Opini :
Nanang Syawal
Skrinews.Com Gorontalo Boalemo - Keberadaan Pantai Kotaratu dan Sollar Cell yang hari ini menjadi polemik dan ramai diperdebatkan. Sebagai sarana yang seharusnya mengenalkan kekayaan alam dan menjadikan daerah kita maju serta bersaing dengan daerah-daerah lain, malah berbuntut panjang dengan kasus hukum. Misalnya, pemerintah yang sangat antusias ingin menjadikan Pantai Kotaratu sebagai objek wisata baru di Kabupaten Boalemo, tapi jadi bermasalah karena diduga melakukan penebangan mangrove secara ilegal yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Sedangkan Sollar Cell, terindikasi dengan adanya masalah mark up dana dan pencucian uang. Tidak tanggung-tanggung, hampir setengah dari jumlah desa di Boalemo ikut melibatkan diri dalam pengadaan Penerangan Jalan Umum - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PJU – PLTS).
Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas semua masalah daerah kita hari ini? Apakah pemerintah? Dengan tegas saya akan mengatakan, ya! Apakah rakyat juga bertanggung jawab? Ya! Pemerintah dan rakyat harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi di daerah kita tercinta. Pemerintah bertanggung jawab karena tidak pandai memecahkan banyak masalah, tidak memiliki keberanian untuk mengadakan perbaikan, tidak jelas dalam melaksanakan pemerintahan, tidak mampu membersihkan diri dari ambisi dan emosi, dan dilengkapi dengan aparat pemerintahan yang cara kerjanya dan tingkah lakunya selalu jadi gunjingan masyarakat.
Sebagai masyarakat yang menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 kemarin dengan memutuskan memilih H. Darwis Moridu sebagai Bupati Boalemo, bukan berarti saya tidak akan bersuara jika terdapat permasalahan di daerah saya. Karena sebagai rakyat Boalemo, tentunya saya mencintai daerah saya dan ingin daerah ini terus maju berkembang. Atas dasar kecintaan ini pula yang akhirnya membuat saya terpanggil untuk mengkritisi kebijakan pemerintah daerah, apa lagi jika itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebab, saya meyakini mendukung bukan berarti bungkam, memilih bukan berarti tidak mengkritik.
Polemik Pantai Kotaratu belum selesai karena ada dugaan masuk ke area hutan lindung yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya seperti amanat Undang-Undang No 41 Tahun 1999 - Tentang Kehutanan Pasal 26 ayat (2); “Pemanfaatan Hutan Lindung dilaksanakan melalui Pemberian Izin Usaha, Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Izin Pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu. Juga diduga melakukan penebangan mangrove yang notabenenya dilarang oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2009 – Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kedua hal ini –tentang hutan lindung dan penebangan mangrove— menjadi sebuah permasalahan karena sampai sekarang belum ada penjelasan lebih dari pemerintah Kabupaten Boalemo.
Di sisi lain, dengan beragamnya polemik pelanggaran hukum atas pembangunan Pantai Kotaratu, muncul lagi masalah baru tentang pengadaan Penerangan Jalan Umum - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PJU – PLTS) yang lebih akrab dengan nama Sollar Cell. Pengadaan ini menjadi masalah karena terindikasi mark up dana dan pencucian uang. Indikasi-indikasi ini semakin meluas dan mendapatkan protes dari khalayak karena tidak adanya transparansi dari pemerintah daerah. Dan tentunya, saya sebagai masyarakat Boalemo, sangat menyayangkan sikap ketidak transparansi pemerintah dalam menyikapi ini.
Akhirnya, masalah demi masalah hari ini yang melanda daerah kita bukan lagi hal baru. Sama halnya tidak perlu merasa heran dengan keluhan-keluhan masyarakat yang merata dan memuncak. Baik itu karena alasan atau pun tanpa alasan sama sekali tentang “buruknya keadaan dan rusaknya pemerintahan.” Kita tidak bisa menutup mata dengan bagaimana maraknya pemberian kesempatan kepada orang yang tidak kompeten di bidangnya dan menjauhkan para patriot yang benar-benar mampu. Kekayaan dan kemampuan negeri ini pun jadi korban, banyak yang disia-siakan, banyak yang bermasalah secara hukum dan undang-undang.
Mungkin, pemerintah dalam beberapa hal dapat mengajukan beberapa alasan. Bupati misalnya, sebagai representasi dari pemerintah daerah, itu bisa mengambil ijtihad politik sendiri. Bisa jadi keputusan politiknya diilhami karena memikirkan perkembangan dan kemajuan bangsanya. Tetapi, masyarakat tidak bisa memaafkan jika keputusan pemerintah dan sikap para pejabat pemerintahan berlaku sewenang-wenang, tidak berdasarkan UUD yang berlaku, menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, merampas nilai-nilai luhur kemanusiaan, dan hanya menjadikan rakyat sebagai alasan untuk memuluskan kepentingan pribadi.
Menyikapi hal ini, perlunya ada ketegasan serta kejelasan, dan saya sebagai rakyat, tentunya ikut bertanggung jawab atas polemik Boalemo kita hari ini! Karena sebagai rakyat, kita tidak pandai memilih wakil dan juru bicaranya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Coba lihat anggota dewan kita hari ini, apakah mereka benar-benar menggambarkan kehendak dan aspirasi rakyat yang diwakilinya? Katakanlah benar bahwa anggota dewan yang dipilih untuk mewakili rakyat sudah melakukan yang terbaik, dan tidak bisa dipungkiri, bahwa di dalam dewan juga masih banyak orang yang kompeten dan ikhlas. Namun, di antara mereka, banyak juga yang tidak memiliki kecakapan sebagai representasi perwakilan rakyat, melainkan hanya memiliki pengaruh dan wibawa saja.***
