Gerakkan Pemimpin Bersih (GPB) juga menegaskan kepada Komnas Ham untuk menjadi perhatian khusus mengenai kasus ini karena Komnas Ham RI merupakan satu-satunya harapan penegakan hak asasi manusia; kasus 84 orang Honorer di NTT adalah salah satu bagian dari pengabaian hak-hak warga sipil,Gerakkan Pemimpin Bersih akan bertatap muka langsung juga dengan salah satu Komisioner yang membidangi pemantauan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Ham Amarudin Harahap sekaligus Perwakilan honorer dari NTT.
Adapun juga surat Audiensi dan laporan juga secara resmi Gerakkan Pemimpin Bersih (GPB) disampaikan kepada Mensekneg yang menjadi fokus GPB adalah Mensekneg dan Dirjen Imigrasi,karena acuannya adalah SK yang dikeluarkan oleh Mensekneg dan Dirjen Imigrasi.
Gerakkan Pemimpin Bersih meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi SK yang pernah dikeluarkan oleh Mensekneg Dirjen Imigrasi. Gerakkan pemimpin Bersih(GPB) benar-benar konsisten dan komitmen menangani kasus ini, mengawal dan mengadvokasi kasus Honorer 84 wilayah NTT.
(nety-nurhadi)
