Suara Indonesia1, Jailolo(26/01/21)
Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat yang dinilai tidak lagi berjalan dengan normal, Pemuda Jong Halmahera 1914, Selasa(26/01) pagi mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk bertemu dan meminta penjelasan langsung dari Bupati.
Namun keinginan Pemuda Jong Halmahera tersebut tidak bisa terpenuhi karena Bupati dan Wakil Bupati lagi tidak berada di tempat, sementara di teras depan kantor Bupati terlihat petugas Polisi dan Satpol PP nampak ketat berjaga jaga dan menghalng-halangi para pendemo yang berupaya menerobos masuk ke dalam Kantor.
Karena tidak bisa masuk ke dalam kantor, maka dengan spanduk dan pengeras suara Pemuda Jong Halmahera hanya bisa meneriakkan Orasi dan pernyataan sikap.
Kepada media ini, Ketua Umum Jong Halmahera 1914, M. Nofrizal Amir yang juga mantan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta menyampaikan
"Bahwa berbagai permasalahan daerah yang tak kunjung selesai seakan didiamkan dan luput dari perhatian pemerintah Daerah serta Kabupaten Halmahera Barat diantaranya yaitu Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum terbayarkan, Tujuh bulan gaji Penyuluh Pertanian yang juga masih menunggak, rencana vaksinasi Covid -19 yang tidak jelas skema pelaksanaannya, Pencairan dana BOK Puskesmas yang masih tertahan, Sertifikasi guru selama tiga tahun yang belum terakomodir sampai pada bencana dan status tanggap darurat daerah yang saat ini masih berlaku.
M. Nofrizal Amir, menambahkan bahwa yang rusaknya lagi, di tengah keadaan daerah yang sekarat seperti ini, Bupati lebih memilih berdiam diri entah dimana, tak jelas. Seperti di telan bumi, raib, tak tau rimbanya dimana.
Bahkan sampai saat ini terhitung sudah satu bulan Bupati tak nampak batang hidungnya di kantor apalagi turun ke desa-desa yang sedang berduka akibat diterpa musibah banjir.
Padahal daerah ini sedang dalam status tanggap darurat yang menandakan jikalau daerah ini, tidak dalam keadaan baik-baik saja, setali dua dengan Bupati, Wakil Bupati pun sama sikapnya keduanya tak berkantor namun tak malu menikmati gaji dan segala fasilitas yang disediakan oleh daerah.
Terlebih DPRD yang dipilih masyarakat untuk menjadi anjing penggonggong bagi pemerintah Daerah kehilangan kesadaran sebagai wakil masyarakat diparlemen.
Intinya Halmahera Barat di bawah kepemimpinan Danni Missy dan Ahmad Zakir Mando, sebagai Wakil Bupati dan Wakil Bupati adalah tragedi bagi Daerah.
Daerah benar-benar sekarat bukan lagi karna Corona tapi karena pemimpin yang Krisis kepekaan, untuk itu Jong Halmahera 1914 menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat agar segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk diminta klarifikasi terkait hobi keduanya malas berkantor di tengah status tanggap darurat.
2. Mendesak Kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat agar segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk diminta klarifikasi terkait keterlambatan gaji ASN dan BOK Puskesmas yang belum terbayarkan, Sertifikasi Guru tujuh Bulan, Gaji penyuluh Pertanian dan berbagia persoalan lainnya.
3. Mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat agar mengundurkan diri secara terhormat di masa bakti, jika tidak mampu malenjalankan tugas.
4. Meminta kepada DPRD mempertimbangkan untuk menggunakan hak interpelasi kepada Bupati terkait menumpuknya berbagai persoalan di daerah.
5. Jika tutuntutan kami tidak diindahkan maka kami pastikan akan datang memboikot aktifitas perkantoran dan kantor DPRD.
Demikian ungkap M. Nofrizal Amir, kepada Media ini.
(Peliput : Sukri Abd. Hasan/ Edtr : SjbDjr)
