pedagang kaki lima (PKL) di Jalur Puncak, Bogor geruduk Kantor Nurhayanti yang terletak di Cibiong, Jawa Barat, Senin (16/10)
.
PKL Ajak TNI-Polri Memperkokoh Kedaulatan NKRI
Sejarah Baru, PKL Punya Perumahan Sendiri "Perumahan Kaki Lima Indonesia"
APKLI Siap Lawan Kolaborasi Penguasa Dzalim Penjajah Ekonomi Indonesia
Mereka meminta agar surat peringatan kedua (SP-2) yang diberikan Bupati Bogor itu dibatalkan. Para pedagang maunya direlokasi sebelum tempat biasa mereka berdagang dibongkar. Jika tetap dipaksa untuk dibongkar maka pedagang akan melawan.
"Bupati Bogor, Nurhayanti dan Kasat Pol PP telah melakukan perbuatan pidana dengan mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo demi memuluskan aksi Pemda untuk menggusur PKL di Puncak," kata Koordinator Aksi, Fahreza
"Ibu Bupati tolong keluar dan temui kami. Jangan buat kami menderita. Pemda sudah melakukan pencemaran nama baik Presiden Jokowi. Jangan ketidakmampuan menertibkan pedagang, lalu memakai nama Jokowi untuk melegalkan aksi menggusur PKL. Akan kami laporkan kasus ini ke polisi,” sambungnya melalui pengeras suara.
Beberapa minggu ini Kabupaten Bogor dan Cianjur disibukkan dengan rencana pembongkaran PKL di sepanjang Jalan Raya Puncak.
Sebulan yang lalu Pemkab Bogor sukses membongkar ratusan PKL dari simpang Safari hingga Gadog. Sementara empat hari yang lalu, Pemkab Cianjur juga melakukan hal yang sama di wilayah Ciloto, Kabupaten Cianjur.
Bahkan pembongkaran yang di lakukan Pemkab Cianjur sempat viral secara nasional. Pasalnya pedagang membakar puing bekas pembongkaran di jalan raya.
Dalam video yang viral di media sosial, muncul kata-kata yang mengatakan Jokowi edan. Mereka menuding Presiden di balik pembongkaran tempat usaha mereka .
Hal tersebut ditanggapi Ketua Repdem, yang juga advokat PKL Puncak, Dodi Acdi Suhada ST.
”Jangan mengkambing-hitamkan Presiden terkait pembongkaran PKL Puncak. Karena Sekda dan salah seorang petinggi Satpol PP Kabupaten Bogor juga mengatakan masalah pembongkaran adalah perintah Presiden. Ini namanya pembusukan,” ujarnya.
Menurut Dodi, Presiden tidak memerintahkan pembongkaran PKL Puncak. "Ini sudah politis. Tidak ada perintah Presiden untuk membongkar PKL Puncak. Harus jernih melihatnya. Ini hanya masalah tidak inovatifnya Pembkab Bogor saja dalam mengelola pedagang kecil,” tandas Dodi
Sumber ( Bambang)
By. Jr/Bemby
