Pengaduan terkait nasib mereka yang terombang ambing sejak tidak mendapatkan lapak pasca relokasi.
Pasalnya paguyuban PNS yang menjadi tumpuan memperjuangkan nasib mereka justru jadi pembunuh rejeki mereka.
Menurut salah satu PKL yang namanya tidak mau disebut , Puluhan anggota tiba tiba dikeluarkan melalui WA saja oleh ketua PNS, padahal mereka sudah meminta KTP dan sejumlah uang administrasi versi Ketua Paguyuban, " Diminta oleh Diskoperindag"
Walaupun nilainya terbilang kecil,namun bentuk pertanggungjawabannya sama sekali tidak jelas, bahkan sebelum itu , beberapa PKL telah mengaku tertipu masalah pengurusan KTA , Uang diminta, KTA tak pernah ada, ungkapnya..
Salah satu PKL yang sudah punya KTA pun mengungkap telah disingkirkan dengan alasan PNS hanya mengakomodir PKL sebelum tahun 2016, sedangkan korban yang sudah membayar ratusan ribu rupiah tersebut masuk anggota tahun 2017.
"Kita ingin minta tanggungjawab dari Ketua PNS untuk bisa menjelaskan kenapa kita tidak bisa mendapatkan tempat untuk berjualan.
Kenapa harus tebang Pilih?Kita semua sudah menuruti kemauannya masih tidak masuk verifikasi Disperindag.,ujar salah seorang pedagang lain dengan nada emosi
Menanggapi keluhan para pedagang tersebut, M. Syahrul Huda ,Ketua DPC PWRI bersama pengurus PWRI lainnya mengatakan akan berusaha maksimal memperjuangkan nasib para pedagang yang belum mendapatkan tempat untuk bisa berjualan.
"Kita bersama rekan-rekan media lainya akan berupaya membantu secara maksimal sesuai dengan profesi yang kami geluti. Syukur jika upaya kami nanti akan membuahkan hasil yang baik," ucap Syahrul.
Usai mendatangi Kantor PWRI, mereka menuju kediaman H. Nanang, Wakil Ketua DPRD Kota Batu yang merupakan koordinator dari
Komisi B.
Politikus dari Partai Gerinda ini menyampaikan, langkah mereka sudah benar mengadu ke wakil rakyat dari Komisi B ,karena itu adalah tugas kami
Namun perlu prosedural, segera layangkan surat resmi kepada pimpinan Dewan agar di agendakan pertemuan (hearing) dengan semua pihak yang terkait. Secara pribadi saya tidak bisa memberikan penilaian dan solusi. Kita harus duduk bersama untuk menyelesaikannya.
Terkait relokasi PKL , kami memberi masukan Pemerintah agar tidak asal gusur dan relokasi, semua Dewan harusnya dilibatkan karena tugas fungsi Dewan adalah Pengawasan, Budgeting masalah anggaran dan Legislasi membuat aturan perundang undangan.
tidak seperti ini ,ada benturan di masyarakat terus mengadu, sedangkan kita tidak tahu permasalahannya.
Disamping itu Pemerintah juga mesti melibatkan masyarakat yang terdampak, semisal.paguyuban angkutan dan juga toko toko yang ada di seputaran area relokasi, Jangan Ngawur,imbuh Pimpinan Dewan tersebut.
Menanggapi aduan masyarakat ini secepatnya dirapat Dewan kita sampaikan.masalahnya , supaya ditindaklanjuti ,kata H.Danang.Yud'/Rin
