Bogor,SkriNews.Com - Menindak lanjuti dan menyikapi Implementasi Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pelestarian Aset-aset ex PNPM pasca program,Asosiasi BKAD Nusantara memandang perlu adanya konsolidasi antar sesama kelembagaam BKAD se Indonesia dengan mengadakan kegiatan Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) Ke III.
Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional BKAD ke III yang dilaksanakan dari tanggal 23 - 25 Oktober pada hari ini Kamis 24/10/2019 resmi di buka Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa barat dalam hal ini di wakili oleh R.Nurtafiana S.Pt.ME sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Prov.Jawa barat.
Sebagai pembicara utama dalam kegiatan RAKERNAS BKAD ke III ini adalah berasal dari Dirjend Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri yang di wakili oleh Dr.Paudah.MSi sebagai Kasubdit Kerjasana Pemerintahan tentang Penguatan Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) Berdasarkan PERMENDAGRI No 96 Tahun 2019.
Ketua Panitia Rakernas BKAD ke III sekaligus sebagai Ketua Umum BKAD Nusantara Nanang Mulyana di dampingi Sekjend BKAD Andika mengatakan kepada media SkriNews.Com bahwa " Kegiatan RAKERNAS ini dilaksanakan di Asana Grand Pangrango Hotel Bogor Prov.Jawa barat yang di ikuti oleh 156 peserta dari perwakilan BKAD di 15 Provinsi se Indonesia dan akan berlangsung sampai besok Jum'at dan berharap ada hasil yang di dapat dalam Rakernas terutama tentang Regulasi dan penyelarasan antara UU Desa no 6 tahun 2014 ttg Desa dan aset-aset Ex.PNPM pasca program dengan Permendagri No 96 tahun 2017 tentang Penguatan Badan Kerjasama Antar Desa " ujarnya
Nefrizal
