Skrinews. Com Yapen-Papua.
Yapen, 9 Juli 2019
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen Banyak dugaan telah terjadi penyimpangan pengelolaannya yang luar biasa.
Dugaan tersebut disampaikan Oleh MOCHTAR RAUBABA selaku KETUA PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA.
“Kami menduga penyimpangan ini sudah terjadi sejak bergulirnya program Dana Desa Karena banyak Kepala Kampung yang tidak membangun tetapi membuat laporan pertanggung jawaban. Bebernya ketika dikonfirmasi di Ruang Kerjanya di Jalan Patimura , Serui, 09 Juli 2019.
Banyak pekerjaan yang tidak jelas tetapi uang rakyat ratusan juta habis. Setelah Tim PKN Yapen turung melakukan Investigasi ke Kampung-kampung ternyata banyak kampung yang merampok ratusan juta uang rakyat di kampung-kampung.
Menurut Mochtar selaku Ketua PKN Yapen bahwa "setelah saya bertemu dan berbicara dengan beberapa masyarakat di Kampung-kampung ternyata uang rakyat hanya di pakai oleh Oknum Kepala Kampung Sekretaris dan bendahara,” jelasnya.
Mochtar menerangkan, Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintahan pusat ke pemerintah daerah dan di ambil oleh Kepala Kampung mereka hanya mengambil uang dan bersenang-senang dengan Dana Desa tersebut.
Ada beberapa kepala kampung menyampaikan bahwa dana pajak di setor ke oknum kepala Distrik dan Kepala Distrik yang akan membayar semua pajak. Sungguh kaget ada pembayaran pajak dengan nilai yang sangat besar Rp. 50.000.000 per tahap.
Di dalam APBK banyak program yang tidak di kerjakan sesuai APBK tetapi uangnya sudah di habiskan oleh Oknum-Oknum pemerintahan kampung tersebut.
PKN berharap agar oknum kepala Kampung dan Oknum Kepala Distrik yang sengaja merampok uang rakyat harus di Proses sesuai dengan bukti-bukti yang ada agar Kabupaten Kepulauan Yapen bisa menjadi Kabupaten percontohan di Papua.
Korupsi menurunkan kualitas kehidupan
Korupsi memungkinkan terbentuknya organisasi criminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan.
Mochtar mengatakan bahwa laporan PKN Yapen tentang Dana Desa sudah siap untuk di masukkan ke pihak kepolisian dan Kejaksaan tetapi yang menjadi kendala PKN YAPEN mempunyai 4 (empat) Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Polres Yapen yang belum di Proses dan juga 4 (Empat ) Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Serui juga belum diproses oleh sebab itu kami tetap berjuang sampai 8 (delapan ) Laporan di Proses berarti kami menyerahkan oknum beberapa kepala kampung dan Kepala Distrik untuk di Proses.
Agar masyarakat jangan berfikir bahwa hukum dinegeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas tetapi PKN YAPEN menyampaikan bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tajam ke atas.
Semua laporan PKN harus di Proses untuk memberikan hal pembelajaran bagi para koruptor di Kabupaten Kepulauan Yapen-Papua.
Skrinews (MR Yapen-Papua )
