Suaraindonesia1, Pohuwato - Limonu Hippy, selaku Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), merespon pernyataan Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH), terkait permasalahan tambang di Kabupaten Pohuwato.
Pasalnya di dalam pernyataannya, Hamid Toliu, selaku Ketua FKH, sedikit menyinggung soal kinerja APRI dalam menanggulangi dampak lingkungan yang di timbulkan oleh aktivitas pertambangan.
Mendengar hal itu, Limonu Hippy, langsung menanggapi dengan memberikan pernyataan, bahwa APRI di bawah kepemimpinannya yang baru, sudah bekerja nyata untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada, walaupun memang belum maksimal.
"Memang upaya untuk merehabilitasi kembali atau normalisasi sekarang ini belum maksimal, dan kita APRI mengakui itu, tapi paling tidak apri sudah berbuat," ungkap Limonu Hippy, sabtu (19/12).
Dirinya menjelaskan, normalisasi lingkungan belum maksimal disebabkan oleh kerusakan yang cukup parah. Namun menurut Ketua APRI ini, para pelaku usaha tambang sudah memiliki niat baik untuk memperbaiki lingkungan lewat dana yang di kumpul secara bersama-sama, namun hasil dana tersebut malah digunakan oleh oknum-oknum tertentu.
"Kenapa belum maksimal karena sudah terjadi kerusakan parah dan sebenarnya para pelaku usaha tambang yang ada sudah punya niat baik untuk itu. Tetapi, uang yang di kumpul dari penambang itu hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu di daerah ini yang sekarang ini merasa sok suci dan merasa peduli lingkungan," ujar Limonu Hippy.
Tambahnya, "Mereka sudah menikmati hasil tambang ini, namun tidak ada upaya yang seperti APRI lakukan. Sekarang saja tidak ada aktifitas tambang pekerjaan rehabilitasi tetap jalan, pekerjaan pengerukan sedimentasi di saluran irigasi tetap jalan, coba lihat sekarang, material yang di keruk ada masyarakat yang minta untuk penimbunan," jelas Limonu Hippy.
Limonu Hippy, juga menyoroti oknum-oknum tertentu yang ingin menutup aktifitas pertambangan hanya karena persoalan lingkungan.
"Pada waktu itu aktifitas tambang tidak menggunakan alat memang jalan, lalu berpindah menggunakan alat berat. Jawaban dari siapa yang memberikan kesempatan kepada mereka, sudah tidak tabu lagi, banyaknya alat yang merusak diatas itu karena ada pungutan-pungutan oleh oknum-oknum tertentu di daerah ini kemudian nanti sudah rusak parah ada upaya-upaya untuk menurunkan penambang," kata Limonu Hippy.
APRI pun mempertanyakan keberadaan organisasi peduli lingkungan seperti FKH pada saat awal masuknya alat berat di wilayah pertambangan, serta upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh FKH.
"Kemarin saat lingkungan dirusak dengan Aktifitas tambang ada dimana mereka dan apa upaya-upaya yang mereka lakukan?, kenapa tidak di cegah dari awal nanti sudah tidak ada lagi pemasukan dari hasil tambang kemudian banyak cerita satu-satu, jangan begitu lah," tanya Limonu Hippy.
"Jadi APRI tidak sepakat dengan yang disampaikan oleh saudara Hamid Toliu, yang katanya jangan sampai penegak hukum dan pemerintah Provinsi sampai terbuai dengan laporan-laporan APRI," pungkas Limonu Hippy
Abd. Azis
