Skrinews - Bogor - Masyarakat Kampung Cidempok, Bantar Karet , Kecamatan Nanggung akan mengadukan UBPE Pongkor PT Antam Tbk ke Ombudsman dan WALHI Jawa Barat karena dianggap lalai dalam mengelola penambungan limbah tailing.
Ketua DPC Repdem Kabupaten Bogor Dody Achdi Suhada yang ditunjuk warga Kampung Cidempok untuk mengadvokasi mengatakan dengan dugaan bocornya pipa limbah berarti kinerja UBPE Pongkor PT Antam Tbk tidak aman lagi untuk masyarakat sekitar terutama warga Kampung Cidempok dimana ada tempat pengolahan limbah.
"Pengolahan limbah tailing UBPE Pongkor PT Antam Tbk ini ternyata kurang aman karena ada kejadian puluhan atau ratusan ton ikan milik petani yang mati karena diduga keracunan limbah UBPE Pongkor PT Antam Tbk. Kami akan adukan permasalahan ini ke Ombudsman dan WALHI Jawa Barat," ujar Ketua DPC Repdem Kabupaten Bogor Dody Achdi Suhada kepada wartawan, Rabu (20/12).
Politisi PDI perjuangan ini menambahkan agar tidak terjadi bencana besar yang serupa dirinya berharap tempat pengolahan limbah UPBE PT Antam Tbk dievaluasi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kali ini ikan yang mati dan besok-besok bisa warga yang mati. Saya minta sistem pengolahan limbah tailing UBPE PT Antam Tbk ini dievaluasi oleh Kementerian ESDM dan Kami mempertanyakan kelayakan sertifikasi pengelolaan limbahnya," tambahnya.
Selain permasalahan limbah yang menyebabkan ikan milik para petani mati, warga juga meminta kejelasan pemberian Social Corporate Sosiaclity (CSR) dan pemberdayaan eks gurandil pasca penertiban gurandil pada September tahun 2015 lalu.
"Kami beberapa dusun di Desa Bantar Karet, Malasari dan Desa Cisarua bukan hanya tak merasakan aliran dana CSR UBPE Pongkor PT Antam Tbk tetapi juga pemberdayaan ketrampilan atau usaha kepada eks gurandil," pinta Isep Firdaus Warga Kampung Parigi Rt01Rw01 Desa Cisarua.
Tuntutan diatas dan beberapa point lainnya yang tertuang dalam Petisi untuk Presiden Joko Widodo ini beberapa waktu lalu sudah disampaikan ke Kantor Staf Presiden di Istana Negara di Jakarta.
"Kami meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melegalisasi tambang rakyat sebagai bentuk CSR kontrak UBPE Pongkor PT Antam Tbk dengan pemerintah daerah. Legalisasi tambang rakyat ini penting agar taraf kehidupan masyarakat sekitar bisa meningkat, anak-anak bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi" sambungnya.
Menanggapi dugaan tercemarnya kolam ikan milik petani oleh limbah tailing milik UBPE Pongkor PT Antam Tbk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Panji Ksatriyadji menerangkan dirinya sudah menugaskan jajaran untuk menteliti limbah, air dan ikan yang mati.
"Saya sudah menugaskan seksi pemanfaatan hukum dan pengendalian pencemaran untuk menteliti limbah, air dan ikan untuk melihat apa penyebab ikan milik petani yang mati. Hasil uji laboratarium DLH akan keluar 14 hari kerja," terang Panji.
Terpisah, UBPE Pongkor PT ANTAM Tbk menyesalkan dan prihatin atas terjadinya ikan mati yang ditemukan di kolam warga Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung.
“Kami prihatin atas kejadian ini dan siap memberikan bantuan kepada pemilik kolam. Saat ini kami juga melakukan penanganan taktis dan cepat terkait hal ini dan investigasi lebih lanjut," tutur
VP CSR, HR & Finance UBPE Pongkor PT Antam Tbk Resna Handayani.
UBPE Pongkor PT ANTAM Tbk juga sudah mengirim empat sampel ikan mati milik warga serta air kolam ke laboratorium eksternal PT Water Laboratory Nusantara (PT WLN Indonesia) di Bogor untuk di cek lebih lanjut.
“Pengecekan laboratorium eksternal termasuk DLH Kabupaten Bogor perlu dilakukan untuk mendapatkan data valid perihal kondisi ikan mati dan kondisi air kolam apakah memang tercemar atau tidak.”Mohon kita sama-sama menunggu data laboratorium WLN dan dari DLH agar tidak simpang siur dan kami menghimbau warga agar tidak terprovokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dan kondisi ini” pungkasnya
By. Bembenk/Jerry
