Skrinews - Papua,
Sebuah spbu di bilangan jalan Mapurujaya, tepatnya di kilo meter 8 Timika Papua, perluh di benahi sistem pelayanannya. karena selama ini pelayanan di spbu tersebut sangat meresahkan masyarakat.
Pasalnya pelayanan bbm bersubsidi jenis solar di spbu ini terlihat tebang pilih pelayanan kepada masyarakat, yang ingin mengambil bbm jenis solar dengan menggunakan Jerigen. Berpijak pada uu BPH Migas dan Peraturan pemerintah Nomor 191 tahun 2014. Maka semua pelayanan jenis solar pada setiap spbu dengan kapasitas yang banyak harus menggunakan surat rekomendasi pengambilan bbm dari setiap SKPD yang membidangi setiap kebutuhan berdasarkan permohonan yang ada. Namun sangat di sesali dengan pelayanan yang selama ini terjadi di spbu kilo 8 kabupaten Timika Papua.
SPBU milik salah satu pengusaha berinisial HNC ini, dalam melayani pengisian solar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pelayanan sesuka hati kepada siapapun yang di anggap dekat dengan HRD pada spbu tersebut.
Dalam pengisian bbm bersubsisdi jenis solar ini, semata mata di lakukan atas kemauan si HRD yang akrab di sapa Iwan ini, bukan karna adanya rekomendasi dari SKPD terkait berdasarkan perpres yang berlaku.
Sebuah pepatah tua mengatakan, "Siapa dekat api, pasti dia panas. Demikian juga sistem yg di bangun oleh spbu kilo 8 melalui HRD operasional lapangan". Jadi kalau sudah dekat dengan si HRD pasti mendapat bbm jenis solar dengan jumlah yang besar. meskipun tidak di sertai dengan surat rekomemdasi dari SKPD yang ada. sesuai dengan uu dan perpres no 191 tahun 2014.
Dari hasil Investigasi lapangan yang di lakukan oleh wartawan media ini, terbukti bahwa permainan kotor yang menyalahi aturan setiap hari terjadi di spbu tersebut. Maka adanya dugaan kuat bahwa pelayanan yang menyalahi aturan ini. sudah terstruktur dengan rapih. sehingga susah di lihat oleh publik.
Presiden Joko Widodo dalam memjawab sila kelima dari uud 1945. Bahwa; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Presiden RI yang akrab di panggil Jokowi menggencot program BBM satu harga. Dan program ini bisa berhasil, jika tidak adanya permainan nakal dari setiap penyuplai maupun agen agen yang ada khususnya di kabupaten Timika Papua.
Salah satu konsumen yang di wawancari saat berada di lokasi spbu kilo 8, yang tidak mau di tulis identitasnya tentang pelayanan spbu kilo 8 dalam melayani setiap konsumen yang membutuhan bbm bersubsidi. baik solar maupun premiuam. Dia mengatakan bahwa kami selalu di persulit oleh pihak spbu ketika kami mau mengambil bbm..
lanjutnya lagi bahwa, memang betul kami ini terkadang tidak punya waktu untuk mengurus surat karena terkadang kami dari pedalaman yang jauh, lalu kami datang terus tiba tiba kami harus balik. karena kami melayani masyarakat pribumi sehingga kami harus mengisi bbm tapi selalu di tolak. karena alasannya tidak ada surat.
Namun yang kami lihat bahwa, banyak yang bisa mengambil bbm baik solar maupun premium tanpa menggunakan surat rekomendasi dan tetap di layani. meskipun dengan jumlah kuota yang mencapai 1.000 liter lebih. inikan tidak baik, apakah karena mereka yang bisa di layani ini selalu memberikan vi alias uang ucapan terima kasih yang besar, sehingga pihak spbu tetap melayani mereka sedangkan kami tidak.? ucapan kekesalan tutupnya..
Dengan demikian maka, Pemerintah setempat dan pihak keamanan setempat harus terut serta dalam mengawasi setiap spbu di Timika, khususnya spbu kilo 8 yang di nilai nakal dalam pelayanan bbm bersubsidi. karena tujuan pemerintah mengalokasikan Anggaran Negara yang begitu besar untuk di subsidikan kepada masyarakat melalui bbm ini. Tujuannya agar masyarakat kecil dan yang memiliki ekonomi lemah dapat merasakan serta menikmatinya.
Namun dengan pelayanan seperti yang terjadi di spbu kilo meter 8 ini, kesannya pelayanan mengarah kepada tengkulak tengkulak nakal yang suka menimbun bbm, kemudian di jual dengan harga yang fantastis mahal demi meraup keuntungan yang besar.
HRD PT Tenang Papua, Spbu kilo 8, saat di konfirmasi terkait dengan pengambilan bbm dangan kapasitas yang besar menggunakan jerigen Dan Tampa Surat rekomendasi dari Dinas terkait sesuai dengan amanat yang tertuang dalam perpres. so HRD tidak mampuh memberikan komentar apa apa.. Namun si HRD dengan suara yang agak ketakutan karena kedapatan permainan kotor tersebut hanya menjawab "TANYA BOS".. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bbm bersubsidi yang di peruntukan bagi masyarakat miskin adalah milik bos.??
Arianto Awewra
