Oleh: Makko Eka Pradana
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
Skrinews1.com_
Virus Corona (Covid-19) yang muncul di penghujung tahun 2019 kemarin menjadi satu sorotan utama dalam media sosial, Banyak pihak yang turut menyebarkan informasi melalui media sosial tentang wabah virus Covid-19 yang telah menginfeksi beberapa orang di Indonesia. Hal ini menimbulkan peningkatan pengguna Aplikasi media sosial seperti Facebook ,Whatsapp, Instagram pada tahun 2020. Jaringan komunikasi seluler, telepon genggam, internet, dan berbagai macam aplikasi adalah kendaraan sekaligus jembatan yang memudahkan penyebaran informasi, baik yang akurat maupun hoaks, dari satu orang ke orang dan kelompok orang. Pada saat yang sama ada efek samping dari teknologi komunikasi modern yang membuat siapa pun bisa memproduksi dan menyebarkan konten.
Dalam konteks tertentu, orang awam terkadang juga merasa menjadi ahli. Mereka dapat dengan mudah membuat dan mengemas informasi dan menyebarkannya lewat sosial media. Berbeda dengan media massa arus utama yang memiliki kode etik, wartawan, hingga editor yang memverifikasi informasi, media sosial tidak memiliki penjaga gawang dalam artian yang mengatur pembuatan dan penyebaran informasi. Terlebih karena grup-grup yang ada di Facebook dan WhatsApp masih sulit dikontrol. Karena dalam konteks Virus Corona ini pemberitaan melalui media tersebut lah yang dianggap paling gencar dan menghebohkan masyarakat sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran besar dalam lingkup masyarakat. Sehingga publik pun mulai mencari tahu bagaimana agar dapat terhindar dari Infeksi virus Corona tersebut, Sedangkan ditengah kekhawatiran itu Pemerintah muncul Indonesia tampil dengan melihat virus Corona sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Perbedaan mendalam antara pemberitaan media sosial dan sikap Pemerintah inilah yang membuat kebingungan dalam benak masyarakat sehingga mereka bingung mencari patokan informasi yang jelas dan jujur.
Hal ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar bagaimanakah media sosial di Indonesia dapat mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap Pemerintah ketika menghadapi pandemi virus Covid-19 ini. Hal ini menimbulkan kepanikan publik yang sangat besar, Akibatnya adalah banyak orang orang yang berbondong bondong memborong masker dan hand sanitizer hal ini juga yang mengakibatkan tidak seimbangan pendistirbusian masker dan barang” pencegah virus Covid-19. Perbedaan sikap antara 2 elemen pemerintah dan media sosial inilah yang mengakibatkan tidak terkontrolnya kecemasan masyarakat terhadap wabah Covid-19 yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Sikap dan pernyataan pemerintah disaat fase krisis Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai sebelum ditetapkannya kebijakan New normal seperti saat ini. Menimbulkan stigma pada kalangan masyarakat bahwa Pemerintah dianggap tidak serius dalam mengatasi dan terkesan tidak jujur dalam menyampaikan informasi terkait penyebaran virus Covid-19.
Menurut data dari LP3ES (Lembaga Penelitian,Perkembangan,Penerangan Ekonomi dan Sosial) dalam penlitianya tentang komunikasi politik Kabinet Joko Widodo selama pandemi Covid-19 menyatakan banyaknya pernyataan-pernyataan yang dianggap menunjukkan tidak seriusan Pemerintah dalam menyikapi pandemi covid-19 serta pernyataan yang membuat masyarakat bingung untuk mengambil sikap apakah virus ini memang benar berbahaya ataukah hanya virus biasa. Dan hal yang paling membahayakan adalah pernyataan ini muncul ditengah tengah krisis pandemi virus Covid-19 yang merambah dan menginfeksi beberapa masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Walaupun disisi lain Pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai macam kebijakan seperti Social Distancing yang juga menimbulkan Pro-kontra di tengah masyarakat jika dilihat dari segi sosia, emosional serta ekonomi. Tidak hanya itu, media juga menimbulkan pengaruh besar terhadap psikologis masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat di tegah pandemi ini, Seperti contoh beberapa kasus kematian Positif karena virus Covid-19 pun menimbulkan permasalahan baru ketika jenazah akan dimakamkan mendapat penolakan dari sebagian warga karena Media sosial secara tidak langsung membentuk dan mempengaruhi kesadaran masyarakat dan bahkan menjadi paranoid bagi sebagian masyarakat.
Pemerintah juga menkonfirmasi bahaya Covid-19 hingga diberlakukan status darurat kesehatan oleh Presiden Jokowi dan penerapan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di wilayah Jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya yang sudah masuk kategori merah dalam penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini semakin mengerucutkan kondisi paranoid masyarakat sehingga membuat aktivitas ekonomi terhenti, aktivitas sosial budaya keagamaan juga dibekukan hingga ke ritual keagamaan yang berbasis pada kegiatan sosial kemasyarakatan juga terhenti. Hal yang paling mendasar dan menjadi permasalahan utama adalah ketimpangan antara media dan pernyataan Pemerintah yang menimbulkan kekacauan dalam perubahan sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Pernyataan ini pun muncul dari pejabat pejabat pemerintah dan pejabat kabinet Joko Widodo, seperti contoh pernyataan yang bersifat candaan yang dilontarkan melalui melalui akun Twitter-nya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah. Serta pernyataan Presiden yang awalnya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan corona yang disetujui oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asalkan harus melalui proses isolasi.
Akibat pernyataan yang inkonsisten dan berkesan menyepelekan inilah yang membuat citra Pemerintah Indonesia di mata masyarakat menjadi kurang dipercaya dan terkesan mempermainkan masyarakat. Sampai pada titik sekarang ini dimana kebijakan New Normal mulai diterapakan, tidak berhenti sampai disitu saja banyak yang muncul karena disisi lain Di balik munculnya istilah tatanan normal baru ada banyak hal yang mengandung unsur pro maupun kontra di dalamnya. Karena data Covid-19 sendiri di Indonesia masi terus naik terhitung per tanggal 06 Juni 2020 yang terkonfirmasi positif 30.514, dirawat 18.806, sembuh 9.907, dan meninggal 1.801 menurut website resmi Covid Indonesia, Hal itulah yang membuat pro dan kontra di masyarakat, karena sangat tidak mungkin bahwasannya Kebijakan New Normal ini di terapkan di Indoneisa, mengingat kasus Covid-19 di Indonesia sendiri masi sangat tinggi. Di sisi lain jika new normal ini tidak diterapkan maka yang terjadi adalah pertimbangan kelangsung perekonomian negara di Indonesia yang terancam akan anjlok Hal ini menimbulkan spekulasi baru di masyarakat dimana media sosial gencar gencarnya memberikan data tentang pasien dan zonasi daerah yang memiliki tingkatan rawan Covid-19 serta data pasien positif yang terus meningkat namun pemeintah justru tidak menunjukkan transparansi tentang data riwayat seseorang yang positif terinfenksi, hal ini yang menimbulkan spekulasi dalam masyarakat apakah yang pemerintah sembunyikan selama ini dari masyarakat terkait virus Covid-19..
