Jayapura Kerrom SKRINEWS.COM.
Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum
Herman yoku.S.IP
Mengatakan pilek tahun 2019 buruk mengapa? berdasarkan surat perintah ketua Majelis Rakyat Papua ( MRP ) pada tanggal 12 April 2019 50 angota MRP yang diprintahkan untuk memantau pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif di daerah yang di tugaskan negara, pengangkatan masing-masing di daerah pemilihan dan khususnya di Kabupaten keerom telah terjadi politik uang yang di lakukan oleh salah satu anggota calon legislatif yang periode kemarin masih aktif dalam anggota dewan DPRD Kabupaten Keerom
"Kami dapat laporan dari masyarakat salah satu kampung Seven diKabupaten Keerom yang biasa disebut kampung gudang garam dan disitu telah terjadi pembagian uang ( money politics) oleh salah satu calon anggota Dewan yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan di Kabupaten Keerom
Herman mengataka kami dari MRP Majilis Rakyat Papua akan menyurati , buat surat resmi sebagai laporan saya dan ketua MRP untuk ditindak lanjuti (kebawaslu) Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memberikan sangsi kepada caleg dan partai tersebut yang sudah terang melakukan praktek kotor politik uang di saat masa tenang kami dapat bukti dari masyarakat, bukti uang dan kendaraan mobil yg mereka gunakan terang Herman kepada media.
Lagi Menurut Herman pemerintah Segera merevitalisasi adanya hak mutlak rakyat Papua,ia meminta Bawaslu dan KPU Segera menyampaikan hal ini kepemerintah, agar kemarahan rakyat Papua tidak berkepanjangan dalam undang undang NO 21 OTONOMI KHUSUS sangat jelas bunyinya.kami rakyat Papua untuk memilih calon dari luar daerah,itu melanggar hak,tandasnya
Ditempat berbeda Ketua LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa) Papua yeri Basri Mak mengajak masyarakat untuk sadar bahwa politik uang bukanlah sebuah berkah dalam penghelatan Pemilu
" jangan sampai hanya gara gara uang masyarakat tidak memperoleh pemimpin yang baik
Politik uang bukan berkah dalam pemilu tetapi.aib dalam pemilu tegasnya
LSM (WGAB)Papua meminta Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) keerom segera menindaklanjuti dugaan kasus politik uang yang disampaikan oleh anggota majelis rakyat Papua(MRP) dari Pokja adat Herman Yoku S.IP
"Pelanggaran pemilu seperti halnya politik uang , dapat membuat demokratisasi berjalan tidak maksimal apalagi politik uang itu pelanggaran yang sangat tidak boleh dilakukan
Kami sangat mendukung langkah Bawaslu agar secepatnya menyelesaikan masalah politik uang di keerom dan kasus pelanggaran pemilu lainnya imbuhnya (Rahman)
