Ketua Umum LSM-FAKTA
SKRINEWS - JAKARTA,
Niat baik Presiden untuk mensertipikat kan Tanah Rakyat diseluruh Pelosok Negri adalah sangat baik, langkah pengucuran anggaran yang begitu Besar sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan itu juga Sangat baik, artinya boleh kita katakan bukan hanya bualan atau pencitraan semata. Bahkan langkah yang ditempuh oleh Presiden menyerahkan secara Langsung sertipikat Tanah kepada Rakyat nya yang menurut pantauan kami sudah lebih dari 70 daerah/desa Presiden sambil blusukan menjumpai warganya memberikan dan berdialog langsung saat penyerahan sertipikat, Patut Kami Apresiasi.
Namun dibalik Hiruk pikuk nya dan suasana Kebahagian Rakyat yang tercermin saat menerima Sertipikat tersebut yang terpancar dari wajah-wajah Polos masyarakat Desa yang sengaja dikerahkan berkumpul disuatu tempat mencapai Puluhan Ribu setiap kali acara Penyerahan Sertipikat Program PTSL nya kementrian ATR/BPN RI yang sebetul nya ini merupakan program lama yang lazim kita kenal dengan PRONA atau Proyek Nasional yang diamanahkan oleh Undang-undang. Tidak salah bahkan sangat tepat bahwa Presiden Menjadikan Program ini sebagai Unggulan pemerintahan Jokowi-JK, namun kita jangan lengah bahawa peningkatan anggaran Kementrian ATR/BPN RI yang semula berkisar hanya 3 Triliun setiap Tahun nya belakangan ini mencapai 6,3 Triliun ditahun 2017 dan 9,6 Triliun tahun 2018. Ini semua dana APBN yang berarti uang Rakyat, maka menjadi kewajiban dan keharusan Rakyat pulalah untuk mengawasi jalan nya penggunaan Anggaran tersebut.
Sebagai gambaran saja bahwa utk tahun 2017 target sertipikat yang harus diselesaikan 5 juta sertipikat dgn kucuran Anggaran 6,3 Triliun utk Kementrian ini.
Diahir tahun 2017 kementrian ART/BPN meng klaim dan melaporkan kepada Presiden telah menyelesaikan 5 juta sertipikat, Sehingga dengan senang, bahagia dan bangganya Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada publik "Pemerintah telah berhasil menyerahkan 5 juta sertipikat kepada Rakyat Nya".
Kami bagian dari elemen masyarakat "Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA)" melakukan penjajakan dan kami temukanlah bahwa ada klasifikasi terhadap program PTSL tersebut antara lain:
1. K1 - Berkas Lengkap, dengan demikian sertipikat bisa diterbitkan.
2. K2 - Masih ada Sengketa, ini artinya sertipikat belum bisa diterbitkan.
3. K3 - Berkas belum lengkap, ini juga Sertipikat belum bisa diterbitkan bisa saja saat diukur Nama yang tercantum dalam daftar Tidak diketemukan atau bahkan mungkin Tidak ada Orang nya.
4. K4 - Sudah Terdaftar, ini juga Tidak bisa diterbitkan sertipikat nya karena diatas tanah yg diukur sebagai objek PTSL sudah terdapat sertipikat diatas tanah tersebut.
Kecuali Kondisi K1 yang sudah bisa diterbitkan, kondisi lahan yg Berstatus K2, K3 dan K4 itu disetiap daerah yg terkena Program PTSL banyak ditemukan, Kami tidak dapat data resmi dan mungkin akan sangat sulit mendapat kan data tersebut berapa Persen yang masuk Kategori K1 dimana Sertipikat bisa diterbitkan, nah bisa kita bayangkan jika Yang masuk Kategori K1 itu hanya 60 % saja atau katakanlah 80%, maka apa jadi nya dengan laporan dan Klaiman Sofyan Jalail yg menyatakan telah menyelesaikan 5 juta sertipikan dan telah pula diagung2kan oleh Presiden bahwa ini sebuah Prestasi Besar yang sebelum nya Lembaga ini hanya mampu menyelesaikan Sertipikat sebanyak 500 Ribu pertahun sekarang Naik menjadi 5 juta sertipikat. Belum lagi jika dikaitkan dengan penggunaan 6,3 Triliun uang Rakyat untuk Itu.
Kita lanjutkan dengan tahun 2018 yang saat ini sudah pertengahan Tahun dimana informasi yang kami dapat bahwa ada 5 besar KANWIL BPN yang mendapat peringkat juara dimana Juara 1 nya telah berhasil menyelesaikan sertipikat mencapai 30%, juara 2 capaian nya 20% dan Juara 3,,4 dan 5 masing2 sekitar 10 % sementara itu, di 29 KANWIL lain nya jauh dibawah 10%. Patutlah Kami menghawatirkan akan tercapainya Target Yang diberikan Presiden bahwa Bapak Sofyan Jalil sebagai Komandan nya lembaga ini Harus mampu menyelesaikan 7 juta sertipikat ditahun 2018 "kalau tidak akan saya Pecat" perkataan Presiden itu disambut gembira oleh Puluhan Ribu orang saat acara Penyerahan Sertipikat disetiap daerah bahkan Jutaan mata Rakyat Indonesia saat menonton acara Televisi. Kini kami bertanya akankah Kalimat itu terucap kembali dari Mulut Presiden saat dimana waktu kini sudah pertengahan Tahun 2018 sementara perhitungan Kasar kami kira2 capaian yg telah dihasil kan Kementrian tidak lebih dari 450 Ribu sertipikat yang telah selesai dan dibagikan kepada Rakyat, itu pun belum Termasuk kategori K2, K3 dan K4.
Untuk itu kami berharap Presiden harus melakukan evalusi dan pengawasan dengan ketat dan ini tidak Sulit cukup dengan menggunakan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) kementrian ATR/BPN RI secara serius dan terbuka, serta kepada KPK seharusnyalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran 9,6 Triliun yang jauh lebih besar dari Anggaran E-KTP nya Kemendagri. Kami meng apresiasi Cita- cita Presiden Jokowidodo namun kami juga prihatin jika Hal ini tidak dilakukan pengawasan yg ketat atas penggunaan Uang Rakyat ini.
(AWD)
