Tidak kurang dari 70x selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini Presiden Joko Widodo telah mendatangi Rakyat Ke desa-desa diseluruh Tanah air untuk membagikan Sertipikat Tanah pada Rakyat mencapai 5000 s/d 15 ribu sertipikat setiap kali kunjungan Presiden.
Belakangan kegiatan penyerahan sertipikat Tanah pada Rakyat tersebut rame diberitakan Media baik Televisi maupun media sosial sehingga mengusik banyak orang terutama Tokoh politik mempertanyakan kegiatan yang lebih tepat kampanye terselubung menurut mereka dengan menggunakan anggaran dan fasilitas Negara.
Gonjang ganjing penyerahan sertipikat Oleh Presiden mengusik komentar Bapak Revormasi, dengan ucapan datar tanpa ekspresi Bapak Amin Rais mengeluarkan kata bahwa proyek bagi-bagi sertipikat oleh Presiden itu adalah membual saja. Sontak mendapat kritikan Keras dari pembantu Setia presiden, Bapak LBP balik menyerang Bapak Amin rais yang sampai hari ini masih diperdebatkan.
Kita kaji lebih dalam tentang PTSL itu yg menelan biaya sangat besar. Tidak kurang 6,3 Triliun Rupiah anggaran telah dikucurkan untuk tahun anggaran 2017 dengan target 5 juta sertipikat harus selesai selama tahun 2017. Sementara untuk Tahun 2018 sebesar 9,6 Triliun Rupiah untuk target 7 juta sertipikat.
Muncul pertanyaan disini apakah target tahun 2017 sebesar 5 juta sertipikat tersebut sudah terpenuhi, Saya berkeyakinan tidak lebih dari 70 % saja yang selesai dalam bentuk sertipikat yang langsung diterima Rakyat, selebihnya bisa jadi masih ada masaalah disana sini. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan uang yg telah dihabiskan untuk target 5 juta Sertipikat.
Disisi lain dengan proses percepatan yang luar biasa bagaimana bisa diyakinkan tidak akan terjadi tumpang tindih antara satu sertipikat dengan sertipikat lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi saat pengukuran yg dilakukan pihak ke 3 dimana saat itu para pihak pemilik tanah tidak berada di lokasi, nah karena harus kejar target, pihak ketiga (perusahaan pengukuran Swasta) yang kurang bisa dipertanggung jawabkan melaporkan hasil ukurnya aman-aman saja atau Bersih. Dan setelah habis masa kontrak nya yang hanya beberapa bulan saja bisa saja perusahaan itu bubar.
Pertanyaan berikut nya adalah Bagaimana dengan anggaran yang 6.3 Triliun Rupiah itu apakah anggaran sebesar itu hanya diperuntukkan biaya pensertipikatan Tanah Untuk Rakyat semata jika itu benar Maka secara pribadi Saya sangat mendukung Program Pemerintah ini, namun jika uang Rakyat itu termasuk lah untuk biaya Kegiatan penyerahan Sertipikat yang memobilisasi Rakyat dari desa-desa yang berjauhan dari lokasi kegiatan, bisa dibayangkan berapa biaya Transportasi, biaya Makan dan biaya Panggung dan Tenda-tenda Raksasa yg menampung sampai Pululan Ribu orang, belum lagi biaya akimodasi Pejabat daerah, pejabat pusat dan biaya mobilisasi Kedatangan Seorang Presiden ke Daerah bisa dibayangkan berapa besar dan bisa saja anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pembuatan sertipikat yang dibagikan saat itu.
Nah jika perhitungan ini bisa diuraikan secara Rinci dan Jelas kepada Rakyat maka Ucapan Bapak Amin Rais tersebut tidak harus Ter lontar dari seorang Toloh politik Sepuh Bapak Reformasi.
Saya meng apresiasi Ucapan Presiden Joko widodo yang setiap kali menyerahkan Sertipikat dihadapan Puluhan Ribu orang masyarakat yang mengatakan Jika Tidak tercapai target maka Mentri ATR/BPN RI akan dicopot atau diganti. Ucapan ini sudah puluhan kali ter ucap dari Mulut sang Presiden, namun yang Patut disayang kan ini hanyalah ucapan Guyon atau hanya Lucu-lucuan Saja. Jika serius ayo dong segera lakukan Evaluasi hasil kerja dan Target yang dicapai di tahun 2017 kalau tidak mencapai Target kenapa ngak langsung diganti apa harus menunggu tahun 2019 baru diganti Nah ini juga yang barangkali masuk kategori ucapan Bualan oleh Bapak Amin Rais.
Belakangan seiring berita kesuksenan pelaksanaan penyerahan Sertipikat oleh Presiden ironis nya dibeberapa Daerah banyak Pejabat2 tingkat bawah dan menengah Kementrian ATR/BPN Tertangkap Tangan kasus Katanya Korupsi, suap dan pemerasan. Ada apa dengan pejabat2 Rendahan ini, apa tidak mungkin mereka betul2 melakukan Pungli atau suap atau Gratifikasi atau apapun lah namanya hal ini mereka lakukan karena memenuhi Tuntutan Kurang nya Anggaran pelaksanaan Program PTSL tersebut Hal ini juga Harus dilakukan Pengusutan Jangan Sampai Program Mulia menurut Pemerintah ini mengorbankan Pegawai kecil di lembaga ini.
ANHAR NASUTION
Ketua Umum LSM FAKTA
Anggota DPR RI 2004s/d2009
