Skrinews1 - Boalemo
Aliansi Pemuda Mahasiswa Bersatu Kabupaten Boalemo di bawah Pimpinan Kordinator Lapangan Ramly Syawal memberikan respon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo terkait beberapa pernyataan yang telah disampaikan kepada beberapa Media.
Terkait pernyataan yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan "Sebetulnya saya tidak akan menyudahkan dialog antara para masa aksi dan Bupati Darwis akan tetapi mereka mengalihkan ke TKOD dan gaji honorer yang akan dipangkas" Yang disampaikan pada salah Media Online mendapat kecaman dari Kordinator Lapangan Ramly Syawal.
"Kami mengecam Tudingan yang tak benar ini. "Anda (Hasan Makuta) tak faham apa yang menjadi tuntutan kami. Supaya bapak tau Tuntutan kami itu ada 6 Poin;
1. Tolak Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja
2. Turunkan Bupati Boalemo
3. Bayarkan Upah tenaga kontrak/honorer secara full
4. Segera di bayarkan Upah tenaga kontrak/honorer sejak bulan Agustus-Oktober
5. Meminta Gubernur Gorontalo dengan memberi catatan untuk mempending PJUTS dan JUT dalam dokumen APBD-P
6. Meminta Gubernur Gorontalo dengan memberi catatan untuk menghapus perdis anggota DPRD Boalemo dalam dokumen APBD-P".
Ramly Syawal juga menyampaikan bahwa Aksi yang dilakukan tersebut untuk sebuah Solusi, akan tetapi ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat Bupati Boalemo menyampaikan dialognya sehingga hal ini disebut tidak menghargai seorang pimpinan.
"Tuntutan kami ini adalah solusi dari berbagai sumber persoalan yang terjadi secara nasional maupun lokal (Pemda Boalemo) dan Juga kami menyampaikan bahwa Hasan Makuta tak menghargai Bupati dan massa aksi karena bapak merampas megaphone yang di pegang oleh Bapak Bupati, padahal dialog sementara berlangsung" Tegas Ramly.
“Persoalan TKOD dan gaji honorer di pangkas sekitar 50% itu terjadi tidak hanya di Kabupaten Boalemo, bahkan musibah seperti ini terjadi secara Nasional” Tutur Hasan. (Sumber : Goinfo).
Terkait beberapa pernyataan Kepala Dinas Pendidikan tersebut salah satunya terkait isu pemangkasan 50 % TKOD dan gaji Honorer yang terjadi secara nasional , mereka meminta agar di kroscek kembali kebenarannya, jangan sampai apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan menjadi suatu pembohongan publik.
Penulis : Izan
