Makassar - SKRINEWS. COM/ - Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap 9 Desember diperingati oleh OKP Laskar Arung Palakka. Siang ini (9/12/2019) mereka menggelar aksi unjuk rasa disertai orasi dan teatrikal di berbagai titik aksi yaitu,
1. Kejati Sulsel
2. Dinas Bina Marga dan Kontruksi Pemprov Sulsel
3. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel
5. Badan Pemeriksa Keuangan RI Wil. Sulsel
6. Balai Besar Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kantor Gubernur Sulsel
8. Mapolda Sulsel
Dalam aksi tersebut, mereka mengajukan lima tuntutan. Pertama, mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar melaksanakan Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Kedua, mendesak Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan agar mengaudit seluruh anggaran proyek yang menggunakan uang negara.
Ketiga, mendesak kepada Polda Sulawesi Selatan agar memeriksa secara mendalam seluruh proyek yang kami duga ada kasus korupsi.
Keempat, meminta kepada Kepala Kejaksaan Sulawesi Selatan untuk serius dalam penanganan kasus korupsi yang ada diwilayah Sulawesi Selatan khususnya proyek di Kabupaten Bone dan Sinjai
Kelima, Mendesak kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wil. Sulawesi Selatan untuk memeriksa seluruh Penanggung Jawab Proyek Pengerjaan Pembangunan Jaringan Pemanfaatan air serta PPK Pengerjaan Aspal jalan poros di Kabupaten Bone.
Koordinator lapangan Andi Muh. Akbar menyebut, penuntasan kasus tersebut sangat dinanti masyarakat. OKP Laskar Arung Palakka menuntut agar jangan sampai ada kasus yang dihilangkan dan mandek ditengah jalan. "Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel harus lebih proaktif dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya adalah agar publik tidak pesimis terhadap kinerja penegakan hukum," terangnya.
Terakhir, OKP Laskar Arung Palakka meminta KPK untuk bisa menjadikan pemberitahuan ini menjadi pintu masuk prioritas kasus korupsi di Sulawesi Selatan. OKP Laskar Arung Palakka juga sudah membuat laporan dugaan korupsi yang kami sampaikan ke KPK. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan pengusutan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone," ujarnya.
Andi Muh. Akbar menyebut bahwa kasus-kasus korupsi yang saat ini diduga terjadi diberbagai proyek di Kabupaten Bone menjadi preseden buruk jalannya pemerintahan di mata masyarakat.
OKP Laskar Arung Palakka menilai terdapat banyak kasus yang belum ditangani serius oleh Kejaksaan dan kepolisian di Kabupaten Bone. Kasus-kasus mandek itu kami harap juga menjadi bagian penyelidikan KPK," sebutnya.
Selain menggelar aksi demo di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sulsel, puluhan aktivis tersebut juga menggelar aksi serupa di beberapa lokasi. "Kami juga ingin mengajak masyarakat untuk peduli dan sadar bahwa saat ini korupsi adalah musuh bersama" pungkasnya. (*)
Info Data ( Ar)
Editor (Hariadi talli)
