Pati Skrinews. Bupati Pati Haryanto melantik 188 kepala desa hasil Pilkades Serentak tahap ketiga, di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (15/2/2020). Bupati meminta para kades tersebut, untuk menaati regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa baik yang bersumber dari ADD, DD maupun bantuan keuangan.
“Jangan berharap biaya yang dikeluarkan saat pilkades ini, nanti dicarikan ganti dari Dana Desa (DD) maupun Bantuan Keuangan (Bankeu),”ungkapnya.
Penegasan Bupati Pati ini, sekaligus peringatan bagi para Kepala Desa yang akan memimpin Desanya enam tahun kedepan agar terhindar dari permasalahan hukum. Selain Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) lainnya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pologoro bisa menjadi sandungan bagi kades saat memimpin desanya bila sembrono. “PTSL harus hati-hati transparan, musyawarahkan, dan buat peraturan desa (perdes). Saat ini ada beberapa yang harus bermasalah dengan hukum. Ini menjadi batu sandungan, karena apa kita bekerja itu patokannya (acuan) regulasi. Kemudian pologoro ini juga jadi batu sandungan karena apa? Aturannya tidak ada, nggak usah mengada-ada pungutan-pungutan yang aturannya tidak ada,” tegas Bupati Haryanto.
Bupati Pati Haryanto menegaskan, pelaksanaan pilkades serentak tahap III yang terbaik. Karena hingga pelantikan kades terpilih tanpa ada masalah yang serius. Pemkab Pati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran Kodim 0718/Pati dan Polres Pati yang telah mengawal dan mengamankan pelaksanaan pilkades hingga berjalan lancar dan kondusif.
Hadir dalam pelantikan 118 kades, Dandim 0718/Pati Letkol CZi Adi Ilham Zamani, Wakapolres Kompol I Wayan Tudy Subawa, serta perwakilan Pengadilan Negeri Pati, Kejaksaan Negeri Pati, serta jajaran DPRD Kabupaten Pati. dan juga kelurga dan pendukung kepala desa yang dilantik.(Toro)
