Nasional-skrinews1.com.bitung.
Debat publik tiga Calon Wakil Walikota Bitung yang diselenggarakan KPU secara virtual DiHotel Fave Hari ini 14 November 2020 Siaran lansung oleh TVRI dan live streaming KPU, debat publik tersebut menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat dan media sosial
calon wakil walikota Bitung Nomor Urut 01 Martin Daniel Tumbelaka (MDT) keliatan tenang menghadapi lawan debatnya Nomor 02 dan 03 jelasnya pertanyaan bisa di tangkis balik Oleh Kandidat 01 atas pertanyaan kedua kandidat
ketika moderator mempersilakan nomor urut 01 Martin Daniel Tumbelaka mengambil amplop dan dibaca oleh moderator soal materi yang ada didalam Amplop tersebut,
Dengan soal ini tentunya berkaitan menggeser pelebaran pantai, (AMDAL) merupakan suatu cara mengandalikan perubahan lingkungan, sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan demi kian perlu pengaturan pengelolaan agar bisa dimanfaatkan Sember daya alam dan lingkungan hidup serta proses kepentinggan rakyat kota bitung
pertanyaannya bagai mana strategis dan kebijakan anda, jika ada investor asing akan berkerja sama dengan pemerintah Andah, untuk realisasi perluasan pesisir pantai dikota bitung tapi demikian harus menggusur dan memindahkan para nelayan dan pedagang kecil yang tinggal dan lahir serta hidup di sepanjang pesisir pantai kota Bitung.
Soal tersebut dijawab dengan baik oleh MDT bahwa pengusaha tauh persis ijin AMDAL adalah hal yang wajib ketika ada reklamasi pantai atau pembangunan,
tentunya ada langka2 yang harus kami lakukan untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, kalau kami terpilih tanggal 9 Desember nanti pertama untuk menghargai masyarakat yang tinggal di pesisir pantai kami akan melakukan persuasif dan diskusi ketika mereka di gusur dan tentunya kami akan memberikan tempat yang lebih layak kepada mereka
" kami akan bersedia dan siap lakukan diskusi dan memberikan pandangan- pandangan yang baik kepada masyarakat, agar kiranya kedepan kebutuhan atau hazad hidup orang banyak akan baik untuk masyarakat kota Bitung. Ujarnya..
untuk investasi kedepan kota Bitung sangatlah dibutuhkan, agar kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan, kalau hanya itu pilihannya untuk reklamasi pantai pasti mau tidak mau kita harus berbuka diri untuk masyarakat," maunya seperti apa kalau pun harus ganti rugi kami akan ganti rugi dan sebagai Pemerintah kita tidak akan mengambil langka sepihak, harus ada persetujuan bersama dengan masyarakat agar kita bisa mendapatkan solusinya,
Agar kedepan langka- langka kita bersama bisa berjalan dengan baik supaya perekonomian kota Bitung kedepan akan lebih baik dan bisa menjadi salah satu kesejahteraan masyarakat dan kota Bitung, tentunya ini bukan hanya kemauan kita sepihak, sebagai pemerintah harus ada persetujuan bersama dengan masyarakat, tutur nya..
(Mtx)
