Maksud dan tujuan aksi damai warga ini ke Kantor BP Batam,DPRD Batam dan Polresta Barelang.
Aksi sudah mulai terlihat pada pukul 09.00 WIB. Sejumlah aparat sudah bersiap-siap untuk memberikan pengawalan aksi damai.
Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan.
Di antaranya, menuntut BP Batam segera mengumumkan secara resmi kepada seluruh masyarakat bahwa status lahan di hutan lindung Baloi Dam dikembalikan kepada negara.
Selain itu warga juga menuntut BP Batam segera mencabut dan membatalkan pengalokasian lahan di seluruh kawasan hutan lindung Baloi Dam.
Ribuan warga Baloi Kolam yang terancam penggusuran mengaku sanggup membayar Uang Wajib Tahunan BP Batam (UWTO). Para warga itu sudah belasan tahun tinggal di lahan yang kini diklaim milik PT.Alfinki Multi Berkat.
"Kita bisa kok bayar uwto, asalkan jelas semuanya," ujar Hendra salah seorang warga Baloi Kolam, didepan kantor DPRD Batam.
Sebelumnya warga telah melakukan aksi di depan kantor BP Batam dan melakukan dialog dengan pimpinan BP Batam.
Ribuan warga tersebut lansung berjalan kaki dari kantor BP Batam menuju DPRD Kota Batam. ruas jalan sekitar lokasi terpaksa ditutup.
Seperti diketahui, di Baloi Kolam bermukim belasan ribu Kepala Keluarga (KK). Mereka sudah menempati lahan tersebut sejak belasan tahun yang lalu. (Maidil)
