Sejatinya Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Sehubungan dengan hal adanya Pelatihan Pengurus BUMDES yang dimana panitia pelaksananya adalah dari unsur pemerintah kecamatan Mananggu patut dipersoalkan. Bicara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tentunya anggaran awalnya berasal dari penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) atau Dana Desa.
Fakta yang terjadi di Kec. Mananggu terhadap Pelatihan Pengurus BUMDES sebagaimana menjadi sorotan LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Komcab Boalemo.
Nanang Syawal selaku Ketua LP-KPK mengungkapkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kec. Mananggu ini harus dijelaskan dasar hukum pelaksanaannya. " Apa yang menjadi landasan hukum kecamatan, itu harus jelas dulu. Belum lagi adanya peserta bukan pengurus BUMDES yang ikut hadir, itukan otomatis anggarannya tidak bisa di cairkan". Jelasnya
Sangat jelas tertulis dalam undangan panitia pelaksana pelatihan ini dilaksanakan 3 hari (30/11 s/d 02/12) dengan catatan 2 orang Pengurus BUMDES dan 1 orang Pengawas, lalu kenapa yang bukan pengurus bisa ikut, belum anggaran perdesa yang berkisar 8 jutaan. Urai Nanang Syawal
Atas dasar ini maka LP-KPK meminta pihak-pihak terkait agar dengan segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan ini.
" Hal seperti ini tidak bisa didiamkan ! Kami akan telusuri siapa dalangnya dan akan kami laporkan ke Satgas Dana Desa bila datanya sudah lengkap". Tutup Nanang Syawal yang terkenal kritis ini (Nn/Maman)
