Pati Skrinews. Terkait program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 di Kabupaten Pati, yang merupakan program unggulan pemerintahan. sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya besar, padahal sesuai peraturan bersama dari SKB Tiga menteri, Diantaranya Menteri Agraria dan Tata Tuang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017, mengenai Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik .Sesuai keputusan SKB tiga menteri jelasnya sekitar Rp 150.000 untuk Jawa dan Bali
Namun sangat ironis sekali ,ketika progam PTSL malah menjadi anjang Oknum pemangku jabatan yang ada di Desa. Seperti yang terjadi di salah satu Desa Penerima progam PTSL 2020 yang ada di Desa Kalikalong kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa tengah.
Tapi kenyataan di lapangan di jumpai biaya swadaya di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. mencapai 500ribu. Program ini merupakan Program Sertifikat Gratis untuk meringankan warga masyarakat yang tidak mampu agar segera terselesaikan dan membantu memudahkan pembuatan sertifikat.
Berdasarkan pengakuan salah satu tokoh masyarakat saat di konfirmasi di kediamannya 14/3/2020 mengatakan , ” bahwa swadaya yang dibebankan sebesar 500 Ribu,dan untuk pemohon saat ini mencapai 1200 pemohon. Tapi dalam mengelola anggaran sama sekali kurang paham karena yang mengelola sepenuhnya Kepala Desa.
Bahkan dalam pelaksanaan program ketua hanya pelaksana, karena yang Nagani Kepala Desa dan salah satu oknum yang mengaku pendamping dari BPN berinisial KSN warga Dukuhseti."semua yang menghendel kepala Desa dan salah satu anggota LSM berinisial KSN sebagai aktornya",imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kalikalong saat di konfirmasi lewat sambungan telefon tidak mau mengangkat.Desa penerima progam PTSL 2020 diharap untuk berhati-hati dalam menjalankan Progam Nasional dan harus terbuka kepada warga masyarakat mengenai rincian dana angaran swadaya yang di bebankan pemohon.jika di kalkulasi anggaran yang masuk cukup besar dan harus bisa dipertanggung jawabkan, jangan sampai menjadi kesempatan orang orang yang tak bertanggungjawab memanfaatkan program ,serta menjadi ajang empuk oleh oknum yang tak berkepentingan. dan jangan sampai program yang di biayai negara di manfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi.( bersambung,tr)
