. Organisasi yang resmi berdiri pada 9 September 2023 ini telah melantik para pimpinan di tingkat daerah serta mengukuhkan advokat-anggotanya di berbagai provinsi.

“Fakta di lapangan berbicara jelas. Pelantikan advokat PERATIN telah dilaksanakan secara resmi oleh para Ketua Pengadilan Tinggi di berbagai daerah, bersama-sama dengan advokat dari organisasi lainnya. Ini adalah bukti nyata bahwa keberadaan dan legitimasi PERATIN diakui oleh lembaga peradilan,” tegasnya.

Penegasan Legitimasi dari Pimpinan Nasional PERATIN

Merespons perkembangan isu ini, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., memberikan penegasan hukum yang sangat kuat.

"Berdasarkan konfirmasi resmi dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI, 'Sepanjang PERATIN mempunyai SK Kemenkumham RI dan tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan, maka PERATIN tetap sah sebagai Organisasi Advokat yang diakui Pemerintah.' Pernyataan ini adalah fondasi hukum kita yang tak tergoyahkan. SK Kemenkumham PERATIN berlaku penuh," ujar Ir. Soegiharto Santoso, S.H., mengutip penjelasan pejabat Kemenkum RI.

Lebih lanjut, untuk membuktikan bahwa pengakuan terhadap PERATIN bukan hanya di atas kertas tetapi nyata, Sekjen PERATIN mengingatkan publik pada peringatan HUT ke-2 PERATIN yang dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah dan lembaga peradilan.

“Pada puncak acara HUT ke-2 PERATIN, kami tidak hanya mendapat sambutan tertulis, tetapi kehadiran langsung dari Staf Ahli Menteri Hukum RI, Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., yang dalam sambutannya menyatakan 'Kami dari Kementerian Hukum RI mendukung penuh keberadaan PERATIN',” jelas Hoky, sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Ketum APTIKNAS, Ketum APKOMINDO, Penasihat FORMAS, Waketum SPRI, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, Pengurus FBN RI, dan Ketua Dewan Pengawas AGKDI, serta Pendiri Mustika Raja Law Office.

Tidak kalah penting, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Heri Sutanto, S.H., M.H., juga hadir dan memberikan apresiasi. “Kehadiran PERATIN memberikan warna baru. Para advokat teknologi informasi dari PERATIN diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara kompleks di bidang digital,” ungkap Heri Sutanto, seperti dilansir dalam pemberitaan resmi acara tersebut.

“Kehadiran para pejabat tinggi tersebut merupakan indikator dukungan nyata dan pengakuan institusional terhadap PERATIN. Hal ini semakin mengukuhkan posisi kami sebagai mitra pemerintah dan lembaga peradilan dalam membangun hukum di era digital,” tambah Sekjen PERATIN.

Struktur Nasional yang Solid dan Tersebar Luas

Sebagai bukti lebih lanjut dari komitmen dan legitimasi PERATIN, dalam acara HUT ke-2 tersebut juga dilaksanakan pelantikan massal untuk memperkuat struktur organisasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 61 pimpinan yang terdiri dari Komisi Pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Koordinator Wilayah PERATIN untuk masa bakti 2023-2028 dilantik secara resmi.

Struktur kepengurusan PERATIN kini telah mencakup 22 DPD yang mencakup provinsi-provinsi kunci seperti Aceh, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, dan banyak lainnya, serta puluhan DPC di kota-kota strategis seperti Jakarta (Utara, Pusat, Selatan, Barat), Bandung, Bekasi, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, dan lain-lain.

“Pelantikan massal ini bukan hanya seremonial, tetapi adalah bukti nyata bahwa PERATIN telah tumbuh menjadi organisasi advokat TI yang solid, terstruktur, dan memiliki akar yang kuat di seluruh penjuru Nusantara. Ini adalah jawaban tegas atas segala keraguan terhadap eksistensi dan kapasitas kami,” tegas Hoky.

Menyoroti perkembangan zaman, Dr. Erryl yang merupakan mantan Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung, menekankan pentingnya peran advokat teknologi informasi. Ia berkomitmen membangun DPD PERATIN Sumsel yang solid dan berintegritas tinggi.

“Era digital menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks. PERATIN hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan mencetak advokat TI yang profesional, beretika, dan mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi,” ujarnya.

Sebagai pimpinan yang memiliki rekam jejak gemilang selama 36 tahun di Korps Adhyaksa dan pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 2021, Dr. Erryl menegaskan komitmennya untuk memegang teguh integritas.

“Seluruh jajaran PERATIN, tanpa terkecuali, akan selalu berpedoman pada integritas serta melaksanakan amanat dan arahan dari pimpinan pusat, yaitu Ketua Umum DPN PERATIN, Kamilov, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal DPN PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H.,” pungkas Dr. Erryl.

PERATIN bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam penguatan kapasitas advokat teknologi informasi, menjaga martabat profesi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Aneh, Media Dituduh Ancam Kepsek Saat Konfirmasi Soal Dugaan Pungutan dalam PPDB

Musi Rawas - Suaraindonesia1, Pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri Bangun Jaya Musi Rawas, Sumatera Selatan, beberapa bulan lalu, berhembus kabar terkait dugaan praktek pungutan dalam proses pendaftaran dan seleksi calon siswa baru. Dari informasi tersebut awak media melakukan permintaan konfirmasi melalui surat kepada Kepala SMAN Bangun Jaya, Hendra Hirartono, Senin (17/07/2023), untuk mendapatkan penjelasan dan fakta lebih pasti terkait dugaan pungutan dalam pelaksanaan PPDB tersebut.

Alih-alih mendapat jawaban atas pertanyaan yang diajukan, awak media justru dihubungi oleh salah satu Dosen Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Lukman Hakim Sunardi. Sang dosen itu mempertanyakan ada apa dengan SMAN Bangun Jaya dan menuding bahwa awak media telah melakukan tindakan ancaman terhadap Kepala Sekolah tersebut.

"Ado apo dg Sma bagun jaya yung, itu adek bos ku kepseknyo kalu pcak cari yg lain bae. Maksud kau ngacam2 dio tu apo," ujar dosen tersebut Rabu (19/07/2023).

Karena merasa tidak paham, awak media meminta kepada sang dosen tersebut untuk memberikan penjelasan tentang bentuk ancaman seperti apa yang telah dirinya tuduhkan. "Sudah la yung, org melapor dg aku dak mungkin ado asap kalu katek api," lanjutnya.

Hingga saat ini awak media masih dibuat bingung oleh maksud dari dosen tersebut, sementara Kepala SMAN Bangun Jaya masih bungkam.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan bahwa dirinya merasa aneh terhadap perilaku dosen dan pihak SMAN Bangun Jaya di Musi Rawas, Sumatera Selatan. "Jika informasi ini benar, aneh juga itu dosen, urusannya apa dengan sekolah itu? Mau jadi backing kejahatan di sekolah tersebut dengan dalih kepseknya adik bos-nya?" kata Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu mempertanyakan integritas seorang yang mengaku dosen di Universitas Bina Insan Lubuklinggau ini, Kamis, 3 Agustus 2023.

Untuk itu, sambung dia, perlu terus ditelusuri kebenaran informasi soal dugaan pungli PPDB di SMA Bangun Jaya itu. "Ketertutupan dan main backing-backingan begini justru memunculkan kecurigaan bahwa perilaku terlarang (pungutan liar - red) sedang terjadi di sekolah itu, perlu diusut dan dibongkar semuanya. Dosen itu perlu dilaporkan ke pimpinannya, dia terindikasi melanggar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1) junto Pasal 4 ayat (2) dan (3)," tegas tokoh pers nasional ini. (TIM/Red)

Terkait Isu Perselingkuhan Anggota DPRD Oku Timur, Ortu Wanita Mengaku Kecewa dan Malu

Oku Timur - Suaraindonesia1, Hebohnya pemberitaan perselingkuhan salah satu oknum Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Hermanto, S.E., dari Fraksi PKB, dengan seorang janda membuat orang tua wanita tersebut kecewa dan malu. Hal itu disampaikan orang tua si wanita ketika dikonfirmasi awak media terkait kabar perselingkuhan tersebut,  Selasa (6/6/23).

Orang tua korban membenarkan adanya kejadian perselingkuhan antara oknum Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur Hermanto dengan anaknya. "Benar memang ada kejadian itu, tapi kami tidak berani berbicara terkait hal tersebut, karena takut," terangnya.

Menurut orang tua korban, kasus ini sangat mencoreng nama baik keluarganya. Bahkan, keduanya sudah nikah sirih secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua si wanita.

Selanjutnya, orang tuanya berharap BK-DPRD segera menindak tegas oknum Anggota DPRD Fraksi PKB tersebut. Tindakan tegas ini penting demi menjaga kehormatan lembaga DPRD Oku Timur.

"Artinya, apabila ada oknum Anggota DPRD yang melanggar kode etik dan mencoreng nama baik lembaga, maka harus ditindak tegas," tukasnya.

Sementara itu, Ketua RT yang namanya tidak ingin disebutkan memastikan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan. "Benar Pak, masyarakat di sini semua tau," tutup RT menegaskan.

Kemudian, awak media mencoba menghubungi oknum Anggota DPRD tersebut via WhatsApp, ia mengarahkan ke pengacaranya. "Silakan dikomfirmasi ke pengacara saya saja," ujar Hermanto.

(Tim IGN Ril/Eri Widosen)

Gawat Trotoar di MTQ Berlubang Dinas PU Tutup Mata

LAHAT, Suaraindonesia1. Trotoar Yang terletak di depan Lapangan X MTQ Kabupaten Lahat Hancur dan Membahayakan, bagi pengguna jalan. 

Pantauan wartawan trotoar ini sendiri ada di depan Mesin ATM dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dikarenakan besi penunjang yang seharusnya ada dalam sudah terlihat keluar dan ini berbahaya apabila ada warga yang lewat diatasnya. sabtu ( 1/4/2023) 

Salah satu warga mengaku sudah lama lobang trotoar terlihat rusak parah hampir satu tahun lebih dengan Kondisi seperti ini"

Ungkap Harun(45), 

Harun juga menambahkan, Kami sebagai Masyarakat berharap kepada instansi terkait untuk lebih peka terhadap hal hal yang membahayakan seperti ini, karena hampir tiap hari lapangan ini penuh dengan pengunjung, tukasnya, 

Sementara itu Agnes (27) mengatakan, kondisi Trotoar di depan lapangan X MTQ ini bisa dibilang sangat memalukan kabupaten Lahat, karena titik kumpul masyarakat, dari yang muda sampai yang tua ada di lapangan ini, ungkapnya, 

Agnes juga berujar, agar instansi terkait segera melakukan pembenaran atau setidaknya cek dan turun ke lapangan, agar bisa diambil tindakan semacam pagar atau papan peringatan guna mencegah hal hal yang tidak diinginkan terjadi, terlebih di tangan bupati yang sekarang semua akses jalan yang ada di lahat mulai bagus semua, jadi sangat di sayangkan jika trotoar yang sejatinya ada dititik tengah kota ini terlihat hancur seperti ini dan menodai slogan lahat bercahaya, "Ungkapnya,

Terpisah kadis Bina Marga Lahat belum bisa dikonfirmasi saat dihubungi medianasional sabtu (1/4) melalui ponsel nya hingga berita ini ditayangkan. 

Jurnalis bambang. Md

Yanes Y. Frans Kantor Staf Presiden Minta Kepada Jendral Muldoko Oknum Mafia Tanah PT. Priamanaya Energi disikat

LAHAT, Suaraindonesia1.Com | Yanes Y. Frans  jabatan kantor Staf Presiden menemui wabup lahat untuk menyelesaikan dan mendampingi pemilik lahan diduga digusur dan dirusak oleh pihak perusahaan tambang PT. Priamanaya energi. 

Yanes Y. Frans langsung berangkat dari jakarta untuk membela wong cilik korban dizolimi oleh pihak perusahaan tambang batubara di IUP PT. Priamanaya energi ada ribuan hektare yang belum diganti untung ucap " Yanes usai bertemu dengan wakil bupati lahat diruang kerjanya jumat (31/3) 

Pertemuan diruang kantor wabup hari ini langsung diterima oleh H. Haryanto, bersama perwakilan pemilik lahan untuk mendiskusikan persoalan lahan milik masyarakat yang saat ini sedang dalam sengketa adanya dugaan mafia tanah yang ikut bermain untuk mencari keuntungan pribadi sehingga masyarakat menjadi korban kata " Yanes kepada wartawan usai bertemu dengan wakil bupati lahat H. Haryanto, 

Yanes mengungkapkan setelah saya pulang menuju ke jakarta saya akan bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral Muldoko, untuk melaporkan dan saya juga mendesak Kejagung RI, bapak Kapolri agar Mafia Tanah di sikat sesuai arahan dari Presiden RI Bapak Joko Widodo ucap " Yanes selaku tenaga Profesional di Staf kepresidenan. 

Ia juga menambahkan silahkan pemilik lahan untuk menduduki lahannya tapi jangan anarkis, pertahankan lahan milik anda apabila ada oknum yang menanakuti kalian dilokasi tempat anda mempertahankan lahan kalian silahkan telpon saya, tegas " Yanes saya siap turun kebawah dan saat ini hukum di Indonesia " tajam dibawa tumpul diatas " 

Masih ujar " Yanes Saya sudah keliling Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang ada dibawah yaitu " wong cilik saya sudah 10 tahun mendukung bapak jokowi, dan saya berpesan sabar untuk menyelesaikan masalah lahan yang kita perjuangkan agar segera tuntas permasalahan ini "pungkasnya

Jurnalis : Bambang.MD

Wabup Lahat Bersama Dinas Pertanian Buka Bussines Metting, Guna Tingkatkan Produksi Pasar Dan Permodalan

LAHAT, SUARAINDONESIA1. Sebagian Dari Pada Upaya Dalam meningkatkan kelembagaan Pertanian, terutama dalam meningkatkan produksi, pasar dan Permodalan, pada wilayah Daerah Irigasi/Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), kamis (30/3/2023).

Dinas Ketahanan Pangan Dan Holtikultura kabupaten Lahat menyelanggarakan kegiatan pertemuan Antara petani, suplier dan Bagian Keuangan Perbankan,

Dengan tujuan untuk mendukung Produktivitas usaha tani, serta memfasilitasi kebutuhan dan pengembangan usaha Kelompok tani Di kabupaten Lahat

Acara yang berlangsung di Hotel Buser Lahat ini nampak di Hadiri Oleh Wakil Bupati Lahat H. Haryanto SE MM MBA, perwakilan kementerian republik Indonesia, konsultan regional IPDMIP, OPD terkait, dan ketua serta pengurus kelompok tani.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPH dan Nakan) Kabupaten Lahat Eti Listina, S.P, M.M dalam laporannya mengatakan,

Yang pertama mengucapkan Terima kasih kepada Perwakilan Kementerian republik Indonesia Ir famela fadila, Bapak Wakil Bupati dan seluruh Peserta yang dapat hadir hari ini,

“Dengan Melihat hasil produk pertanian dan potensi yang ada di kabupaten Lahat, maka perlu upaya dalam membangun jaringan kemitraan pemasaran dan akses permodalan, dan semoga dengan acara ini dapat terwujudnya akses kerja sama dan kemitraan antara petani dengan penyedia saprodi lembaga keuangan atau offtaker dan pembeli dalam rangka peningkatan kapasitas petani dalam menyediakan komoditi yang benilai ekonomis di daerah guna tercapainya kesejahteraan petani dan keluarganya,” Ungkap Eti Listiana.

Dirinya juga menambahkan jumlah peserta hari ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari beberapa OPD terkait, Perbankan, calon pembeli, pengurus gapoktan.

Sementara Wakil Bupati Lahat H. Haryanto SE MM MBA Mengatakan, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karna kontribusinya yang nyata dalam upaya mewujudkan ketersedian dan ketahanan pangan Nasional.

“Untuk itu kami sebagai pemerintah kabupaten Lahat mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan semoga kedepanya apa yang menjadi target capaian dapat terwujud, serta membuat kabupaten Lahat semakin bercahaya. Tutupnya.

Untuk diketahui dalam acara ini di lakukan juga penandatanganan tanganan komitmen bersama dengan OPD terkait di Kabupaten Lahat.

Jurnalis : Bambang.MD

Kelas Kerja Sama Antara Dinas Pendidikan Dengan Unsri

LAHAT,SUARAINDONESIA1. pada tanggal 29 Maret 2023 Dalam rangka untuk meningkatan Pendidikan Pasca Sarjana S2 sekira pukul 09.30 telah digelar Soalisasi tentang Perencanaan Per Kuliahan Kelas Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lahat.

dengan Universitas Sriwijaya Palembang sebagai peluang Para Pendidik /Kepala Sekolah dan Guru untuk meningkatkan SDM setelah Tingkat Pendidikan S1 ke jenjang S2, Acara Soalisasi berlangsung di gelar diGedung Rapat Diknas pendidikan Lahat.

Sempat Hadir mahasiswa Sosialisasi Perkuliahan untuk Gelar S2 dari Unsri diantara nya Nyimas Aisyah Ph.D didampingi 8 oang FKIP Universitas Sriwijaya Palembang, Kadis Pendidikan dan Nasional Drs.Suhirdin.MM, Sekretaris Diknas pendidikan Lahat Dr.Hasperi Susanto M.Pd,Para Kabid , Staf Kep Sek dan Para Guru

Drs.H.Suhirdin kepala Dinas Pendidikan Lahat pada kesempatan di acara Sosialisasi ini mengatakan untuk Peserta Studi S2 pertama harus adanya Niat, sehingga Siapa, bagaimana dimana pun mereka yang punya niat akan kuliah pasti ada semua jalan keluarnya dikarenakan Belajar itu adalah Pendidikan untuk masa depan bagi kita untuk keperluaan diri nya, serta bagi keluarga nya

Ditambahkan nya Ia menghimbau agar setiap Kepala Sekolah , Guru , yang mempunyai Niat untuk Perkuliahan jenjang S2 agar memberikan Informasi kepada Rekan rekan se profesi sehingga pada waktu nya di laksanakan mereka sama mendapatkan Prestasi dengan gelar S2

Sementara Dr.Hasperi Santoso.MPd Sekretaris Dinas Pendidikan Lahat pada kesempatan tersebut menyampaikan sesuai lanjutan dari Kepala Dinas Pendidikan Perkuliahan Tingkat S2 ini merupakan Peluang bagi Kepala Sekolah dan Para Guru sebagai Peserta Angkatan pertama Tahun 2023 Study dapat dilaksanakan secara erlearing 70 % dan Daring 30 %.

Dan Apabila Peserta Kegiatan Studi jika para peserta Perkuliahan Sudah mencapai 40 orang keatas maka Tim Pengajar Dosen nya bisa didatangkan ke Kabupaten Lahat semoga kedepan nya Lahat kembali Bangkit sebagai Kota Pelajar dan Bercahaya. 

Jurnalis : Bambang

Bantuan Alsintan Traktor merek Jhon Deere Dari Dirjen Kementerian Pertanian Tidak Diperjualbelikan

Suaraindonesia1.com Sumsel - Lahat - Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan sarana memberikan bantuan Traktor merek Jhon Deere diperuntukkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lahat dan Muara Enim, 

Bantuan alsintan tersebut informasi yang kami dapatkan dari Pusat ini tidak untuk dijual perbelikan tertera seri D 5044 JD Jhon Deere seri yang diperbantukan melalui aspirasi DPR RI, Kata salah satu pegawai dinas Pertanian dan Holtikultura Muara Enim kepada wartawan ditemui diruang kerjanya Kamis (30/3) 

Ia menambahkan ini aspirasi dari ketua DPRD Muara Enim, bantuan alsintan merek jhon Deere (traktor red) dan sudah diterima ujarnya "

Terpisah Kadis Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lahat Eti Lastini, SP, saat dikonfirmasi wartawan kamis (30/3) melalui salah satu pegawainya bantuan alsintan dari Dirjen Kementerian Pertanian Pusat, sudah diterima belum lama ini sudah tiba di kantor Dinas Pertanian, diangkut menggunakan mobil angkutan dari jakarta, dan traktor merek  Jhon Deere ini tidak untuk dijual perbelikan ada tulisan di traktor tersebut seri nya JD 5044 D warna hijau kisaran harganya sekarang sekitar Rp 660 juta 

Jurnalis : bambang

PT. GGB Lakukan Pembersihan Bekas Tumpahan Batubara di Desa Gunung Kembang

LAHAT, SUARAINDONESIA1.COM | Terkait Tumpahan batubara yang terjadi di Desa Gunung Kembang, sempat warga aksi di jalan umum, sehingga terjadi kemacetan yang panjang kejadian ini mengundang amarah warga sehingga malam itu aksi warga desa gunung Kembang secara spontan melakukan blokir jalan, gara-gara tumpahan batubara tak kunjung dibersihkan 

ujar " Kades Gunung Kembang Edi Suparno, dia menjelaskan dalam pertemuan dikantor Camat Merapi Barat, belum lama ini. Dihadiri kapolsek Merapi, koramil Merapi, sejumlah mewakili dari perusahaan tambang batubara, 

Atas kejadian tersebut dari pihak PT. Golden Great Borneo ( GGB) melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki air untuk  membersihkan bekas tumpahan batubara dibantu warga setempat. 

Kadiv Humas PT. GGB Edi Mulyono belum lama ini kami prihatin sehingga kepedulian lingkungan untuk itu kami ikut membantu adanya trouble seperti kejadian bekas tumpahan batubara di Desa Gunung Kembang, pihak kami membersihkan tumpahan tersebut atas permintaan dari Kades Gunung Kembang menggunakan mobil steam sampai bersih dibantu warga desa setempat ujar " Edi kepada wartawan selasa (28/3) 

Edi mengaku pihak PT. GGB sudah empat kali membersihkan tumpahan batubara dengan dilakukan penyiraman dibantu warga setempat, ini membahayakan bagi pengguna jalan, belum lagi dampak dari batubara akan menggangu kesehatan disekitar pemukiman warga kalau tidak segera dibersihkan ujar " kadiv humas PT. GGB ini, 

Berita sebelum nya Kemarin senin pihak Tripika menggelar rapat di Kantor Camat Merapi Barat, dihadiri Kapolsek AKP Herman akhiri, Danramil Merapi, Camat Merapi Timur idealis pokal, dan perwakilan pihak perusahaan pemilik IUP, PT. MIP, PT. BAU, PT. BT, PT. BOMBA GRUP, PT. MAS, sebagian perusahaan yang di undang tidak hadir untuk membahas akibat tumpahan batubara terjadi pada tanggal 23 maret 2023 di Desa Gunung Kembang kata " Edi Suparno menuturkan dalam acara rapat, kejadian malam itu adanya aksi demo itu kehendak warga, atas kekecewaan tumpahan batubara tidak langsung dibersihkan oleh pemilik transportir sehingga mengundang amarah warga malam itu, 

Kapolsek Merapi AKP Herman akhiri menghimbau kepada warga untuk berkoordinasi dengan kades setempat apabila adanya kejadian seperti di Desa Gunung Kembang tumpahan batubara jangan menutup jalan, sehingga terjadi kemacetan atas kejadian malam itu, 

Salah satu perwakilan dari pihak perusahaan tambang batubara Andi Wijaya meminta rapat yang akan datang seluruh perusahaan tambang batubara dan transportir diundang duduk bersama ujar " Andi

Senada juga diucapkan oleh Humas PT. BAU Komar meminta untuk seluruh perusahaan tambang batubara dan transportir  diundang rapat kedepannya, "sambung nya

Jurnalis : Bambang. MD

Aksi Demo Pemilik lahan minta Pemkab Lahat Cabut IUP PT. Priamanaya Energy

Sumsel, Suaraindonesia1.com | Puluhan masyarakat pemilik lahan diantara Sungai Kili dan dan Sedung Desa Keban, Kecamatan Kota Lahat, menggelar aksi Ddi halaman Pemkab Lahat selasa (28/3) 

Aksi ini terkait belum ada pihak PT. Priamanaya Energy untuk menyelesaikan lahan milik masyarakat yang beberapa kali sudah dilakukan pertemuan di Polsek Kota, bahkan di DPRD dan hari ini meraka menuntut kepada Pemkab Lahat agar mencabut ijin usaha pertambangan (IUP) PT. Priamanaya Energy milik mantan menteri Jan Farid ucap " pendemo dalam orasi nya disampaikan oleh Nata Hiri selalu Kordinator Aksi, 

Aksi demo ini salah satu pemilik lahan warga Desa Muara Temiang, " ia menangis histeris lahan miliknya sudah dirusak dan diserobot oleh PT. Priamanaya Energy, dan hingga kini belum dibayar, alias diganti rugi " ujarnya

Pemilik lahan diterima langsung Bupati Lahat yang diwakilkan Wakil Bupati H. Haryanto. SE, MM, hadir juga Camat Kota Lahat Gemris Palo, kasat intel AKP Mulyono, Kapolsek Kota AKP Sam Suardi, kadis Perkim Limra, ST, 

Salah satu perwakilan pemilik lahan Ganda Yusran Warga Desa Muara Temiang menuturkan kepada Wabup Lahat agar lahan kami ini sudah beberapa kali  diadakan pertemuan baik dari perwakilan PT. Priamanaya, DPRD, belum ada titik temu, dan kami minta untuk memanggil pihak management pihak PT. Priamanaya Energy, dan agar persoalan ini dihadirkan dan bisa diselesaikan tambah " Asrul selaku pemilik lahan warga Desa Telatang, 

Senada juga dikeluhkan Rodiah mantan anggota DPRD Lahat periode 1998 - 2023, selaku pemilik lahan sejak tahun 1953 itu tanah Keban, dan kami ingin pimpinan Priamanaya Energy (jan farid red) 

Camat kota Lahat Gemris Palo bahwa lahan yang diklaim warga ini masalah tapal batas, antara Keban, senabing dan tanjung Telang, dan agar di GPS dulu dan di inventaris dulu adanya indikasi tumpang tindih wilayah terang " Camat, dihadapan wabup Lahat Haryanto, diruang cahaya 2 Pemkab Lahat. 

Kapolres Lahat melalui Kasat Intel AKP Mulyono menjelaskan untuk menyelesaikan permasalahan Ini harus bersabar dan harapan nya akan ada cukup baik, masih dalam proses. 

Bupati Lahat melalui Wabup Haryanto dalam waktu dekat kita akan memanggil pimpinan PT. Priamanaya Energy untuk duduk bersama dengan pemilik lahan, termasuk Kades Keban, Senabing dan Tanjung Telang, serta Camat Merapi Barat,"  ucapnya

Pantauan wartawan aksi demo ini dijaga Pol PP dan Polres Lahat

Jurnalis : Bambang. MD

Gara Gara Tumpahan Batubara Tujuh Perusahaan Pemilik IUP Tidak Hadir Rapat Ditunda

SUMSEL, SUARAINDONESIA1.COM | Hari ini pihak Kecamatan Merapi Barat menggelar rapat di kantor camat Merapi barat (27/3) 

Agenda rapat ini dihadiri Kapolsek Merapi AKP Herman Akhiri, Camat Merapi Timur Idealis pokal, sekcam Merapi Barat, Koramil Merapi yang mewakili, Kades Gunung Kembang Edi Suparno, Kades Merapi Herdadi,  dan perwakilan perusahaan batubara PT. BSR, PT. Bukit Tunjuk, PT. MIP dan PT. BAU, Sementara perwakilan dari PT. TMP, PT. DIZAMATRA POWERINDO, PT. BME, PT. SMS, PT. BOMBA GRUP, PT. DAS. tidak hadir dalam daftar undangan oleh pihak kecamatan, 

Camat Merapi Barat melalui Sekcam Dahrip Agustian, SP. MM mengatakan bahwa hari ini pak Camat tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan keluarganya ada yang meninggal dunia, rapat hari ini hanya ada 4 perusahaan yang hadir bagaimana rapat ini kita tunda dulu ada tujuh Perusahaan yang diundang untuk rapat tidak hadir Terkait tumpahan batubara yang terjadi dijalan, kata " Yayan 

Camat Merapi Timur idealis pokal holling batubara pada 23 maret terjadi aksi demo dari warga gunung Kembang akibat tumpahan batubara, namun hari ini yang ikut rapat hanya 4 perwakilan perusahaan dari 11 perusahaan tambang batubara yang diundang agar minta hari ini kita tunda dulu, pinta " Camat Merapi Timur, 

Disamping itu saya juga menghimbau kepada warga saya di Merapi Timur agar selalu kordinasi kepada Kades Dulu, jangan melakukan demo, dan saya minta juga pihak  perusahaan yang hadir di sini, kita ada win win solution, kepada pihak perusahaan, agar tidak lagi masyarakat melakukan penyetopan angkutan batubara ujarnya

Sementara Kapolsek Merapi AKP Herman Akhiri, SIP mengatakan dalam pertemuan di kantor Camat Merapi Barat (27/3) saat

kejadian malam itu terjadi tumpahan batubara di desa kebur namun malam itu cepat dibersihkan dari pihak PT. BAU, sedangkan yang di Gunung Kembang informasinya kami dapatkan tumpahan diduga dari pihak PT. PE, dan agak terlambat sehingga warga Desa gunung Kembang melakukan aksi penyetopan peristiwa kejadian ini tanggal 23 maret 2023, dan saya sempat di telpon Kapolres, saya juga menghimbau agar masyarakat untuk melakukan kordinasi dengan Polsek dulu dan jangan melakukan aksi pinta " Kapolsek. 

Kades Gunung Kembang Edi Suparno, tumpahan batubara sudah empat kali semenjak saya menjabat 1 tahun tiga bulan, dan kami minta bantu agar cepat dibersihkan dan belum ado peduli pihak perusahaan, dan sempat minta bantu kepada kapolsek untuk menyelesaikan masalah ini ( tumpahan batubara red) ucap " Kades Gunung Kembang. 

Harapannya  kedepannya kami masyarakat jangan dirugikan akibat tumpahan batubara yang menjadi persoalan selama ini, untuk kedepan ini apabila ada tumpahan batubara di Desa Gunung Kembang, agar dibersihkan oleh pihak pemilik perusahaan angkutan batubara. 

Salah satu perwakilan dari pihak perusahaan PT. ADARO grup PT. MIP Andi Wijaya agar rapat berikut nya dihadirkan pihak transportir, juga, 

Senada juga disampaikan oleh perwakilan PT. BSR Ronald meminta agar 32 perusahaan untuk diundang juga dalam rapat pertemuan selanjutnya

Termasuk Perwakilan dari pihak Muara Enim dan seluruh perusahaan tambang batubara diundang semua ketus  " Komar perwakilan dari PT. Bara Alam Utama. 

Jurnalis : Bambang. MD

Kasus Sengketa Lahan di PT. Priamanaya Ada Nama Milik Pejabat Lahat, AAMPL Rencana Selasa Gelar Aksi Demo

LAHAT, SUARAINDONESIA1. Buntut sengketa lahan yang belum tuntas di IUP PT. Priamanaya Energy tepatnya di Desa Keban Kecamatan Kota Lahat,

Akhirnya pemilik lahan akan menggelar aksi di halaman pemkab lahat pada selasa 28 maret 2023, mengatasnamakan Aliansi Aktifis Masyarakat Pemilik Lahan ( AAMPL) sekitar 150 masa pendemo akan mengepung halaman Pemkab Lahat. 

Yang menarik disini ada lahan milik sejumlah pejabat yang belum dibayar oleh pihak PT. Priamanaya Energy, kata " Ganda sambil melihatkan ada nama beberapa pejabat di lahat, anggota DPRD, namun dirahasiakan tidak mau di ekspose. 

Aksi Demo AAMPL terkait dugaan Pengerusakan dan penyerobotan di sungai kili dan sungai segung, di Desa Keban, Kecamatan Kota Lahat, sengketa ini dengan PT. PRIAMANAYA ENERGY.hingga kini belum ada penyelesaian dan sempat di laporkan ke Polda Sumsel oleh Ibu Rika, salah satu istri pejabat namun belum ada penyelesaian kata " Ganda salah satu pemilik lahan yang dirugikan oleh pihak perusahaan didampingi Herawan kepada awak media senin (27/3) 

Senada juga disampaikan Asrul pemilik lahan warga desa Telatang Kecamatan Merapi Barat, kami rencana mau menggelar aksi demo pada hari selasa 28 maret 2023 sambil menunggu kedatangan ketum WLJ Bapak Yanes Joshua Frans selaku tenaga ahli Profesional di Staf Ahli kantor Presiden, bakal turun kelokasi untuk membela rakyat pemilik lahan diduga adanya indikasi pengerusakan dan penyerobotan hingga kini belum tuntas kata " Asrul Ketua DPW We Love Jokowi Sumsel. 

Jurnalis : Bambang.MD

Di Somasi Humas PT. MIP Bungkam Lahan Milik Kasmadi Diduga Sudah Digusur dan Dirusak $eluas 1,3 Hektare

SUMSEL,SUARAINDONESIA1.COM | LIDIKKRIMSUS RI melayangkan surat somasi yang kedua kalinya kepada pihak perusahaan tambang batubara PT. Mustika Indah Permai (MIP) Grup Adaro, dugaan adanya pencaplokan lahan milik Kasmadi warga Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. 

Menurut keterangan Kasmadi selaku ahli waris dari orang tuanya bernama Amat Sohidi (Alm) surat tanah tersebut ditandatangani oleh Lukman (alm) mantan Kades Gunung Kembang, ucap " Kasmadi kepada wartawan sabtu (25/3/2023) 

Masih " kata Kasmadi pihak perusahaan belum ada etika baik hanya janji manis oleh pak Wisnu dan legal dari PT. MIP, sudah 11 tahun belum ada penyelesaian tanah orang tua saya yang saat ini saya kuasakan kepada lembaga Bantuan hukum dari LIDIKKRIMSUS RI, di Jakarta "ujarnya

Terpisah Ketua harian LIDIKKRIMSUS RI Rodhi Irfanto, SH membenarkan bahwa sdr, Kasmadi telah memberikan kuasa kepada kami LIDIKKRIMSUS RI, saat ini sedang kami tangani kami mengirimkan surat somasi untuk kedua kalinya kepada pihak PT. MIP alamat kantor di Desa Merapi maupun dikantor pusat PT. ADARO di Jakarta kata " Rodhi kepada awak media dalam keterangan tertulisnya, 

LIDIKKRIMSUS RI sabtu 25 maret 2023, melayangkan surat somasi untuk kedua kalinya ke PT. MIP diterima oleh Satpam bernama Rahmat Hidayatullah, melalui saat ini ia bertugas di Pos Penjagaan pintu masuk tambang batubara PT. Mustika Indah Permai grup Adaro Energy 

Sementara itu pihak penasehat hukum Nandang Suwanda,SH didampingi Rodhi Irfanto, SH selaku ketua harian LIDIKKRIMSUS RI telah melayangkan surat 

Ke pihak PT. ADARO ENERGY TBK beralamat di Jakarta Selatan. " ujarnya

Apabila tidak ada etika baik untuk menyelesaikan lahan milik klien kami dari lembaga LIDIKKRIMSUS RI akan menduduki dan melakukan Pematokan di lahan sdr, Kasmadi seluas 1,3 ha diduga telah dirusak dan diserobot adanya oknum mafia tanah bermain di perusahaan tersebut ungkap " Rodhi

Terpisah  Humas PT. MUSTIKA INDAH PERMAI (MIP) " Ass pak Wisnu saya mau konfirmasi terkait lahan milik Kasmadi gunung Kembang, yang bermasalah di somasi tks atas kesediannya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawabnya bambang md, "hingga berita ini diturunkan belum ada hak " jawabnya

Jurnalis : Bambang.MD

Ketua Pansus Gozali Hanan angkutan Batubara membuat jalan Khusus dan Membayar Royalti

 

LAHAT,SUARAINDONESIA1.COM | Bertempat Diruang Sidang Utama Kantor DPRD Lahat Dalam Rangka Pembukaan Rapat Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat  Membahas Laporan Keterangan  Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lahat akhir tahun anggaran 2022, Jum,at (24/03/2023)

Turut Hadir dalam rapat paripurna Bupati Lahat  Cik Ujang didampingi Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, Ketua DPRD Lahat  Fitrizal Homizi, Wakil Ketua I Gaharu Wakil Ketua ll Sri Marhaeni. 

Selain itu, terpantau di ruang rapat juga hadir Sekda Lahat Chandra,SH serta unsur  Forkopimda kabupaten Lahat dan seluruh kepala OPD dan Jajaran Pemerintahan yang ada di kabupaten Lahat. 

Rapat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Pada  Laporan Pengantar rapat tersebut Bupati Lahat Cik Ujang dalam pidatonya menyebutkan, "Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah berjalan sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya,"jelas Cik Ujang. 

Disisi lain Laporan anggota Pansus yang membidangi tambang Batu bara Lahat, Drs. Rozali Hanan menyebutkan, pihak nya telah berhasil mendesak perusahaan, agar membuat jalan khusus dalam usaha pengangkutan batu bara di wilayah Merapi Barat dan pihak Pansus juga Mendorong pihak kementrian keuangan untuk membayar kan Royalti ke pihak Pemkab Lahat yang nantinya bisa berpotensi menambah PAD kabupaten lahat."jelasnya.

Jurnalis : Bambang. MD

Lahat Miliki Taman Kuliner Diresmikan Oleh Cik Ujang

LAHAT,SUARAINDONESIA1.COM |  masyarakat kabupaten Lahat harus bangga dengan ini, dikarenakan  Hari ini Rabu 22/3/2023 Bupati Lahat Cik Ujang SH telah Meresmikan Taman Kuliner kota Lahat yang berlokasi di Simpang Empat Pasar Lama, atau lebih tepatnya di Areal Taman Kota Lahat yang sempat di tutup Beberpa waktu silam. 

Kepala dinas perdagangan Lahat, Yunisa rahman SIP MM mengatakan, alhamdulilah hari ini, Taman Kuliner kota Lahat telah resmi di buka oleh bupati Lahat, artinya masyarkat bisa datang dan menghabiskan waktu bersama keluarga disini, Baik itu Buka Puasa bersama dan Lain lain, dirinya menambahkan, 

Insyallah kedepan ini akan melibatkan Dinas Pariwisata Lahat untuk mambuat semacam festival dan live musik yang akan mengisi Taman kuliner kota Lahat ini, 

Karna kita ingin konsep yang lebih modern agar masyarakat pengunjung lebih nyaman berada disini, tuturnya

Sementara itu Bupati Lahat Cik Ujang SH menuturkan,  keberadaan taman kuliner kota Lahat ini di harapkan dapat mendorong laju ekonomi masyarkat, 

benar benar dikelola dengan managemen yang profesional, agar keberadaannya berdampak pada peningkatan laju pertumbutuhan ekonomi masyarakat,” kata bupati Lahat Cik Ujang. 

Karena itu,masih kata bupati, para pedagang yang berada di dalam Taman ini agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun, dan hal terpenting lainnya menjaga kebersihan, sehingga tempat ini nyaman dikunjungi konsumen dan masyarakat. Pungkasnya

Jurnalis : Bambang. MD

Posko Relawan Jingga Siap Dukung Cik Ujang Dua Periode dan Heri Amalindo Cagub Di Pilkada 2024.

LAHAT,SUARAINDONESIA1.COM | komunitas Masyarakat Keturunan Jawa Sumatera Merapi Area hal ini disampaikan oleh Mas Gondrong warga desa Tanjung Baru, Merapi Barat,keseharian nya sebagai pengrajin baru bata, keluarga besar Komunitas Masyarakat Keturunan Jawa Sumatera sebagian mereka adalah perantau asal Jawa Tengah, dan Timur sudah menetap disini mereka sebagai pengrajin baru bata sebagai mata pencaharian nya, makanya saya ditokohkan  oleh masyarakat disini sekitar ada 1200 kk,  mereka menginginkan bantuan mesin cetak batu bata oleh pak Heri Amalindo sebagai calon gubernur Sumatera Selatan, dan Kami siap Dukung Cik Ujang putera Merapi untuk dua priode di Pilkada 2024 

Senada dikatakan oleh Sugito mantan pengurus Pujasuma Merapi Timur, " apabila pak Heri Amalindo mau silahturahmi ke Merapi timur untuk bertatap muka dengan masyarakat di trans lematang  Jaya dan Cempaka Wangi khususnya keturunan Jawa mayoritas pengrajin batu bata dan petani,  dan kami siap untuk mendukung " Pak Heri Amalindo sebagai calon gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat Cik Ujang dua priode di Pilkada 2024.

Khususnya warga keturunan Jawa di Merapi Area ada 10.000 (Timur, Barat dan Selatan) 

Untuk di kecamatan Merapi Timur Lematang Jaya, Cempaka wangi, Desa gunung Agung, Muara Lawai, Arahan, Prabu Menang, Gunung Kembang,  Surah Pulau, yang mayoritas adalah Trans Lematang Jaya dan Cempaka wangi paling banyak terang " Sugito, kamis (23/3) 

Dan kami khusus nya disini siap untuk berdialog dengan pak Heri Amalindo kabarnya masih  putera orang Lahat Juga, dan kami berharap apabila nanti terpilih gubernur Sumatera Selatan agar tetap bagaimana pak Heri Amalindo membantu bagi warga trans di cempaka wangi dan lematang Jaya, apabila musim kemarau kesulitan air, serta infrastruktur di pedesaan dibangun sebagai sarana urat nadi transportasi membawa hasil panen sawit dan karet, dan dijaman kepemimpinan Cik Ujang jalan di trans Cempaka wangi dan lematang Jaya sudah dibangun cor beton, 

Untuk Bupati Lahat kami tetap komitmen mendukung Bapak Cik Ujang dua priode melalui " Posko Relawan Jingga Khusus nya Merapi Timur, Kata Sugito 

Susunan Tim Posko Relawan Jingga Merapi Timur

Ketua Sumarno mantan Camat Merapi barat, (Surah Pulau) Sekretaris  Aminuddin ( Banjarsari) Bendahara Sugito, (Desa Gedung Agung) 

Susunan Tim  Relawan Jingga Merapi Barat Ketua : Ajeral, (Merapi) Sekretaris : Denali Desa (Telatang ), dan bendahara : Mas Gondrong (Tanjung Baru). 

Susunan Tim Relawan Jingga Merapi Selatan Ketua : Herkoni, Darno dan Edwin Padang Baru, 

Susunan Tim Relawan Jingga Lahat Selatan Ketua : Antoni, (Nantal) Sekretaris : Nita  dan Bendahara Dea, 

Susunan Kota Lahat Posko Relawan Jingga Ketua :Karim, Sekretaris : Nopri (Talang Jawa) dan Bendahara Frengki ( Talang Berangin). 

Jurnalis : Bambang.MD

Gara Gara Janji Palsu, Oknum Polisi Polres Lahat, ditahan di Polda Sumsel

LAHAT,SUARAINDONESIA1.COM | Oknum Polres Lahat, insial DI disebut hanya mau kembalikan uang yang ditransfer oleh perempuan teman dekatnya, SA (28).

Tapi si perempuan dalam pertemuan keluarga itu menyebut bahwa uang yang diberikan secara cash lebih banyak.

Total uang yang ditransfer dan diserahkan cash sebesar Rp103 juta. Alhasil kasusnya dilaporkan ke Div Propam Polda Sumsel.

Berikut kronologi kasus dugaan janji palsu menikahi pacar, hingga oknum Polres Lahat disanksi disiplin Propam Polda Sumsel.

Kasusnya bermula saat oknum polisi berinisial DI berkenalan dengan SA (28).

Perkenalannya di bulan Maret 2022. “Saat itu kenal dengan DI. Waktu mengurus pajak motor di Samsat,” ungkap SA,” ungkap SA. 

“Selanjutnya pertemanan menjadi lebih dekat. Lalu pada bulan September, DI meminta uang untuk transportasi sebanyak Rp2juta. Pada bulan yang sama kembali meminta uang Rp2juta untuk keperluan,” urainya.

DI saat itu bertugas di Polres Lahat dan atas kasus ini terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi di Mapolda Sumsel. 

Diduga, yang bersangkutan terlibat kasus dugaan penipuan berdasarkan pengaduan ke Yanduan Propam Polda Sumsel nomor LP/20.A/II/2023/Bid Propam Polda Sumsel tanggal 20 Februari 2023.

DI sudah jalani sidang disiplin, Senin 20 Maret 2023. Dan setelahnya ditahan di Mapolda Sumsel.

Korbannya, SA seorang wanita, warga Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. 

“Alasannya mau karena diiming- imingi serius dan dinikahi. Jadi percaya, apalagi DI seorang anggota polisi,” tambahnya.

Lalu, DI kembali meminta uang pada Oktober 2022, sebanyak Rp 33.000,000  untuk keperluan ke Bengkulu menghadiri pernikahan keluarga. 

“Itu uang saya dan uang orang tua. Diminta hari itu juga,” bebernya.

Setelah itu, hubungan mereka jadi renggang dan kurang komunikasi. Hingga akhirnya ditemui pada Januari 2023 bersama pihak keluarga masing-masing, terjadi pertemuan. 

“Saya dan keluarga, dan dia didampingi pengacara dan polisi juga,” ungkapnya

Lantaran hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan, namun sudah memberikan sejumlah uang. 

SA pun meminta dikembalikan. Hitungannya mencapai Rp103 juta. Dari hasil transfer dan uang cash selama keduanya kenal dekat.

Hanya saja, DI hanya ingin mengganti uang yang telah ditransfer saja

‘Kan ada juga uang yang diminta cash. Bukan yang transfer saja. Jadi kami tidak mau menerima ganti rugi kalau hanya Rp 37,000.000  juga merasa tertipu dengan alasan ingin serius,” bebernya.

Hingga akhirnya, DI dilaporkan ke Yanduan Propam Polda Sumsel dan menjalani sidang disiplin

Ya ada. Kasusnya ditangani Polda Sumsel,” ujar Kapolres Lahat AKBP S Kunto Hartono S.Ik didampingi Wakapolres Lahat Kompol Feby Febriyana SIK.

Jurnalis : Bambang.MD

PKK Kecamatan Merapi Barat serahkan Bantuan Korban Banjir Terparah di Mulak Sebingkai

Suaraindonesia1.com - LAHAT - Ibu ibu pengurus PKK kecamatan Merapi Barat hari ini berangkat ke Mulak Sebingkai, untuk menyerahkan bantuan korban banjir terparah kebetulan tempat tanaj  kelahiran Camat Merapi Barat Drs, Herlambang.MM

Hali ini dipandu langsung oleh Sekcam Merapi Barat Yayan bersama ibu PKK untuk menyerahkan bantuan korban banjir setelah Paska Banjir Bandang memporak porandakan rumah penduduk di Kecamatan Mulak Sebingkai kata " Yayan 

Bantuan ini langsung diserahkan oleh Ketua ibu PKK Kecamatan Merapi Barat nyonya Herlambang,  berupa ,Mie instan, beras kampilan, air mineral, selimut, pakaian layak pakai,sarden , makanan ringan,seragam sekolah, peralatan rumah tangga, termasuk perabotan, 

Salah satu ibu pengurus PKK Kecamatan Merapi Barat pak Camat menunggu disana ( mulak sebingkai red) dia untuk menyambut kedatangan Danrem Gapo Sumsel, " ujar nya

.Jurnalis : Bambang.MD

Polres Kepulauan Yapen Terima Rapor Predikat Tertinggi Standar Pelayanan Publik

Yapen-Suaraindonesia1.com. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua memberikan rapor dan piagam penghargaan predikat standar pelayanan publik tahun 2022 kepada Polres Kepulauan Yapen yang di terima secara langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih.S.I.K.,M.H. bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua Jayapura.Selasa (14/3/2023).

Polres Kepulauan Yapen termasuk kategori zona tinggi / zona hijau yang mana acara serah terima rapor itu diberikan langsung Dr. Yohanes Baptista Joko Rusmanta, S.Si., M.Si Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

Kapolres Kepulauan Yapen menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas penilaiannya terhadap pelayanan publik di Polres Kepulauan Yapen dan ini akan terus perbaiki yang lebih baik lagi serta mempertahankan yang sudah baik juga bimbingannya dari Ombudsman.

"apa yang telah di capai ini, atas kerja sama semua anggotanya termasuk dukungan dari masyarakat kepada instansi Polri dalam hal ini Polres Kepulauan Yapen dan akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat".tandas AKBP Herzoni Saragih.S.I.K.,M.H.

Ia menambahkan, Institusi itu berbeda - beda tapi di Kepolisian outputnya itu jasa dalam memberikan pelayana terhadap pengaduan masyarakat dan  juga akan terus bersinergi bersama pihak Pemda, stakeholder lainnya dan TNI.

"terima kasih atas semua dukungannya untuk kami, sebagai aparat keamanan ini menjadi motivasi serta semangat guna lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen".tandas AKBP Herzoni Saragih.S.I.K.,M.H.

Sebagai orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Yapen juga meminta kepada seluruh anggotanya untuk tetap bekerja dengan setulus hati memberikan pelayanan terbaik dan terbaik bagi masyarakat dan merespon cepat atas pengaduan masyarakat. 

Sementara itu, dalam penyampaian Dr. Yohanes Baptista Joko Rusmanta, S.Si., M.Si Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua mengatakan selamat atas pencapaian yang di terima oleh institusi Kepolisian dalam mempertahankan kinerja yang di berikan oleh Negara.

Mochtar