SKRINEWS - ASMAT,
Brent jensenem S. Sos M.Si Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Asmat angkat bicara soal pendidikan , kesehatan dan infrastruktur kabupaten Asmat kepada wartawan SKRI saat wawancara diruangan tempat makan yang berlokasi di DPRD beliau mengatakan di sahkan APBD tahun 2018 sebesar Rp 1.5 triliun. Anggaran sebesar itu diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta infrastruktur perkotaan. Selama pembahasan anggaran untuk program pembangunan tahun 2018, para wakil rakyat itu mengutamakan atasi persoalan warga.
Yang pertama dari sisi pendidikan: Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat Warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga mendorong tegaknya
pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.
Lebih jelas ketua DPRD Bren yang selalu akrab dengan insan pers mengatakan setelah sudah ada pembahasan tentang pendidikan kami minta kepada guru yang sementara bekerja dan melaksanakan kewajiban dimana kewajiban tersebut harus benar benar terlaksana
" Menurutnya, saat ini kualitas pendidikan di kabupaten asmat masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu kami DPRD terus mendorong Pemerintah Kabupaten Asmat supaya benar-benar serius memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan
“Seperti pendidikan di pelosok memang harus diperhatikan dengan serius supaya masyarakat mendapat pendidikan yang layak,” jangan pemerintah sudah anggarkan dan sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil tapi guru tersebut tidak ada ditempat tugas dan malas malas datang mengajar sedangkan guru yang sementara mengajar diberikan sama seperti guru yang tidak datang bertugas pungkasnya
"Kami DPRD minta Bupati melihat dan berikan sangsi kepada guru yang sering tidak hadir ditempat tugas padahal pemerintah sudah maksimal memberikan kesejahteraan kepada guru tersebut
Dari sisi KeduaKesehatan :
DPRD sudah meminta rekomendasi kepada Bupati Asmat untuk memperhatikan kesejahteraan para medis bekerja melayani masyarakat sampai kepelosok pelosok " ketiga Kesejahteraan mereka itu diperhatikan mereka harus
melaksanakan kewajiban mereka kalau tidak mereka melaksanakan kewajiban mereka pemerintah harus berikan sanksi yang jelas dan tegas sehingga sangsi sangsi ini akan diberikan efek jera kepada petugas itu sendiriiya
Kami usul kepada Ikatan Dokter Indonesia(IDI) memantau dan berikan sangsi kepada mereka agar supaya doker dokter yang sudah pemerintah asmat anggarkan dan mengikuti pendidikan spesialis diluar daerah agar kembali bekerja ke asmat kami pantau ada beberapa dokter spesialis sudah tidak balik kedaerah yang sudah dikontrak menjadi pegawai sipil kami minta ikatan dokter indonesia memantau dan berikan sangsi kepada mereka yang sudah tidak balik kedaerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Asmat
Dari Sisi ketiga infrastruktur:
kami DPRD Kabupaten Asmat berfokus pada pembangunan infrastruktur rumah sakit agar secepatnya pemerintah kabupaten Asmat memperhatikan karena masyarakat ingin merasakan bagaimana rumah sakit yang ada di Asmat bisa difungsikan dan dokter dokter spesialis harus ada di kabupaten asmat sehingga masyarakat tidak lagi berobat tidak dirujuk di kabupaten timika ataupun dirujuk ke kajayapura sehingga kami bisa merasakan bagaimana rumah sakit yang ada diKabupatrn Asmat bisa difungsikan dan dokter dokter yang ada diAsmat bisa ada untuk melayani masyarakat Kabupaten Asmat pungkasnya (Rahman)
