Skrinews - Pagar Alam,
H-35 pemilu serentak pada 17 april 2019,partai politik disibukkan dengan validasi dan verifikasi data saksi TPS yang harus di serahkan kepengawas pemilu ( BAWASLU ) untuk rekapitulasi anggaranpelaksanaan Bimbingan Teknis BIMTEK saksi.
Saat dihubungi disela-sela kesibukan nya Bapak Ikhwan Nopri S.E yang merupakan komisioner Bawaslu kota pagar alam menuturkan bahwa " keberadaan saksi dalam pemilihan umum merupakan amanat undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 351 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di saksikan oleh saksi peserta pemilu dalam ayat (8) pasal 351 di jelaskan bahwa saksi dilatih oleh Bawaslu.
Saksi bertugas memantau jalan nya pelaksanaan pemungutan suara dan biasanya setiap partai politik menempatkan saksi-saksi di setiap TPS untuk mengantisipasi kecurangan pada pemilu,pungkas nya.
Dihubungi secara terpisah,komisioner KPU kota pagar alam Bapak M.Irpan membenarkan akan hal tersebut,bahwa sanya pendanaan operasional saksi TPS menjadi tanggung jawab sepenuh nya dari pertai politik peserta pemilu dan Bawaslu hanya mengalokasikan Bimbingan Teknis BIMTEK untuk para saksi TPS dan bukan untuk biaya operasional saksi pada hari pelaksanaan hari-H pemilu.
Bapak M.Irpan juga menambahkan,berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,jelas bahwa sanya dana saksi TPS merupakan tanggung jawab dari partai politik peserta pemilu, kalau pun ada pihak yang melakukan gugatan atau yudicial review terhadap undang-undang yang berlaku, kita tunggu hasil kajian dan keputusan nya dan mudah-mudahan keputusan yang diambil dapat mengakomodir kepentingan bagi semua pihak-pungkasnya.
(Redaksi)
