SKRINEWS.COM-Lahat.
Kartu indonesia sehat (JKN-KIS) adalah program dari presiden Ir.Joko Widodo dan dibeberapa bulan lalu masyarakat kab.Lahat mendapatkan bantuan langsung dari Bupati Lahat terpilih priode 2018-2023 berupa kartu jaminan kesehatan atau JKN-KIS melalui kepala desa masing-masing.
Pada 13/6/2019 masyarakat kab.Lahat tepat nya daerah kec.pajar bulan menyampaikan keluhan pada awak media terkait penggunaan JKN-KIS yang masih dipungut biaya.
Rudi 40th warga desa pulau kec.pajar bulan kab.lahat membawa sang istri (ema 30th) kepuskesmas pajar bulan untuk persalinan dengan menggunakan kartu JKN-KIS dari kepala desa tersebut.
Berdasarkan keterangan Bapak Rudi, awal masuk membawa sang istri dalam persalinan dengan menggunakan JKN-KIS, semua berjalan lancar tanpa biaya, namun setelah usai saat mau pulang, keluarga paseien dipungut biaya sebesar Rp.1500.000 oleh petugas kesehatan atau bidan yang bernama Marni yang didampingi beberapa petugas lain nya dengan alih alih untuk mengembalikan biaya pembelian peralatan medis.
Namun Rudi hanya memberikan uang Rp.500.000 dikarenakan tidak punya uang,tapi bidan tersebut menolak dan dengan tegas mengatakan "tak mungkin bapak tidak punya persiapan uang (dengan bahasa daerah, "dide kah nade dide diantak) untuk biaya persalinan dan dengan tegas bidan bilang,Tidak ada yang gratis.
Rudi warga desa pulau terkejut dengan pungutan tersebut dikarenakan diawal masuk persalinan gratis dengan menggunakan bpjs,namun saat mau pulang ternyata bidan meminta bayaran,tuturnya pada awak media.
Rudi saat itu menjelaskan kepada bidan bahwa uang mereka kurang dan hanya mengantongi uang Rp.500.000,untuk mencukupi biaya tersebut bapak Rudi meminta waktu untuk mencari pinjaman dan rencananya Rudi akan menemui kepala desa untuk melaporkan hal ini.
Mendengar pak Rudi akan menemui kepala desa, sontak bidan tersebut langsung menerima uang Rp.500.000 dari pak rudi dan sekurang nya di anggap lunas.tutupnya.
Kelang beberapa waktu awak media menemui Bapak Qomaruddin selaku kepala puskesmas untuk konfermasi atas tindakan dan kejadian yang terjadi, dan Pak Qomaruddin menuturkan bahwa jaminan kesehatan atau JKN-KIS adalah gratis dan sama sekali tidak dipungut biaya, namun pak Qomaruddin seakan tidak percaya atas kronologi yang dialamai pak Rudi yang dijelaskan awak media.
Setelah tim skrinews memberikan semua bukti, kepala puskesmas tersebut mengakui dan alasan pihak puskesmas bahwa Kartu JKN-KIS milik ibu Ema tidak terdaftar dan dengan pungutan yang awal nya Rp.1500.000 hingga nego menjadi Rp.500.000, pak kumar menegaskan bahwa uang Rp.500.000 sangat lah kecil.
Melihat ketegasan awak media dalam menyikapi pungutan tersebut, pak Qomaruddin selaku kepala puskesmas bergegas mengirim petugas kesehatan atau bidan untuk menemui Pak Rudi selaku keluarga pasien atau suami dari ibu Ema untuk meminta maaf dan mengembalikan uang Rp.500.000 tersebut.
Setelah pengembalian uang yang dilakukan oleh pihak puskesmas, pak Rudi mengundang Awak media guna untuk meminta (berdasarkan pesan petugas kesehatan atau bidan puskesmas)agar Laporan ini ditutup secepatnya dan jangan sampai di publikasikan dan atau diangkat ke penegak hukum.tutupnya.
Terkait hla ini (15/6/2019)
Bapak Dr.H.M.Qomaruddin imron M.kes selaku kepala puskesmas mengutus seseorang yang bernama Fahrul Rozy yang mengaku sebagai salah satu anggota wartawan dan LSM untuk menemui awak media skrinews guna untuk menawarkan sejumlah uang agar permasalahan yang terjadi dipuskesmas pajar bulan kabupaten lahat agar dituntaskan dan tidak dipublilasikan dan tidak ditindak lanjuti lagi.dalam hal ini awak media skrinews menolak akan tawaran tersebut dan hingga terbitlah pemberitaan ini.
Menyikapi kejadian ini, media skrinews bersama lembaga swadaya masyarakat DPD GERHANA INDONESIA SUMSEL akan mempelajari laporan ini dan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum terkait@Didi opinsi_skrinews.sumsel
