Magho Linyo Tambolaka skrinewsCom
Saya ikuti aturan,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mewajibkan setiap desa memampang baliho yang memuat rencana penggunaan dana desa. Kewajiban itu sudah diikuti oleh sebagian desa di Kabupaten Sumba Barat daya. seperti Di Desa Magho Linyo,Kecamatan Kodi Utara Mulai ada keterbukaan Publik
Namun beberapa desa belum memajangnya. Dan ini perlu di pertanyakan
mengapresiasi desa-desa yang telah memampang baliho dana desa. Menurut dia, pengelolaan dana desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memang sudah semestinya dilakukan secara terbuka. Sehingga tidak meninggalkan pertanyaan pada masyarakat soal penggunaannya ungkap EDMUNDUS W METE,pada saat di temui Medua Skrinews pada tanggal 26 September 2019
"Pemahaman di masyarakat siapa saja yang ikut musyawarah di desa juga kan masih terbatas. Artinya, ada orang yang ingin mendapat informasi mengenai pengelolaan keuangan di desa, tapi tidak ikut musyawarah. Makanya suka ada yang bertanya, ke mana APBDes itu digunakan? Padahal, zaman sekarang, masak dimasukkan ke kantong pribadi? Pemasangan baliho itu kan bagus," kata Penjabat Kepala Desa Pada saat di mintai penjelasannya
Menurut dia, tuntutan masyarakat akan transparasi pengelolaan keuangan di pemerintah desa merupakan suatu hal yang wajar, karena anggaran yang digulirkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten ke desa-desa semakin besar. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pemerintah desa pun perlu semakin ditingkatkan.
"Memang pembinaan ke desa ini kan tidak bisa parsial. Seluruh unsur terkait harus terlibat, karena sumber-sumber pembiayaan ke desa itu datang dari APBN, APBD I, maupun APBD II. Itu kan harus dikawal agar tak menyalahi aturan.
Dengan demikian, tujuan fungsionalnya bisa tercapai. Soalnya, kadang-kadang kan ada penafsiran yang salah. Bukan diselewengkan, tapi arah penggunaannya seringkali ditafsirkan berbeda," katanya.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat
Dengan memampang baliho dana desa, lanjut EDMUNDUS W mete, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga bisa semakin meningkat. Masyarakat bisa mengetahui apa saja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. "Jadi pemahaman fasilitas umum yang harus dibangun di desa itu ada uraiannya, seperti apa saja," ujarnya.
Dia menambahkan, pengelolaan keuangan di desa sudah semestinya ditujukan untuk pembangunan sarana-sarana yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat desa. "Apakah itu jalan, pasar, atau pembangunan lainnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa," ujarnya.
Penjabat Kepala Desa Magho Linyo, EDMUNDUS W Mete, sebagai Penjabat Kepala Desa Magho Linyo menuturkan, pihaknya telah memajang baliho dana desa di depan kantor desa sejak perencaan program Kerja tahun ini, begitu dana desa tahap pertama dicairkan. "Biar masyarakat tahu anggaran di desa. Sumber dananya dari mana dan pengalokasiannya untuk apa," katanya.***Tibo skrinews
