Skrinews - Puncakjaya,
Proyek jembatan kali Brasa Besar Tahap IV (Tuntas ) nilai pagu 9.985.800.000 lokasi pekerjaan Ruas jalan Dekai- Sumohai Kabupaten Yahukimo masih sangat disayangkan, jembatan yang seharusnya selesai akhir 2017 dan harus tuntas, kini diduga macet (terbengkalai)..
Hasil pantauan awak media dan LSM , tidak tampak satu orang pun pekerja yang ada di jembatan tersebut. Pangkal jembatan yang tahap I dari tahun 2014 sudah diselesaikan dan tahap II maupun tahap III sudah berjalan 70% tersebut sudah sebagian dicor untuk tiang aboutment sudah ada , namun tidak ada tanda-tanda pihak pekerja untuk melanjutkan proyek tersebut.
Tak hanya itu, kondisi di lokasi hanya terlihat bahan besi-besi untuk pembangunan jembatan yang berserakan dan alat-alat bahan sebagian sudah hilang dicuri diduga kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan 100% akhir Desember 2017
"Kurang tau juga mana pekerja dan pengawas, serta pihak pemborongnya.tidak ada papan proyeknya besi tiang pancangan sebagian sudah karatan Karena saya sudah lama tidak ke sini. Memang dulu lokasi kalau Banjir Deras sekali hingga pernah memakan korban tapi kenapa jembatan terbengkalai?" ujar jhon , warga yang tinggal dekat kampung kali brasa kepada wartawan SKRI , saat melintas di jalan tersebut.
Untuk itu, dirinya berharap agar pihak terkait agar segera menegur pihak pemborong untuk segera menyelesaikan proyek jembatan dan jalan tersebut. "Proyek ini juga seperti tidak jelas, karena tidak ada plang proyeknya. Jadi tidak tahu, berapa nilai proyek dan kapan masa pengerjaannya," tambahnya.
Kepala satker pelaksana jalan nasional wilayah V puncakjaya Hanafi melalui pesan singkat saat dikonfirmasi wartawan SKRI dalam sms singkat mengatakan Jembatan sementara dikerjakan perencanaannya dalam waktu dekat sudah selesai dikerjakan
Pantauan kami dari LSM WGAB Wadah Generasi Anak Bangsa Provinsi Papua BIidang Pengawasan APBN APBD OTSUS dan anggaran bersama Wartawan Nasional di Tkp kali Brasar Dekai Yahukimo bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh PT PRATAMA SINAR PAPUA terkesan tidak kerja sesuai Aturan yang ada pasalnya kalau tidak selesai akan kena Denda atau sangsi padahal seharusnya tidak seperti itu ,kami juga minta pihak Satker Balai Jalan Nasional Wilayah V dan PPK 24 jalankan tugas sesuai dengan prosedur dan apabila pekerjaan ini tidak di selesaikan dalam waktu di tentukan Adendum waktu maka Rekanan dan Satker PPK harus bertanggung jawab
lebih Lanjut, Hardin sebagai ketua LSM Wgab menjelaskan menurut dugaan pekerjaan ini di jadikan kepentingan sesaat dan kami dari LSM Wgab juga akan melayangkan surat ke kementrian Pekerjaan umun dan Perumahan Rakyat agar supaya pekerjaan ini dipantau oleh kejari sesuai dengan intruksi presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantas korupsi dan membentuk Tim (pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah TP4D mengingat pentingnya peran kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Nasional dipusat maupun daerah baik dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan
Dijelaskan juga kepalai Balai Besar jalan Nasional Papua harus Monitoring di lapangan jangan hanya menerima laporan dari satker dan ppk intinya pekerjaan ini sudah IV tahap dikerjakan dan sudah selesai 2017 sekarang sudah kena denda di kerjakan tidak selesai sampai waktu di tentukan katanya.
Penulis: Abd Rahman
Editor: Awd
