BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Suaraindonesia1 - Seratus Dua Desa di Audit Oleh Inspektorat Daerah Hasilnya Belum Memuaskan Pada Publik

Kepala Inspektorat kabupten Sumba dibarat daya, Teofilus Natara,

kab SBD,suaraIndinesia.

Kabupaten sumba barat daya  gelar pemilihan  Kepala desa serentak  yang berlangsung pada 30 Juni 2021 nanti Pihak Inspektorat kabupaten Sumba barat daya,Gencar-gencar Turun ke desa desa untuk melakukan  audit  sekitar 102 desa tujuan untuk Menghindari  Penyala Gunaan Alokasi Dana desa(ADD),Dana Desa(DD) 

dari hasil audit  Tim Inspektorat  kabupaten Sumba barat daya, sesuai hasil pantauan Media suaraIndonesia1 Com. Pada hari Kamis 27 Mei 2021, kepala desa petahan mulai berbondong-bondong Mendatangi Kantor Inspektorat kabupaten Sumba barat daya, tujuan untuk mengambil Surat Bebas temuan 

Menurut pengakuan beberapa  Kepala desa pada media suaraIndonesia online, kami belum dapat suart bebas temuan  dari Inspektorat  Karena ada temuan, menurut pengakuan para kepala desa  ada yang mengaku saya ada temuan Tunggakan pajak sekitar  70 juta, ada juga yang mengaku dari hasil audit  saya ada temuan 500Juta  jelas para kepala desa yang di mintai keterangan  pada media ini

Dari begitu kumpulan kepala desa yang duduk berkelompok di Hamparan Inspektorat  sambil bingung  memikirkan nasib mereka bisa peroleh surat Rekomdasi bebas temuan atau tidak saya juga belum tau tunggu saja,Karena.saya ada tunggakan jelas kades-kades yang hendak mau ambil Surat bebas  temuan
Sekelompok Kepala desa Pada saat Nongkrong di Ruangan Tunggu Inspektorat, Menunggu surat Bebas temuan Pengelolaan Dana desa selama menjabat

Ada juga kepala desa yang  menyesal  menurut  dalam pebincangan sesama kepala desa   yang berdiri secara berkelompok  kita ini di persulit saja pada hal saya sudah lunasi pajak tapi dalam penjelasan  pihak Inspektorat  saya ada temuan 350 juta saya kaget kata mereka dalam.perbincangan yang di saksikan oleh media SuaraIndonesi1 Ketika berkeling di beberapa tempat kepala desa yang berada di hamparan Insepektorat 
 
Setelah itu media suaraIndinesia hendak masuk ke dalam ruangan inspektorat tujuan untuk konfirmasi terkait hasil audit  dalam pernincangan Teofilus Natara,Kepala inspektorat kabupaten Sumba barat dayaProp Nusa tenggara timur,

Teofilus menjelaskan.pada media ini Inspektorat tidak akan persulit Kepala desa,tapi dari mereka sendiri yang persulit diri jelasnya

Kepala Inspektorat menjelaskan inspektorat tidak mau keluar dari aturan,Inspektorat Pegang pada peraturan Bupati kabupaten Sumba barat daya sesuai mekanisme yang berlaku entah itu kami di nilai apa-apa itu terserah yang penting pihak inspektorat tetep bekerja  sesui kewenangan  ungakapn Teofilus Natara pada media ini ketika dintemui di ruang kerjanya pada hari Kamis 27 Mei 2021

Dalam penjelasan kepala inspektorat  pada media ini  ia mencontohkan  ketika tim Uaudit  turun ke desanya Om Tibo,.misalnya  tim audit inspektorat minta Dokumen di Om Tibo,tapi Om Tibo mengaku  Belum di siapkan dokumen,nanti masuk di desa kelima baru Om tibo bawakan itu Dokumen secara Mekanisme tidak mungkin langsung mengecek itu dokumen  Karena masih fokus itu desa ke lima berarti itu dokumen yang Om Tibo bawa yah pasti tertunda untuk mengeceknya jelas nya

Ketika media  suaraIndinesia online meminta tanggapan  Erna horo, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD Kabupaten Sumba barat daya)  DAERAH PEMILAHAN WILAYAH VI,yang meliputi  kecamatan Kodi,Kecamatan Kodi Bangedo dan kecamatan kodi balaghar, 

 Bagi Calon kepala desa petahana  kalau  sudah ada temuan sesuai hasil audit Tim Inspektorat kabupaten Sumba barat daya secara kemampuan itu sudah tidak punya kemampuan dalam pengelolaan dana desa  berarti tidak perlu lagi di berikan Surat bebas temuan    jawab Erna horo ketika media ini di minta tanggapannya lewat via telephon

Kalau sudah ada temuan berarti itukannsudah ada kerugian Negara,tinggal Proses hukum saja,buat apa pakai Surat pernyataan segala padahal Orang yang CACAT MENTAL sudah tidak di percaya lagi buat apa di pertahankan orang yang cacat mental boleh dibialangin sudah tidak laku lagi  ini kan Ibarat Buang emas di kandang tai'i babbi, jawab anggota DPRD  dari partai Gerindra ini,(Liputan Tibo).

Suaraindonesia1 - Pelaksanaan Audit Internal dari Itwasda Polda Papua Terhadap Kinerja Polres Merauke.



 Merauke-suaraindonesia1.com
Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum mendampingi Tim dari Itwasda Polda Papua dalam pelaksanaan audit internal terhadap kinerja dan pertanggung jawaban keuangan Polres Merauke. Senin (31/5/2021).

Pelaksanaan taklimat awal sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin ( 29/5) bertempat di ruang data Mapolres Merauke,”

Adapun Tim yang turun langsung melakukan audit internal yaitu Kombes Pol. Drs. Bedjo P.S sebagai penanggung jawab, Kompol Emanuel Eka Sediyanto sebagai Ketua Tim, Kompol Dayadi, Kompol Edison, AKP Sudiyanto, AKP Andarias linting, S.Sos, dan seorang Brigadir sebagai operator.

Dikatakan Kapolres Merauke selamat datang kepada penanggung jawab audit internal dan tim sudah datang ke Polres Merauke, semoga dengan adanya pelaksanaan audit internal ini aka nada perbaikan perbaikan baik kinerja maupun pertanggung jawaban anggaran,”ungkapnya

Lanjut dikatakan oleh Tim bahwa kegiatan audit kinerja internal ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Polres Merauke telah menindaklanjuti kisi – kisi yang telah diberikan meliputi Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian dengan bidang SDM, Sarpas, Opsnal dan Garkeu,”

“Dengan kegiatan audit kinerja internal yang telah dilaksanakan pada setiap bagian, satuan, seksi selama beberapa hari ini mudah-mudahan tidak terdapat temuan yang berarti, namun bila ada temuan pastilah langsung akan diperbaiki guna pelaksanaan tugas Polres Merauke yang lebih baik lagi,”

“Pada saat pemeriksaan oleh Tim Audit Ķinerja Itwasda Polda Papua di Polres Merauke dapat berjalan lancer.

Penulis : Andre.
Editor : Rey.

Suaraindonesia1 - Wakapolres Merauke ; Ancaman itu Nyata, Polri Harus Siap Siaga dan Selalu Waspada.




 Merauke-suaraindonesi1.com
Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Wakapolres Merauke mengambil jam pimpinan di hadapan ratusan personil Polres Merauke, pagi tadi dilapangan apel Mapolres Merauke. Senin (31/5/2021).

Pelaksanaan jam pimpinan dilaksanakan setiap hari senin minggu berjalan yang berguna untuk melaksanakan Analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lama dan yang akan dilaksanakan kedepan,”

Dikatakan Wakapolres Merauke bahwa “Ancaman itu nyata, terhadap diri kita, Polri harus siap siaga dan selalu waspada,” ungkapnya

“Satu minggu ini kita siap siaga dengan antisipasi dan pengungkapan terduga teroris yang berhasil diamankan oleh Densus 88 anti terorisme Mabes Polri yang diback up dari Personil Polres Merauke, Polda papua dan Brimob Polda papua,”

“Menyangkut rekaman suara Kapolres Merauke yang sudah beredar di Warga Merauke harusnya hanya di konsumsi oleh anggota Polri, namun sudah beredar jadi tinggal kita sikapi sebagai Polisi, kita menyampaikan bahwa Masyarakat harus lebih berhati-hati, “ 

“Sekecil apapu informasi dari Warga Merauke harus di cermati dan ditindak lanjuti guna pengembangan suatu kasus tersebut, ungkapnya,

“Suatu tindak pidana dapat terjadi karena ada niat, kesempatan dan berani,” sehingga warga Merauke harus dapat menjadi Polisi bagi dirimu sendiri,”tutupnya

Penulis : Andre.
Editor : Rey.

Suaraindonesia1 - 2 Kali Beraksi, Sindikat Pencurian Motor Diringkus Polisi di Nabire



Pewarta:Rahman.P

Nabire-suaraindonesia1.com
 Bentuk upaya memerangi tindak kejahatan pencurian sepeda motor, Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire Unit Opsnal kembali mengungkap dan menangkap sindikat pencurian sepeda motor.

Pelaku seorang diri alias sendirian diketahui sudah dua (2) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi.

Dalam melancarkan aksinya, pelaku mendorong motor ke tempat yang aman kemudian menyambung kabel kunci kontak dan juga melihat kunci motor yang masih lengket selanjutnya membawa kabur. Pelaku merupakan residivis curanmor yang mana pernah mendekam di Lapas Nabire pada tahun 2016 dan di vonis 2 tahun 8 bulan. Pelaku atas nama Yulianus Makai alias Yuli (20) yang merupakan warga KPR Siriwini, Kabupaten Nabire. 

"Pelaku ditangkap saat hendak bepergian dari arah kaliharapan menuju ke KPR Siriwini dengan menggunakan sepeda motor hasil curian, sekitar pukul 16.30 Wit, Senin (31/05/21)," kata Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, S.H., S.I.K., M.H.

Lanjut dikatakan Kapolres, kini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan dan memburu sejumlah pelaku lainya dalam kasus ini.

"Pelaku melakukan aksinya sekitar bulan april 2021 lalu di dua tempat, yakni Jupiter Z warna merah hitam di SP 3 Distrik Nabar, tepatnya didepan gapura dan motor Jupiter MX warna hitam di RSUD Nabire. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire beserta barang bukti selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan pengembangan," ungkap Kapolres.

Pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) KHUP ancaman hukuman 5 tahun penjara.

"Kami himbau kepada warga masyarakat setelah di pakai dan diparkir kendaraannya agar kunci jangan lupa di cabut, kunci stir dan tutup penguncinya," tutur Kapolres Nabire. (*)

Suaraindonesia1 - Kantor BPKAD di Palang ; Kapolres Tolikara Berhasil Buka Kembali



Pewarta:Rahman.P
Karubaga-suaraindonesia1.com
Berkat koordinasi baik dengan masyarakat yang melakukan pemalangan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kapolres Tolikara berhasil membuka kembali palang. Senin (31/05)

Kapolres Tolikara AKBP Dr. Y. Takamully S.H, M.H bergerak cepat Ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dampingi Kasat Reskrim Iptu Muhammad Rizka, S.T K, S.I.K, Kasat Intelkam Iptu Fechy Jowiberthi Araupah, S. Tr. K serta Kapolsek Karubaga Ipda Ronald E. Marisan.

Selanjutnya Koordinasi baik dengan seorang warga berinisial (DW), untuk membuka kembali palang pintu masuk Kantor BPKAD dan jendela dengan mengunakan kayu balok ukuran panjang 5 meter.

Kapolres Tolikara AKBP Dr. Y.Takamully S.H, M.H menyatakan setiap permasalahan agar diselesaikan dengan baik, kantor adalah tempat pelayanan umum tidak di boleh lakukan pemalangan agar PNS bisa bekerja dengan baik.

"Saya mengajak untuk kita selalu jaga Kamtibmas di Kabupaten Tolikara agar selalu aman dan kondusif tidak melakukan hal - hal yang menggangu pemerintahan maupun aktivitas masyarakat, dan apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan pemerinta daerah maupun dinas terkait, maka dilaporkan kepada pihak pimpinan bukan dengan memalang atau blokade kantor, sehingga dapat dibicarakan dengan baik." Ujar Kapolres Tolikara


"Segala permasalahan dapat diselesaikan dengan komunikasi bukan dengan kekerasan maka dari itu apabila masyarakat mempunyai keluhan maupun kurang puas dengan pelayanan yang diberi, maka dapat mengadukan atau melaporkan di dinas maupun pimpinan dinas terkait dengan kepala dingin." Tutup Kapolres Tolikara.

Suaraindonesia1 - Kejari Pultab Geledah Kantor Dinkes Dan ULP Bobong



Taliabu | Suaraindonesia1.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus mengusut dugaan korupsi pembangunan proyek puskemas Sahu – Tikong dengan nilai proyek Rp1,98 Milyar. Penyidik Kejari Pultab, Senin (31/5), menggeledah kantor dinas Kesehatan dan Kantor Unit layanan pengadaan (ULP)

Penggeledahan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan petugas pemeriksaan Kasi Pidsus, Andi Aprizal SH, Kasi Pidum, I Made Eddy Setiawan, SH, Kasupsi Penyidikan Hariyadi Eka Nugraha, SH Kasupsi Pra Penuntutan, Yudhi Harioga, SH, dan Tim Kejaksaan datang ke Kantor Dinas Kesehatan dan ULP sekitar pukul 17.45 WIT hingga selesai.


Hari ini Kejaksaan Pulau Taliabu melaksanakan penggledehan berdasarkan No.surat yang di keluarkan oleh Kejari sebelum di keluarkan surat perintah telah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri Bobong

Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Dr.Agustinus Herimulyanto mengatakan bahwa Dokumen telah di peroleh Tim Jasa Penyidik

"Beberapa dokumen telah di peroleh Tim Jasa Penyidik untuk kami bawa ke kantor yang berhubungan dengan dugaan tindakan korupsi dan sedang kami lakukan menyeledikikan" Ungkapnya

Agustinus selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu juga akan Surati BPK untuk meminta bantuan auditor

"Kami akan meminta bantuan BPK, surat sudah kita buat untuk BPK hari ini agar meminta bantuan auditor terkait perhitungan kerugian yang terjadi di kabupaten Pulau Taliabu" Ucapnya

Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu juga menyampaikan bahwa akan melakukan Validasi atas kerugian yang terjadi

"Awal kerugian pada awal pemeriksaan itu ditemukan ada penggledehan 500 juta hanya saja terakhir itu kami temukan dokumen ada STS yg setelah kita total ada 750 juta , jadi kami perlu validasi artinya karena kami baru dapat fotocopynya terkait dengan STS pembayaran pengembalian jadi harus kita cek ke Bank yang terima penyetorannya dan pastikan kebenaran jumlah itu" Jelasnya

Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu juga menyampaikan terkait keputusan MK untuk penetapan tersangka 

"Sesuai keputusan MK penetapan tersangka itu dilakukan setelah hitungan kerugian keuangan negara dan dinyatakan sudah jelas terjadi dan penetapan tersangka akan dilakukan". Tutupnya(Riski Ode)

Suaraindonesia1 - Pelaku Usaha Kelistrikan INTEK dan JIKI, Kembali Mangkir Sidang BPSK




Suara Indonesia1 SumSel
Perkara konsumen antara YLKI Lahat melawan empat pelaku kelistrikan di Sumatera Selatan, bergulir ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau. Namun dua dari empat perusahaan yang dipanggil, tetap mangkir alias tak memenuhi undangan BPSK Lubuklinggau untuk kedua kalinya, Senin (31/5).

Dua perusahaan yang mangkir dimaksud, PT. Intek Electrical Indonesia (INTEK) dan PT. Jasa Inspeksi Kelistrikan Indonesia (JIKI) Wilayah Sumsel. Sementara PT. Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) dan PT Jasa Sertifikasi Indonesia (JASERINDO) yang langsung dihadiri oleh Yudo dan Budi Mismanto selaku Manager Wilayah masing-masing.

“Objek sengketanya indikasi tidak dijalankannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Fungsi Pengujian dan Pengawasan Instalasi Listrik oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) sementara konsumen sudah membayar, sebelum diterbitkannya SLO kepada calon pelanggan di Kabupaten Lahat,” ungkap Ketua Majelis BPSK Lubuklinggau, Nurussulhi Nawawi.

Nun (sapaan Nurussulhi Nawawi, red) menjelaskan, bahwa pada pra sidang lanjutan, Para Pihak telah memilih Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen secara Mediasi. Kemudian Ketua Majelis membuka Forum Mediasi dan ditetapkan bersifat Tertutup, selanjutnya
mendelegasikan Mediator dari Unsur Pelaku Usaha berikut Mediator unsur Konsumen guna mendampingi Para Pihak menjalankan Prosesi Mediasi, paparnya.

Setelah diberikan ruang waktu Kaukus selama 30 menit, Para Mediator bersama Para Pihak dapat memformulasikan Opsie Tengah, dimana telah dilaporkan di Muka Majelis BPSK, bahwa berdasarkan kepentingan hukum Para Pihak, telah merumuskan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban sebagaimana dimuat pada Berita Acara Finalisasi Perdamaian secara Mediasi, lanjut Ketua Majelis.

Maka dengan telah ditandatangani, dilakukan Penyerahan Berita Acara Finalisasi Perdamaian secara Mediasi kepada Para Pihak. Lebih lanjut Ketua Majelis menyatakan Forum Mediasi berhasil merisalahkan "Sepakat untuk Sepakat", dengan demikian 2 Fasilitasi Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen dinyatakan ditutup. 

Namun dua pelaku usaha yang tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, sudah kami kirimkan kembali undangan panggilan sidang, jika masih tidak hadir sidang tetap dilanjutkan secara in absentia, yang tentunya merugikan pelaku usaha sendiri karena tidak bisa menggunakan hak jawabnya, tutup Nurussulhi.

Sementara itu, Ketua YLKI Lahat, Sanderson Syafe'i, ST. SH saat diminta tanggapannya usai sidang, membenarkan bahwa telah melakukan mediasi atas kerugian hak konsumen dengan dua pelaku usaha, selanjutnya LIT-TR PPILN dan JASERINDO wilayah SUMSEL berjanji akan melakukan pengawasan dan pengujian ulang sesuai ketentuan UU terhadap pengaduan konsumen dan temuan YLKI Lahat atas tidak dijalankannya SOP Keselamatan Ketenagalistrikan dari tahun 2019 dan 2020 serta 2021.

Lanjut Sanderson, juga telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) agar mengevaluasi terhadap kinerja PT. PLN (Persero) dan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) serta Instalatir  atas carut marut terbitnya "SLO BODONG", diduga terjadi di seluruh Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN. 

Sanderson dengan tegas meminta agar DJK selaku regulator dapat membekukan permanen secara nasional kepada lembaga-lembaga LIT-TR yang dalam melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai UU dalam amanah mengedepankan keselamatan ketenagalistrikan dan tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Langkah ini harus diambil DJK agar tercipta iklim usaha yang sehat, dan Sanderson juga membuka ruang bagi Pejuang Konsumen (LPKSM) se Indonesia untuk bergerak bersama guna melindungi konsumen kelistrikan dapat menghubungi WA 0852 6757 9999, pungkasnya.

Sumber YLKI Lahat
Pewarta e

Suaraindonesia1 - MIRIS !!!PERTUKARAN APARAT DESA DI TOMBOLIKAT INDUK TIDAK SESUAI PERATURAN PEMERINTAH


Boltim - Suaraindonesia1,
Sangadi Desa Tombolikat Induk Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (BOLTIM) Muhammad Nur Alheid telah melakukan tukar jabatan perangkat Desa antara sekertaris desa Nangsi Apande dengan Rahma Sarundayang selaku bendahara yang tidak sesuai mekanisme.01-MEI-2021

"Menurut kami,Sangadi Muhamad Nur Alheid tidak memahami Peraturan/UU tentang Desa lebih baik mundur!" ujar beberapa masyarakat Desa yang enggan namanya di publikasikan.

Menanggapi hal tersebut Muhammad Nur Alheid "pertukaran perangkat Desa adalah hak saya selaku sangadi dan tidak perlu ada rekomendasi dari Camat"ujarnya.

Perihal dengan adanya Tukar jabatan oleh Sangadi tombolikat induk Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengatakan bahwa tukar jabatan yang di lakukan oleh oknum Sangadi menyalahi UU no 6 Tahun 2014 pasal 49 ayat (2) perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa stelah di konsultasikan dengan Camat.

Hal senada yang di sampaikan oleh Camat Tutuyan Khally Mokodompit "bahwa pertukaran jabatan perangkat Desa harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat mengenai calon perangkat Desa yang telah di konsultasikan dengan Kepala Desa (Sangadi) yang menjadi dasar bagi Sangadi dalam pengangkatan perangkat desa" ujarnya dan untuk pertukaran jabatan saya selaku camat belum mengetahui.

(A.TUBAGUS)

Suaraindonesia1 - Kawanua Rescue Indonesia Susun Program Kerja Perkuat Visi & Misi



Pewarta:01
Jakarta,suaraindonesia1.com
Untuk memperkuat visi dan misi sebagai sebuah organisasi kemanusiaan
berbasis penyelamatan (rescue), Kawanua Rescue Indonesia (KRI) mengadakan
rapat kerja (raker) di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2021. Raker yang digelar di Aula KH
Abduramhan Wahid, BP2MI, dan dipimpin langsung Ketua Umum, Max R. Boseke,
membahas berbagai program kerja dengan mengacu pada visi dan misi
organisasi.
Visi KRI adalah “Manusia Hidup untuk Menghidupkan Manusia Lain”,
sedangkan misinya “Melatih Para Relawan agar Memenuhi Syarat Berpartisipasi
dalam Penanganan Bencana”. Oleh karena itu, dalam arahan di awal raker, Max
Boseke mengajak seluruh pengurus KRI untuk bekerja maksimal sebagai
relawan kemanusiaan sesuai bidang masing-masing.
Max mengungkapkan bahwa kehadiran KRI adalah untuk membantu
pemerintah dalam kaitan dengan penanggulangan bencana di tanah air.
Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) 2009-2015 itu mengingatkan
tugas-tugas pokok KRI saat ini yaitu tanggap darurat, trauma healing (proses
penyembuhan secara psikoligis kepada korban bencana), dan dapur umum.
Disampaikan juga bahwa KRI tidak melupakan kegiatan menghimpun dan
menyalurkan bantuan sosial kepada para korban bencana.
Seperti tersiar dalam website KRI, kawanuarescue.com, program KRI
menyasar pada penanggulangan bencana kepada para korban bencana alam
seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin badai dan tsunami, dan
korban-korban bencana non-alam seperti kecelakaan transportasi udara,
laut/sungai, dan darat. Sejak dideklarasikan akhir Oktober 2020 lalu, KRI sudah
melakukan berbagai aktivitas kemanusiaan seperti evakuasi korban banjir di
Jakarta dan Bekasi pada saat banjir melanda Jabodetabek dan sebagian wilayah
Indonesia Februari lalu, dengan menerjunkan tim perahu karet.
Masih dalam kaitan dengan bencana banjir dan longsor pada Februari lalu,
KRI juga telah menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak
pakai kepada korban-korban bencana di sejumlah daerah seperti Pandeglang
(Banten), Indramayu (Jawa Barat), dan Manado (Sulawesi Utara). Baru-baru ini,
KRI juga mengumpulkan bantuan untuk para korban bencana di Kupang (NTT).
Arahan Max Boseke kepada peserta raker direspon dengan paparan
program kerja masing-masing bidang dan seksi di KRI. Khusus terkait program
pelatihan para relawan KRI yang menjadi misi KRI, diungkapkan bahwa dalam
hal itu telah dibentuk tim gugus tugas (task force) yang menyusun modul-modul
sebagai acuan pelatihan. Modul-modul tersebut bahkan dapat digunakan oleh
pihak lain di luar KRI untuk melahirkan tenaga-tenaga relawan penanggulangan
bencana yang terampil dan terlatih.
Saat ini, kata Max Boseke, KRI sudah menjalin kerjasama dengan
Basarnas dan sudah terdaftar sebagai potensi SAR, sementara di Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebagai organisasi relawan. Ke depan,
KRI akan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya, termasuk
pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia,
dengan menggunakan modul-modul pelatihan yang saat ini masih dalam tahap peyempurnaan.

Hadir dan memberikan arahan dalam raker yang diikuti 50 pengurus inti
KRI sesuai kapasitas aula berdasarkan protokol kesehatan ini adalah anggota
Dewan Penasihat, Sylvia Mogot de Winter, dan Ketua Dewan Pembina, Angelica
Tengker.
KRI adalah organisasi atau perkumpulan resmi di Indonesia yang
berkegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham tanggl 22 Februari
2021. Pada akhir Maret lalu, kepengurusan KRI dikukuhkan di Jakarta, antara
lain ditandai dengan penandatanganan kerjasama KRI dengan Basarnas. (Humas KRI)

Aleg Otan Mamu Harap Pemda Beri Kesempatan Masyarakat Peroleh Bibit Sawit




Suaraindonesia1, Pohuwato - Anggota Legislatif (Aleg), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Otan Mamu, harap Pemerintah Daerah (Pemda), jangan hanya memberikan bantuan bibit jagung tapi juga bibit sawit.


Hal ini disampaikannya dalam Rapat Awal Pembahasan RPJMD, Senin (31/05/2021). Otan dalam kesempatan tersebut menyentil keberadaan perusahaan sawit diwilayahnya yang diradakan tidak begitu maksimal dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.


"Kalau nanti investor masuk, itu cukup mereka mengadakan pabriknya atau perusahaannya. Supaya masyarakat dan rakyat kita ini yang akan mengelola, menanam dan sebagainya," ujarnya.


Dirinyapun meminta agar Pemerintah Daerah Pohuwato dapat mengadakan bibit-bibit sawit itu, untuk kemudian dikelola masyarakat.


Untuk itu, Otan berharap agar Pemerintah Daerah Pohuwato sendiri yang mengadakan bibit-bibit sawit itu, untuk kemudian dikelola masyarakat, tidak hanya jagung terus-menerus.


"Itu nanti ke depan atau perlu dipikirkan kembali," tambahnya.


Ia juga mengingatkan kepada pemerintah agar ke depannya bisa mempertimbangkan kembali keberadaan investor di Kabupaten Pohuwato.


Karena menurutnya, tugas utama yang harus dilakukan pemerintah itu adalah menyejahterakan masyarakat.


"Ini perlu kehati-hatian meskipun, tanda kutip, ada di sana kesejahteraan dan lain sebagainya," pungkasnya.


Abd

Suaraindonesia1 - Ketua Komite I Dukung Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat


Jakarta – Suaraindonesia1, Ketua Komite I DPD-RI, Fachrul Razi, MIP, menyatakan mendukung Mamuju untuk dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini, provinsi hasil pemekaran dari provinsi induk Sulawesi Selatan itu hingga hari ini belum memiliki ibukota yang berstatus sebagai Kota. Sampai saat ini, Mamuju yang selama ini diposisikan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat masih berstatus sebagai wilayah kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati.

Terkait dengan hal tersebut, Fachrul Razi mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin memproses Kabupaten Mamuju beralih status menjadi Kota Mamuju. Segala persyaratan administratif segera disiapkan agar proses penyiapan peraturan perundangannya dapat secepat mungkin dibahas oleh Senayan. “Provinsi ini sudah berusia 15 tahun sejak dimekarkan, semestinya ibukota provinsinya sudah harus dipersiapkan sejak awal. Khan aneh jika ada provinsi tidak punya ibukota, yang ada ibukabupaten. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan?” ujar Senator DPD-RI dari Aceh itu dengan nada tanya.

Hal ini diungkapkan Fachrul Razi dalam kunjungan kerjanya bersama Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattalitti ke Sulawesi Barat, Minggu, 30 Mei 2021. Fachrul bersama beberapa Senator berada di Sulawesi Barat dalam rangkaian kunjungan kerja DPD-RI ke beberapa daerah provinsi di Indonesia.

“Saya meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar sesegera mungkin memproses dan menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju. Bisa saja satu wilayah kabupaten menjadi satu kota atau dimekarkan menjadi dua wilayah otonom, Kabupaten Mamuju dan Kota Mamuju. Tinggal lihat keterpenuhan persyaratannya sebagai suatu daerah kabupaten/kota,” kata Senator jebolan master dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Sementara itu, dari penelusuran media ini, pada akhir 2019 lalu, Komite I DPD RI telah mengupayakan ke Kementerian Dalam Negeri terkait penyiapan Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju dalam hubungannya dengan penetapan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat secara definitif. Kendala utama yang dihadapi untuk perobahan status kabupaten menjadi kota saat itu adalah belum rampungnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten ini. (APL/Red)

Suaraindonesia1 - JALIN KEBERSAMAAN DAN SILAHTURAHMI DANPOS RAMIL BANDAR PUSAKA GIAT KOMSOS




SUARA INDONESIA 1-ATAM- Danpos Ramil Serma Sony Urelianto melaksanakan komsos dengan warga binaan untuk mendekatkan diri supaya terjalin hubungan kekeluargaan dan kebersamaan dengan warga Desa. 
Babo, Kecamatan. Bandar Pusaka, Kabupaten. Aceh Tamiang. Minggu (30/05/2021).

Serma Sony Urelianto mengatakan Kegiatan Komsos adalah salah satu media untuk mengenal warganya lebih dekat lagi  dan sebagai sarana silahturahmi kepada warga binaannya supaya warga menjadi lebih dekat dan akrab dengan Babinsa," ujarnya.

Selain itu kegiatan komsos ini bertujuan untuk mencari informasi dan mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan.

Lebih lanjut kegiatan komsos ini dilakukan karena sudah menjadi tugas pokok sebagai seorang Dan pos Ramil yang senantiasa melaksanakan Komsos untuk mencari informasi dan sebagai sarana bersilahturahmi kepada warga supaya lebih dekat dan bisa menjalin kebersamaan

Salah satu warga yang di sambangi Danpos Ramil mengucapkan terimakasih atas partisipasi Danpos Ramil kepada warga Masyarakat semoga dengan kunjungan Danpos Ramil bisa menjadikan warga menjadi lebih akrab.
(edi.s)

Suaraindonesia1 - Ketua Komite I DPD RI Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Penganiayaan terhadap Jurnalis di Pringsewu



Pringsewu – Suaraindonesia1, Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, MIP, mengecam keras terjadinya tindak kekerasan dan pemukulan terhadap jurnalis Lampung, yang dilakukan oleh oknum security SPBU di Pringsewu beberapa waktu lalu. Akibat pemukulan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh oknum bernama Hendri Wiliansa itu, mata kiri korban Aan Sugiarto mengalami memar dan pendarahan di dalam bola matanya.

“Saya mengecam keras adanya warga yang suka main hakim sendiri, menggungakan kekerasan fisik terhadap orang lain. Itu merupakan bentuk perilaku barbar yang biadab,” tegas Fachrul Razi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite I DPD-RI, Minggu, 30 Mei 2021.

Terkait peristiwa pemukulan terhadap Aan Sugiarto (42) warga Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung itu, Fachrul mendesak Kapolres Pringsewu segera menindak tegas oknum pelaku penganiayaan tersebut. “Saya percaya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan motto Presisi-nya akan melaksanakan tugas dan kewenangannya melayani, melindungi dan mengayomi warga masyarakat dengan baik. Untuk kasus penganiayaan atas Aan Sugiarto itu, saya harap Kapolres Pringsewu peka dan bergerak cepat mengusut tuntas dan memproses pelaku tersebut sebelum dia kabur,” ujar Fachrul Razi.

Sebagaimana ramai diberitakan dalam dua hari terakhir, seorang pewarta yang bernaung di organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) atas nama Aan Sugianto mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan ketika sedang melakukan pengisian BBM di sebuah SPBU, Kamis, 27 Mei 2021. Kejadian naas yang menimpa Aan Sugianto berupa pemukulan dan hantaman di bagian kepala itu berlangsung tiba-tiba, pada saat korban masih berada di atas motornya, sedang mengantri untuk mengisi BBM.

Peristiwa yang menyebabkan mata sebelah kiri (bukan kanan seperti pemberitaan sebelumnya - red) korban memar dan bengkak itu terjadi di SPBU 23.353.18 yang berlokasi di Jalan Ganjaran 2 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku tindak pidana kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak lain adalah seorang petugas security atau satpam SPBU bernama Hendri Wiliansa.

Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Polres Pringsewu dengan Nomor laporan: LP/B-317/V/2021/POLDA LPG/RES Pringsewu, tidak lama setelah kejadian. “Korban penganiayaan jurnalis PPWI Provinsi Lampung atas nama Aan Sugiarto, didampingi Ketua LSM Topan RI Pringsewu, Asep Sudrajat, telah melapor ke Polres Pringsewu, tidak lama setelah kejadian tersebut, Kamis, 27 Mei 2021 malam,” tulis Ketua LSM Topan RI Pringsewu, Asep Sudrajat, dalam laporannya ke Ketua Umum PPWI di Jakarta melalui jaringan WhatsApp-nya. (APL/Red)

Suaraindonesia1 - BANGUNAN PUSKEMAS TANGGABA TAHUN 2019 EMPAT MILIYAR DELAPAN RATUSAN JUTA GAGAL KONTRUKSI, KEJARI SUMBA BARAT MENETEPKAN PPK JADI TERSANGKA

Arief Ramadhoni, SH.
Kasi pidsus Kejari Sumba barat

Sumba barat,SuaraIndonesia
Dua hari yang lalu tepat pada hari Selasa  tanggal 25/5/2021  kejari Sumba barat telah melakukan pemeriksaan  Saksi-saksi Penyedia  sama  saksi konsultan pengawas dalam arti ada beberapa saksi  dalam proses pemeriksaan 

Kejaksaan Negeri Sumba  barat, (Kejari Sumba barat ).ketika melakukan penyidikan  Pembangunan Puskemas tanggaba  yang di anggap gagal kontruksi pihak kejari  menetapkan  SDA,Selaku PPK, jadi tersangka,

Menurut Arief Ramandhoni,SH ,yang Membidangi  seksi Tindak pidana Khusus,( KASI PIDSUS).Kejari Sumba barat
Menurut penjelasannya pada media suara Indonesia  dua Minggu kedepan pengadilan Tipikor  Kupang gelar sidang lanjutan dugaan korupsi  pembangunan Peskesmas  gagal Kontruksi

 dari hasil penyidikan pihak kejari  Sumba barat  ada temuan kerugian  keuangan Negara senilai Rp.881.859.542 dari situ ada temuan kerugian negara pihak Kejari menetapkan 
 PPK  SDA jadi tersangka dan sudah menjalani penahanan di Rumah tahan Negara ,(Rutan Kupang  penahanan di rutan Kupang sejak bulan Maret 2021  sekarang sudah masuk tahap II jelas Arief  

  Arief  Ramandhoni SH, menjelaskan  pada media suaraIndinesia ketika di temui di ruang kerjanya  pada hari Kamis 27/5/2021 kami baru saja melakukan pemeriksaan  5 ORANG saksi terkait Pekerjaan pembangunan Puskemas tanggaba  didesa tanggaba oleh  CV SISKA, 

Dalam penjelasan Kasi Pidsus pada media dua hari yang lalu pihak Kejari Baru memnggi 5 Orang Saksi dari   penyedia  adalah Dirktur utama ,ig terus yang membantuYRN,SMA kawannya gkw,membantu jrn Gkw,juw,
Kosultan  JUw konsutan pengawas adalah Htn  sama smb teman dari Konsultan ungakapnya

Agenda dua Minggu  akan datang di jadawalkan pemeriksaan   saksi saksi dari lembaga  Penjamin Asuransi ,Liputan Tibo suaraIndonesia

Suaraindonesia1 - POLRES PATI BERHASIL BONGKAR SENDIKAT MOTOR DAN MOBIL BODONG LINTAS NEGARA


  

Pati, Suaraindonesia1.  Polres Pati berhasil bongkar sendikat penjualan motor dan mobil antar lintas negara yang ditimbun didalam gudang turut jalan Pati – Juwana .

Tak tanggung – tanggung setidaknya ada 11 unit mobil dan 57 unit sepeda motor yang berhasil diamankan petugas beberapa waktu yang lalu.Mirisnya lagi, setelah dilakukan pengembangan rupaya sudah ada 246 unit motor dan 28 unit mobil yang sudah berada di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dengan kondisi sudah siap kirim ke Timor Leste.

  Puluhan sepeda motor dan mobil yang telah diberikan garis polisi
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengukapkan, penggerebekaan tersebut berawal dari kecurigaan warga mengenai adanya aktivitas keluar masuk truk kontainer dari dalam gudang yang dijaga oleh 2 orang satpam. Sehingga setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, tepat pada tanggal 19 mei lalu Kanit reskrim Polsek Juwana langsung melakukan penyergapan.
“Setelah masuk, petugas mengamankan tujuh tersangka dan barang bukti berupa 2 truk kontainer, 11 unit mobil dan 57 unit sepeda motor,” katanya saat konferensi pers di TKP, Jumat (28/5/2021).

  Kapolda jateng saat menyaksikan isi gudang
Lebih lanjut, dari pengakuan para tersangka yang berhasil diamankan, Untuk mendapatkan motor tersebut, para tersangka mengaku membelinya secara online dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD). Satu unit motor dibeli dengan harga Rp 5 juta hingga Rp.6,3 juta tanpa STNK dan BPKB. Sedangkan untuk mobil dibeli dengan harga Rp 50 juta hingga Rp 54 juta per unitnya.

“Mereka membeli motor dan mobil dengan harga dibawah pasaran, karena tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap. Lalu disimpan ke dalam gudang, dan rencananya akan dijual kepada seseorang berinisial A yang berada di Negara Timor Leste,” pungkasnya. (Tr)

Suaraindonesia1 - LATIHAN FISIK ANTARA BRIPDA ALAN DAN BRIPDA DARUSTIANTO DI POLDA GORONTALO HANYA LATIHAN PEMBENTUKAN MENTAL BUKANLAH PEBUNUHAN



Gorontalo, Suara indonesia 1.com. Berdasarkan hasil wawancara melalui rekaman rekorder dari kepala desa karya murni selaku orang tua Bripda Alan.
Dalam percakapan kades  tentang kronologis kejadian yang di alami oleh anaknya (" Pertama kali humas polda gorontalo mengatakan tidak ada unsur penganiayaan, saya juga tidak terlalu paham yang namanya hukum, saya juga tidak sempat meminta bantuan hukum polda. karena alasannya polda, polisi sama sama." Keberatannya orang tua bukannya apa cuma anak ini tidak tahu apa apa, dia tahu bahwa kegiatan latihan itu adalah latihan fisik, kalau dia tahu itu pembunuhan mungkin dia tidak mau dan menolak, karena memang sudah seperti itu kegiatan mereka Tiap hari tiap pagi, jadi polisi itu kan 2 tahun masih sementara pembentukan mental dan fisik, dan anak saya ini sudah bertugas delapan bulan, berita pun yang di muat oleh media lain hanya berat sebelah yang mestinya media itu mengklarifikasi dengan pihak orang tua korban dan orang tua pelaku" Tutur kata kades". Kejadian itu pada hari Kamis, saya kebetulan pas selesai subuh letingnya alan menelpon" Ayah alan dapat masalah, tapi bukan salahnya alan itu kan torang polisi baru sering di suru kancing dada saling baku pukul baru yang satu meninggal."tutur kata letingnya lewat hp". Mendegar penyampaian letingnya itu baru saya ke polda saya telfon pak mulis kasad intel untuk meminta konfirmasi kebetulan saya dapat telfon dari letingnya alan katanya alan dapat masalah, terus pak mulis bilang kalau di polda begini ayah tidak ada masalah, nanti ayah datang ke polda kalau minta konfirmasi. Pas di polda setengah delapan terus saya telfon kembali, komdan saya sudah di muka polda. Pak mulis berkata" O iya tunggu dulu saya di situ ayah, ayah dengan siapa, "ayah berkata" Saya dengan maitua. Kembali bertanya, " Terus maksud li ayah bagimana? "Aya berkata" Saya pe maksud  masalah anak saya ini karena letingnya alan meninggal, saya sebagai orang tua tidak merasa senang, karena setau saya alan tidak mungkin seperti itu kalau cuma jadi pembunuh buat apa saya kasi masuk polisi lebih baik saya jadikan preman saja kalau cuma ingin membunuh orang. Terus dia telfon pak ramos di propam polda. "Pak ramos menyampaikan" Ayah ini alan di barak sehingga orang tua tidak usah ikut campur karena masalah ini di dalam polda. Sebagai orang tua sangat bersyukur samapai berlinang air mata karena anak jadi polisi satu satunya dikeluarga. Dalam pembicaraan itu pak ramos sampaikan"ayah pulang kerumah saja jangan pikir alan dan alan ini sementara di propam dalam keadaan aman. Kades berkata"kalau penyampaian seperti itu Alhamdulillah karena ini kan kegiatan rutinitas di polda". Pada jam 10.00 wita alan ba telfon"papa pulang saja dan tidak usah pikir apa apa alan aman-aman saja disini dan ini kegiatan kami di barak dan tidak ada tujuan apa-apa". Tiga hari  setelah kejadian  saya sempat melihat di youtube penyampaian pak wahyu"kejadian, kematian anggota di polda tidak ada unsur kesengajaan".sehingga saya sebagai orang tua sudah lega dan kemudian saya telfon alan menanyakan kronologis kejadian itu. Alan juga mengatakan saya juga ini korban papa karena pada pagi itu kegiatan subuh bertepatan maulid Nabi di masjid, dan setelah sarapan pagi ibu yang di kantin minta tolong untuk membeli sesuatu di luar, kemudian alan katakan tunggu dulu ibu saya mau ambil kunci motor kepada darius. "Darius berkata"ini ngana pe kunci motor tapi saya minta rokok satu batang" Kebetulan letingnya alan ada di situ dan bertepatan lagi seniornya ada. "Seniornya barkata" Sini dulu ngoni dua"dia suru darius memukul alan terus alan di suruh membalas memukul dan menjadi satu sama, terus tambah lagi untuk memukul darius dan alan membalas lagi, terus darius berkata" Sudah saja so saki kita pe badan", terus alan berkata"sudah jo komdan so bole itu". Terus temannya berteriak kepada alan"masa yang satu tiga kali ba pukul ngana punya alan cuma dua kali. Karena alasan seniornya ini jangan samapai menjadi masalah pribadi sehingga di suru tamba satu kali pukulan dari alan, tetapi alan tidak memukul dengan keras, setelah itu si korban ini kembali ketempat istirahat nya di kamar dan terjatuh, terus alan bantu mengangkatnya. Alan berkata"kiyapa ngana"temanya itu menjawab"kita saki dada".terus temanya itu kembali istrahat berbaring dan alan keluar dari kamar dan temannya itu bangun kembali, tetapi jatuh lagi dan akhirnya tidak sadarkan diri dan meninggal. Alan mengetahui si korban ini sudah sering sakit -sakitan paska kecelakaan motor yang juga mengakibatkan kematian. dan disitulah si korban  sering sakit dada."). Terakhir kades menyampaikan kepada awak media bahwa"sesuai tuntutan jaksa 338 tentang pembunuhan. kalau pemahaman dari hakim tidak ada unsur pembunuhan tapi hanya penganiayaan 351 ayat 3. Dan sekarang sementara mengurus PK  dan menunggu perampungan berkas bundelan putusan, tetapi yang anehnya di waktu persidangan Jaksa tidak menghadirkan saksi ahli yang seharusnya menghadirkan ahli otopsi itu, dan di Pengadilan hakim menyampaikan hasil otopsi" tulang dada utuh tulang iga patah"jaksa membantah hakim"bukan tulang iga yang patah tapi tulang dada".Padahal ahli porensik mempunyai foto dan data. Sehingga di situlah saya sebagai orang tua keberatan  antara jaksa dan ahli otopsi tidak di perhadapkan di waktu persidangan itu.

Itulah hasil rekaman orang tua alan dan sempat di rekam dan diketahui oleh ayah atau orang tua alan.

 (skri)

Suaraindonesia1 - Ketua DPD PJIDemokrasi Riau Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait Dugaan PT.PSPI Menghalangi Tugas Wartawan




Pekanbaru,SuaraIndonesia1.com - Ketua DPD PJIDemokrasi Riau Jetro Sibarani SH MH mengungkapkan kekecewaannya atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak PT.PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) Distrik Petapahan, saat beberapa orang Wartawan yang dihambat masuk oleh Security ketika hendak melakukan peliputan terkait dugaan pengerusakan kebun sawit milik warga yang indikasinya dilakukan oleh pihak PT.PSPI.

Menurut Jetro Sibarani SH MH bahwa kedatangan rekan-rekan wartawan ke lokasi bukan tanpa alasan, kedatangan mereka kesana karena mengemban amanah dari Undanga Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 28 tahun 1945, jadi tidak ada alasan pihak perusahaan untuk melarang rekan-rekan masuk ke areal mereka, apalagi pada saat itu kedatangan rekan-rekan memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas.

"Saya sangat kecewa atas tindakan dari perusahaan yang diduga telah menghalang-halangi tugas rekan-rekan awak media yang sedang menjalankan tugas untuk meliput suatu permasalahan yang sedang terjadi di TKP. Apalagi pada saat itu rekan-rekan awak media juga meminta kepada Satpam untuk menghubungi Humas PT.PSPI agar rekan-rekan wartawan diperbolehkan meliput, namun tindakan Humas Perusahaan tetap juga tidak mengizinkan masuk dengan dalih mematuhi S.O.P Perusahaan, sebenarnya ada apa gerangan dengan PT. PSPI ini..!!!

Bahkan pada saat itu Jetro Sibarani SH MH mengatakan bahwa seharusnya Humas Perusahaan sudah paham apa itu tugas dan tupoksi Wartawan. Seharusnya  pihak perusahaan jangan coba untuk menghalangi para rekan-rekan wartawan dalam peliputan suatu acara apapun kejadian yang melibatkan pihak lain, karena di pasal 4 ayat 3 sudah dijelaskan bahwa untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.bahkan di pasal 8 Undang-Undang Pers juga telah ditegaskan bahwa Dalam melaksanakan Profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum, untuk itu tidak ada alasan bagi pihak PT.PSPI untuk melarang rekan-rekan wartawan untuk melakukan peliputan, karena di pasal 18 ayat 1 Undang Undang Pers nomor 40 juga sudah ditegaskan konsekwensi pidana dan dendanya."papar Jetro Sibarani SH MH selaku Ketua DPD PJIDemokrasi Riau yang juga berprofesi sebagai Advokat Kondang di Bumi Lancang Kuning.

Dalam hal ini, Jetro Sibarani SH MH selaku Ketua DPD PJIDemokrasi Riau sangat menyayangkan sikap dari pihak PT.PSPI yang terkesan diduga sudah mengangkangi Undangan Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, bahkan pihaknya berencana akan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian yakni Polda Riau.

"Atas tindakan perusahaan yang telah menghalang-halangi profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya, Saya sebagai Ketua DPD PJIDemokrasi Riau sangat mengecam keras atas perbuatan perusahaan dan atas tindakan tersebut, Saya akan membuat rapat dan di gelarkan perkara ini bersama pengurus saya. Dan permasalahan ini harus dibawa kejalur Hukum."Tegasnya dengan geram.**


Sumber : PJIDemokrasi Riau

Suaraindonesia1 - Ketua Umum PWOIN Kecam Tindakan Oknum Security Yang Halangi Wartawan Kampar




Pekanbaru,SuaraIndonesia1.com - Viralnya pemberitaan tentang tindakan Oknum Security yang menghalangi Wartawan masuk ke areal Perusahaan yang diduga bernama PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau akhirnya mendapat respon dan kecaman dari berbagai Organisasi Pers yang ada di Indonesia.

Kali ini Kecaman muncul dari Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Feri Rusdiono, Sabtu (29/5/2022).

Feri Rusdiono mengatakan,"CATAT... Siapapun di Bumi Pertiwi ini, jika masih saja menghalangi kegiatan jurnalistik yang sudah jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah). Dalam UUD ini wajib hukumnya diwujudkan, bukan hanya sebagai live servis atau isapan jempol belaka."

Feri mengatakan sangat jelas bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999.dan jika dalam melaksanakan tugasnya dalam menyajikan pemberitaan yang disajikan tidak sesuai maka gunakan hak jawab, bukan menghalangi atau sulitnya ditemui bahkan hingga sampai melarang wartawan untuk meliput, hmmm...jika bersih mengapa harus takut."gumam Feri.

Feri Rusdiono menghimbau kepada rekan rekan jurnalis Agar sesegera mungkin untuk membentuk Tim Khusus terkait dengan kejadian yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 28 Mei 2021 lalu.

Feri Rusdiono juga mengingatkan kepada rekan rekan wartawan agar selalu mengedepankan sopan santun dalam melaksanakan profesinya sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Jurnalis serta selalu mengedepankan profesionalismenya saat melakukan tugas mulia ini. "Karena itulah panduan kita sebagai insan pers pilar ke 4 dalam menjaga keutuhan NKRI sebagaimana dalam melaksanakan tugas tugas sebagai wartawan,dan harapan seluruh insan pers agar kejadian seperti itu nantinya tidak ada lagi."

Diakhir Statemetenya Feri juga menghimbau kepada seluruh insan pers agar jangan pernah takut untuk melakukan tugas tugas Jurnalistiknya. "Selagi itu sebuah Produk Jurnalis dan mengacu kepada kebenaran Ia akan siap menjadi Garda terdepan dalam membela hak dan perlindungan Hukum kepada seluruh Wartawan yang ada di NKRI ini.**


Editor : NP

Suaraindonesia1 - Menko Polhukam Berdialog dengan LSM, Akademisi, dan Tokoh Ormas tentang Membangun Papua yang Damai



Pewarta : 01

Jakarta- SuaraIndonesia1.com
Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (27/5) kembali menggelar dialog tentang Papua. Kali ini dengan melibatkan unsur yang lebih luas dan beragam. Dalam dialog ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai. 

Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua. “Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak” lanjut Mahfud.

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua” tegas mantan Menteri Pertahanan itu. 

Kepala KSP Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. “Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai” ujar Moeldoko.

Silaturrahmi kebangsaan berjudul “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali. 

Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. 

Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN, dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Dalam sesi dialog, guru besar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. “Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia,” tegasnya.

Hikmahanto mendukung bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme. “Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.

Mewakili kalangan gereja Jacklevyn Manuputty, mengatakan gereja tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Diingatkan, pemerintah perlu memiliki narasi agar dapat menyentuh hati masyarakat Papua.
“Persoalan Papua juga persoalan gereja, sehingga gereja harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah papua,” ujar Jaklevyn. 

Di sisi lain, Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. “Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” ujar Haris. Masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Sementara tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. “Berarti ini ada problem “ katanya.

Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. “Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. 

Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua. (**)

Suaraindonesia1 - Lapangan '4 In One' Kodam XVIII/Kasuari Abadikan Nama Pahlawan Nasional Papua Barat



Pewarta : Rahman. P

Manokwari - SuaraIndonesia1.com
Saya ingin kalian memiliki keunggulan dan daya saing. Kalian tidak boleh menjadi prajurit kalahan (sering/selalu kalah). Kalian harus menjadi prajurit menangan (sering/selalu menang). Oleh karena itu, dilapangan olah raga “4 In One” inilah kamu timbulkan kompetisi, daya saing. Bertanding harus menang dengan terus berusaha. Kalau jiwa-jiwa seperti itu terus kamu tumbuhkan didalam berbagai kegiatan sehari-hari maka kamu tidak akan punya rasa ragu-ragu dalam setiap kegiatan, tugas operasi atau apapun.

Demikian ucap Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) saat meresmikan Lapangan '4 in One' M.S Rumagesan yang berada di kompleks Makodam XVIII/Kasuari, Trikora Arfai 1, Manokwari,  Papua Barat, Jumat (21/5/2021) minggu lalu.

Raja Machmud Singgirei Rumagesan (M.S Rumagesan) yang diabadikan sebagai nama Lapangan '4 in One' Kodam XVIII/Kasuari tersebut adalah nama sosok seorang pejuang Integrasi kembalinya Papua ke NKRI, yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2020. Raja Sekar-Kokas Kabupaten Fakfak ini adalah tokoh Papua Barat pertama dianugerahi Pahlawan Nasional, yang dikenal sangat pemberani, dekat dengan rakyatnya, dan sangat menentang sepak terjang Pemerintah Kolonial Belanda.

Lapangan '4 in One' yang diberi nama Pahlawan Nasional Papua Barat adalah tempat, sarana, lapangan olahraga yang berada di satu titik lokasi atau dengan kata lain merupakan _sport center_. yang terdiri dari empat lapangan olah raga yaitu lapangan Volly ball, Tenis Lapangan, Basket dan Kalestinik (semapta “B”). Lapangan ini dibangun dan didesain untuk memenuhi kebutuhan para prajurit dan keluarganya dalam hal membina fisik guna mewujudkan kesegaran jasmani dan terpeliharanya kesehatannya, menindaklanjuti perintah Pimpinan TNI AD yakni Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Saya juga mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada seluruh prajurit Kodam XVIII/Kasuari karena kita bisa buktikan, dengan kerja keras kita, dengan segala keterbatasan, ketidakadaan, Kodam yang baru berdiri 4 tahun, kita bisa membangun tempat atau sarana yang luar biasa ini. Kita harus bangga, gembira, bahagia, walaupun kita berdinas di ujung pulau paling timur Indonesia ini, kita bisa membangun suatu tempat olahraga yang mungkin kalau kalian pernah berdinas di satuan lain tidak bisa mendapatkan tempat yang begitu luar biasa seperti ini," ujar Pangdam.

"Kita juga ingin, kalian semuanya menjadi bangga dan senang berdinas di Kodam XVIII/Kasuari ini. Untuk itu saya harapkan dengan adanya lapangan ini kalian semakin cinta dengan satuan ini, semangat dan morilmu harus tinggi. Saya sudah berjanji, di awal penugasan ini dengan visi saya, bagaimana menjadikan kamu prajurit yang profesional, dicintai rakyat dan harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial di seluruh wilayah Papua Barat. Saya juga sebagai Panglima tidak bisa hanya menuntut dan menuntut saja namun saya juga harus bisa memberikan sesuatu kepada kalian, itulah pemimpin. Maka sekali lagi saya minta kepada kalian, jangan ada yang merusak nama baik Kodam, jangan ada yang membuat pelanggaran apalagi menjadi pengkhianat, tidak boleh. Kalian harus cintai Kodam ini, karena kita besar dan dapat gaji disini, masa depan dan pangkat kita pertaruhkan disini," sambungnya. 

Menurut Mayjen I Nyoman Cantiasa, Lapangan '4 in One' ini bisa dibuat karena segenap warga Kodam XVIII/Kasuari kompak, bersatu, dan saling bahu-membahu sehingga dapat mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ( _impossible make possible_).

"Kita, Kodam ini harus membuat lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan Kodam yang lain. Kalau kita tidak membuat terobosan-terobosan seperti ini, kita tidak akan maju dan dapatkan prajurit-prajurit yang memiliki fisik yang bagus, kita tidak akan memiliki prajurit atlet-atlet terbaik," ungkapnya.

Dengan adanya fasilitas Lapangan olah raga '4 in One' ini diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkuat rasa kebersamaan dan menumbuhkan jiwa korsa antara pimpinan dan anak buahnya, baik di kalangan Perwira, Bintara maupun Tamtama, termasuk PNS TNI di lingkungan Kodam XVIII/Kasuari.

"Disini kamu tumbuh nilai kebersamaan, silaturahmi, bergaul, bergumul, bertarung agar tumbuh jiwa korsa. Untuk itu, hari ini saya lombakan di sini dan saya juga akan bantu dengan sarana olahraga untuk tiap-tiap satuan. Saya bermimpi setahun dua tahun lagi akan lahir di sini atlet-atlet Kodam terbaik ," ucapnya.

Acara peresmian Lapangan '4 in One' M.S Rumagesan Kodam XVIII/Kasuari ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan dilanjutkan pembagian kostum dan bola, serta penyerahan hadiah kepada para peserta lomba.

Acara dihadiri Kasdam Brigjen TNI Djoko Andoko, Irdam Brigjen TNI Steve C. Parengkuan, Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, para Asisten Kasdam, dan Kabalakdam, serta para Prajurit dan PNS Kodam XVIII/Kasuari.

(Pendam XVIII/Ksr)

Suaraindonesia1 - Perobahan Aplikasi SIPD Picu Rendahnya Penyerapan Dana Desa di Tanah Datar



Batusangkar - Suaraindonesia1, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, sambut baik kunjungan audiensi yang dilakukan Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, Jum’at (28/5/21) di Indojolito Batusangkar. Rafdinal mendatangi Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Direktur Nagari Development Center Unand, Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut, hadir juga beberapa Kepala OPD Tanah Datar

Dalam acara tersebut, Eka menyampaikan bahwa penyerapan dana desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar yang rendah dipicu oleh beberapa kendala yang ditemui aparatur, baik di tingkat kabupaten maupun nagari. “Pemicu utamanya adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap Eka.

Eka Putra menambahkan bahwa hambatan yang dirasakan aparatur nagari terletak pada pengoperasian SIPD yang tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. “Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD. Bahkan ketika aplikasi bisa dioperasikan, malahan server di Kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja, saat 2 bulan saya menjabat, baru mencapai angka 16 persen. Untuk itu, diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini, sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu silam,” ujar Eka.

Meski begitu, tambah Eka, setelah disiasati dengan penyinkronan penggunaan pada sistem lama dengan sistem baru, terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini. “Alhamdulillah, jika dulu berada diangka 16 persen, sekarang sudah mencapai 28 persen,” imbuhnya.

Eka berharap, ke depannya untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Hal senada juga disampaikan Kadis PMDPPKB, Nofenril, bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya. “Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita memang terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” kata Nofenril.

Dijelaskan Nofenril, saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap 1, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi, dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat. “Insya Allah, target untuk pencairan dana di bulan Juni nanti bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bupati Tanah Datar menerima kunjungannya tersebut. Rafdinal menjelaskan, adapun tujuan dari digelarnya audiensi ini, selain silaturrahmi juga berharap pada pemerintah Tanah Datar untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.

“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan Pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke Kemendes RI,” jelas Rafdinal.

Terakhir, Rafdinal juga berharap agar tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya rampung sebelum tahun 2021 berakhir, tentu saja ini butuh kerja keras dan komitmen. (TIM/Red)

Suaraindonesia1 - Hadir Ketum Puboksa," Mendeklarasikan Persatuan Organisasi Lintas Agama. (Pola)



National- Suaraindonesia1.Com
Deklarasi Persatuan Organisasi Lintas Agama (Pola) Kota bitung, Bertempat Di Taman Kesatuan Bangsa, kelurahan bitung tengah, kecamatan maesa. Hari Ini sabtu 29 mei 2021.

Organisasi yang Hadir dalam pelaksanaan acara tersebut, Angkatan Mudah Kabah (AMK) Waraney TTL, GP Ansor, BMI.KBN, BKPRMI. KKISNU, BMI BITUNG, Manguni Minaesa. WPIT, Manguni Muda. Pemuda Gmim Kota Bitung. Bersama sepakat mendeklarasikan diri, dalam Persatuan Organisasi Lintas Agama Demi Membangun silaturahmi antar Umat beragama Di Kota bitung. 

Persatuan Organisasi Lintas Agama Kota bitung kini diketahui pendiri tersebut tidak lain adalah Ketua Angkatan Mudah Kabah (AMK), Fahry Widu Lamato SH. Bersama Tim  dan sahabat Organisasi- Organisasi yang Ada Di Kota Bitung.

Hasil musyawarah mufakat yang diamanahkan sebagai Ketum Persatuan Organisasi Lintas Agama (Pola) ditunjukan kepada Puboksa Hutahean, dan didampingi sekjennya Muhamad Rasubala. Ungkap Fahry Lamato.

Fahry Juga, "menyampaikan bahwa tujuan membentuk Organisasi Ini dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama Dan tali silaturahmi kami sebagai orang bitung, ini Sudah terjalin sekian lama di Kota bitung bahwa torang samua basudara, Dari orang tua kami yang terdahulu, Ujarnya..

Selesainya deklarasi tersebut Ketua Persatuan Organisasi Lintas Agama (pola) Puboksa Hutahean menyampaikan kepada media, Pada prinsipnya Kota bitung adalah Kota damai Aman Dan tentram untuk Kita Masyrakat Kota bitung, Tapi atas kehadiran kami disini sebagai Persatuan Organisasi Lintas Agama, Secara tidak langsung kami mengikuti dan memastikannya secara dini, Dan mendeteksi Secara Dini, agar kota idaman kita Kota bitung, dapat terjaga bersama, 

Untuk visi dan misi Persatuan Organisasi Lintas Agama (pola) tentunya merawat Dan menjaga Persatuan untuk berbakti kepada negara, Dan lewat Perbedaan tersebut Kita dapat Membangun bangsa ini bersama Persatuan Kita, Dan Pada khususnya Kota Bitung yang Kita cintai, Tutup Puboksa. 


(jmy)

Suaraindonesia1 - PENASEHAT HUKUM DARI JOGJAKARTA ANGKAT BICARA ATAS DUGAAN HUBUNGAN ASMARA CAREK WEGIL SUKOLILO.



Pati, SuaraIndonesia1. Setelah munculnya pemberitaan tentang dugaan hubungan asmara antara carek wegil dan HN warga desa Prawoto akhirnya penasehat hukum dari yokyakarta angkat bicara.

 Terkait berita yang santer di medsos akhir akhir ini membuat carek wegil kebakaran jenggot sampai harus memerintahkan penasehat hukum dari jogjakarta turun tangan untuk mengklarifikasi berita yang muncul ke awak media.

Konsultan hukum dari Jogjakarta Lahnudi SH . yang mengajak ketemuan untuk menglarifikasi yang mengaku mendapat mandat dari carek wegil 27/5/2021.mengungkapkan "setelah munculnya pemberitaan yang mencatut carek Wegil, saya di perintahkan untuk mengklarifikasi bahwa apa yang selama ini santer di pemberitaan itu tidak benar.dengan munculnya berita yang muncul carek wegil di telfon temen temenya .bahkan sampai di panggil pak camat Sukolilo untuk di klarifikasi".ungkap Lahnudi.SH.

Konsultan lHukum Lahnudi.SH .meminta kepada wartawan untuk secepatnya bisa mengembalikan nama baik  carek wegil karena apa yang selama ini muncul di pemberitaan itu tidak benar.karena terkait perselingkuhan itu pembuktiannya susah.kecuali kepergok berduaan di dalam Hotel la itu mungkin bisa di katakan ., karena bukan suami istri dan bukan muhrimnya.

Salah satu aktivitas di Pati Jojo mengungkapkan kepada media ,"dengan adanya pengacara kondang dari Jogjakarta turun ke Pati untuk mengklarifikasi justru malah menjadi pertanyaan besar ada apa degan carek wegil dan HN.justru kalau memang pak carek Wegil tidak merasa atas munculya pemberitaan kan bisa telpon ke wartawan yang memberitakan untuk berklasifikasi jangan melimpahkan orang lain, supaya bisa cerita kronologi yang sebenarnya kepada wartawan.(tr)

Suaraindonesia1 - Kapal Penumpang Rute Ternate Tujuan Sanana Terbakar di Tengah Laut




SUARAINDONESIA1_Kapal penumpang KM Karya Indah mengalami kebakaran di Perairan Pulau Limafatola, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara pada Sabtu (29/5/2021) sekitar pukul 07.00 WIT.

Informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, bahwa KM Karya Indah mengalami kebakaran di perairan Pulau Limafatola, Sanana.

Pukul 08.30 WIT, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate terima info dari Kasat Pol Air Sanana, Sofyan, melaporkan bahwa kapal penumpang dengan nama KM Karya Indah dengan rute Ternate-Sanana mengalami kebakaran kurang lebih 5 Mil arah timur laut dari Pulau Lifamatola, kata Kepala Basarnas Ternate, Muhammad Arafah melalui grup Whatsapp, Sabtu (29/5/2021).

Tambahnya, atas informasi tersebut pukul 08.50 WIT, Tim Rescue Unit Siaga SAR Sanana berangkat menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan menggunakan RIB 01.

Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian di antaranya meliputi Tim Basarnas Rescue Unit Siaga SAR Sanana, Polisi Perairan Sanana, dan KUPP Sanana serta masyarakat.

Sementara, Kepala KSOP Ternate, Affan Tabona yang dihubungi Media ini membenarkan kejadian tersebut.

Kapal itu katanya, berangkat dari Ternate pada Jumat (28/5/2021) sekitar pukul 17.20 WIT dengan tujuan Sanana, dan diperkirakan akan tiba di Sanana pukul 10.00 WIT tadi.

Kebakaran itu infonya kami dapat sekitar jam 7 pagi. Untuk jumlah penumpang yang tercatat 181 orang dan saat ini masih proses evakuasi dari Basarnas, KUPP Sanana dibantu warga, kata Affan.

Suaraindonesia1 - Ini Pesan Kementrian PPPA (RI) Prof. dr. Vennetia R. Danse, M.Sc, Ph.D Kepada Masyarakat Bolmut



BOLMUT  | SUARAINDONESIA1__Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP Membuka Secara resmi Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi tentang pelaksanaan Kebijakan dan penyediaan layanan partisipasi keluarga tahun 2021, serta penguatan forum 
partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak di kabupaten Bolaang  Mongondow Utara yang bertempat di ruang rapat Bapelitbang. 

Dalam sambutannya Wabup Bolmut Menyampaikan bahwa kegiatan dari deputi bidang partisipasi masyarakat kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia (RI) yaitu, penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyediaan layanan partisipasi keluarga tahun 2021, dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) di kabupaten bolmut.


Atas nama pemerintah daerah, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Deputi Partispasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) di kabupaten bolmut ini menjadi kebanggan kami pemerintah daerah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah daerah meletakan pembagunan Perempuan dan anak sebagai hal yang sangat penting dan strategis. Hal ini tertuang secara nyata dalam RPJMD 2018-2023, melalui salah satu misi yaitu "Mewujudkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berbudaya".

Melalui tiga indikator yaitu IPM tingkat kemiskinan dan rasio ketergantungan (Defedency Ratio). Indikator ini kemudian dituangkan dalam strategis yaitu meningkatkan pelayanan, advokasi dak KIE keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan arah kebijakan yaitu meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam program keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dijelaskan bahwa Strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan yang betul betul menjadi kebutuhan sesuai dengan kondisi daerah. Apa yang mesti kita lakukan agar dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Diakhir sambutannya dirinya mengharapkan dalam pemberantasan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada pimpinan instansi pembina maupun seluruh stakeholder terkait dalam memberikan jaminan dan pelayanan kepada keluarga/masyarakat agar dapat memahami resonsif gender dan hak anak sehingga nantinya kita memiliki kepedulian dan menerapkan keadilan kepada masyarakat.

Dalam sambutan Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RI) Prof. dr. Vennetia R. Danse, M.Sc, Ph.D Menyampaikan bahwa Keluarga perlu menjadi sasaran pembangunan pemberdayaan perlindungan anak (PPPA), karena keluarga merupakan unit kecil masyarakat yang berisikan SDM baik laki-laki maupun perempuan. Jika SDM telah tertanam kesadaran akan kesetaraan dan keadilan genjer, maka pada gilirannya SDM yang unggul dan berdaya saing akan dapat diwujudkannya

Indonesia saat ini berdasar SUPAS 2015 memiliki 81.210.230 keluarga, dari jumlah tersebut, sebanyak 76% (61,75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-laki dan 24% (19,45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Jumlah yang besar tersebut merupakan sasaran untuk ditingkatkan dan disiapkan kualitas SDM-nya.

Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis, sehingga pada tahun 2020-2024 Kemen PPPA mendapat 5 arahan Presiden RI sebagai prioritas pembangunan terhadap perempuan dan anak antara lain :
Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

PPPA dalam rangka pelibatan masyarakat dan dunia usaha adalah dengan dibentuk forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) sebagai wadah interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media dalam upaya percepatan mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak indonesia.

Turut Hadir Ketua Forum PUSPA Provinsi Sulawesi Utara Dra. Roosje Kalangi M.Si, Pimpinan DPRD, Safiul Ambarak S.pdi, Yang Mewakili Kejaksaan Negeri Bolmut, Yang Mewakili Kapolres Bolmut, Para Asisten Sekda Bolmut, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, serta Camat Kaidipang.


Pewarta__Fik M

Suaraindonesia1 - Munas Kadin Dipindah dari Bali ke Kendari, Adik Dwi Putranto: Ini Pukulan Berat bagi UMKM dan Pelaku Wisata

_Perpindahan Munas Kadin Tak Sejalan dengan Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional_

Jakarta – Suaraindonesia1, Bagai petir di siang bolong, tiba-tiba Munas Kadin yang direncanakan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021 dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukan hanya lokasinya yang dipindah. Waktunya juga dimundurkan menjadi 25-30 Juni.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyebut pemindahan karena Covid-19. ”Iya betul (pertimbangannya karena Covid-19),” ujar Rosan seperti dikutip dari Tempo, Jumat (28/5/2021).

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Benny Soetrisno, sekaligus Panitia Munas mengatakan pembatalan merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pemindahan, lanjutnya, juga merupakan arahan Presiden. Benny mengaku tak tahu terkait alasan di balik pemindahan itu.

“Presiden minta dipindah ke Kendari. (Alasannya) engga tau tuh, mundur lagi akhir Juni," bebernya seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (27/5/2021).

Sontak saja pembatalan mendadak yang masih dipenuhi pertanyaan ini pun membuat sedih para pelaku usaha di Bali. Padahal, Munas Kadin digadang-gadang sebagai momentum pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Selama pandemi, ekonomi Bali memang ambruk. Nyaris lumpuh total. Sebagai daerah yang 90 persen ekonominya bergantung wisata, ekonomi Bali seolah langsung berhenti seketika.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, langsung lesu mendengar kabar pemindahan Munas Kadin di Bali. Mendamba pemulihan ekonomi melalui dorongan Munas Kadin, pelaku usaha di Bali harus gigit jari.

“Total (kerugian) kurang-lebih Rp 35 miliar,” ujar Ida Bagus Agung seperti dikutip dari tempo.co.

Suara protes terus datang dari Kadin berbagai daerah. Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mempertanyakan isu pemindahan lokasi dan pemunduran jadwal Munas. ”Seluruh panitia dan pengurus Kadin Provinsi telah mempersiapkan gelaran tersebut, mulai dari booking tiket pesawat hingga hotel. Saya tidak paham pertimbangannya apa (Munas dipindah dan diundur). Kadin Jatim merasa keberatan atas rencana itu karena memang dari awal yang sudah disiapkan di Bali. Dan keputusan pelaksanaan di Bali itu untuk mendongkrak perekonomian Bali yang menjadi sentra pariwisata Indonesia. Kalau pariwisata Bali bergerak, saya yakin semua akan bergerak," tegas Adik.

Dia menjelaskan, sebelumnya, ada tiga Kadin Provinsi yang mengajukan untuk menjadi tuan rumah Munas ke-VIII Kadin, yaitu Kadin Jatim, Kadin Bali dan Kadin Kepulauan Riau. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan Munas ke VIII bakal di gelar di Bali. 

"Kadin Jatim menerima dan setuju karena untuk dongkrak sektor pariwisata nasional. Kadin Jatim sangat memahami karena itu sangat dibutuhkan Bali. Dalam perjalanannya, teman-teman di Bali dan OC sudah persiapkan penyelenggaraannya," ujarnya.

Untuk itu, Kadin Jatim akan berkirim surat ke Kadin Indonesia agar rencana pemindahan lokasi Munas ke VIII tidak diteruskan dan pelaksanaannya tetap di Bali, sesuai keputusan awal. Menurut Adik, yang tidak setuju pemindahan Munas ke-VIII ke Kendari tidak hanya Kadin Jatim, tetapi ada sekitar 21 Kadin Provinsi yang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana tersebut. 

Pengurus Kadin, Kamrussamad, juga menyesalkan pembatalan musyawarah nasional (munas) di Bali pada 2-4 Juni 2021. Menurut dia dibatalkannya Munas Kadin di Bali mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya di sektor pariwisata.

Dia menyebut pembatalan Kadin di Bali tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya ditunjuknya Bali sebagai lokasi Munas juga berdasar petunjuk Presiden Jokowi. “Perlu penjelasan, karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan (Ketua Kadin) pada rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada April 2021 lalu. Kenapa dunia usaha dipermainkan di saat ekonomi masih sulit ini,” ujar kata Kamrussamad dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Sebelum adanya kabar pembatalan Munas Kadin di Bali, Kamrussamad menyebut, UMKM, dunia usaha yang terlibat dalam event tersebut sudah bersiap. Mereka di antaranya pelaku usaha perhotelan, industri, transportasi, dan kuliner.

Pelaku usaha itu tentu sudah menyiapkan material untuk menyambut gelaran Munas Kadin. “Dengan kenyataan seperti ini pastilah mereka kecewa,” tandas Kamrussamad.

Menurut dia, sejatinya Kadin tidak perlu membatalkan Munas di Bali. Sebab Provinsi Bali, khususnya Nusa Dua adalah kawasan zona hijau untuk covid-19. Dari segi ekonomi, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) pada Q1/2020 berada pada garis minus 5,06 persen dan Q1/2021 minus 5,19 persen.

“Perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha lainnya untuk menyelamatkan Bali agar ekonominya bisa rebound.”

Perubahan rencana Munas Kadin sebelumnya tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada ketua asosiasi dan anggota luar biasa bertanggal Kamis, 27 Mei 2021. Surat dengan nomor 405/DP5/V/2021 menyatakan Munas Kadin yang semula akan digelar 2-3 Juli di Nusa Dua, Bali, akan ditunda sampai 30 Juni 2021. [TIM]

Suaraindonesia1 - SAMBIL MENETESKAN AIR MATA KEPALA DESA KARYA MURNI MEMOHON KEPADA PEMERINTAH KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP ANAKNYA



 
Gorontalo - Suara indonesia 1.com. Berdasarkan hasil investigasi di desa karya murni oleh tim jurnalis tour wartawan keliling dengan motor jum'at 28/05/2021.
Kepala desa karya murni memohonkan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya Bribda Alan sebagai anggota polisi yang bertugas di polda gorontalo yang mengakibatkan meninggalnya rekan kerjanya. 
Kepala desa selaku orang tua dari Bripda Alan beserta seluruh masyarakatnya memohon kebijakan pemerintah setempat untuk meringankan hukuman terhadap anaknya tersebut yang sementara berada di lapas gorontalo, dan harapan kepala desa selaku orang tua juga mengharapkan bantuan kepada polda gorontalo untuk meringankan hukuman yang sementara dijalani oleh Bripda Alan anaknya.



Kepala desa karya murni tersebut menyampaikan kepada awak media" Bahwa saya tidaklah fokus terhadap pekerjaan saya sebagai pemerintah desa dikarenakan anak saya mendekam di dalam penjara dan sebagai orang tua mengharapkan anak kami bisa kembali bersama keluarga"tutur kata kades tersebut. (Re) zepri