Bank Indonesia mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir November 2017 mencapai US$343 miliar atau sekitar Rp4.562 triliun (kurs Rp13.300 per dolar AS). ULN tersebut tumbuh 9,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Berdasarkan kelompok peminjam, kenaikan ULN terutama terjadi pada utang pemerintah dan bank sentral yang naik 14,3 persen (yoy) menjadi US$176,6 miliar atau sekitar Rp2.349 triliun. Sementara itu, ULN sektor swasta tumbuh 4,2 persen (yoy) menjadi US$170,6 miliar atau sekitar Rp2.267 triliun.
"Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/1).
Menurut data BI, ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7 persen dari total ULN. ULN jangka panjang tersebut tumbuh 7,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pangsa pasar ULN berjangka pendek tercatat sebesar 14,3 persen dari total ULN. Namun, ULN tersebut tumbuh 19,8 dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa bulan sebelumnya 76,9 persen.
Agusman menjelaskan, pertumbuhan ULN secara tahunan di sektor keuangan, industri pengolahan, dan LGA tercatat meningkat. Di sisi lain, ULN di sektor pertambangan secara tahunan tercatat mengalami pertumbuhan negatif.
"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada November 2017 tetap terkendali." terang dia.
Hal tersebut, menurut Agusman, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat stabil di kisaran 34%. Rasio tersebut, masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.
"Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko pada stabilitas perekonomian," tambah dia. (Red)
Sumber:
