Suaraindonesia1, Pohuwato - Aksi demo penambang lokal yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Pohuwato (AMARAH), mendatangi Kantor DPRD Pohuwato untuk menyuarakan aspirasinya terkait realisasi legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Masyarakat penambang juga menyuarakan tentang penertiban aktifitas tambang yang terjadi, yang dirasa sangat membingungkan masyarakat.
Menanggapi seluruh aspirasi yang di bawakan, Ketua DPRD, Nasir Giasi, beserta para Anggota Dewan yang hadir, langsung melaksanakan rapat terbatas guna membahas tuntutan masa aksi.
Dari hasil rapat tersebut, seluruh Fraksi yang ada di DPRD Pohuwato, menyatakan sikapnya dalam empat poin, yakni.
1. Seluruh Fraksi menyampaikan kepada pihak yang berkompeten, untuk mendesak Forkopimda baik Provinsi maupun tingkat Kabupaten Pohuwato, agar segera melakukan rapat untuk menyelesaikan masalah pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
2. Mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera merealisasikan WPR dan IPR di Kabupaten Gorontalo.
3. Mendesak Forkopimda Pohuwato untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Pohuwato.
4. Semua Fraksi telah bersikap memberikan peluang kepada para prnambang untuk kembali mrlakukan aktifitas pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sambil menunggu terbitnya WPR yang di terbitkan oleh Kementrian ESDM.
Terakhir Nasir, menghimbau agar dapat bersama-sama menjaga kondusifitas daerah dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.
Abd. Azis
