Ribuan Masyarakat Boalemo yang tergabung dalam Aliansi RAKYAT MELAWAN, kecewa dengan kepemimpinan Bupati DARWIS. Jum'at, 14 september 2018 mereka menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang diberi nama AKSI 149. Dalam tuntutan tersebut Massa aksi meminta agar Bupati Darwis Moridu turun dari jabatan.
Tampak Beberapa Orator seperti RAIS NANGO (korlap), RASWIN ASUNA (Wakorlap), RICO DJAINI, ATOX SAVANA bahkan Mantan wakil Bupati Boalemo sebelumnya LAHMUDIN HAMBALI mempertegas dalam orasi politiknya meminta agar bupati DARWIS Mundur dari jabatan Bupati karena dianggap tidak mampu lagi membawa BOALEMO menjadi lebih baik. Hal ini dinyatakan LAHMUDIN didepan Kantor Bupati Boalemo.
"Angka kemiskinan rakyat Boalemo kian bertambah, dijaman IWAN BOKING'S (Alm) angka kemiskinan di Boalemo dari 19% turun menjadi 17%, ketahuilah di zaman RUM PAGAU turun menjadi 13%, tetapi di zaman bupati Darwis angka kemiskinan malah bertambah menjadi 22%._Tutupnya.
Selain itu massa aksi lainnya yang terdiri dari mahasiswa juga memiliki keterwakilan yakni FAISAL SAIDI juga dalam orasi politiknya mengatakan:
"Kami merasa muak dengan kepemimpinan bupati Darwis Moridu yang terkesan otoriter. Kebijakan mutasi yang kerap dilakukan secara terus menerus menimbulkan efek negatif yang berimplikasi pada kestabilan daerah. Bukan hanya itu, sifat immoral Darwis semakin lama semakin menjadi-jadi. sehingganya, Darwis harus turun dari jabatanya."
Aksi massa tersebut dilaksanakan pada 3 titik, yakni Kantor Bupati, Kejaksaan serta DPRD. massa meminta DPRD Boalemo agar membentuk Panitia Khusus (PANSUS) angket untuk menindak lanjuti permintaan massa aksi yang menginginkan bupati Boalemo turun dari jabatannya.
Adapun tuntutan massa aksi tersebut diantaranya:
1. MUTASI ( PELANGGARAN UU No.5 TENTANG ASN 2015).
2. PENGHINAAN DEWAN ADAT
3. EDARAN KATEGORI PUNGLI
4. PENYIMPANGAN PEMBAGIAN BIBIT JAGUNG
5. PENUNDAAN PENCAIRAN DANA MASJID BAITURAHMAN 1,5 M
Ketua DPRD Boalemo Oktohari Dalanggo saat ditemui Media Suara Kedaulatan Rakyat Indonesia mengatakan:
"Semua tuntutan massa aksi itu jika benar disertai alat bukti maka kami akan terimah, andaikan anggota dewan meminta hak angket berdasarkan ketentuan yang ada, tentunya panitia khusus angket akan terbentuk dan merekalah yang berhak mengkaji dan menyampaikannya pada sidang paripurna nanti." Tutup Okto
#AMR
