Skrinews – Akhirnya Provinsi Kalimantan Timur resmi dipilih sebagai Ibukota baru Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan secara terbuka siang tadi.
“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi Ibukota baru yang paling ideal adalah di bagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, tutur Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Senin, (26/08/2019).
Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menjelaskan bahwa pindah Ibukota itu sudah digagas sejak lama bahkan sejak era presiden pertama Republik Indonesia insinyur Soekarno dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka.
Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibukotanya, banyak pertanyaan kenapa harus pindah ?
Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa, juga bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.
Yang kedua, beban pulau Jawa yang semakin berat, dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa, dan pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila Ibukota pemerintahan pindahnya tetap di pulau Jawa.
Yang ketiga, kita tidak bisa terus menerus membiarkan Jakarta dan Jawa semakin berat, dan kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air yang harus segera di tangani, dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi lebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada pulau Jawa dan pada Jakarta, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.
Mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk Ibukota baru adalah kurang lebih 466T, nantinya 19% itu akan berasal dari APBN. Itupun, terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Abdul Zakaria
Sumber Kabar7news
