Sumba Tengah,Skrinews
"Marakanya sorotan Publik terhadap bantuan salah alamat menjadi fenomena meresahkan publik Sumba Tengah,saat ini lantaran data yang diterima pemerintah daerah kabupaten Sumba Tengah tidak akurat.Pasalnya mulai dari tahun 2000 sampai 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menggunakan data sampel saat mendata dilapangan.Dimana petugas BPS hanya mendatangi satu KK untuk lima KK terdekat
Data yang diberikan KK sampel tadi tidak akurat karena hubungannya dengan tetangga sebelah belum tentu baik,bisa saja memberikan data yang salah dimana yang miskin dikatakan kaya dan yang kaya dikatakan miskin.
Sehingga akibatnya saat ini yang miskin tidak mendapat bantuan yang kaya itu yang mendapat bantuan berupa BLT,PKH,Raskin,KIP dan KIS.sedangkan yang benar-benar miskin hanya tinggal mengurut dada.
Karena itu pemerintah kabupaten Sumba Tengah saat ini tengah mencari solusi agar membendung sorotan publik yang saat ini cukup marak atau pemda Sumba Tengah saat ini tengah berupaya keras untuk mengurangi sorotan publik.Hal ini disampaikan oleh kapala badan penelitian dan pengembangan perencanaaan pembangunan daerah kabupaten Sumba Tengah.
(BALITBANGDA) Dr.Ir. Martinus Jurumana M.Si mengatakan, Bahwa pemerintah daerah harus berusaha memperkecil sorotan publik terkait maraknya penerimaan bantuan yang salah alamat dengan mengadakan sensus penduduk agar bisa dari dekat pemda melihat lngsung keadaan masyarakat dilapangan.Hal ini disampaikan pak Martinus saat rapat koordinasi oleh Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan khusus untuk semua dinas,badan dan kantor serta bagian yang mengurus kemakmuran dan urusan pilihan yang diselenggarakan dikantor dinas Imfokom,statistik dan persandian kabupaten Sumba Tengah belum lama ini.Jika ada upaya turun langsung kelapangan ketengah masyarakat akan disaksikan benar-benar,siapa yang kaya dan siapa yang benar-benar miskin dengan data itu?? maka pemberian bantuan nantinya menjadi tepat sasaran,"Ungkap Martinus Jurumana
Agar soal ini bisa berkurang karena berapa milyarpun dana pemerintah yang turun kemasyarakat tidak akan mengubah hidup,sebab bukan orang miskin yang menerimanya.kades jangan memberikan harapan untuk menyalurkan bantuan sesuai kehendaknya. karena data yang dihimpun media ini didapatkan berita, bahwa kepala desa lebih mendahulukan tim sukses dan keluarganya,sekalipun mereka bukan orang miskin.
Jabatan kepala desa adalah jabatan politik dan harus setia menunaikan janji politiknya,tim pendukung dan keluarga menjadi skala prioritas pertama,meskipun tidak semua desa melakukannya," Menurut sumber yang tidak mau di sebut namanya.
Liputan:Markus M.R
