BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kembali menjadi sorotan publik. Aktivis masyarakat, Kristopan Manopo, meminta agar temuan tersebut segera ditindaklanjuti secara serius guna menghindari spekulasi dan pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Kristopan menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai data dan informasi dari sejumlah proyek yang diduga menyimpan kejanggalan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bahan pemeriksaan lanjutan, jika ditemukan indikasi pelanggaran yang cukup kuat.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Menurutnya, temuan BPK bukanlah persoalan administratif biasa, melainkan cerminan dari tata kelola keuangan yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Publik berhak mengetahui tindak lanjut atas setiap temuan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat," tegas Kristopan di hadapan awak media.
