Suaraindonesia1, Pohuwato - Gelar pertemuan berrsama Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Gorontalo, Heru Permana, S.Hut, MT. MA. Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bahas penanganan krisis air bersih, bertempat diruang kerja bupati, Senin (10/05/2021).
Bupati yang didampingi Kepala Baperlitbang, Irfan Saleh, menyampaikan agar apa yang menjadi Visi dan Misinya untuk membangun Pohuwato dibidang lingkungan dapat didukung oleh BPDAS.
"Isu strategis yang ada saat ini adalah krisis air bersih, olehnya saya mengharapkan ada dukungan penanaman pohon dilokasi tangkapan air dan hal ini bisa direalisasikan secepatnya. Karena pasokan air di PDAM terus menurun utamanya saat kemarau dan salah satu penyebab adalah berkurangnya daerah tangkapan air," ujar Saipul.
Dirinya menyarankan agar pohon yang nanyinya ditanami adalah jenis yang dapat menyerap air, sehingga selain untuk menyediakan pasokan air juga sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan.
"Nantinya dengan rencana terpadu ini, secara perlahan akan memperbaiki lingkungan, dan penanaman pohon ini akan berkontribusi dalam perbaikan daerah aliran sungai yang ada," kata Saipul.
Saipul juga mengakui bahwa DAS yang ada di wilayah Pohuwato, sudah memprihatinkan sehingga diperlukan penanganan yang serius dan cepat dari semua pihak.
"DAS yang ada di Pohuwato makin terkikis akibat luapan dan derasnya air sungai ketika hujan lebat di hulu. Olehnya untuk menjaga keamanan DAS tersebut diperlukan adanya tanaman yang bisa menahan bibir sungai. Karena hampir semua DAS di Pohuwato sudah mengkhawatirkan, dan imbasnya juga pada masyarakat atau hunian yang ada di dekat sungai. Untuk itu bagaimana hal ini bisa mendapat perhatian serius dan cepat ditangani," harap Saipul.
Sementara itu Kepala BPDAS Provinsi Gorontalo, Heru Permana, mengatakan mendukung program pemerintah dan menyarankan keterlibatan seluruh stakeholder dalam penanganan masalah ini.
"Kami akan mendukung program Bupati Pohuwato, bahkan berencana akan mendatangkan Dirjen ke Pohuwato," tutur Heru.
"Untuk itu perlu keterlibatan stake holder lainnya seperti Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) dan yang lebih efektifnya di bawah naungan kelompok kerja atau pokja," pungkasnya.
Abd. Azis
