Kodi-Skrinews,
Masyarakat Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menolak bergabung dengan kabupaten Sumba Barat sampai titik darah penghabisan. Demikian pernyataan bersama ratusan masyarakat yang melakukan deklarasi di dusun Hamati Londong desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar SBD, Sabtu 8 Juni 2019. Pernyataan ini sebagai bentuk penolakan keputusan Pemerintah Provinsi NTT 27 Februari 2019 yang lalu.
Koordinator Deklarasi Dominggus Dengi Wungo dalam pernyataannya mengatakan kesepakatan ini suah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Karang Indah bersama masyarakat Kodi secara keseluruhan yang terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi dan Kodi Utara.
“Kami menolak dengan tegas Keputusan sepihak oleh Gubernur NTT dengan Bupati SBD dan Bupati Sumba Barat ini yang rencananya akan dilakukan penetapan tapal batas pada 10 Juni mendatang di Labuan Bajo Manggarai Barat. Bagaimana mungkin itu dilakukan padahal kami disini menolaknya. Kami masyarakat Karang Indah sudah melakukan pertemuan dengan seluruh masyarakat Kodi di 4 kecamatan dan menyatakan menolak untuk bergabung ke Sumba Barat” ujarnya.
Dominggus menjelaskan alasan utama penolakan karena adat istiadat, bahasa dan budaya yang berbeda antara Kodi Balaghar dengan Gaura Sumba Barat. Dan masyarakat Gaura belum pernah ada yang bermukim di Kodi Balaghar sejak adanya pemerintahan resmi di Sumba Barat.
“Orang kodi tidak bisa dipisahkan dari suku Kodi di 4 kecamatan ini, antara Gaura dan Kodi beda jauh, suku, bahasa dan adat istiadatnya sehingga akan sulit untuk kami bisa berbaur dengan Sumba Barat” ujarnya.
Lebih lanjut Dominggus menjelaskan alasan lain menolak bergabung ke Sumba Barat karena sudah pernah ada pertikaian yang menimbulkan korban nyawa dan banyaknya rumah yang dibakar di wilayah Bondo Bela kecamatan Wewewa Selatan dengan Gaura kecamatan Lamboya Barat kabupaten Sumba Barat akibat perselisihan tapal batas yang menjurus pada kempimilikan lahan warga masyarakat.
“Pernah terjadi pada 23 maret 2013 yang lalu, rumah dibakar sebanyak 32 buah, seluruh isi rumah hangus terbakar hanya pakaian dibadan yang ada dan kami bernaung dibawah pohon selama 1 bulan sambil menunggu bantuan dari Pemda SBD dan Pemda saat itu membantu Seng, Semen untuk pembangunan rumah yang baru dan ini yang membuat kami trauma. Ketika ditelusuri ternyata orang Gaura yang bakar dan setelah diproses oleh keamanan dan masuk penjara. Mereka mengakui kami membakar rumah didesa karang indah, karena Karang Indah adalah wilayah Gaura’ uangkapnya menjelaskan.
Pdt Emeritus Daud Ndara Nduka Milla Ate, SmTh mewakili tokoh agama dan tokoh masyarakat yang turut berorasi dalam deklarasi ini menyayangkan keputusan Gubernur NTT dan 2 bupati Sumba yang menetapkan masalah tapal batas wilayah dan desa Karang Indah masuk dalam kabupaten Sumba Barat tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat Karang Indah pada umumnya.
“Menurut Undang-Undang pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, tetapi yang terjadi di Karang Indah malah sebaliknya. Karang Indah sangatlah jauh ke kabupaten Sumba Barat bagaiamana mungkin desa Karang Indah untuk menuju kantor kecamatan Lamboya Barat saja sudah harus menempuh puluhan kilo, dan untuk menuju kabupaten mencapai ratusan kilo. Belum lagi masalah budaya dan bahasa” tuturnya didepan masyarakat dan awak media.
Sebagai tokoh agama dan mantan pendeta, Pdt Emeritus juga menanyakan bagaimana posisi GKS Karang Indah yang sebelumnya berada dalam klasis Kodi yang apabila pindah Kabupaten akan menyulitkan GKS Karang Indah.
“Ini merupakan bukti bahwa lemahnya pemerintah dalam menjaga masyarakatnya. Jangan-jangan kedepan pulau Sumba inipun akan dijual ke Australia. Masalah lain yang akan menambah masalah nanti masalah GKS Karang Indah yang berada dalam klasis Kodi, pastinya akan pindah ke klasis Gaura dan itu sangat menyulitkan bagi pelayanan GKS untuk jemaatnya” ungkapnya penuh emosi.
Y. B. Loghe mantan kepala desa dan tokoh masyarakat mengatakan masalah tapal batas ini sesuai dengan sejarahnya sudah ditentukan dari jaman Belanda dan ditentukan melalui sumpah darah mengingat ada 5 kabisu besar yang ada di Kodi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena hubungan budaya, bahasa dan keturunan dari nenek moyang.
“Jika Karang Indah harus pindah ke Sumba Barat akan sangat merugikan bagi kami karena hubungan kekerabatan dan kekeluargaan kami di Kodi tidak bisa dipisahkan lagi, karena sudah melakukan sumpah adat dengan meminum darah kuda belang dan jilat batu asah yang licin sebagai bukti untuk tidak saling mengganggu dan memasuki wilayah masing-masing” ungkapnya.
Deklarasi ini sendiri dihadiri oleh seluruh masyarakat Karang Indah baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh warga masyarakat tua muda, laki-laki perempuan yang berlangsung dengan aman dengan pengawalan dari Polsek Kodi Bangedo dan Babinsa. Hingga berita ini diturunkan media belum melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat Karang Indah berencana akan terus melakukan upaya hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan keadilan. (OT),-
