Jayapura -skrinews.com
Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 16.00 Wit bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua, telah dilaksanakan Rapat Kordinasi Forkopimda Papua dalam rangka menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua tentang Perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid - 19 Di Provinsi Papua.
Rapat di pimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw didampingi Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, SE, MM dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab.
Hadir dalam kegiatan:
Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Yakobus Marjuki, Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Nurri Andrianis Djatmatika, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Ketua harian PB PON Papua, Danlnud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr(Han), Kepala Polhukam cabang Jayapura Kolonel Kav. Vendi lumengkewas, Kepala RS. Marthen Indey Kolonel Ckm. dr. FX Budi Setiawan, S.Pkj, M.Sc, Pejabat Utama Polda Papua, Forkopimda Papua.
Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw dalam kesempatannya mengatakan bahwa Membahas hasil keputusan bersama antara Gubernur dan Forkopimda Papua tanggal 5 Mei 2020 , pada point ke - 6 yang isinya memerintahkan Satgas Covid - 19 Provinsi Papua yang diketuai yakni Penjabat Sekda Provinsi Papua dalam melaksanakan razia, dan menutup tempat - tempat aktivitas perdagangan dan bisnis, angkutan umum, angkutan ojek, maupun aktivitas masyarakat di atas pukul 14.00 WIT, bila mana jika tidak ada keperluan yang secara mendesak dan berkeliaran di atas jam tersebut akan dibubarkan secara paksa.
Tanggap darurat diperpanjang mulai dari tanggal 7 Mei hingga 4 Juni mendatang, Point ketiga, dalam hal pembatasan orang keluar dan masuk diperpanjang selama 14 hari mulai tanggal 7 Mei sampai 21 Mei 2020. Bahwa rencana penutupan aksi dimulai tgl 11 Mei sampai dengan 4 Juni sesuai hasil rapat kordinasi dengan kepala Satpol PP Provinsi Papua yang bertempat di Kantor BPBD Provinsi Papua.
Melakukan penindakan secara Preemtif, Prefentif, dengan cara himbauan dan membagikan sticker, pelaksanaan Razia, patroli, dan melaksanakan penyemprotan kepada masa yang masih beraktivitas.
Tahap pertama hari ini tanggal11 Mei sampai tanggal 12 Mei besok, sekaligus pelaksanaan himbauan dan sosialisasi, Tanggal 13 Mei sampai 14 Mei, tetap melaksanakan tindakan Preemtif dan preventif, dan harus ada pembatasan dalam beraktivitas antara lain di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire.
Kita harus mempunyai ijin terpusat dalam melaksanakan PSBB dari Kementriann Kesehatan teruntuk mencegah penyebaran virus ini, untuk tanggal 18 Mei keatas, kita akan melakukan tindakan disiplin terhadap masyarakat yang masih melanggar, dan tanggal 21 Mei akan dilaksanakan evaluasi kembali.
Kami akan mentanyangkan hasil pengumpulan data, berkaitan dengan aksi massa di lapangan yang masih melaksanakan aktivitas seperti biasa dan masih mengumpulkan massa yang banyak, seperti di pasar - pasar, tempat wisata, dan tempat perbelanjaan.
Himbauan dari kita selama ini tidak efektif, kita ambil contoh di Kabupaten Mimika dimana kegiatan di sana juga masih normal, Kabupaten Jayapura, sudah mulai relatif sepi, walaupun masih ada sedikit aktivitas, untuk Kabupaten Keerom aktivitas masyarakat dan pengguna jalan sudah mulai sepi, artinya masyarakat di Kabupaten Keerom 80 % mentaati aturan Pemerintah, Contoh lain di Kabupaten Nabire, yang juga aktivitas masih cukup ramai, begitupun juga untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan aktivitas yang cukup ramai.
Untuk itu dari tayangan tadi, masih cukup banyak yang tidak mengindahkan aturan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid - 19 ini, untuk itu kita harus melakukan upaya - upaya pencegahan dengan sungguh - sungguh. Ada kebijakan dari masing - masing Kepala daerah dari Kabupaten/Kota yang masih mempertimbangkan ekonomi, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kesehatan, maka dari itu kita akan cari jalan keluar dalam rapat ini.
Maka dari itu kami harus melihat kondisi dalam mempertimbangkan keselamatan masyarakat kita, jika kita masih melihat ekonomi tetapi kesehatan kita terganggu sama saja upaya kita tidak berhasil. Mungkin hari ini akan kita putuskan kesepakatan bersama dalam mengatasi pandemi ini dengan memberlakukan pembatasan sosial dari pukul 06.00 s/d 14.00 WIT secara keseluruhan di 3 Kabupaten dan Kota.
Kita harus lakukan tindakan secara Preventif. Kita di Papua adalah yang pertama melakukan pembatasan sosial penerbangan bandara dan pelabuhan. Tetapi justru kita mengalami peningkatan terus Covid 19.
Fasilitas alat kesehatan dan fasilitas kesehatan masih terbatas dan kebutuhan APD, Rapit Tes. Untuk Kabupaten Jayapura setuju dengan Pembatasan sosial sampai pukul 14.00.WIT. Kota Jayapura sudah melakukan langkah awal 16 Maret meliburkan anak sekolah dan ASN Pemkot dan telah memberikan status siaga pada tanggal 1 Maret. Sudah melakukan Sosialisasi selama 3 hari di Pasar Hamadi.
Walikota Jayapura belum bisa menerapkan surat edaran gubernur provinsi Papua pada pukul 14.00 WIT dengan alasan Ekonomi dan Punic buying apabila dibatasi samapai dengan Pukul 14.00 WIT. Kalau ada pasien yang positif akan diberikan gelang warna merah dan yang negatif gelang warna hijau.
Kabupaten Kerom sudah mempuyai ruang isolasi 10 ruangan dan punya tim URC dengan gabungan Polres Kerom dan saat ini pasien bertambah positif 5 orang. Kebanyakan masyarakat berkebun dan berdagang, Penjualan menurun 60 persen pembatasan melakukan sampai pukul 17.00 WIT. Pasien Poistif 16, ODP 4, PDP 170, ada 11 Distrik di Kabupaten Kerom, 4 distrik zona merah, 7 Distrik Hijau.
Dari usulan Staf Keprisedenan Perlu dilakukan evaluasi total dengan semua langkah yang ditangani saat ini untuk dirapatkan dengan Pemerintah Pusat khususnya Menteri keuangan dan KPK. Harus ada penjelasan yang real langkah dan upaya untuk pencegahan Covid-19 dan banyaknya Kesehatan mental masyarakat yang bertanya tanya kapan Covid 19 ini berakhir.
Segera mendata semua RS baik yang siap ataupun yang belum siap dan bekerja sama dalam Penanganan Covid 19 Bekerjasma dengan TNI - Polri. Untuk MRP Agar mendata setiap OAP yang positif, dan Dikabupaten jayapura ada 2 OAP Positif tetapi saat ini sudah negatif, adanya masyarakat yang sudah megeluh kapan berakhirnya Covid 19.
Lakukan penyeragaman terhadap waktu pembatasan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Dan saran dari Anggota MRP agar bisa didukung alat kesehatan yang memadai dari Gubernur Provinsi Papua. Lakukan penutupan terhadap penjual miras yang masih berjualan.
Untuk bapak Bupati Jayapura agar tetap memberikan bantuan bahan pokok bagi warga Kabupaten Jayapura, untuk Lanud Silas Papare sangat siap membantu mengakomodir bagi Pemerintah yang membutuhkan Alat Kesehatan.
Bapak Wakil Walikota Jayapura mendukung tegas Keputusan Walikota Jayapura karena kota Jayapura adalah pusat ekonomi. Akan melakukan Rapid tes kepada 8.280 jiwa mohon bantuan Bapak Perindagkop Provinsi Papua untuk membantu sembako, Untuk hotel Sahid hanya bisa menampung 202 orang. Dan patroli adalah langkah yang tepat sebagi pengganti jam malam.
Diantaranya 3 kabupaten/kota ini belum sepakat untuk melakukan pembatasan sosial Pukul 14.00 WIT semoga 3 Kabupaten/Kota ini bisa sepakat untuk Pembatasan sampai pukul 14.00 WIT.
Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, SE.,MM, dalam kesempatannya mengatakan bahwa Secara umum Pemerintah Provinsi Papua adalah wakil / perpanjngan Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas, dan menjalankan tugas UUD 1945, dan otonomi khusus, tetapi disini kita bahas secara umum.
Kebijakan yang di ambil oleh Provinsi, kadang terkesan diskriminatif oleh pemerintah Pusat, kita selalu terus menerus sejalan bersama - sama dengan TNI - POLRI, dalam melaksanakan tindakan preventif/preemtif kepada masyarakat kita.
Presiden sudah menginstruksikan langsung melalui rapat terbatas kemarin melalui Video Converence, bahwa semua Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk mengalokasikan dananya 50% dalam penanganan Covid - 19 Di seluruh Wilayah Indonesia.
Secara Nasional, Covid - 19 ini akan memuncak pada bulan Mei, dan berakhir di bulan Juni, tetapi untuk di Papua puncak nya pada Bulan Juni, jika dilihat dari kurva nya, pemerintah Daerah bekerja sama antara pihak - pihak terkait dalam menangani pandemi ini, dan sebagai orang yang beragama kita harus yakin dalam menghadapi ini dan selalu berdoa kepada Tuhan yang maha Esa.
Kita lihat jumlah OPD dan PDP waktu rapat pertama dengan kesepakatan, PDP baru mencapai 438 orang, PDP 1328 orang, untuk hari ini PDP 450 orang dan PDP 2908 orang, jika PDP dan ODP menurun berarti kita berhasil dalam menangani kasus ini, dan yang terjadi permasalahan sekarang yaitu dampak Ekonomi yang kita lihat.
Point dari pertemuan kita pada hari ini, pada point nomor 6 dan nomor 8, untuk nomor 6 menyangkut batas waktu dan nomor 8 menyangkut karantina ODP dan PDP, Virus Corona mulai agresif mulai pukul 12 siang keatas, dulunya saya juga tidak setuju dengan pembatasan waktu Pukul 14.00 Wit, tetapi dari saran kepala dinas kesehatan tentang pengertian dari pembatasan sosial pukul 14.00 Wit bahwa virus akan lebih bekerja di atas jam tersebut, akhirnya saya juga sepakat pembatasan aktivitas masyarakat pukul 14.00 Wit.
Oleh sebab itu mari kita bersama - sama untuk menyepakati pembatasan sosial ini mulai pukul 14.00 WIT, pertemuan ini harus membawa hasil dari solusi yang kami sepakati. Pemerintah Provinsi tetap mendukung secara langsung, karena yang menjadi penguasa tunggal itu Bupati dan Walikota.
Orang asli papua UU No 21 Tahun 2001 Itu berlaku untuk orang Papua, jadi untuk orang asli Papua yang tidak mempunyai KTP harus kita lakukan kordinasi agar berjalan dengan baik dalam bantuan yang akan dilakukan. Kebijakan itu ada di Provinsi, bukan di Kabupaten atau Kota, ini normatif, sehingga untuk itu kami harap kepada Pemerintah Kabupaten maupunn Kota tetap bersinergi bersama TNI - Polri dan perangkat pendukung, mari kita bersama - sama satu suara dalam menangani pandemi ini.
Terima kasih Pak Walikota dalam menyiapkan tempat khususnya Hotel Sahid, untuk mengkarantina Petugas medis kita yang terdampak covid dan untuk keluarga yang terdampak akan kita berikan bantuan sembako. Kami Pemerintah Provinsi juga mendata masyarakat, untuk itu saya minta kepada bapak Walikota juga untuk mendata ini kita lakukan agar tidak terjadi dobol dalam pembagian sembako maupun bantuan lain.
Untuk masyrakat yang tidak mempunyai KTP Papua, atau masyarakat yang terjebak dan masih di Papua itu akan kami bantu dan akan mengkordinasikan ke Bupati dan Walikota dan dinas terkait.
Kami sangat terimakasih kepada semua para bupati dan walikota Jayapura terhadap keputusan poin 6 dan 8 kita telah sepakat untuk melakukan pembatasan sosial wilayah dari pukul 06.00 - 14.00 Wit.
Satgas Covid 19 kota Jayapura agar segera membantu Wali kota Jayapura untuk melakukan Rapid tes, kita akan siapkan bagi yang telah di Rapid tes apabila sudah positif Covid 19 di Diklat Kotaraja.
Pangdam XVII Cemderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dalam kesempatannya mengatakan bahwa kami disini sesuai Undang 34 Tahun 2004, operasi militer selain perang, posisi saya membantu, dalam hal ini membantu kepolisian maupun Pemerintah setempat.
Kita hanya berada pada 2 posisi, bagaimana kita mencegah dan bagaimana kita menangani, untuk masalah pencegahan, kami memiliki Rumah sakit Kodam, RS. Marthen Indey ini kami masih sangat minim dalam menghadapi Covid - 19.
Masalah penyiapan alat kesehatan pada RS. Marthen Indey hanya mampu menampung 30 Orang, jumlah ventilator itu kita baru mendapatkan 1 yakni bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan yang kami butuhkan alat penyaring, karena di Rumah sakit itu perlu menyaring udara segar.
Saran saya dalam rapat ini, yaitu kami minta mohon ijin bapak wakil Gubernur untuk usulkan ke Pemerintah Pusat dengan segera membangun Rumah sakit khusus menangani Covid - 19 ini.
Saya sarankan mungkin Mohon ijin Bapak Wakil Gubernur, jika untuk mempersiapkan tempat bagi masa yang terdampak covid ini, saya minta maaf pak Wakil Gubernur untuk di Rindam tidak bisa, dikarenakan sudah banyak anggota saya dengan keluarga yang menempatinya. Untuk itu saran saya pak Wakil agar kita mencari tempat yang luas.
Bupati Jayapura Mathius Awetouw SE., M.Si dalam kesempatannya mengatakan bahwa Ada tiga hal, pertama batas waktu kami masih konsisten, dan masyarakat sudah biasa membatasi aktivitas pukul 14.00 WIT
Yang kedua, kami sudah menyiapkan tempat karantina untuk para tenaga medis dan yang terdampak covid ini, yang ketiga, mari kita kerja sama antara Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menayamakan persepsi dalam penentuan waktu pembatasan sosial.
Dan kami minta kepada Pemerintah Provinsi untuk dukungan APD, fasilitas Rumah Sakit, karena fasilitas kami masih terbatas, dan beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan kepada Provinsi tetapi belum direalisasi.
Tim medis sangat terbatas, kami sangat berterima kasih kepada Batalyon 751 dan Lanud Silas Papare untuk bantuan tenaga medis, saya pikir ini kerja sama yang kita butuh, kami mempunyai tenaga medis terkadang mereka stres karena mereka menghadapi pandemi ini dengan alat medis yang terbatas, mereka kerja siang malam untuk memutuskan Covid - 19 Ini, tim medis sangat terbatas, maka mari kita memfasilitasi tenaga medis agar mereka bekerja dengan semangat dalam menyelamatkan pasien.
Kami di Kabupaten Jayapura, kami akan fokus pada 3 Distrik, yaitu Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat, untuk 16 Distrik lainnya kami perketat untuk tidak memasuki 3 Distrik ini.
Jumlah pasien yang sekarang di rawat 31 Orang di RS Yowari, 19 orang dirujuk di RSUD Dok 2 ,dan di beberapa RS di Kota Jayapura, dan 15 Orang dinyatakan sembuh, yang sekarang berkembang itu adalah di Distrik Sentani, yang sekarang kita sedang mengisolasi Distrik ini yang menjadi zona merah.
Untuk pos terpadu dibatas kota sudah kami siapkan dan kami minta dukungan kepada TNI Polri. Pedangan sayur harus mengikuti Protokol Kesehatan, aktivitas masyarakat lain bisa jalan tetapi harus mematuhi protokol Kesehatan , jangan dianggap pembatasan pukul 14.00 WIT Semua tutup mungkin yang tutup mall dan Pertokan biarkan kios kecil yang ada di dalam kampung tetap buka.
Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano,MM, mengatakan bahwa Covid ini pada saat masuk di Indonesia, tanggal 13 Maret kami melakukan Rapat, dengan kebijakan kami meliburkan anak sekolah dari tanggal 13 Maret sampai 31 Maret, dan kami mengambil sikap tanggap darurat dari tanggal 21 Maret sampai 31 Maret.
Kami atas Pemerintah Kota Jayapura, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan - bantuan, seperti alat kesehatan, bantuan sembako dan lainya, untuk di ketahui, di Kota Jayapura yang positif 60 orang sembuh 23 orang, PDP 39 orang, ODP 86 orang dan OTG 244 orang.
Pasar Hamadi akan kita isolasi mulai besok khususnya di pelelangan Ikan pasar Hamadi, untuk jam 14.00 WIT, Kota Jayapura belum bisa melakukan hal tersebut dengan alas an Kota Jayapura jumlah penduduk nya 492 Ribu penduduk lebih, dan Kota Jayapura adalah Kota Jasa dengan tingkat ekonomi yang tinggi.
Akan terjadi punic buying dalam berbelanja, kenapa kami mengambil pukul 18.00 karena jika orang berbelanja tidak akan terjadi antri atau penumpukan pada saat di kasir, jika pukul 14.00 WIT, akan terjadi punic buying dan akan jadi penumpukan di tempat perekonomian.
Kami laporkan di Kota Jayapura hanya 1 Distrik yang hijau dalam arti aman dari pandemi ini yaitu Distrik Muara Tami, kami akan memakaikan bagi masyarakat yang positif kita akan tandai dengan gelang warna merah.
Itu sebagai bahan pertimbangan kenapa kita membatasi aktivitas hingga pukul 18.00 Wit, jika kita tutup jam 12 Siang akan terjadi dampak yang besar, oleh sebab itu saya mohon untuk kebijakan bapak Wakil Gubernur bisa kasih waktu untuk tutup aktivitas di Kota Jayapura majukan pada jam 17.00 WIT.
Disini Saya sebagai Walikota Jayapura, sangat kenal dekat dengan masyarakat, sangat melekat dengan masyarakat untuk itu Pada hari ini Kami Pemerintah kota akan mentaati kebijakan Gubernur Provinsi Papua pada pukul 14.00 WIT, intinya ini dari komunikasi, kordinasi dan komitmen bersama untuk menyatukan persepsi dan bertanggung jawab untuk masyarakat kita.
Dari wabah ini, ijinkan kami melakukan sosialisasi dalam waktu 3 hari untuk menutup aktivitas masyarakat Kota Jayapura Pada Pukul 14.00 WIT.
Untuk hari ini saya tetapkan Kota Jayapura untuk melakukan pembatasan sosial pukul 14.00 WIT Tetapi ini harus ada kordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Kota Jayapura, saya tidak ingin ada timbul masalah ekonomi sebenarnya saya ingin menyelamatkan masyarakat saya.
Kami juga telah menutup batas kota Jayapura tetapi kami sudah lakukan pembatalan karena ini kewenangan Pemerintah provinsi Papua. Sebenarnya saya ingin banyak yang kami sampaikan tetapi saya akan mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Papua, jam Malam sudah kami lakukan dan dampaknya sangat luar biasa, tetapi sekarang hanya dilakukan patroli malam, masyarakat berterima kasih kepada TNI polri dan Pemerintah Kota Jayapura dengan adanya jam malam.
Kami juga bantu Rumah sakit Provita. Kami akan menerima Bantuan sosial 5000 paket dari presiden RI yang belum dapat bantuan dari Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura. Sudah ada 2069 yang sudah mendaftar di call center kami, ada 6741 bantuan kemensos sudah tersalurkan 95 persen.
Bupati Keerom Markum SH, MH,MM, dalam kesempatannya mengatakan bahwa langkah - langkah preventif sudah kami menyiapkan dari segi kesehatan, menyiapkan tempat isolasi bagi yang positif dan kami sudah mempunyai 4 alat ventilator.
Untuk medis, kami sudah membentuk TIM URC yang terdiri dari Dokter, Anggota Kepolisian, Satpol PP dan pihak terkait dalam menangani Covid - 19 ini di wilayah Kabupaten Keerom. untuk pembatasan sosial, sebagian 90 % Masyarakat Keerom bertani dan berdagang, bahwa hasil yang di jual ke wilayah kota dan Kabupaten Jayapura cukup maksimal.
Untuk pembatasan kampung dalam mengisolasi diri, kami sudah menyiapkan tempat, untuk pembatasan Jam aktivitas masyarakat di Kabupaten Keerom dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT.
Untuk ODP masih ada 40 Orang di Kabupaten Keerom, PDP 170 orang sejak tanggal 29 April 2020, yang positif pada hari ini berjumlah 16 Orang, yang dirawat 13 orang, dan berada di Rumah Sakit Marthen Indey, RS. Abepura dan RS. Dian Harapan, untuk sembuh 3 Orang, dan untuk zona merah di Distrik Skamto, Distrik Arso Barat, Distrik Arso Timur. Dan tadi malam terdapat 1 orang yang positif di Arso timur.
Dari 61 Ribu penduduk Kabupaten Keerom, dan terdapat 3 distrik yang menjadi zona merah dan untuk Orang Asli Papua yang positif Covid - 19 berjumlah 2 orang. Kami juga akan mendukung pelaksanaan pembatasan aktivitas masyarakat pukul 14.00 WIT.
Ada 2 OAP yang Terpapar Covid 19 Kab. Kerom dirawat ada di RSUD Jayapura dan RSUD kerom Kami juga sudah lakukan pendistribusian sembako 18.000 KK, sudah 35 persen - 60 persen bantuan sembako di 61 kampung sesuai KK.
Kami akan sepakat lakukan pembatasan pukul 06.00 - 14.00 WIT dan kami patuh terhadap aturan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua.
Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru,MM dalam kesempatannya mengatakan bahwa saya selaku ketua gugus tugas di kota Jayapura mendukung penuh keputusan Walikota Jayapura dalam memutuskan mata rantai Covid - 19
Kami sudah melaksanakan segala upaya, untuk memberikan yang terbaik dalam mencegah virus ini di Kota Jayapura, di Kota beda dengan Kabupaten, bahwa jika Tutup jam 14.00 Wit, Dampak kesehatan akan berkurang tetapi dampak ekonomi akan terasa.
Kecuali kita akan memberikan bantuan dana kepada seluruh masyarakat minimal 1 juta kita akan tutup semua. Walikota berikan tugas ke saya, pak Wakil tolong di rapid semua penjual ikan pedagang sayur di kota jayapura, maka minggu lalu sudah saya perintahkan untuk dilakukan tes Rapid dalam tahap pertama kepada Pedagang Sayur keliling dan reaktif 6 orang, pada tahap ke 2 dilakukan Rapid test terhadap penjual Ikan dan yang reaktif 10 Orang penjual ikan, dan pada Tahap kami melaksanakan Rapid di sekitar pasar ikan untuk para pedagang sekitar.
Rencana besok kami akan menutup pasar hamadi, pasar ikan, hamadi rawa I, hamadi pontong, dan kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di zona ini dan kami butuh tempat karantina kepada yang ODP dan PDP dan bantuan sembako untuk yang terdampak Covid -19 ini.
Dan sudah di verifikasi Dari 60 Orang yang positif 5 orang asli Papua, dan 65 orang non Papua, yang positif Covid ini untuk kelompok umur di bawah 9 tahun 10 % dan Yang paling banyak itu di umur 31 - 40 tahun. Masyarakat kita di Kota Jayapura ini masih bandel, diberikan masker bukan dipakai tetapi dilepas. Begitu kita swiping di malam hari masih banyak yang berkendara dan berkeliaran.
Rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti keputusan bersama Gubernur Papua dan Forkopimda Papua tentang perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 di Papua, Adapun hasil kesimpulan dari rapat sebagai berikut.
Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura telah sepakat akan melakukan Pembatasan sosial dari Pukul 06.00 - 14.00 WIT untuk menekan penyebaran Pandemic Covid-19.
Untuk Pembatasan waktu di Kota Jayapura akan dilaksanakan sosisalisasi selama 3 hari dan masa percobaan 7 hari selanjutnya evaluasi. Rapid tes masif akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan kota Jayapura.
Akan dilaksanakan Pembatasan di tempat pelelangan ikan, Pasar sentral Hamadi, Hamadi Rawa I, II belakang SMU 4, Hamadi Pontong di Kota Jayapura tanggal 12 - 23 Mei dan RS. Abepura menjadi RS. Khusus Penanganan Covid 19.
Pelaporan : Rahman
Jayapura, 11 Mei 2020
Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi no. 8 Jayapura, Papua Telp: 0967-52021. Kontak Person: Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Kompol Anton Ampang,
