Skrinews - Gorontalo, SJ KPK. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Imran Nento, mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo hari ini, Senin (2/3/2020). Kedatangan Imran adalah untuk mendesak BPK melakukan audit khusus terkait tour Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Imran menilai, tidak ada aturan yang mengatur program JWS yang digelar oleh Pemprov Gorontalo.
Saya mencari-cari di internet terkait undang-undang yang mengatur tentang JWS yang bisa menjadi rujukan pemerintah provinsi, tapi hal itu saya tidak dapatkan,” kata Imran Nento kepada reporter Kronologi.id, usai mendatangi BPK Perwakilan Gorontalo, Senin (2/3/2020). Saya juga sudah konsultasi dengan staf ahli menteri bahwa tentang JWS perlu ada laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan BPK,” sambungnya. Imran mengungkapkan, staf ahli menteri juga mengakui bahwa program JWS tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi, menurutnya, bila menggunakan fasilitas Negera. Selain melakukan konsultasi dan mendesak BPK, Imran juga akan membuat laporan secara resmi terkait JWS. Hal itu dilakukan agar audit khusus segera dilakukan oleh BPK. Saya juga sudah menyelidiki, ternyata JWS itu tidak melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Bahkan DPRD kaget kalau ada program ini,” ungkapnya. Kalau memang JWS ini membantu Kementerian Pariwisata, kata Imran, seharusnya dilakukan oleh satu dinas saja, tidak melibatkan beberapa dinas. Kalau sudah bicara SKPD, apalagi hal itu dipimpin oleh gubernur, berarti JWS adalah program resmi pemerintah. Tapi kenapa hal itu tidak masuk dalam pembahasan di sidang paripurna DPRD?” tanya Imran. Dia menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, di mana PNS dilarang mengikuti perintah atasan baik di luar lingkungan atau di dalam, untuk kepentingan kelompok yang merugikan negara. Harus ada audit khusus tentang tindakan pencegahan terkait adanya indikasi kebocoran keuangan negara. Karena hanya menilai ini hanya program hobi saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menjelaskan, program Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) merupakan bagian dari promosi wisata. Pemprov Gorontalo bertindak sebagai inisiator yang selanjutnya dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disinggahi. Kita menggagas program promosi wisata menggandeng pemerintah se-Sulawesi. Alhamdulillah pemerintah daerah yang disinggahi merespons dengan baik,” kata Kadis Pariwisata Pemprov Gorontalo, Rifli M. Katili, melalui keterangan tertulis yang dirilis Humas Pemprov Gorontalo, Minggu (1/3/2020). Rifli melanjutkan, kegiatan JWS sejalan dengan tindak lanjut dari Celebes Tourism Meeting yang dilaksanakan 5 Oktober 2019 di Gorontalo dan dihadiri Menteri Pariwisata RI. Salah satu poin yang dihasilkan, kata dia, adalah terbangunnya sinergi dan kolaborasi untuk mempromosikan destinasi wisata Sulawesi secara terpadu.
Komunitas otomotif yang kita sasar karena mereka ini tidak saja memiliki kemampuan finansial yang baik, tapi juga memiliki jejaring yang luas di dalam dan luar negeri. Kita perkenalkan ke mereka begini loh wisata di Sulsel. Di Sulteng, Gorontalo dan Sulut yang pada gilirannya bisa melahirkan efek domino untuk promosi wisata,” tandasnya.(Tim SJ KPK Gtlo)
