Kodi,Skrinews.com
Unit tindak Pidana Korupsi ( Unit tipikor), Polres Sumba barat, atas penetapan tersangka Orang nomor satu di Dinas Masyarakat desa ( PMD) kabupaten Sumba barat daya , ALex Saba kodi
Terhadap hal itu kepala bidang pemerintahan desa pada Dinas PMD Sumba Barat Daya, Rinto Danggaloma, menjelaskan, biaya kegiatan bintek desa per orang Rp 13.500.000 terdiri uang transportasi pergi pulang Tambolaka, SBD-Jakarta sebesar Rp 6.000.000 dan uang kontribusi Rp 5.000.000 dan uang saku Rp 2.5.000.
Dari jumlah tersebut yang disetor ke panitia hanya Rp 11.000.000. Sedangkan Rp 2.500.000 adalah uang saku yang disimpan sendiri peserta.
Hingga Rabu (3/7/2019) pagi terdapat 91 orang telah menyetorkan uang ke panitia. Dan panitia telah menyerahkan uang tersebut ke dirinya sebesar Rp 859.000.000,00 terdiri hari pertama penyerahan uang tanggal 1 Juli 2019 sebanyak 299.000.000,00 dan pada hari kedua tanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp 560.000.000,00.
Sebagian uang tersebut telah dibelanjakan tiket berangkat ke Jakarta tanggal 9 Juli 2019 untuk 91 peserta sebanyak Rp 280.000.000,00.
Sedangkan penerbangan kedua akan berlangsung tanggal 10 Juli 2019. Mengingat waktu pelaksanaan mendesak maka pihaknya mengajukan permohonan penerbangan dua kali extra flight agar semua peserta tiba tepat waktu.
Permohonan penerbangan extra flight disampaikan ke managemen Nam Air seminggu sebelumnya akan pihak maspakai penerbangan memiliki waktu mengajukan permohonan kepada kementerian perhubungan RI tentang peralihan rute penerbangan untuk tanggal 9 dan 10 Juli 2019.
Rinto Danggaloma menegaskan sampai saat ini uang kegiatan bimtek tetap utuh tanpa kurang sepeserpun. Hal itu karena memang uang tersebut benar-benar untuk pelaksanaan kegjatan bintek.
Hingga saat ini, uang tersisa Rp 500.000.000,00 disimpan direkening koran miliknya di bank BRI. Hal itu agar memudahkan penarikan menggunakan cek saat berada di Jakarta demi memperlancar kegaitan bimtek.
Menjawab pertanyaan mengapa tidak disimpan direkening bendahara, ia mengatakan, anggota panitia tidak mau alias takut menyimpan uang itu. Sebagai pimpinan harus mengatasinya agar kegiatan harus berjalan lancar sesuai rencana.
Sementara itu Kapolres Sumba Barat, AKBP Michael Irwan Thamsil, S.Ik agar jangan takut menahan Oknum-oknum Pejabat yang Di Duga Menyalah gunakan Wewenang atau Jabatan, karena hanya beralasan atas adanya Dana Bimtek sesuai dengan alasan ABPDES padahal sesuai dengan Data-data yang saya Peroleh di beberapa Desa yang di empat Kecamatan kodi sama sekali tidak ada dalam aturan APBDES yang menjadi acuan semua program yang ada Pernyataan ini di sampaikan salah satu PLD yang enggan di Korankan Namanya
Lannjutnya kalau hanya pakai atas nama Mendagri berarti secara hukum saja sudah di anggap lemah,padahal kalau kita pahami Masalah hukum saja sudah ada penegasan bahwa setiap Orang berani melanggar aturan Undang-undang baik aturan Hukum Acara Pidana Maupun Hukum acara Perdata seharusnya di pertanggung jawabkan perbuatannya tapi herannya di Kabupaten Sumba barat daya seperti Pejabat -Pejabat yang di duga melanggar aturan tapi masih sandarkan diri sama Petinggi Negara seperti pernyataan ALek Saba kodi,
dan juga pernyataan Adi Lalo yang berani Mengatakan Keputusan Bupati Sumba barat daya, Dan saran saya sebagai Masyarakat Kecil tidak Usah menuduh Kepolisian yang tidak benar kalau benar ada itu aturan yah bawa saja ke pihak yang berwenang sehingga sama membuktikan tandasnya ketika di temui media Skrinews pada tanggal 7 Juli 2019 tepat pada pukul 9 :00Wita ,Liputan Tibo Skrinews).
