KAMIS 26/01/2018
Jakarta - 100 Hari sudah Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memimpin pemerintahan Jakarta. PDIP mengkritik, mereka menilai pemerintahan Anies-Sandi sarat adu domba, menabrak aturan, hingga mirip Donald Trump.
"100 Hari pemerintahan Anies-Sandi belum menampakkan wajah Jakarta yang akan dibawa selama lima tahun ke depan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Selasa (23/1/2018).
Dia lantas menyorot kebijakan Anies-Sandi soal kebijakan penataan Jalan Jatibaru yang berlaku mulai pertengahan Desember tahun lalu itu. Pedagang Kaki Lima (PKL) diizinkan untuk berdagang di jalan itu, TransJakarta Tanah Abang Explorer beroperasi. Para sopir angkot menjerit karena kehilangan setoran. Para sopir angkot tak terima kebijakan ini.
"Kebijakan ini mengadu domba warga DKI. Kebijakan penataan PKL menimbulkan konflik sosial di Tanah Abang, konflik di tengah-tengah masyarakat. Sopir angkot demo ke Balai Kota, ini menunjukkan kebijakan Anies-Sandi menimbulkan konflik," kritik Gembong.
Gembong juga menyoroti rencana pengoperasian kembali becak di Jakarta. Menurutnya kebijakan ini juga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dinilai hanya seolah-olah prorakyat saja.
"Kalau memang pro rakyat kecil maka seharusnya berdayakanlah para pengayuh becak untuk alih profesi, tingkatkan harkat dan martabat mereka menjadi pedagang kelontong misalnya, Pemerintah Daerah memberi suntikan modal," tutur Gembong yang juga anggota komisi bidang pemerintahan DPRD DKI ini.
Program DP Rp 0 dari Anies-Sandi juga tak luput dari kritiknya. Menurut Gembong, kebijakan itu masih mentah.
Anggota Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi bidang keuangan DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, menilai kebijakan Anies cuma bikin ribut banyak orang. Ini mirip dengan gaya kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Hampir sama seperti Donald Trump, membikin kegaduhan-kegaduhan," kata Jhonny.
Jhonny tak setuju dengan inefisiensi pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berisi tujuh puluhan orang yang menggunakan anggaran Rp 19 miliar. Menurutnya TGUPP seharusnya berisi sedikit orang saja. Dia juga tak setuju dengan permintaan Anies ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi, tak setuju pula soal wacana penghidupan kembali becak, hingga penataan Tanah Abang.
"Kebijakan dia cenderung anarkis. Dari beberapa wacana, dia nggak memberikan contoh kepada warga DKI agar mematuhi aturan. Ini malah melanggar aturan. Saya khawatir sikap itu akan ditiru masyarakat," kata Jhonny.
Baik Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono maupun Jhonny selaku anggota menilai Anies-Sandi perlu lebih meningkatkan komunikasi dengan DPRD DKI. Pemerintah Daerah terdiri dari pihak eksekutif dan pihak legislatif, maka kedua elemen ini perlu harmonisasi.
"Selama ini komunikasi (Anies-Sandi dengan DPRD DKI nggak pernah ada. Rapat dengan Gubernur sampai sekarang nggak pernah ada. Ini kan mesti ada kemauan bersama. Maka perlu duduk bareng," kata Gembong.
Redaksi YYN
Sumber
